Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kebijakan Sertipikasi Lahan secara masif dilakukan pemerintah sejak tahun 2017 hingga saat ini, kebijakan Sertipikasi lahan selain untuk memberikan kepastian hukum diharapkan mampu dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai salah satu akses modal terutama sektor pertanian. Penelitian ini membahas pengaruh Sertipikasi Lahan terhadap produksi padi wilayah Indonesia. Riset ini menerapkan analisis regresi data panel yang menganalisis Kebijakan Sertipikasi lahan pada satuan tingkat Kabupaten/Kota dengan periode tahun 2017 hingga tahun 2020. Temuan riset membuktikan jika tidak ditemukan pengaruh yang signifikan oleh Sertipikasi Lahan, Curah Hujan, maupun Angkatan Kerja sektor pertanian. Variabel yang memiliki dampak signifikan terhadap produksi padi adalah luas lahan pertanian. Dengan demikian, riset ini sejalan dengan riset terdahulu dengan pembuktian apabila tidak ada perbedaan signifikan pada produktivitas usaha tanipadi akibat adanya perubahan status kepemilikan tanah pada rumah tangga usaha tani padi di Indonesia. Namun pemerintah perlu menaruh perhatian berlebih pada kebijakan yang dapat meningkatkan luas lahan pertanian, karena secara empiris dan signifikan dapat meningkatkan produksi sektor pertanian di Indonesia. ......The Land Titling policy has been massively carried out by the government since 2017 until now, the land Sertipication policy in addition to providing legal certainty is expected to be utilized by the community as one of the access to capital, especially the agricultural sector. This research discusses the effect of land certification on rice production in Indonesia. This research applies panel data regression analysis that analyzes the Land Sertipication Policy at the Regency / City level unit with the period 2017 to 2020. The research findings prove that there is no significant influence by land certification, rainfall, or labor force in the agricultural sector. The variable that has a significant impact on rice production is the size of agricultural land. Thus, this research is in line with previous research by proving that there is no significant difference in the productivity of rice farming due to changes in land ownership status of rice farming households in Indonesia. However, the government needs to pay more attention to policies that can increase the size of agricultural land, because empirically and significantly it can increase the production of the agricultural sector in Indonesia.

Abstrak :
Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) pada praktiknya banyak menimbulkan permasalahan, salah satunya disebabkan oleh muatan Klausul Hak Membeli Kembali yang memberikan hak kepada Penjual untuk dapat membeli kembali objek tanah dan bangunan yang telah dijualnya kepada Pembeli. Beberapa Yurisprudensi terkait pencantuman Hak Membeli Kembali dalam jual beli tanah memutuskan untuk melarang penggunaannya sebab berpotensi menimbulkan penyelundupan hukum. Namun sampai dengan saat ini tidak ada peraturan yang mengatur kebolehan atau larangan penggunaan hak tersebut, oleh karenanya banyak menimbulkan permasalahan, salah satunya adalah kasus pada Putusan Peninjauan Kembali Nomor 539 PK/Pdt/2020 di mana hakim justru menyatakan sah dan mengikat atas Akta PPJB yang memuat Klausul Hak Membeli Kembali. Berangkat dari hal tersebut maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai alasan dikategorikannya PPJB dengan Hak Membeli Kembali sebagai penyelundupan hukum serta analisis Putusan PK tersebut yang memperbolehkan penggunaan Hak Membeli Kembali dalam PPJB. Untuk menjawab permasalahan digunakan bentuk metode penelitian hukum yuridis normatif dengan tipologi penelitian preskriptif. Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa PPJB dengan Hak Membeli Kembali merupakan bentuk penyelundupan hukum kepemilikan tanah karena memenuhi unsur-unsurnya yaitu adanya perbuatan hukum penundukan kepada lembaga PPJB dengan Hak Membeli Kembali dengan cara menghindari lembaga utang- piutang dengan jaminan kebendaan dan ada niat untuk mencapai tujuan tertentu untuk memperoleh keuntungan. Selanjutnya terkait analisis putusan didapatkan hasil bahwa putusan tersebut tidak tepat karena melanggar Asas Kebebasan Berkontrak, Asas Iktikad Baik, Asas Keadilan, dan Asas Kesesuaian dengan Hukum Adat. Oleh karenanya untuk mencegah permasalahan serupa terjadi kembali diharapkan adanya pengaturan mengenai PPJB secara khusus serta kejelasan atas penggunaan Hak Membeli Kembali pada transaksi tanah. ......The Deed of Sale and Purchase Binding Agreement (PPJB Deed) has already caused many problems, one of which is caused by the content of The Right of Buy Back Clause that gives the Seller right to buy back the land and building objects that he has been sold to the Buyer. Several precedents related to the use of The Right of Buy Back in the Sale and Purchase agreement decided to prohibit its use because it may lead to legal smuggling. However, there has not been a single regulation to permit or prohibit the use