Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Sertipikat tanah merupakan alat bukti yang kuat dan autentik. Kekuatan sertipikat tanah merupakan jaminan kepastian hukum bagi pemegang sertipikat sebagai alat bukti sempurna sepanjang tidak ada pihak lain yang membuktikan sebaliknya. Dalam praktek sertipikat tanah tanpa jangka waktu tertentu dapat dibatalkan karena adanya cacad yuridis yaitu tidak dilakukan penelitian riwayat tanah sesuai keadaan sebenarnya. Adanya cacad yuridis memiliki implikasi hukum sertipikat dapat dibatalkan sedang kepada Kepala Kantor Pertanahan dapat dikenakan gugatan karena tidak milakukan fungsi kewenangannya sesuai Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUB). Metode Penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder. Peran Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menilai proses tata cara penerbitan sertipikat obyek sengketa adalah menggunakan ketentuan perundangundangan yang berlaku dengan menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pembatalan sertipikat tanah merupakan salah sate bentuk penyelesaian sengketa hak atas tanah, dengan memberikan kesempatan kepada penggarap yang menurut peraturan perundang-undangan seharusnya mendapat prioritas untuk mengajukan permohonan hak atas tanah, sebagai wujud pemenuhan kepastian hukum dan kepastian hak bagi penggarap yang telah menguasai secara fisik atas tanah selama bertahun-tahun. ......A certificate is a strong and authentic proof. The strength of certificate forms a guarantee of legal certainty for the holder of certificate as a perfect proof as long as there is no any other party who proves otherwise. In practice, the holder of certificate without specified period of time can loss his/her right due to suit of certificate cancellation because of juridical defect because the absence of investigation of land history in accordance with the real condition. A juridical defect has legal implication, the certificate can be cancelled while to the Head of Land Affair Office issuing the certificate can be sued because he didn't carry out function of his authority in accordance with Good Governance Generally Accepted Principles (AAtPB). Research Method to be applied is a library research method to obtain secondary data. The Role of the Administrative Court within the framework of implementation in process of certificate issuance procedures in which its evaluation used the prevailing statutory regulations by discovering, following, understanding legal values and sense of justice existing in society. Cancellation of certificate is one of types of dispute settlement of land right by giving an opportunity to the cultivator whose according to the statutory regulation should obtain a priority to submit an application for land right, as realization of compliance of legal certainty and right certainty for the cultivator who has controlled physically the land for the years.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai permasalahan pemindahan hak atas tanah yang tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam hukum tanah nasional. Obyek yang akan diteliti dalam tesis ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 86/PDT.G/2009/PN.DEPOK. Yang menjadi permasalahan adalah apakah dalam pendekatan Hakim dalam memutus kasus tersebut sudah tepat dan lengkap apabila dianalisis menggunakan sistem hukum tanah nasional dan bagaimanakah peran para pihak yang digugat dalam kasus sehubungan dengan putusan yang menyatakan bahwa telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum. Pemindahan Hak Atas Tanah melalui Jual Beli melalui beberapa tahapan yang berhubungan dengan pelaksanaan jabatan beberapa Pejabat maupun instansi yang ditunjuk berdasarkan perundangundangan. Dalam pelaksaan jabatannya sehubungan dengan pejabat dan Instansi yang berwenang tersebut memiliki koridor kode etik dan prosedur yang sudah diatur dalam perundang-undangan. Pada kasus yang dibahas dalam tesis ini terdapat indikasi yang kuat bahwa pejabat dan instansi melakukan penyimpangan sehingga menyebabkan kerugian bagi orang lain. Sedangkan pihak pembeli dan bank juga tidak melaksanakan kewajiban pelunasan sehubungan dengan transaksi jual beli yang disepakati dengan penjual. Dengan tidak atau belum selesai melaksanakan kewajiban pembayaran tersebut seharusnya pembeli sadar betul bahwa pemindahan hak atas tanah belum sempurna selesai dan seharusnya tidak melakukan proses lanjutan seperti balik nama dan penjaminan atas benda yang belum jadi miliknya sepenuhnya tersebut. Dalam putusan tersebut Hakim memutuskan baik pihak Pembeli, Bank, PPAT dan Kantor BPN melakukan perbuatan melawan hukum namun hakim tidak mengelaborasikan lebih jauh secara detail peranan para pihak yang secara partial sesuai kewenangan yang dimilikinya merugikan pihak lain. ......This thesis discuss about the issue of transfer of Land Right which not in accordance with the procedures regulated in Agrarian Regulation .The object that will be researched in the this thesis is Civil Court Verdict number: 86/PDT.G /2009/ PN.DEPOK. The problem is whether the judge?s approaching method in the case is already exact in according to Agrarian Positive Law and how each role of sued parties in the case regarding to a verdict that said there has been a tort. Transfer of Land Right by Sale and Purchase transaction needs through several phases that relate to the implementation of authority of several authorized officials and government institutions designated by law. On the implementation of authority, the authorized officials and government institutions shall subject to the code of conduct and procedures corridor which it is set by law. In the case which discussed in the thesis there are strong indications on the implementation of authority, the authorized officials and government institutions digress which cause harm to others. Meanwhile the buyer and the bank didn't respect the obligations of payment that emerge correspond to the agreement with the seller. By not or unfinished to perform its payment obligation buyer should well aware the rudimentary of transfer of rights and should not make collateral to anyone things that has yet to become full ownership. In the verdict, judges decided either the Buyer, Bank, PPAT and BPN proven having committed tort but judge mistakenly not elaborate in detail each role of the parties who jointly performed tort to the Seller.