Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penguasaan tanah untuk kepentingan pembangunan dalam rangka membangun sarana kepentingan umum maupun untuk kepentingan perusahaaan harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum terhadap pemilik tanah adalah hal yang mutlak untuk di lakukan, jika dalam proses penguasaan tanah dapat dilakukan dengan hal biasa (jual beli, pelepasan hak dan sebagainya), maka hal itulah yang harus dilakukan, sedangkan pencabutan hak adalah jalan terakhir jika penguasaan seperti biasa tidak bisa dilakukan dan penggunaannya mutlak untuk kepentingan umum. Kepentingan umum dapat dijadikan pedoman jika penggunaan pembangunan di atas tanah tersebut tidak mencari keuntungan melainkan adalah untuk sarana pemenuhan kepentingan umum, jika pembangunannya mencari keuntungan kepentingan umum tidak dapat dijadikan dasar untuk menguasai tanah. Keputusan Presiden No 55 tahun 1993 Tentang Penguasaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, memberikan perlindungan kepada pemilik tanah, masyarakat yang berhak atas tanah dapat melakukan banding ke Pengadilan Tinggi jika tidak puas atas pemberian ganti rugi. Pengusaan tanah oleh pengembang bertujuan untuk mencari keuntungan, dalam melakukan penguasaan tanah dengan Pelepasan Hak dari pemilik tanah kepada pengembang, lalu hak tersebut dimohonkan lagi kepada instansi yang berwenang. Tidak diperkenankannya pengembang menggunakan perantara dalam melakukan pembebasan tanah, adalah suatu upaya untuk melindungi pemilik tanah dan pengembang. Dalam pelaksanaan pembebasan tanah baik untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan swasta masih terdapat adanya sengketa, pada umunya sengketa itu karena nilai ganti rugi yang diberikan belum layak, kemudian adanya camper tangan dari aparat yang tidak menempatkan diri secara proporsional. Dalam peraturan perundang-undangan, nilai ganti rugi harus bedasarkan nilai pasar dan Nilai Jual Objek Pajak (NJDP) terakhir. Di lapangan nilai ganti rugi diberikan pada umumnya adalah sedikit diatas nilai NJOP, sedangkan nilai pasar telah menunjukkan nilai yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan NJOP. Akibat tidak adanya ketetapan yang tegas dari penentuan nilai ganti rugi ini dapat memberikan peluang kepada pemilik tanah dan pihak yang akan melakukan pembebasan untuk menafsirkan sendiri-sendiri. Akibatnya bukan tidak mungkin akan memakan waktu yang panjang kalau dipaksakan dapat menimbulkan sengketa. Alangkah baiknya jika ada lembaga yang sifatnya independen untuk memberikan penilaian atas nilai tanah yang sesungguhnya, hasil dari penilaian lembaga ini dapat dijadikan acuan bagi para pihak. Disamping itu aparat yang ikut campur dalam membebaskan tanah sebaiknya menempatkan diri secara proporsional. Nilai ganti rugi yang diberikan kepada pemilik tanah dalam pembebasan untuk kepentingan swasta sebaiknya dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada pemilik tanah untuk menanamkan sahamnya di perusahaan swasta tersebut sebesar nilai tanah yang dibebaskan, dengan cara seperti ini akan lebih menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Abstrak :
Pemerintah memerlukan data penguasaan tanah untuk perencanaan pembangunan dan pelaksanaannya. Dalam rangka menunjang keperluan Pemerintah itu, diselenggarakan inventarisasi yang dikenal dengan kegiatan Pendaftaran Tanah. Tujuannya adalah bidang-bidang tanah yang dikuasai dengan sesuatu hak dan dikenal dengan tanah hak atau persil yang kemudian diukur, dipetakan dan diselidiki proses penguasaan oleh pemegang haknya. Hasilnya berupa peta dan daftar yang memberikan penjelasan mengenai siapa pemegang haknya, letaknya, luas dan lain sebagainya. Tujuan pendaftaran tanah adalah untuk menjamin kepastian hukum yang meliputi: kepastian hukum mengenai orang/badan hukum yang menjadi pemegang hak (subyek hak); kepastian hukum mengenai lokasi, batas serta luas suatu bidang tanah hak (obyek hak); dan kepastian hukum mengenai hak atas tanahnya. Kepastian subyek dan obyek hak diperlukan untuk penyelenggaraan sistem keterbukaan/pengumuman mengenai hak atas tanah atau sistem publisitas. Pemerintah telah memiliki undang-undang yang mengatur tentang pertanahan/agraria yang biasa disebut Undang-Undang Pokok Agraria. Dari undang-undang ini telah menghasilkan peraturan pemerintah di bidang pendaftaran tanah yakni PP nomor 10 tahun 1961 dan kemudian disempurnakan oleh PP nomor 24 tahun 1997. Dari kedua PP ini bila ditinjau dari produk penerbitan sertifikat terdapat perbedaan yang signifikan, yang menandakan bahwa adanya perubahan pengaturan tentang pendaftaran tanah ke arah yang lebih baik.