of these right yet. As a result it causes many problems, for example is the case on the Judicial Review Decision Number 539 PK/Pdt/2020. The judge of such Decision declared that the PPJB Deed with The Right of Buy Back Clause was valid and binding. Based on that situation, the problems in this study are the reasons why PPJB Deed with The Right of Buy Back Clause can be categorized as a legal smuggling of land ownership and the analysis of Judicial Review Decision which permit the use of The Right of Buy Back. In term of answering the problem, a normative juridical legal research method is used with a prescriptive research typology. The research’s analysis show that PPJB Deed with Buyback Right is a form of legal smuggling of land ownership because the parties deliberately use PPJB with Buyback Right instead of using debt agreement with material guarantees, and also there is an intention party to achieve certain goals to make a profit. Furthermore, regarding the analysis of the Judicial Review Decision was found that it is not correct because it is against the principles of freedom of contract, the principle of good faith, the principle of justice, and the principle of conformity with customary law. Therefore, to prevent similar problems from happening again, it is hoped that there will be regulations regarding PPJB Deed specifically and clarity on the use of the Buyback Right in term of land transaction.

Abstrak :
Salah satu bentuk peralihan hak atas tanah yaitu melalui perbuatan jual beli, dalam pelaksanaannya diperlukan adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum sehingga perjanjian jual beli dilakukan di hadapan PPAT. Banyaknya kasus mengenai jual beli tanah yang melanggar hukum, menunjukan pentingnya pembahasan mengenai perbuatan PPAT yang mengalihkan hak atas tanah menggunakan akta jual beli yang didasari perikatan jual beli cacat hukum yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri No 150/Pdt.G/2019/PN.JKT.TIM. Adapun permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah mengenai keabsahan akta jual beli yang dibuat dengan dasar perikatan jual beli cacat hukum, dan pertimbangan hakim terkait keabsahan akta jual beli tersebut. Untuk menjawab kedua permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dan dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif. Hasil analisis menunjukan bahwa keabsahan akta jual beli yang pembuatannya didasari perikatan jual beli cacat hukum yang disebabkan tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian mengenai kesepakatan, kecakapan, dan kausa yang halal dalam Pasal 1320 KUHPerdata, tidak terpenuhinya sifat tunai dan terang jual beli menurut hukum adat, serta tidak terpenuhinya syarat materil dan formil jual beli yang diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No 123K/Sip/1970, mengakibatkan akta jual beli tersebut batal demi hukum, sedangkan perbuatan PPAT tersebut dinilai lalai dalam menjalankan tugas. Kemudian majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan batal akta jual beli tersebut dan menyatakan PPAT R melakukan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, PPAT dalam melakukan peralihan hak atas tanah sebelum dibuatkannya akta jual beli seharusnya lebih hati-hati, teliti dan mempelajari keabsahan dokumen, keabsahan perbuatan hukum, untuk menghindari adanya pembatalan akta dikemudian hari. ......This research discusses the validity of the Sales and Purchase Deed. One of the cases that became the issues in this research is the act of the Land Titles Registrar (PPAT)’s who transfers land rights using a sales and purchase deed which was based on a legally flawed sales and purchase agreement listed in the District Court Decision No.150/Pdt.G/2019/PN.JKT.TIM. The issues in this research are regarding the validity of the sales and purchase deed which was made based on the basis of a legally flawed sales, and purchase agreement and regarding the judge's consideration regarding the validity of the sales and purchase deed. To answer those issues, this research used normative juridical research methods and analyzed using the qualitative data analysis. The results of the analysis are that the validity of the Sales and Purchase Deed, which is made based on a legally flawed sales and purchase agreement caused by the non-fulfillment of the subjective elements of the validity of the agreement and the material requirements of the sales and purchase resulted in the cancellation of the sale and purchase deed, while the the Land Titles Registrar/PPAT’s action was considered negligent in carrying out its duties. Then the judges in their consideration, declared that the Sales and Purchase Deed is canceled and declared that Land Titles Registrar/PPAT R had committed an act against the law. Therefore, in transferring the land rights before the sale and purchase deed is drawn up, the Land Titles Registrar/PPAT should be more careful, thorough and study the validity of documents, the validity of legal acts, to avoid any claims for cancellation of the deeds that have been made.

