Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam masyarakat menyebabkan pemerintah merasa perlu untuk menyesuaikan perkembangan hukum dalam menyongsong era digital dengan cara menerapkan dan memanfaatkan teknologi informasi dalam prosedur pelayanan hak tanggungan sehingga dapat terintegrasi secara elektronik agar dapat menjadi lebih efektif dan efisien. Tesis ini akan menganalisis mengenai implikasi hukum dari Penerapan layanan Hak Tanggungan dengan sistem elektronik terhadap peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam layanan Hak Tanggungan, selain itu tesis ini juga akan membahas mengenai kesiapan pemerintah dalam penyelenggaraan layanan Hak Tanggungan berbasis sistem elektronik terutama dalam hal pengamanan dokumen elektronik. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif dengan tipe penelitan deskriptif analitis. Berdasarkan hasil analisis maka pemberlakuan layanan Hak Tanggungan ini menyebabkan prosedur penyampaian Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) oleh PPAT kepada Kantor Pertanahan menjadi dapat dilakukan melalui sistem elektronik serta adanya pemisahan yang lebih tegas antara proses penyampaian APHT dengan proses pendaftaran Hak Tanggungan. Kesiapan pemerintah dalam penyelenggaraan sistem elektronik wajib memenuhi syarat minimum yang diatur oleh undangundang termasuk syarat keamanan terutama pada pengamanan dokumen elektronik yang diterbitkan, dan hal ini terlihat dengan adanya kewajiban pemberian tanda tangan elektronik pada dokumen elektronik yang diterbitkan oleh sistem layanan Hak Tanggungan secara elektronik.

---

ABSTRACT
The development of science and technology in society made the government feel the need to accommodate the law development in facing the digital era by implementing and utilizing information technology within mortgage service procedure so that it can be integrated electronically to become more effective and efficient. This thesis will analyze the legal implication of the implementation of mortgage service with electronic system to Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)s role in mortgage service, in addition this thesis will also discuss the governments readiness in implementing the electronic system-based mortgage service procedure, especially in terms of securing the electronic documents. This is a normative legal research with an analytical descriptive research type. Based on the analysis result, the implementation of this new mortgage service procedure causes the act of submitting the Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) by PPAT to the Land Administration Office can be made through the electronic system and a more assertive separation between the act of submitting APHT with the registration process. Governments readiness in implementing electronic system must meet the minimum requirement stipulated by law including the security related requirement, especially security concerning the electronic documents, and this is evident by the obligation to provide digital signatures on electronic documents issued by the electronic system-based mortgage service procedure.