Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Jual beli tanah pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk pemindahan hak atas tanah kepada pihak/orang lain. Ada tiga tahapan jual beli tanah, yaitu pertemuan antara calon penjual dan calon pembeli, pelaksanaan jual beli tanah dihadapan PPAT dan pendaftaran peralihan hak atas tanah. Akta jual beli tanah dibuat oleh PPAT atau PPAT- Sementara apabila di suatu daerah belum cukup terdapat PPAT. Akta jual beli tanah adalah akta PPAT yang merupakan akta otentik, karena memenuhi persyaratan yang terdapat dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Karena itu, akta jual beli tanah harus dibuat sesuai dengan pedoman pengisian akta .Tetapi timbul permasalahan bila akta tersebut dibuat oleh PPAT-Sementara dalam hal ini Camat yang ditunjuk di Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi, karena tidak ada pendidikan khusus pembuatan akta sebelum menjabat sebagai PPAT-Sementara. Permasalahan yang ada yaitu sesuaikah pembuatan akta jual beli tanah yang dibuat oleh Camat sebagai PPAT-Sementara di Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi dengan pedoman yang ada pada Lampiran Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 ? Adakah akibat hukum akta jual beli tanah yang dibuat oleh Camat sebagai PPAT-Sementara di Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi apabila tidak sesuai dengan pedoman pengisian akta yang berlaku ? Bagaimana tanggung jawab Camat sebagai PPAT-Sementara di Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi apabila akta jual beli tanah yang dibuatnya cacat hukum ? Untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan tersebut , digunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dan tipe penelitian yang digunakan yaitu evaluatif. Camat dalam menjalankan jabatan sebagai PPAT-Sementara, yaitu dalam pembuatan akta jual beli tanah tidak sesuai dengan pedoman pengisian akta. Tidak hanya itu, Camat tersebut tidak membacakan dan menjelaskan isi akta, Serta penandatanganan oleh penjual, pembeli dan saksi-saksi tidak dihadapan Camat, sehingga mengakibatkan akta yang dibuatnya cacat hukum. Bila cacat hukum, akan dikenakan sanksi berupa sanksi administratif yaitu teguran tertulis sampai pemberhentian dari jabatannya sebagai PPAT-Sementara. Sedangkan tanggung jawab Camat tersebut yaitu memberi ganti kerugian kepada pihak-pihak yang menderita kerugian.

Abstrak :
Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah mengenai di masih banyaknya pertanyaan yang timbul pada kalangan sebagian masyarakat mengenai kepastian hukum akan kepemilikan hak atas tanah yang mereka kuasai dan kekuatan pembuktian sertipikat hak milik sebagai alat bukti yang kuat, karena banyaknya permasalahan yang timbul mengenai sertipikat atas tanah yang mereka miliki setelah sekian tahun nmmeka kuasai ternyata telah menjadi perkara dalam pengadilan dan dibatalkan sertipikat tersebut yang tidak diketahui oleh pemilik sertipikat atas tanah tersebut. Sedangkan Pemerintah dalam rangka memberikan kepastian hukum mengenai hukum atas tanah dan haknya kepada masyarakat mengadakan Pendaftaran Tanah. Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, dengan sumber-sumber seperti buku yang berkaitan dengan kedudukan sertipikat sebagai alat pembuktian yang kuat dengan dihubungkan dengan kasus sengketa tanah Absentee, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, Putusan pengadilan dan undang-undang yang berhubungan dengan kedudukan sertipikat sebagai alat pembuktian yang kuat dengan dihubungkan dengan kasus sengketa tanah Absentee. Setelah meneliti berbagai sumber, diperoleh basil bahwa secara teori hukum seharusnya sertipikat merupakan suatu alat bukti yang kuat, akan tetapi dalam kasus ini dapat dibuktikan sebaliknya yaitu dengan alat. bukti yang lain sehingga hakim memutuskan membuktikan sebaliknya dengan membatalkan 111 sertipikat hak milik atas tanah. Dan Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pemilik sertipikat yaitu dapat dilakukan dengan Cara musyawarah untuk mengajukan ganti rugi atas tanah beserta bangunan yang ada diatasnya kepada ahli waris dari H.M.T BAKRIE dengan harga yang dianggap sesuai oleh kedua belah pihak. Apabila tidak tercapainya mufakat, maka para pemilik sertipikat tersebut dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Abstrak :
Kegiatan pendaftaran tanah bertujuan untuk menghimpun dan menyediakan informasi yang lengkap mengenai bidang tanah serta memberikan kepastian hukum kepada para pemegang hak atas tanah mengenai kekuatan pembuktian sertipikat sebagai alat pembuktian yang kuat. Kegiatan pendaftaran tanah dilakukan untuk memperoleh data fisik dan data yuridis tanah, di mana data fisik diperoleh melalui pengukuran dan pemetaan bidang tanah sehingga hal ini merupakan bagian panting yang perlu mendapat perhatian serius dan seksama sebab dari proses pengukuran dan pemetaan bidang tanah inilah akan diketahui siapa pemegang haknya, hak apa yang melekat pada tanah, berbatasan dengan apa tanah itu, letaknya di mana. Hal ini dilakukan guna menghindari terbitnya sertipikat ganda atas satu bidang tanah yang lama seperti yang terjadi pada kasus antara Tommy Syariffudin sebagai Penggugat selaku pemilik sertipikat Hak Milik Nomor 247 Tahun 1985 dengan PT Town and City Properties sebagai Tergugat, selaku pemilik sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 888 Tahun 1996, di mana penyelesaian kasus tersebut berakhir dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2308 K/Pdt/2002. Terhadap putusan tersebut, tentu menimbulkan pertanyaan seputar tanggung jawab Kantor Pertanahan bila terjadi sertipikat ganda atas satu bidang tanah dan pandangan Mahkamah Agung sendiri terhadap terjadinya pengukuran bidang tanah yang mengakibatkan terjadinya sertipikat ganda atas satu bidang tanah. Dalam menjawab hal 'tersebut, dilakukan penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dan untuk menunjang hal itu, dilakukan wawancara pada Penggugat dan Kepala Seksi Hak Atas Tanah Kantor Pertanahan Jakarta Selatan. Darn penelitian tersebut dapat diketahui bahwa Kantor Pertanahan seakan melepas tanggung jawab selaku badan yang menerbitkan sertipikat hak atas tanah dalam hal terjadinya sertipikat ganda dan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2308 KIPdt/2002, tidak disebutkan Badan Pertanahan Nasional sebagai pihak yang harus turut bertanggung jawab mengganti rugi atas kerugian yang diderita oleh Penggugat karena terbitnya sertipikat ganda.