Abstrak :
Tesis ini membahas setoran pajak dalam pembuatan akta otentik. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 158/Pid.Sus/2019, TL divonis bersalah karena terbukti melakukan tindak pidana perpajakan berupa pemalsuan surat setoran PPh dan BPHTB. Tindak pidana tersebut dapat dilakukan dikarenakan ia mengetahui bahwa PPAT yang mempekerjakan dirinya yakni PPAT MS lalai mengecek surat setoran PPh dan BPHTB yang diserahkan olehnya. Terkhusus untuk PPh, PPAT MS juga lalai mengecek surat setoran PPh yang ia terima telah dilakukan penelitian terhadapnya atau belum. Untuk itu, dalam tesis ini akan dibahas mengenai tanggung jawab PPAT terhadap setoran pajak dalam pembuatan akta otentik dan juga tanggung jawabnya dalam hal tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 158/Pid.Sus/2019. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan studi dokumen melalui penelusuran literatur atas data sekunder. Metode pendekatan analisis yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Dari penelitian yang dilakukan diketahui bahwa tanggung jawab PPAT terhadap setoran pajak dalam pembuatan akta otentik adalah dalam hal BPHTB PPAT wajib menerima surat setoran pajak sebelum membuatkan akta otentik. Sedangkan untuk PPh, PPAT juga wajib memastikan bahwasanya telah dilakukan penelitian terlebih dahulu terhadap surat setoran PPh yang diserahkan kepadanya. Apabila seorang PPAT mengabaikannya, maka ia dapat dikenakan sanksi administratif dan dimungkinkan juga untuk dituntut kerugian atas kelalaiannya. Atas kelalaian PPAT MS tidak mengecek apakah surat setoran PPh yang diterima olehnya telah diteliti terlebih dahulu atau belum, maka PPAT MS dapat dimintai pertanggungjawaban secara administratif dan perdata. Pertanggungjawaban secara administratif adalah dengan dikenakan sanksi administratif. Sedangkan pertanggungjawaban secara perdata dalam hal ini dituntut ganti kerugian melalui gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Penelitian ini kemudian memberikan saran agar PPAT senantiasa menjalankan ketentuan yang mengikat dirinya dalam hal menerima surat setoran PPh dan BPHTB dan mengecek surat setoran PPh sudah dilakukan penelitian atau belum. Pengecekan tersebut harus dilakukan karena merupakan tanggung jawabnya dan apabila diabaikan maka ia dapat dikenakan sanks ......This thesis discusses tax payments in making authentic deeds. Based on the Decision of the Cibinong District Court Number 158 / Pid.Sus / 2019, TL was convicted of being convicted of a tax crime in the form of forgery of income tax and BPHTB deposits. The criminal act could be committed because he knew that the PPAT who employed him, namely PPAT MS, failed to check the PPh and BPHTB deposit letters that were submitted by him. Particularly for PPh, PPAT MS also neglected to check the income tax deposit that he received had researched on it or not. For this reason, this thesis will discuss the PPAT's responsibility for tax payments in making authentic deeds and also its responsibilities in this regard based on the Cibinong District Court Decision Number 158 / Pid.Sus / 2019.. The research method used in this research is normative juridical, with study through literature for searching secondary data. The analytical approach method that used in this research is qualitative approach. From the research conducted, it is known that the PPAT responsibility for tax payments in making authentic deeds is in the case that BPHTB PPAT is obliged to receive a tax payment letter before making an authentic deed. As for PPh, PPAT is also obliged to ensure that an examination has been made of the PPh deposit letter submitted to him. If a PPAT ignores it, then he can be subject to administrative sanctions and it is also possible to sue for losses for his negligence. For the negligence of PPAT MS not to check whether the PPh deposit letter received by him has been examined or not, then PPAT MS can be held accountable administratively and civil. Administrative responsibility is subject to administrative sanctions. Meanwhile, civil liability, in this case, requires compensation through a claim for default and actions against the law. This research then provides suggestions for PPAT to always carry out the provisions that bind itself in terms of receiving PPh and BPHTB deposit letters and checking the PPh deposit documents whether research has been carried out or not. This check must be carried out because it is his responsibility and if it is ignored, he will be subject to sanctions