Abstrak :
Penelitian tesis dengan topik "Perubahan Struktur Kepemilikan dan Fungsi Tanah: Studi Kasus Masyarakat Desa Cibogo Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang", merupakan suatu upaya untuk melihat lebih dalam perubahan yang terjadi pada masyarakat di pinggir Jakarta, yang diakibatkan oleh masuknya sistem kapitalisme dalam kehidupan mereka. Sistem kapitalisme yang telah merubah struktur kehidupan sosial masyarakat desa, yang sebelumnya hidup dalam kesederhanaan dan kebersahajaan. Penelitian ini dilakukan di desa Cibogo Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang, dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini berangkat dari pertanyaan Apakah terjadi perubahan nilai tanah dalam proses perubahan kemasyarakatan pada komunitas masyarakat di wilayah pinggiran Jakarta? Selanjutnya pertanyaan ini diturunkan menjadi beberapa pertanyaan mendasar yaitu bagaimana sejarah proses perubahan tersebut? Bagaimana relasi antara perubahan terhadap nilai tanah dengan tanah perubahan masyarakatnya? Serta apakah perubahan yang terjadi merubah pola produksi, reproduksi dan konsumsi yang berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakatnya?. Dalam penelitian ini tanah merupakan pintu masuk untuk memetakan proses -- proses perubahan yang terjadi, dengan membagi beberapa periodeisasi yaitu periode sebelum tahun 1970, periode 1980-an dan periode 1990-an hingga sekarang. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan beberapa faktor pendorong terjadinya perubahan tersebut antara lain : - Secara internal desakan terhadap pemenuhan kebutuhan ekonomi terutama kebutuhan terhadap barang-barang konsumsi, mengakibatkan munculnya kebutuhan pendapatan yang tinggi. - Menyempitnya luas lahan pertanian perkeluarga yang dapat diolah akibat sistem pewarisan, dimana tiap generasinya akan memperoleh bagian lahan yang semakin kecil luasnya, maka altematif pekerjaan lain selain pertanian menjadi pilihan. - Munculnya tambang pasir di desa Cibogo, menjadi alternatif pekerjaan bagi masyarakat desa, perlahan-lahan satu persatu penduduk desa pindah dan menekuni profesi sebagai kuli pasir dan meninggalkan pekerjaan sebagai petani. Ketika masyarakat beralih pekerjaan maka nilai tanah sebagai sumber penghidupan mereka mulai bergeser dan berubah. - Faktor eksternal yang berpengaruh terhadap proses perubahan adalah perkembangan pembangunan wilayah sekitar terutama perumahan skala besar seperti Bumi Serpong Damai (BSD), terbangunnya jembatan sungai Cisadane dan perkerasan jalan yang melalui wilayah desa Cibogo membuka lebar akses terhadap desa Cibogo dan sekitarnya. Pada situasi inilah nilai - nilai kapitalisme memperoleh kesempatan yang luas, tanah - tanah mereka mengundang perhatian masyarakat luar untuk membelinya. Akumulasi dari faktor internal yang dipengaruhi oleh aspek kultural dan faktor eksternal perkembangan wilayah yang meningkatkan permintaan kebutuhan akan tanah, mengakibatkan proses transaksi jual-beli tanah di desa Cibogo mulai berlangsung dengan marak. Nilai ekonomi tanah yang tinggi, serta keuntungan yang besar dalam proses transaksi jual belinya, mengakibatkan tanah berubah menjadi komoditas primadona yang menguntungkan. Akhirnya proses transaksi tanah melembaga dalam masyarakat Cibogo, munculnya profesi sebagai calo tanah yang ditekuni oleh masyarakat Cibogo sebagai mata pencaharian sampingan semakin memperkuat posisi tanah hanya sebagai komoditas yang diperjual belikan dan sarana investasi spekulasi kapital. Dari proses perubahan terlihat bahwa motivasi utama adalah masuknya sistem kapitalisme yang menempatkan tanah sebagai komoditas yang diperdagangkan, pada saat yang sama didorong oleh terbukanya akses transportasi dan perkembangan wilayah sekitar, serta faktor sosio - kultural yang mengakar dari sistem pembagian warisan, yang berpengaruh terhadap semakin kecilnya luas lahan pertanian yang diolah sehingga kemampuan lahan pertanian sangat minim untuk mencukupi kebutuhan hidup masyarakat Cibogo. Ketiga faktor perubah di atas bekerja secara sinergis yang secara erlahan menempatkan masyarakat desa Cibogo pada posisi yang miskin dan marjinal.