Abstrak :
Untuk melaksanakan suatu proses peralihan hak atas tanah dengan jual beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terdapat kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak penjual maupun pihak pembeli agar dapat dilaksanakannya penandatanganan Akta Jual Beli (AJB), apabila persyaratan jual beli tidak terpenuhi maka peralihan hak tidak dapat terlaksana. Dalam perjanjian jual beli harus terpenuhi 4 (empat) syarat sahnya perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain harus memenuhi syarat sah nya perjanjian, harus pula memenuhi syarat materiil dan syarat formiil. Dalam kasus ini akta jual beli yang dibuat oleh PPAT dengan dihadiri oleh para penghadap yang mengaku sebagai pemilik tanah yang kemudian diketahui bahwa para penghadap memalsukan identitasnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa tanggung jawab PPAT hanya terbatas kepada kebenaran formil semata dari keterangan dan identitas dari para penghadapnya. Jika kesalahan dilakukan secara sengaja oleh para penghadap, maka pihak yang merasa dirugikan dapat memintakan ganti rugi dan PPAT tidak dapat disalahkan apabila PPAT tersebut dapat membuktikan tidak terlibat dalam kesengajaan tersebut. ......To condutct a process of transfer of right on the land through selling and purchasing before the Land Titles Registrar, there are obligations to be performed by the seller and the buyer to be able to sign the deed of purchasing. If the requirements of the selling and not completed, the transfer of the right cannot be performed. In land rights transaction there are 4 (four) requirements of a legal agreement under Article 1320 Civil Code. Besides must fulfilled the legal terms of agreement, in land rights transaction also required to fulfilled the material and formal requirements. In this case the sale and Purchase deed by PPAT was made with the presence of the parties claiming to be the owner of the land that was then been discovered that the parties are falsifying their identity. This research uses juridical normative research methods with research typology is descriptive analytical. The outputs of this research stated that PPAT confined to mere formal truth of the information and the identity of the parties. If an error is made deliberately by the parties, then the party who feels aggrieved can file a claim for damages and the PPAT can not be blamed if the PPAT can prove if they are not involved in the deliberation.