Abstrak :
Reforma agraria yang dilaksanakan saat ini, masih difokuskan pada penataan struktur pemilikan dan penguasaan tanah, yang ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang mata pencaharian utamanya bergantung pada tanah, sedangkan perlindungan lingkungan hidup belum secara optimal dijadikan pertimbangan dan/atau tujuan dalam desain program dan kebijakannya. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan reforma agraria di Indonesia dikaitkan dengan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat dan perlindungan lingkungan hidup, kemudian berdasarkan analisis tersebut akan dirumuskan redesain reforma agraria dalam rangka menyeimbangkan kepentingan kesejahteraan dan perlindungan lingkungan hidup. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual, normatif, historis, dan komparatif untuk menjawab permasalahan yang diajukan. Hasil Penelitian ini menunjukkan, meskipun UUPA sudah mengakomodasi perlindungan lingkungan hidup, tetapi dalam pelaksanaannya masih difokuskan untuk kepentingan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sedangkan perlindungan lingkungan hidup belum menjadi pertimbangan dan tujuan pelaksanaan reforma agraria. Secara dampak, reforma agraria memiliki dampak positif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, terhadap perlindungan lingkungan hidup, reforma agraria dapat berpotensi merusak ekosistem hutan, jika tidak dilakukan secara cermat dan hati-hati. Hal ini mengingat, saat ini, objek reforma agraria bertumpu pada kawasan hutan, baik yang dilakukan melalui TORA maupun perhutanan sosial, mencapai 16,8 juta hektar atau 77,4% dari total 21,7 juta hektar. Untuk itu, untuk menyeimbangkan kepentingan kesejahteraan masyarakat dan perlindungan lingkungan hidup, reforma agraria harus diredesain dengan: (a) mengintegrasikan nilai-nilai dan semangat UUPA dan Pancasila dalam perencanaan kebijakan dan programnya; (b) mengintegrasikan prinsip-prinsip perlindungan lingkungan hidup sebagaimana mandat TAP MPR IX/2001 dan UUPPLH dalam perencanaan kebijakan dan programnya; (c) memperkuat penataan ruang dalam reforma agraria dengan mengaplikasikan LUCIS; (d) memperkuat kelembagaan reforma agraria yang dipimpin langsung oleh presiden; dan (e) mengintegrasikan pendanaan reforma agraria melalui BPDLH untuk sinergi dalam perlindungan lingkungan hidup, sekaligus menjamin keberlanjutan pendanaannya. ......The current agrarian reform is still focused on structuring land ownership, which is aimed to improve the standard of living of people whose main livelihoods depend on land, while environmental protection has not been optimally taken into consideration and/or objective in its design of programs and policies. This study aims to analyze the implementation of agrarian reform in Indonesia, and its impact on community welfare and environmental protection. Based on those analysis, this study will formulate agrarian reform redesign in order to balance the interests of community welfare and environmental protection. This study uses a conceptual, normative, historical, and comparative approach to answer the problems posed. The results of this study indicate that although the UUPA/Agrarian Act has accommodated environmental protection, but in its implementation is still focused on the interests of the economy and community welfare, while environmental protection has not become a consideration and/or objective of the agrarian reform. In terms of impact, agrarian reform has a positive impact in realizing community's welfare. However, with regard to environmental protection, agrarian reform can potentially damage forest ecosystems, if not carried out carefully. This is because, currently, the object of agrarian reform relies on forest areas, both through TORA and social forestry, reaching 16.8 million hectares or 77.4% of the total target of 21.7 million hectares. Therefore, to balance the interests of community welfare and environmental protection, agrarian reform must be redesigned by: (a) integrating the values and spirit of the UUPA and Pancasila in its policy and program; (b) integrating the principles of environmental protection as mandated by TAP MPR IX/2001 and UUPPLH in its policy and program; (c) strengthening spatial planning in agrarian reform by applying LUCIS; (d) strengthening agrarian reform institutions led directly by the president; and (e) integrating agrarian reform’ funding through BPDLH to synergies in environmental protection, as well as ensuring the sustainability of its funding.