Abstrak :
Di Indonesia, tanah dikuasai oleh Negam dan berfungsi sosial, akan tetapi diatasnya melekat berbagai hak masyarakat seperli hak milik, hak guna bangunan, dsb. Sehingga apabila Negara akan melaksanakan pembangunan perlu dilakukan pembebasan. Pembehasan tanah sering menimbulkan konflik. Penelilian tentang pengaruh konflik pembanganan Jalan Tol Hankam-Cikunir terhadap ketahanan Kota Bekasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur berapa besar perubahan ketahanan daerah Kota Bekasi (variabel dependen = Y) disebabkan oleh faktor pengaruh konllik pembangunan Jalan Tol Hankam-Cikunir (variabel independen = X1) dan penerapan peraturan perundang-undangan (variabel independen = Xz) serta secara bersama-sama antara XI dan X2.

Penelitian dilakukan di Kota Bekasi, meliputi empat kelurahan, yaitu Kelurahan Jatiwarna Kecamatan Pondok Melati, Kelurahan Jatiasih dan Jatimekar Kecamatan Jatiasih dan Kelurahan Jakamulya Kecamatan Bekasi Selatan. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode survai dengan menggunakan kuesioner untuk menjaring persepsi pejabat pemerintah dan masyarakat 75 respenden. Data dianalisis menggunakan metode statistik korelasi dan regresi.

Hasil penelitian menentukan : pertama, terdapat pengaruh negatif dan signifikan antam konflik pembangunan Jalan Tol Hankam-Cikunir (X1) terhadap ketahanan daerah Kota Bekasi, artinya semakin meningkat konflik maka akibatnya ketahanan daerah Kota Bekasi (Y) semakin melemah dan sebaliknya semakin melemah konflik maka akibatnya ketahanan daerah Kota Bekasi semakin kuat. Bentuk pengaruhnya ditentukan dengan persamaan regresi Y = 54,79 - 0,204Xl. Kedua, terdapat pengaruh positif dan signifikan antara penerapan peraturan perundang-undangan (X,) terhadap ketahanan Kota Bekasi, artinya semakin peraturan perundang-undangan diterapkan dengan baik maka akibatnya ketahanan daerah Kota Bekasi (Y) semakin kuat dan sebaliknya semakin peraturan perundang-undangan tidak diterapkan dengan baik maka akibatnya ketahanan daerah Kota Bekasi semakin melemah. Bentuk pengaruhnya ditentukan dengan persamaan regresi Y = 3,523 + 0,447X1. Kctiga. Pengaruh (Xt) dan (X,) secara bersama-sama terbadap Y sangat kuat dan siguifikan. Bentuk pengaruhnya ditentukan dengan persamaan regresi Y = 5,989- 0,052 X1 + 0,46S X2.

