Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Sengketa pertanahan merupakan perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih dimana salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya dan masing-masing memperjuangkan kepentingannya dengan objek yang sama, yakni tanah beserta benda-benda lain yang berada diatas tanah tersebut. yang penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah atau melalui pengadilan. Konflik pertanahan terjadi hampir diseluruh Indonesia karena tuntutan hak atas status tanah maupun kepemilikan ganda, dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sengketa pertanahan satu sisi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara dan sisi lainnya sebagai tanda bukti hak keperdataan (kepemilikan) seseorang atas tanah, sehingga apabila terjadi sengketa penyelesaiannya dapat ditempuh melalui dua jalur peradilan, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Negeri. Akan tetapi tujuan akhir dari tuntutan itu adalah siapa yang lebih berhak dari yang lain (prioritas) atas tanah sengketa tersebut. Pada Putusan Kasasi dan Putusan peninjauan Kembali Pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan memberikan Hak Pengelolan kepada PT Kereta Api (Persero) atas tanah yang menjadi sengketa.

---

Land dispute is a conflict between two parties or more where one party feels aggrieved by the other party and each party fight for their interests in the same object such as a piece of land and other objects on the land and the settlement is done through consultation or through court. Land disputes occur in most part of Indonesia in the form of land ownership status as well as dual ownership, with expectation of getting settlement according to existing law. Land dispute in one side is State Administrative Court decision and on the other side as individual ownership right of a land, so when conflict occur, claim could be settled either through State Administrative Court or State Court. But the end result of the claim is who has more ownership right (priority) of the land. On the Supreme Court decision and Judicial Review (PK), the decision has already been inconformity with current regulations by giving the ownership right of land being dispute to PT Kereta Api (Persero).

Abstrak :
Konsolidasi tanah perkotaan (KTP) di berbagai kota dan ibukota negara dunia sudah banyak berhasil dilaksanakan, namun hingga kini di Kota Jakarta masih belum terealisasi. Salah satu faktor penentu berhasilnya penetapan lokasi berawal dari adanya kesediaan, minat awal dan kesepakatan masyarakat. Sasaran utama KTP di wilayah perkotaan adalah dalam rangka peremajaan permukiman kumuh. Salah satu lokasi permukiman kumuh berat yang terdapat di Wilayah DKI Jakarta adalah RW 014 Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah masyarakat perkotaan di Jakarta, khususnya masyarakat yang bertempat tinggal pada kawasan permukiman kumuh berat di RW 014 Kelurahan Kebon Melati bersedia untuk menerima program KTP, berapa besar prosentase yang bersedia dan tidak bersedia, variabel-variabel apa saja yang berpengaruh dan apakah adanya jaminan mendapatkan satuan unit rumah susun, relokasi dan ganti rugi biaya relokasi berpengaruh positif terhadap kesediaan masyarakat untuk menerima program konsolidasi tanah perkotaan (dalam bentuk rencana pembangunan rumah susun). Penelitian ini menggunakan pendekatan survei dengan menggunakan kuesioner yang berasal dari 100 sampel responden. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dan analisis regeresi berganda model logit untuk mengetahui variabel-variabel yang diduga berpengaruh terhadap kesediaan masyarakat untuk menerima program konsolidasi tanah perkotaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesediaan masyarakat untuk ikut program KTP cukup tinggi, yakni sebesar 64%. Adapun variabel-variabel yang signifikan berpengaruh adalah umur, jenis kelamin, pekerjaan, asal daerah, jumlah keluarga, luas tanah, jumlah lantai bangunan, lama tinggal, umur bangunan, jumlah kamar, adanya jaminan mendapatkan SHMRSS dan adanya jaminan ganti rugi biaya relokasi. Untuk mendapatkan tingkat kesediaan yang lebih tinggi, perlu dilakukan berbagai upaya (misal kegiatan sosialisasi) yang lebih baik oleh pemerintah. Selain itu, pelaksanaan program KTP dalam bentuk rencana pembangunan rumah susun perlu pendekatan paradigma baru sehingga dapat dilaksanakan dan tepat sasaran.

---

Urban land consolidation (ULC/KTP) in various cities and the capital of the world countries have successfully implemented many, but until now in Jakarta is yet to be realized. One key success factor in determining of the location came from willingness, initial interest and agreement society. The main target KTP in the urban areas in order to rejuvenate the slums. One of the locations that are heavy slums in Jakarta area is RW 014 Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Central Jakarta Administration City. The purpose of this study was to determine whether the urban community in Jakarta, especially people living in slum areas heavy in RW 014 Kelurahan Kebon Melati willing to accept the KTP program, how much percentage are willing and not willing, what are the variables that influential and whether the guarantee of getting the apartment unit, relocation and compensation costs relocation a positive effect on people's willingness to accept urban land consolidation program (in the form of public housing development plan). This study uses a survey approach using a questionnaire derived from the 100 sample respondents. The analysis used is descriptive analysis and qualitative analysis regeression multiple logit models to determine the variables that influence thought on people's willingness to accept urban land consolidation program. The results showed that the level of people's willingness to participate in the KTP program it is pretty high, which amounted to 64%. The variables that significantly influence are age, gender, occupation, region of origin, family size, land area, number of floors of the building, length of stay, age of building, number of rooms, the guarantee and the guarantee of getting SHMRSS and compensation relocation costs. To get a higher level of willingness, to do various efforts (eg. socialization) better government. In addition, the implementation of KTP program in the form of public housing development plans need to approach a new paradigm that can be implemented and on target.