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terhadap Akta Jual Beli “pura-pura” (AJB “Pura-Pura”). Dalam Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 100/Pdt.G/2020/PN. Krg. AJB “Pura-Pura” dinyatakan batal demi hukum dan PPAT dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai perjanjian jual beli tanah dengan hak membeli kembali yang disaksikan oleh perangkat desa; akta jual beli yang dibuat oleh seorang PPAT secara “pura-pura”; serta tanggung jawab PPAT terhadap AJB “Pura-Pura”. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum doktrinal dengan analisa data dilakukan secara deskriptif analitis. Dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa Perjanjian Jual Beli Tanah dengan Hak Membeli Kembali merupakan surat dibawah tangan yang melanggar ketentuan Hukum Tanah Nasional dan Hukum Adat. Akta Jual Beli Tanah antara Penjual dan Pembeli yang dibuat secara pura-pura atau bersifat pura-pura terbukti merupakan perbuatan melawan hukum karena melanggar syarat suatu sebab yang halal. Kemudian, bagi PPAT yang membuat Akta “Pura-Pura” dapat diberhentikan dengan tidak hormat serta dapat digugat berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan hasil penelitian, Penulis memberikan saran bahwa masyarakat dilarang membuat Perjanjian Jual Beli Tanah dengan Hak Membeli Kembali karena hal tersebut tidak dikenal dalam Hukum Adat; Pembuatan Akta Jual Beli “Pura-Pura” termasuk pelanggaran berat yang merusak citra profesi yang dapat menurunkan kepercayaan terhadap profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah; serta bagi PPAT dalam melakukan kewenangannya harus tunduk pada Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Kode Etik serta selalu menjunjung tinggi kejujuran dan kebijaksanaan dalam membuat akta. ......This research discusses the responsibilities of the Land Deed Drafting Officer (PPAT) regarding the "Pretended" Sale and Purchase Deed ("Pretended" Purchase Deed (AJB)). In Karanganyar District Court Decision Number 100/Pdt.G/2020/PN. Krg. “Pretended” Purchase Deed was declared null and void and the PPAT was declared to have committed an unlawful act. The issues raised in this research are regarding land sale and purchase agreements with the right to repurchase witnessed by village officials; sale and purchase deed made by a PPAT "pretendly"; as well as PPAT's responsibility towards “Pretended” Purchase Deed. To answer this problem, doctrinal legal research methods are used with data analysis carried out descriptively analytically. In this research, it was concluded that the Land Sale and Purchase Agreement with the Right to Repurchase is a private letter which violates the provisions of National Land Law and Adat Law. A Deed of Sale and Purchase of Land between a Seller and a Buyer that was made under pretense or on a pretentious basis is proven to be an unlawful act because it violates the requirements of a lawful cause. Then, PPATs who make “Pretended” Purchase Deed can be dishonorably dismissed and can be sued based on Article 1365 of the Civil Code. Based on the research results, the author advises that people are prohibited from making land sale and purchase agreements with the right to repurchase because this is not recognized in customary law; Making a "Pretended" Sale and Purchase Deed is a serious violation that damages the image of the profession and can reduce trust in the profession of PPAT; and for PPAT, in exercising its authority, it must comply with the Position Regulations for Land Deed Making Officials and the Code of Ethics and always uphold honesty and wisdom in making deeds.