Berdasarkan basil penelitian di atas, perlu diambil kebijakan : pertama, menyelesaikan permasalahan ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam waktu sesegera mungkin. Kedua, mengadakan pembaharuan dalam sistem administrasi pertanahan.

---

In Indonesia, land was dominated by state and function as social as well, however on it exists many public right, like propriety right, building usance right, etc. So if the state will do developmental, need to execute delivemnces. The deliverances of land often rise conflicts. The research is about conflict intluence of Jalan Tol Hankam-Cikunir development to region resilience of Bekasi City.

The purpose of this research is aimed at measuring the extent of change region resilience Bekasi City (variable dependent =Y) caused by the factor of contlict at Jalan Tol Hankam-Cikunir development intluence (variable independent =X1) and the factor rules of law {variable independent= Xz} together between variable X1 and X2.

The research in Bekasi city consist of four villages : Jatiwarna Village of Pondok Melati subdistrict, Jatiasih and Jatimekar Village of Jatiasih subdistric, and Jakamulya Village of South Bekasi subdistrict. The research methodology employed is the survey method by using questionnaire to obtain the perception of 75 respondents from government apparatus and society. The data are analyzed by means of simple correlation and regression statistical method.

The research findings are as follows : firstly, there is negative and significant influence of the conflict at Jalan Tol Hankam-Cikunir development (X1) to region resilience Bekasi city (Y), which means that the more conflict influence rise, so that the weaker region resilience of Bekasi City, and otherwise the smaller conflict the stronger region resilience Bekasi City. The influence as definite of regression similarity: Y = 54,79- 0,204XL Secondly, there is positive and significant influence of the rules of law (Xz) to region resilience Bekasi city{Y), which means that the more positive influence of the rules of law, the stronger the region resilience Bekasi City, and otherwise the more negative influence of the rules of law the smaller region resilience. The influence as definite of regression similarity : Y = 3,523 + 0,447X. The influence together variable (X1) and (X2) to variable Y it is stronger and significant. The influence as definite of regression similarity: Y = 5,989-0,052 X1 + 0,468 X2.

Based on research result, having need of the policies: firstly. The problem solving of land compensation to public importance as soon as possible. Secondly, the revolution system of land administration.

Abstrak :
Dilatarbelakangi oleh sering munculnya masalah legalitas tanah di unit permukiman transmigrasi menjadi daya tarik bagi penulis melakukan penelitian, dengan tujuan untuk mengetahui sampai sejauhmana implementasi kebijakan penyediaan tanah yang dilakukan oleh aparat pelaksana Depnakertrans dan instansi terkait, faktor yang menghambat dalam penerapan kebijakan, serta dampaknya.

Untuk memastikan keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan penyediaan tanah transmigrasi digunakan pendekatan sistem evaluasi dengan cara membandingkan antara kinerja hasil nyata dengan kinerja yang direncanakan, membandingkan antara kinerja nyata dengan tahun-tahun sebelumnya. lndikator kinerja outcomes, benefits, dan impacts, akan digunakan sebagai instrumen evaluasi terhadap keberhasilan atau kegagalan, kekuatan atau kelemahan, dampak positip atau dampak negatip serta signifikasi manfaat.