Abstrak :
Kredit perbankan berperan penting dalam rangka menunjang perkembangan perekonomian. Untuk menjamin kepastian pengembalian kredit yang diberikan, diperlukan adanya jaminan. Umumnya benda yang dapat dijadikan jaminan kredit adalah tanah dan bangunan yang pengikatan jaminannya melalui lembaga hak tanggungan. Pengikatan jaminan dengan hak tanggungan diatur dalam UUHT. Ketidakwenangan debitur dalam membebankan jaminan tanah milik pihak ketiga pada saat pembuatan APHT menimbulkan akibat hukum dibatalkannya APHT oleh Putusan Pengadilan. Pemberian hak tanggunan seharusnya memenuhi Pasal 8 UUHT. Batalnya APHT juga dikarenakan ketidakhadiran pemilik jaminan sendiri atau tidak adanya SKMHT pada saat pembuatan APHT karena tidak memenuhi Pasal 10 dan Pasal 15 UUHT.

---

Credit from bank has an important role in supporting economic development. To ensure certainty of loan repayment, required the collateral. Generally, a collateral could be the land and buildings that binding (mortgage) through the mortgage agency. The collateral binding for mortgage arranged in UUHT. Unauthorized of debtor in mortgage binding to third-party collateral, may lead to cancellation the binding by the court decision. Mortgage should satisfy Article 8 UUHT. The cancellation of mortgage could also be caused by the owner's absence of collateral due to mortgage installation (APHT) or there is no power of attorney for mortgage installation (SKMHT) where not fulfilling Article 10 and Article 15 UUHT.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif, dan bersifat deskriptif, evaluatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang akan digunakan dalam menganalisis suatu hak atas tanah yang berasal dari Hak Guna Bangunan kemudian telah habis masa berlakunya dan beralih menjadi tanah Negara. Dalam kondisi hak atas tanah seperti ini, bangunan atau rumah tinggal tetap dikuasai oleh bekas pemilik hak atas tanah karena di Indonesia dikenal asas pemisahan horizontal. Dengan demikian untuk melakukan peralihan terhadap bekas tanah hak guna bangunan dan rumah tinggal yang ada diatasnya diperlukan akta Notaris, bukan akta PPAT, mengingat kewenangan PPAT terbatas dalam hal pembuatan akta tanah.

---

ABSTRACT
This research is a type of juridical normative, and descriptive evaluative. The type of the data used are secondary data which is useful to analyze an expired land Title, such as Hak Guna Bangunan, and then by default turned into State Land. In this kind of land Title condition, premises remain occupied by the former owners of the land Title; in Indonesia known as horizontal separation principle. Therefore, Notary deed is required to perform the transfer of formerly HGB land and premises above the for- mentioned land, given that the Land Deed Officer’s authority is limited.

Abstrak :
Tesis ini membahas mekanisme mediasi sebagai cara untuk menyelesaikan sengketa hak atas tanah. Kasus yang dipelajari adalah sengketa hak atas tanah antara Masyarakat Kenegerian Pangean dengan PT. Citra Riau Sarana di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. Penelitian ini adalah penelitian bersifat deskriptif-analitik dengan pendekatan empirik. Dalam mediasi sengketa hak atas tanah mensyaratkan kejelasan subjek dan objek sengketa. Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum dan hak ulayat sebagai objek hukum dalam mediasi menjadi elemen penting dalam menentukan efektif atau tidaknya proses mediasi. ......This thesis discusses the mechanism of mediation as a means to resolve disputes over land rights. The case study is a dispute over land rights between Kenegerian Pangean Peoples versus PT. Citra Riau Sarana in Kuantan Singingi District in Riau Province. This research is a descriptive-analytic study with empirical approach. In the mediation of land rights dispute requires clarity of subject and object of the dispute. Recognition of indigenous peoples as a legal subject and customary land rights as an object of mediation became an important element in determining the effectiveness of the mediation.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas sertipikat yang diterbitkan dengan dasar akta cacat hukum sehingga berpotensi untuk dimintakan pembatalannya oleh pihak-pihak yang dirugikan. Namun, perlu diperhatikan juga kepentingan pembeli yang beritikad baik, yang harus dilindungi. Penelitian tesis ini bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa akta cacat hukum yang tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian karena kesepakatan,tetap berlaku dan mengikat para pihak sepanjang akta yang cacat hukum tersebut tidak dimintakan pembatalannya. Untuk itu, sertipikat hak atas tanah yang terbit dengan dasar akta cacat hukum pun tetap merupakan alat bukti yang kuat bagi pemegangnya.