Abstrak :
Pelaksanaan Perjanjian Gadai secara Adat biasanya dilakukan oleh kelompok masyarakat Adat di beberapa daerah pelosok di Indonesia. Salah contoh Gadai Adat yang masih ada saat ini ialah Gadai adat yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Pukdale Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang. Perjanjian Gadai Tanah tersebut harusnya bisa menjadi alternatif lain dalam hal mencari Pinjaman Tunai atau Kredit selain malalui lembaga Perbankan Maupun Pegadaian Konvensional. Apalagi dimasa Pandemi Covid-19 yang masih terjadi saat ini, banyak masyarakat yang memerlukan Pinjaman cepat dan Tanpa Proses Administrasi yang Rumit Layaknya Lembaga Perbankan. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai Implementasi Perjanjian Gadai Tanah Sebagai Alternatif Kredit Non Perbankan Dalam Sistem Ekonomi Kerakyatan di Desa Pukdale Kabupaten Kupang Provinsi NTT dan Keabsahan dan Kekuatan Hukum Gadai Tanah di Desa Pukdale Kabupaten Kupang Provinsi NTT menurut Ketentuan Perundang-undangan. Tipologi Penelitian yang digunakan adalah Penelitian dalam bentuk Eksploratoris, dan bentuk penelitian ialah Non Dokrinal. Sedangkan Metode Analisis Data yang digunakan adalah Metode Pendekatan Kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa adanya gadai tanah ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam hal memperoleh suatu pinjaman secara langsung dan tunai tanpa harus melalui kredit di Perbankan serta diharapkan mampu menjadi salah satu penggerak ekonomi yang bagi masyarakat sekitar. Eksistensi dari Pelaksanaan Perjanjian Gadai Tanah masih tetap berjalan sampai dengan saat ini di beberapa daerah di Indonesia. Masih berjalannya Perjanjian tersebut dapat ditinjau dari peraturan Perundang-undangan yang tetap berlaku serta memiliki keabsahan dan Kekuatan Hukum yang mengikat bagi Para pihak yang terlibat dalam Perjanjian Gadai Tanah tersebut. Diharapkan para pihak melibatkan juga peran Notaris dalam Perjanjian Gadai, dimana Akta Notaris sebagai Akta Otentik memiliki sifat dan Kekuatan Pembuktian Lahiriah, Kekuatan Pembuktian Formal serta Kekuatan pembuktian Materiil. ......The implementation of Customary Pawn Agreements is usually carried out by Indigenous community groups in several remote areas in Indonesia. One example of traditional pawning that still exists today is the traditional pawning done by the community in Pukdale Village, East Kupang District, Kupang Regency. The Land Pawn Agreement should be another alternative in terms of seeking cash or credit loans other than through conventional banking or pawnshop institutions. Especially during the Covid-19 Pandemic which is still happening today, many people need fast loans and without complicated administrative processes like banking institutions. The problems studied in this study are regarding the Implementation of Land Pledge Agreements as Alternatives to Non-Banking Credit in the People's Economy System in Pukdale Village, Kupang Regency, NTT Province and the Legitimacy and Legal Strength of Land Pawning in Pukdale Village, Kupang Regency, NTT Province according to statutory provisions. The research typology used is research in an exploratory form, and the research form is non-docryral. While the Data Analysis Method used is a Qualitative Approach Method. The research results show that the existence of a land pawn is expected to be able to help the community in obtaining a loan directly and in cash without having to go through banking credit and is expected to be one of the economic drivers for the surrounding community. The existence of the implementation of the Land Pledge Agreement is still ongoing today in several regions in Indonesia. The ongoing operation of the Agreement can be reviewed from the laws and regulations that are still in effect and have validity and binding legal force for the parties involved in the Land Pawn Agreement. It is hoped that the parties also involve the role of the Notary in the Pawn Agreement, where the Notary Deed as an Authentic Deed has the nature and strength of outward proof, formal strength of evidence and material strength of evidence.