Untuk mendukung kegiatan evaluasi diperlukan data sekunder maupun data primer, yang diperoieh dari cara melakukan Studi pustaka serta Studi lapangan dengan teknik komunikasi langsung atau wawancara, serta metode penelitian yang dipakai adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Hasil analisis data menunjukkan bahwa terdapat adanya trend peningkatan kinerja pada saat kondisi sebelum dan kondisi setelah penerapan kebijakan, terlihat dari banyaknya Iokasi transmigrasi yang didukung Iegalitas tanah secara clear and clean, minimnya jumlah UPT yang mempunyai masalah Iegalitas tanah, meningkatnya dukungan dana program kegiatan setiap tahun anggaran serta adanya kepastian hak atas tanah para transmigran. Ada fakta yang sejalan dengan hasil penelitian bahwa faktor - faktor yang mempengaruhi kurang tercapainya sasaran kebijakan yang diinginkan adalah fakor sumber daya baik sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana Serta hambatan-hambatan eksternal lainnya, Seperti kurang Iancarnya koordinasi dengan instansi terkait.

Berdasarkan temuan tersebut, peneliti menyirnpulkan bahwa kinerja aparat pelaksana Depnakertrans dan Instansi terkait dalam mengimplementasikan kebijakan penyediaan tanah transmigrasi masih dapat ditingkatkan melalui usaha sosialisasi agar proses penyediaan tanah dapat dipahami aparat pelaksana dari tingkat pusat sampai tingkat lapangan. Disamping usaha tersebut juga ditingkatkan jaringan komunikasi dan koordinasi dengan instansi terkait.

Hasil evaluasi menunjukkan dengan diterapkannya kebijakan penyediaan tanah mempunyai manfaat dan dampak sangat besar bagi keberhasilan penyelenggaraan transmigrasi. Atas dasar evaluasi tersebut, maka implementasi kebijakan penyediaan tanah yang tertuang dalam SKB tetap dilanjutkan dengan menyesuaikan kebijakan otonomi daerah.

Abstrak :
Tanah Jaluran adalah tanah ulayat etnik Melayu yang disengketakan antara rakyat penunggu (notabene etnik Melayu) dengan PTPN IX atas nama negara. Sengketa ini bermula ketika tanah jaluran yang dahulunya dikontrak oleh Belanda untuk dijadikan perkebunan tembakau, kemudian setelah RI merdeka, tanah jaluran tidak dikembalikan kepada pemiliknya. Oleh negara RI tanah jaluran diambil dan pengelolaannya diserahkan kepada PTPN IX Tentu saja hal ini menimbulkan konflik di antara mereka. Pada perkembangan selanjutnya, persoalan sengketa tanah jaluran menjadi lebih kompleks dan rumit. Karena rakyat penunggu tidak hanya berhadapan dengan PTPN IX saja. tetapi juga berhadapan dengan penggarap liar dan para pengusaha yang juga mengklaim bahwa tanah jaluran kepunyaan mereka. Untuk mengatasi persoalan yang pelik ini maka rakyat penunggu membuat organisasi yaitu BPRPI (Badan Perjuangan Penunggu Rakyat Indonesia) yang berjuang untuk mengembalikan tanah ulayat rakyat Melayu. Persoalan tanah ulayat yang diambil oleh pemerintah khususnya tanah jaluran tidak hanya berkisar pada persoalan pertanahan saja. Ada beberapa aspek ataupun dimensi yang menyelimutinya. Diantaranya adalah dimensi ekonomi dan hegemoni negara sehingga persoalan ini menjadi berlarut-larut. Untuk dapat mengembalikan tanah jaluran yang disengketakan tersebut, BPRPI menggunakan berbagai macam strategi dalam konflik tersebut. Diantara strategi yang dijalankan oleh BPRPI adalah membangun sentimen ke-Melayuan, mengembangkan wacana tanah ulayat dan hak ulayat. Selain itu BPRPI juga melobi para birokrat lokal dan nasional, mengirim surat-surat dan delegasi ke pejabat-pejabat pemerintah, protes-protes terbuka, mengdakan kerjasama dengan pihak akademisi, menarik perhatian umum melalui peta, serta membawa isu tersebut ke pengadilan. Semua itu dilaksanakan demi untuk mengembalikan tanah ulayat mereka yang telah diambil oleh negara. Namun hingga saat ini hasil optimal yang diharapkan masih belum juga tercapai. Semua ini terjadi karena negara tetap bersikukuh bahwa tanah jaluran adalah hak dan milik negara sedangknn PTPN IX berhak dalam pengelolaannya. Negara menafikkan rakyat penunggu selaku pemilik syah tanah jaluran dan tidak ada sedikitpun kemauan politik untuk mengambil tindakan win-win solution untuk kedua belah pihak dalam kasus sengketa tanah jaluran ini, sehingga sampai saat ini konflik masih tetap saja berlanjut dan BPRPI tetap berjuang untuk mengembalikan tanah ulayat mereka. Penelitian ini menggunakan pendekatan kwalitatif dengan teknik pengumpulan data melalui pengamatan terlibat dan wawancara mendalam. Wawancara mendalam dilakukan kepada beberapa informan yang saya anggap mengetahui benar tentang permasalahan yang ada. Selain itu sebagai data sekunder saya juga melakukan studi kepustakaan untuk menunjang data yang saya dapat selama di lapangan.

