Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pendaftaran Tanah bertujuan memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pemiliknya. Namun kenyataanya, masih banyak masyarakat yang belum mendaftarkan tanah kepemilikanya, seperti yang terjadi pada kasus ini yaitu Tuan Abdul Rasyid cs melakukan gugatan perdata setelah mengetahui tanah yang dimilikinya telah dikuasai oleh Pemerintah Kota Balikpapan, gugatan tersebut dimenangkan oleh Abdul Rasyid cs pada tingkat Pengadialn Tinggi, Mahkamah Agung, dan Peninjauan Kembali meskipun Abdul Rasyid cs tidak memiliki alat bukti kepemilikan apapun. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu dengan melihat kenyataan yang telah terjadi dan kemudian menjgkaji dari aspek hukumnya yang dituangkan ke dalam suatu bentuk tulisan deskriptif, yang menggambarkan permasalahan dan membahas dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Negara memberikan perlindungan hukum kepada semua pemilik tanah baik yang memiliki sertipikat ataupun tidak. Namun tentunya dengan kadar yang berbeda, dimana pemilik sertipikat dianggap yang paling benar selama tidak ada yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, sedangkan pemilik tanah nonsertipikat mendapatkan perlindungan untuk menguasai tanah yang ditempati dan ruang untuk mendaftarkan tanahnya dalam kondisi apapun, tentunya dengan dilengkapi data-data yang dapat menunjangnya seperti riwayat tanah, surat keterangna tanah tidak bersertipikat, girik, dll. Selanjutnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi secara cermat telah memberikan putusan yang tepat dengan berladaskan pada kebenaran materiil yang ada. Namun, sungguh disayangkan hingga tahun 2013, objek tanah sengketa belum dieksekusi.

---

Land registration aims to give legal certainty and protection for the land owner. However, in practice, a lot of people has not registered their land ownership. This is reflected upon a case of Abdul Rasyid et al. in which he filed a civil law suit after he was aware that his land had been appropriated by Local Government of Balikpapan. Abdul Rasyid won his case at High Court, Supreme Court and subsequently during judicial review at Supreme Court even though Abdul Rasyid et al. did not possess any evidentiary title whatsoever.

The method use in this thesis is a legal normative method that is to observe factual occurrences and to subsequently analyse such factual occurrences from legal perspective in explanatory writing. Such writing is to observe issues and to expound such issue from prevailing regulations.

Result (of this thesis) shows that the State does not grant any protection whatsoever to land owner who does not hold land certificate. However, the State gives room for its citizens to register their lands in whatever conditions based on Government Regulation No 24 of 1997 concerning Land Registration. Furthermore, members of the High Court has been very meticulous in rendering its accurate decision based on exisiting material facts. However, it is very dissapointing that until 2013 the land in dispute has not been executed."

"ABSTRAKPeraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) diharapkan mampuberperan sebagai jaminan kepastian hukum dalam pengendalian alih fungsi lahanpertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor dipilihsebagai lokasi penelitian karena perannya sebagai kota penyangga Jakarta yangrentan terhadap pertambahan penduduk karena migrasi dan peningkatan sektorindustri yang mengakibatkan tingginya permintaan akan lahan serta mengurangiketersediaan lahan pertanian pangan secara signifikan, dibanding kota-kotapenyangga Jakarta lainnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridisnormatif dengan cara melakukan analisa isi terhadap Perda RTRW KabupatenBogor Tahun 2005-2025 No. 19 Tahun 2008. Hal-hal yang dianalisa meliputikewenangan serta kendali strategis bagi pelaksana atas kelompok sasaran, materimuatan yang menunjukkan keberpihakan pada pengendalian alih fungsi lahan,dan kekuatan sanksi sebagai fasilitas penegakan hukum. Disimpulkan bahwakelengkapan peraturan dalam mendukung pengendalian alih fungsi lahanpertanian pada Perda RTRW Kabupaten Bogor masih kurang lengkap. Tidakadanya sistem zonasi kawasan pertanian seperti yang ditentukan menyebabkankewenangan bagi pelaksana atas kelompok sasaran menjadi sangat terbatas

---

ABSTRACTThe Regional Spatial Planning is expected to act as a legal guarantee in controlover land conversion of sustainable agricultural in Bogor Regency. BogorRegency chosen as the study site because of its role as supporting city of Jakartawhich is vulnerable to population growth due to migration and increasedindustrial sectors resulting in high demand for land and reduce the availability ofagricultural land significantly, compared to other Jakarta’s supporting cities.This type of research is juridical normative by content analysis toward theRegional Spatial Planning of Bogor Regency Year 2005-2025 No 19 of 2008. Thescope that will be analyzed include the authority and control of theimplementation strategies for the group target, the subject of which stood forcontrol over land conversion and the power of sanctions as a law enforcementfacility. It can be conclude that the comprehensive rules in favor of control overagricultural land conversion in the Regional Spatial Planning of Bogor Regencyis still not comprehensive yet. The absence of agricultural zoning system asspecified limited authority for implementing the target group."