Abstrak :
ABSTRAK
Jual-beli diartikan sebagai suatu hubungan hukum mengenai benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji akan melakukan sesuatu hal atau tidak akan melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak yang lain berhak menuntut pelaksanaan janji tersebut. Jual beli hak atas tanah sebagai suatu bentuk perjanjian peralihan hak atas tanah; akta perjanjian jual beli tersebut dibuat dihadapan PPAT sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah yang membantu pemerintah. Namun dalam penulisan tesis ini dibahas suatu kasus pembatalan akta jual-beli yang dibuat dihadapan PPAT. Dalam kasus ini setelah dibuatnya akta jual beli muncul gugatan dari pihak ketiga yang merasa telah membeli obyek perjanjian walau hanya baru ada kata sepakat saja. Gugatan pihak ketiga ini dimenangkan oleh Mahkamah Agung dengan pertimbangan adanya kata sepakat, maka perjanjian itu telah terjadi dan akta yang dibuat dihadapan PPAT dinyatakan batal. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam Tesis ini adalah apakah pembatalan suatu perjanjian dapat dilakukan secara sepihak?; Apakah keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 2136 K/PDT/1997 sudah tepat menurut peraturan pertanahan yang berlaku di Indonesia? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yang menitik beratkan pada penelitian kepustakaan. Majelis Hakim dalam mengadili kasus ini memakai KUH-Perdata sebagai dasar pertimbangannya. Sedangkan di dalam hukum pertanahan kita dikenal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Pelaksanaannya, sehingga sudah seharusnyalah hakim dalam hal ini mengacu juga pada Undang-Undang Pokok Agraria dan tidak pada KUH-Perdata saja karena obyek dalam perjanjian jual beli tersebut menyangkut mengenai pertanahan.

---

ABSTRACT
Sell and purchase refers to a legal relationship with respect to the property between two parties where a party binds to do or not to do something and the other hand another party is entitled to claim for the performance of such promise. Land sell and purchase is an agreement with respect to the transfer of land rights.,the Land Sell and Purchase Deed is made before a land official who helps the goverment however in this thesis writting is discussing about an annullment case of a land sell and purchase made by PPAT. However in this case after the Land Sell and Purchase Deed was made arrest a claim with respect to the legal action action from the third party already purchases the object of the agreement eventhough by an oral agreement only. The main problem is about to discussed in this thesis is whether or not the Land Sell and Purchase Deed made before the PPAT is valid?., How are the responsibilities of PPAT with respect to the a n n u l lment of sell and purchase deed made by PPAT, related to the Supreme Court Decission Number 2136 K/PDT/1997? The examination method by stressing on the library examination. The Judge incasing this case should not use the KUH-Perdata as the way of make the decision. As we know that in our rule of land there is a Reglement of an Agrarian Basic Rule wich is known as Reglement Number 5 year 1960 about the Basic Reglement of Agrarian Rule (UUPA) and the Action Reglement, so the judge should use this because the object in the sell and purchase deed is about land.

Abstrak :
ABSTRAK
Dalam era globalisasi dan modernisasi saat ini, tanah memegang peranan sentral dalam kehidupan manusia serta merupakan permasalahan yang paling pokok dan krusial. Terlihat dari banyaknya perkara perdata maupun pidana yang diajukan ke pengadilan, antara lain menyangkut sengketa warisan, utang piutang dengan tanah sebagai jaminan, sengketa tata usaha negara mengenai penerbitan sertipikat tanah dan berbagai perbuatan melawan hukum lainnya. Negara mengakomodir perkembangan ini melalui kewajiban Pemerintah untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah, baik secara sistematik maupun sporadik dengan tujuan utamanya untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah. Pada kasus sengketa tanah mengenai pembatalan sertipikat Hak Milik Nomor 17/Desa Cikampek Selatan atas nama Tuan Yanto Sutisna, yang menjadi pokok permasalahan adalah perlindungan hukum bagi dirinya sebagai pemegang sertipikat hak atas tanah yang telah ia peroleh dengan itikad baik, lalu mengenai tepat atau tidaknya putusan Pengadilan, baik pada tingkat Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi maupun Pengadilan Negeri yang mengabulkan gugatan Penggugat. Untuk menjawab permasalahan diatas maka dilakukan penelitian kepustakaan yang bersifat deskriptif analitis yang menggambarkan mengenai kegiatan pendaftaran tanah beserta berbagai permasalahan seputarnya, khususnya' mengenai pembatalan sertipikat Hak Milik Nomor 17/Desa Cikampek Selatan yang kemudian dianalisa guna memberikan saran atau jalan keluar bagi permasalahan yang terjadi. Dari penelitian tersebut diketahui bahwa sertipikat hak atas tanah merupakan alat pembuktian yang kuat, bukan alat pembuktian yang mutlak karena selalu terdapat kemungkinan pemegangnya digugat oleh pihak lain yang merasa berkepentingan, tidak adanya perlindungan hukum bagi pemegang sertipikat hak atas tanah yang telah memperolehnya dengan itikad baik, lalu putusan pengadilan yang dirasa kurang tepat karena tidak memperhatikan lewatnya jangka waktu dengan adanya lembaga rechtsverwerking. Oleh karena itu, dirasa perlu sikap ketelitian oleh calon pembeli tanah yang belum maupun sudah bersertipikat, serta sikap independen dan profesional dari lembaga peradilan umum di Indonesia guna mewujudkan keadilan dalam masyarakat.