Abstrak :
Pemberian kuasa secara sosiologis dapat dikatakan sebagai lembaga yang terbentuk di dalam kehidupan kemasyarakatan. Pada perkembangan selanjutnya dimana kegiatan manusia semakin berkembang, pemberian kuasa merupakan perbuatan hukum yang paling banyak dijumpai dalam masyarakat dalam proses hubungan hukum di mana seseorang menghendaki dirinya diwakili oleh orang lain untuk menjadi kuasanya melaksanakan segala kepentingannya. Sejak berkembang dan bertambahnya kebutuhan hukum, seseorang memanfaatkan lembaga pemberian kuasa. Pemberian kuasa pada awalnya diberikan untuk kepentingan pemberi kuasa, tapi kemudian diberikan justru untuk melindungi kepentingan pemegang kuasa (penerima kuasa). Pemberian kuasa untuk kepentingan pemegang kuasa (penerima kuasa) ternyata dalam praktek dapat dipenuhi dengan bentuk kuasa mutlak. Berkaitan dengan bidang Hukum Agraria, pemberian kuasa mutlak dibatasi oleh Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1982 tentang larangan Penggunaan Kuasa Mutlak Sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah. Pemberian kuasa dalam perkembangannya menjadi luas, tetapi dalam penelitian ini hanya mengkaji mengenai kuasa mutlak notariil dalam pengalihan hak atas tanah. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan permasalahan mengenai pembuatan akta pengalihan hak atas tanah berdasarkan kuasa mutlak oleh notaris. Metode pendekatan yang dipergunakan adalah yuridis normatif yang menjadi data sekunder berupa hukum positif yang berkaitan dengan kuasa mutlak. Hasil penelitian menunjukan bahwa proses pemberian kuasa mutlak dalam pengalihan hak atas tanah dalam prakteknya dapat merugikan si pemberi kuasa karena banyak diantara penerima kuasa mutlak ini menyalahgunakan kuasa yang diterimanya untuk kepentingan yang berlainan atau untuk kepentingan pribadi semata. Sebenarnya pemberian kuasa mutlak itu, apabila benar-benar dipergunakan untuk tujuan yang semestinya dan ada dasar hukumnya, maka tidak akan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan memang dibutuhkan oleh masyarakat.