Abstrak :
ABSTRAK
Perjanjian pengikatan jual beli tanah merupakan suatu perjanjian yang muncul untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam masyarakat, yang lazimnya ditemukan dalam praktek notaris. Dalam perjanjian pengikatan jual beli tanah yang dibuat antara pemilik tanah dengan pembeli, pembeli sepakat untuk membayar harga jual belinya dengan cara angsuran. Pada saat pembeli menyerahkan uang muka untuk pembayaran tahap pertama, pemilik tanah menyerahkan semua dokumen asli kepemilikan tanahnya kepada pembeli sebagai syarat yang telah disepakati. Ternyata pembeli terlambat dalam menyerahkan uang muka untuk pembayaran tahap pertama tersebut dari jangka waktu yang telah diperjanjikan. Sengketa ini diputus oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1527 K/Pdt/2007. Oleh karena itu, tesis ini membahas mengenai akibat hukum dari kelalaian atau keterlambatan pemenuhan kewajiban dalam suatu pengikatan jual beli tanah dan perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pemilik tanah apabila pembeli wanprestasi dalam pembayaran serta kesesuaian Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1527 K/Pdt/2007 dengan aturan-aturan dalam hukum tanah nasional. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pembeli telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian pengikatan jual beli tanah tersebut dan pemilik tanah dapat menuntut pembatalan perjanjian tanpa melalui putusan hakim apabila pembeli wanprestasi dalam pembayaran. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1527 K/Pdt/2007 tidak didasarkan pada prinsip jual beli tanah menurut hukum tanah nasional karena penyerahan hak atas tanah dari penjual kepada pembeli belum dapat dilakukan jika harga jual beli tanahnya belum lunas.

---

Abstract
The sale and purchase binding agreement is an agreement which present to meet the demand of law in the middle of our community, as usually found in the notary practicing. In that agreement which deal between the land rights holder with the purchaser, the purchaser agrees to pay the cost by installment method. When the purchaser transfers the down payment to pay the first installment, the land rights holder must submit all the original documents of the land title to the purchaser as an agreed condition. In fact, the purchaser is late in transferring the down payment for the first installment in the agreed period. This legal dispute decided by Supreme Court in the Supreme Court Adjudication of Republic Indonesia Number 1527 K/Pdt/2007. Therefore, this thesis will discuss the law consequences for dereliction or delays of obligation in the sale and purchase binding agreement and the law protection which can be given to the land rights holder when the purchaser defaults in payment. This thesis also discusses the conformity between Supreme Court Adjudication of Republic Indonesia Number 1527 K/Pdt/2007 with the Basic Agrarian Law. This research uses juridical-normative method. The result of this research concludes that the purchaser defaults in the sale and purchase binding agreement and the land rights holder can sue the cancelation without adjudication if the purchaser defaults in payment. The Supreme Court Adjudication of Republic Indonesia Number 1527 K/Pdt/2007 is not based on the land sale and purchase principles in the Basic Agrarian Law because transfer over land rights from the seller to the purchaser cannot be done if the land price is not paid yet.

Abstrak :
Reclaiming oleh masyarakat pemilik hak ulayat terhadap sejumlah ruang publik di Kota Jayapura, sepintas memberikan gambaran adanya konflik kepentingan pasar, antara state, society dan adat. Berbagai stigmatisasi politik pun menjadi mudah dilekatkan pada situasi ini, namun penelitian ini bertujuan untuk meneropong dari sudut pandang yang berbeda, bagaimana reclaiming hingga aksi pemalangan pada ruang-ruang publik ini, justru merupakan model komunikasi dialogis dalam mensinergikan perbedaan ideologi, konsep, interpretasi dan definisi masing-masing pihak. Apakah konteks publik sphere Habermas masih relevan dengan situasi masyarakat global saat ini, atau justru ruang-ruang publik fisik saat ini menjadi alternatif locus yang paling representatif untuk berdialog dengan rezim. ......Reclaiming the land rights of the owner of public spaces in Jayapura city gave a cursory overview of conflict interest in market, state, society and customs. Various political stigmatization becomes easily attached to this situation, but this research would telescoped from a different perspective of how to barrier reclaiming of public spaces, that is the model of dialogic communication for synchronize differences in ideology, concepts, interpretations and definitions of each respective parties. The question is, would the context of Habermas's public sphere still relevant in global society, or even the physical public spaces is becoming an alternative locus most representative for dialogue with the regime.