---

ABSTRACT
In this globalized and modern era, land holds a central role ini man's life and is the utmost essential and crucial issue. Exhibited by the many civil and criminal cases brought among the court, such as legacy disputes, obligations containing land guarantee, government administration issues regarding the publishment of land certificate, etc. The government so as accommodates this so called development by its duty to perform land registration in the systematic or sporadic way in order to assure law certainty and law protection for the land owner as its main purpose. The annulment of land certificate dispute brought up in this thesis refers to the certificate number 17/Cikampek Region owned by Mr. Yanto Sutisna, having shown a series of problems such as law protection for Mr. Yanto Sutisna, having being a good-willed land owner. Plus the precision of the court's verdict which decided to execute the accuser's claim. In order to attain the answers to such problems mentioned above, an anlystic-descriptive library research is necessary to describe the process of land registration, to offer suggestions and seek solutions towards the series of problems, particularly the annulment of land certificate number 17/Cikampek Region owned by Mr. Yanto Sutisna. Facts brought upon this research consists of the characteristic of land certificate not having enough law enforcement, sought by the possibility of accusation by another party towards the land owner of unlegal ownership. Secondly, no law protection is found upon the land owner carrying good wills. Last but not least, the lack of precision towards the court's verdict brought upon without considering the rechtsverwerking institution time limit. As of that, it is quite necessary for a land buyer to first examine the land certificate before purchasing. Also the necessaty of independency and professionalism of the courthouse in Indonesia to realize justice in the society.;

Abstrak :
Pemerintah menerapkan pembatasan terhadap kepemilikan tanah di Indonesia. Pemerintah melarang badan hukum, kecuali badan hukum tertentu yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan, untuk memiliki tanah dengan status Hak milik yang merupakan status hak tertinggi dalam kepemilikan tanah di Indonesia. Dalam transaksi yang terkait dengan pertanahan, tidak jarang dijumpai badan hukum (yang tidak ditunjuk Pemerintah) yang mengupayakan agar dapat memperoleh tanah dengan status Hak Milik. Mekanisme yang digunakan biasanya adalah dengan cara melakukan perjanjian nominee. Status Hak Milik atas tanah ini lebih disukai badan hukum ketimbang status Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, ataupun Hak Pakai, mengingat bahwa status Hak Milik atas tanah adalah turun-temurun, terkuat, dan terpenuh. Perjanjian nominee dimungkinkan berdasarkan ketentuan pada Buku III KUHPerdata, sepanjang memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Penelitian ini bersifat deskriptis analitis dengan metode pendekatan yuridis normatif berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan data primer. Pada kasus yang dibahas, Putusan Majelis Hakim MA menyatakan bahwa pemilik sesungguhnya dari tanah dan bangunan adalah pihak yayasan dan bukan karyawan, karena terdapatnya perjanjian nominee yang berkaitan/melatarbelakangi pembelian tanah dan bangunan tersebut. Namun demikian, berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa Majelis Hakim salah dalam menerapkan hukum, karena Majelis Hakim tidak memperhatikan bahwa perjanjian nominee tersebut merupakan upaya penyelundupan hukum sehubungan dengan keinginan yayasan tersebut untuk memperoleh tanah dengan status hak milik. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, yayasan sebagai badan hukum (yang tidak ditunjuk Pemerintah) tidak diperkenankan untuk memperoleh hak milik. Oleh karenanya, mengingat perjanjian nomineenya batal demi hukum (yaitu melanggar Pasal 21 ayat (2) jo Pasal 26 ayat (2) UUPA) maka jual beli atas tanah dan bangunan tersebut juga batal demi hukum, kemudian tanah tersebut jatuh kepada Negara.