Abstrak :
Kegiatan pengadaan dan penguasaan tanah khususnya untuk keperluan transmigrasi adalah salah satu kegiatan yang masih banyak menimbulkan masalah, baik masalah yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun masalah di luar peraturan perundang-undangan. Tata cara perolehan tanah untuk keperluan transmigrasi telah cukup diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Namun demikian hal tersebut ternyata belum cukup untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada para transmigran, karena dalam pelaksanaannya ternyata masih banyak timbul masalah-masalah di bidang pertanahan. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dan metode wawancara, penulis menemukan bahwa masalah-masalah tersebut biasanya timbul pada tahap pertama pelaksanaan program transmigrasi yaitu pada saat dilaksanakannya pembukaan tanah (land clearing). Adanya masalah-masalah tersebut membawa akibat timbulnya berbagai macam tuntutan berkaitan dengan penguasaan tanahnya oleh para transmigran, termasuk terhadap tanah yang telah dikuasai oleh para transmigran dengan status hak milik yang telah bersertipikat, yang diajukan oleh masyarakat setempat. Tuntutan tersebut seringkali disertai dengan kekerasan fisik kepada para transmigran, seperti yang terjadi pada penyelenggaraan transmigrasi yang berada di desa Kertasari, kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung. Adanya masalah-masalah tersebut mengakibatkan perlunya diketahui sejauhmana cara perolehan tanah dan pemberian tanah kepada para transmigrasi dilaksanakan sesuai menurut hukum yang berlaku, apa yang melatarbelakangi timbulnya permasalahan hukum berkaitan dengan pengadaan dan penguasaan tanah transmigrasi serta bagaimana penyelesaian atas masalah-masalah tersebut dilakukan. Sehubungan dengan hal tersebut setidaknya diperlukan adanya pembahasan yang mendalam mengenai bagaimana sesungguhnya permasalahan hukum berkaitan dengan pengadaan dan penguasaan tanah transmigrasi pads umumnya dan khususnya di Desa Kertasari.

Abstrak :
Indonesia memiliki banyak pulau (+ 17.500 pulau) dan sebagian besar adalah pulau-pulau kecil yang banyak mengandung kekayaan alam berupa tambang mineral, kekayaan laut, maupun keindahan alam yang sangat potensial untuk pembangunan ekonomi sehingga banyak pihak yang berkepentingan menginginkan pulau-pulau tersebut bahkan oleh pihak asing, beberapa pihak sangat mengkhawatirkan penguasaan pulau-pulau tersebut oleh pihak asing, karena dianggap akan membahayakan Integrasi dan Kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Kita masih trauma dengan direbutnya Pulau Simpadan dan Ligitan oleh Negara Malaysia. Pulau Bidadari yang merupakan salah satu dari 300 gugusan pulau yang ada di Nusa Tenggara Timur saat ini dikuasai Ernest Lewandowski warga negara Inggris, selaku kuasa dari PT. REEFSEEKERS KATHERNEST LESTARI telah memperoleh Hak Guna Bangunan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat sesuai surat Keputusannya tanggal 23 Mei 2005 Nomor 01/550.2/24.16/2005 dan telah diterbitkan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 17 Labuan Bajo. Permasalahannya adalah apakaah penguasaan Pulau Bidadari oleh PT. REEFSEEKERS KATHERNEST LESTARI sah menurut hukum? Bagaimana proses pemberian Hak Guna Bangunan kepada PT. REEFSEEKERS KATHERNEST LESTARI; PT. REEFSEEKERS KATHERNEST LESTARI memasang rambu-rambu larangan bagi penduduk setempat memasuki Pulau Bidadari, apakah pemasangan ramburambu larangan tersebut diperkenankan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan metode pengumpulan data studi dokumen dilengkapi wawancara dengan masyarakat dan pejabat pertanahan setempat diperoleh kesimpulan bahwa penguasaan Pulau Bidadari oleh PT. REEFSEEKERS KATHERNEST LESTARI adalah sah menurut hukum pertanahan karena subyeknya memenuhi syarat sebagai badan hukum Indonesia yang boleh mempunyai hak guna bangunan, dan tanahnya diperoleh secara sah berdasarkan penyerahan dari H. Yusuf yang selanjutnya telah diberikan Hak Guna Bangunan yang bukan merupakan keseluruhan pulau dan bukan sepadan pantai sehingga tidak melanggar ketentuan pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 yis Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 3 Juni 1997 Nomor 500-1197 dan tanggal 14 Juli 1997 Nomor 500-1698. Proses pemberian haknya karena dilaksanakan oleh pejabat yang tidak berwenang menurut Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1999 maka Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT. REEFSEEKERS KATHERNEST LESTARI harus dibatalkan. Pemasangan rambu-rambu larangan masuk bagi penduduk setempat adalah melanggar hukum sehingga pemasangan rambu-ramhu tersebut hares dilarang.