---

ABSTRACT
This study analyzes the certificate of land title which was issued based on the invalid deed so that it is potentially to be asked for its annulment by the suffered parties. However, it is also required to be paid attention for the interest of the good faith purchaser, who need to be protected. This research is analytic descriptive. The research result shows that the invalid deed which do not comply with the requirement for the valid agreement due to consencus, remind valid as long as such invalid deed is not asked for its annulment. So, the certificate of land title which was issued based on the invalid deed remain constituting a strong evidence for its holder.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang prosedur jual beli tanah budel pailit, yang telah terikat PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) sebelum penjual dinyatakan pailit. Kasus ini menarik untuk dibahas, karena jual beli tersebut dilarang Undang-undang Kepailitan, tetapi terdapat Penetapan ijin jual dari Hakim Pengawas. Pembahasan ditinjau dari sudut hukum agraria, hukum kepailitan, hukum perdata dan hukum acara perdata. Penelitian dilakukan menggunakan metode penelitian normatif dengan desain preskriptif. Hasil penelitian bertujuan memberikan saran hukum, khususnya kepada PPAT dalam menjalankan profesinya membuat akta pertanahan dan kepada Kantor Pertanahan yang bertanggung jawab dalam pendaftaran dan balik nama hak atas tanah.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the procedures of sale and purchase of land of bankruptcy assets, which had been bounded by Binding Agreement for Sale and Purchase (PPJB) before the seller declared bankruptcy. This case is interesting to discuss because the sale and purchase is banned by the Bankruptcy Act, but there is a permit to sell in form of Supervisory Judge Court Order. The discussion was reviewed from the perspective of the agrarian law, bankruptcy law, civil law and civil procedural law. The research is normative to prescriptive. The aim of this research is to provide legal advice, especially to PPAT in their profession making the land deed and to the National Land Agency who is responsible for the registration and change of name of land rights.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai gugatan yang dilayangkan kepada Notaris/PPAT Andi Iriansyah S.H. dalam jabatannya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, dimana Notaris/PPAT Andi Iriansyah S.H. dianggap telah melakukan pelanggaran jabatan dan pelanggaran kode etik dengan menerima permohonan pembuatan Akta Jual Beli terhadap objek tanah yang berada di wilayah Bekasi, sedangkan wilayah jabatan Notaris/PPAT yang bersangkutan berada di daerah Tangerang, hal ini merupakan pelanggaran jabatan, karena PPAT dilarang untuk membuat akta yang berkaitan dengan objek tanah yang berada diluar wilayah jabatannya. Selain itu Notaris/PPAT Andi Iriansyah S.H. juga melakukan pelanggaran kode etik Notaris, karena perbuatannya menahan uang dan dokumen milik para penggugat yang berkaitan dengan pembuatan Akta Jual Beli tersebut, dengan maksud mengutungkan diri sendiri agar para penggugat tidak dapat membuat Akta Jual Beli kepada PPAT lainnya. Karena perbuatannya tersebut Notaris/PPAT Andi Iriansyah S.H. dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran jabatan dan dikenakan sanksi oleh putusan yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung berupa penyitaan terhadap kantornya yang bertempat di Tangerang. Putusan Mahkamah Agung hanya sebatas pemberian sanksi berupa penyitaan kantor milik tergugat, dalam tesis ini dijelaskan pula mengenai sanksi lain yang dapat dikenakan kepada Notaris/PPAT Andi Iriansyah S.H., yaitu sanksi pidana dan sanksi sesuai dengan kode etik dari organisasi profesi. ......This Thesis concerns about the lawsuit filled to a Notary/Land Deed Official AndiIriansyah S.H. in his position as Land Deed Official, Notary/Land Deed Official AndiIriansyah S.H. considered having commited a malfeasance and violations of ethics code by accepting a plea making certificate of land located in Bekasi, while the office of Notary/Land Deed Official AndiIriansyah S.H. located in Tangerang. This is a malfeasance because Notary/Land Deed Official is prohibited to make land certificate outside the region of their term of office. Besides that, Notary/Land Deed official AndiIriansyah S.H. also commited an offense Notary’s ethics code because his act hold money and documents owned by the plaintiff illegally with the intent of self benefit, with the intention that the plaintiff did not make land certificate to another notary/Land Deed Official. Because of his acts, Notary/Land Deed Official AndiIriansyah S.H. convicted of commiting malfeasance, and penalized by the Supreme Court in the form of confiscation of his office located in Tangerang. The verdict of the Supreme Court just in the form of confiscation of the property owned by Notary/Land Deed Official AndiIriansyah, S.H. only, in this Thesis also explained about the other punishment that can be imposed to Notary/Land Deed Official AndiIriansyah S.H., that is criminal punishment and punishment in accordance with the ethics code of organization proffesion.