---

Indonesia is the home of vast archipelago consisting of many islands (approximately 17,500 islands), the most of which are minor islands containing vast amount of natural resources and beauty, which are potential particularly for the economic development. Despite the positive side, it nevertheless also brings about other less desirable consequence such as the intention of many parties to possess them privately for the sake of their own interest, some of which are even the foreigners. There are people who worried about this condition, especially recalling what just happened between Indonesia and Malaysia regarding the Sipadan-Ligitan dispute, one of the cases of which considered as threat to our sovereignty. Pulau Bidadari, one of three hundred islands stretched in the region of East Nusa Tenggara, currently is under the possession of an Englishman named Ernest Lewandowski, as the representative of PT REEFSEEKERS KATHERNEST LESTARI who has attained the concession right from the Chief of Land Office of the Western Manggarai District, referring to the Decision dated at May 23`d 2005 No.01/550.2/24.16/2005, and the follow up of which is the issuing of the Certificate of Structure Concession No.17 from Labuan Baja. This research is conducted to find out whether the concession is legally appropriate, particularly with respect to the Land Law? How was the process that eventually Ieads to the issuing of the certificate, and whether the act to put the signs prohibiting the native people to cross is appropriate through the legal point-of-view? Based on the physical research and written data gathered by the writer, within this research will be analyzed several matters as follow: the concession right owner, the possession, the process of the issuing of the concession right, related to the local official who granted it as well as the implementation of the law concerning the transfer of possession right of a land which is part of the whole area on the coast-bordered land (Article 60 of the Government Law No.40 Year 1996 elaborated in the Circular Letter of the State Minister of Agrarian Affairs/ the Chief of National land Bureau dated at June 3rd 1997 No.500-1197 and July 14th 1997 No. 500-1698. In this thesis it is also elaborated the matters concerning the prohibition signs for the native people to cross into the Pulau Bidadari area, with respect to the applicable law.

Abstrak :
Ajudikasi adalah kegiatan dan proses pengumpulan dan pemastian kebenaran atas kepemilikan tanah, yang meliputi data fisik dan data yuridis mengenai sebidang tanah atau lebih untuk keperluan pendaftarannya. Penelitian ini diarahkan pada (a) bagaimana pelaksanaan kerja pendaftaran tanah di Kelurahan Rangkasbitung Barat, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak; (b) Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan Ajudikasi dan (c) se j auh mana tercapa inva jaminan kepastian hukumnya dalam pelaksanaan pendaftaran tanah tersebut. Hal ini ditujukan untuk mengetahui apakah Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997 (PP 24/1997) Tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor. 3 Tahun 1997 (PMNA/Ka. BPN nornor.3/1997) tentang Ketentuan Pelaksanaan PP 24/1997 sudah berlaku effektif dalam praktek di lapangan atau tidak. Penelitian ini menggunakan tipe perencanaan penelitian case study. Dan pengolahan hasilnya secara deskriptif-analitis. Pelaksanaan kerja Proyek Administrasi Pertanahan (PAP) di Kelurahan Rangkasbitung Barat ada beberapa kegiatan yang menyimpang dari peraturan yang berlaku sehingga ada beberapa pasal yang tidak effektif dilapangan. Dengan adanya PAP ini maka sertipikat yang diterbitkan mempunyai kekuatan hukum sama dengan sertipikat pendaftaran sporadik. Sertipikat sebagai tanda bukti hak yang terdaftar dan dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan inilah tujuan utama Pendaftaran Tanah khususnya dalam penelitian ini Pendaftaran Tanah Secara Sistematik.