Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Sengketa-sengketa tanah yang berkaitan dengan kepastian hukum yang sering sekali terjadi di masyarakat adalah tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah. Dimana ada beberapa pihak yang mengklaim sebagai pemilik yang juga mempunyai sertipikat hak atas tanah maupun hanya dengan bukti-bukti penguasaan dan kepemilikan lainnya.Para pihak dalam sengketa tersebut merasa memiliki bukti yang sah terhadap tanah yang dipersengketakan. Gugatan yang diajukan membuat para hakim mempertimbangkan pembuktian yang diajukan para pihak. Mengenai kekuatan pembuktian dalam persidangan yang dituangkan dalam putusan-putusan sengketa tersebut menjadi hal menarik untuk dilakukan suatu penelitian. Penelitian ini menfokuskan pada pertimbangan hakim pada Putusan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Nomor 17/PK/TUN/2014 mengenai daluarsa dalam perspektif Hukum Tata Usaha Negara dan implikasinya pada Hukum Tanah Nasional. Serta bagaimana kekuatan pembuktian hak atas tanah berdasarkan SK KINAG Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan.

---

Land disputes related to legal certainty that often occur in the community are overlapping ownership of land rights. Where there are several parties who claim to be owners who also have a certificate of land rights or only with evidence of ownership of other ownership. The parties to the dispute feel that they have valid evidence against the disputed land. The lawsuit has been filed to make the judges consider the evidence submitted by the parties. On the strength of evidence in the trial as outlined in the decisions of the dispute becomes an interesting right to do research. This research focuses on judges 39 consideration on Judicial Review on the Supreme Court Number 17 PK TUN 2014 regarding the expiration in the perspective of State Administration Law and its implications on National Land Law. As well as how evidence of land tenure is based on SK KINAG Decree of the Chief Inspector of Agrarian with Building Use Rights Certificate.

Abstrak :
Jual beli hak atas tanah merupakan suatu perjanjian, dan salah satu syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah kesepakatan dari para pihak. Undang-Undang Pokok Agraria juga memiliki asas yang terkandung di dalamnya mengenai jual beli, yaitu asas terang dan tunai. Syarat-syarat yang diatur dalam ketentuan tersebut bersifat kumulatif, apabila terdapat salah satu syarat tidak terpenuhi maka konsekuensinya tetap berlaku pada perjanjian yang dimaksudkan. Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai salah satu pejabat yang berwenang dalam pengurusan jual beli hak atas tanah selain harus tunduk pada peraturan-peraturan yang berlaku mengenai peralihan hak atas tanah, juga harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris serta perubahannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang kemudian ditetapkan perubahannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai Akta Jual Beli yang dibuat tanpa kesepakatan dari pemegang hak dan juga pembeli hak atas tanah dapat melakukan jual beli sementara penandatanganan Akta Jual Beli pemegang hak sebelumnya dilakukan secara tidak sah. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian eksplanatoris. Hasil analisis adalah Akta Jual Beli yang dibuat tanpa kesepakatan dari salah satu pihak merupakan tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris, dan transaksi jual beli dapat dilakukan karena itikad baik, walaupun Akta Jual Beli pemegang hak sebelumnya tidak sah. Saran dari penelitian ini adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata seharusnya masuk dalam pertimbangan majelis hakim, serta pengecekan lebih rinci mengenai prosesi Akta Jual Beli. ......The sale and purchase of land rights is an agreement, and one of the legal terms of the agreement based on Article 1320 of the Civil Code is the agreement of the parties. The Basic Agrarian Law also has principles contained in it regarding buying and selling, namely the principle of light and cash. The conditions stipulated in these provisions are cumulative, if one of the conditions is not met, the consequences will still apply to the intended agreement. Notary & Land Deed Officer as one of the authorized officials in managing the sale and purchase of land rights in addition to having to comply with applicable regulations regarding the transfer of land rights, must also comply with Law Number 30 of 2004 concerning the Office of a Notary and its amendments Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of a Notary and also Government Regulation Number 37 of 1998 concerning Regulations for the Position of Official Making Land Deeds, which was later amended, namely Government Regulation Number 24 of 2016 concerning Amendments to Government Regulation Number 37 of 1998 concerning Position Regulations for Officials Making Land Deeds. The problem raised in this study is regarding the Sale and Purchase Deed which was made without the agreement of the rights holder and also the buyer of land rights can make a sale and purchase while the Sale and Purchase Deed of the previous right holder was carried out illegally. To answer these problems, a normative legal research method with an explanatory type of research is used. The result of the analysis is that the Sale and Purchase Deed made without the agreement of one of the parties is an unlawful act carried out by a Notary, and the sale and purchase transaction can be carried out in good faith, even though Sale and Purchase Deed the previous right holder is not valid. The suggestion from this research is that Article 1320 of the Civil Code should be taken into consideration, as well as a more detailed check on the Sale and Purchase Deed procession.

Abstrak :
Akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum terikat pada syarat-syarat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Notaris sebagai salah satu pejabat umum yang membuat akta wajib mematuhi aturan yang berlaku agar akta yang dibuatnya mempunyai sifat otentik. Selain bentuknya ditentukan oleh Undang-undang, akta otentik juga harus dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat. Apabila otentisitasnya hilang maka akta tersebut hanya mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan bilamana ditandatangani oleh para pihak. Penulisan ini mengambil kasus mengenai akta notaris yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena dianggap cacat hukum. Adapun pokok permasalahan yang dibahas adalah apa yang menyebabkan akta pelepasan hak tanah dalam kasus ini menjadi dibatalkan, dan bagaimana akibat hukum bagi para pihak yang aktanya dibatalkan. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang dianalisa secara kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa suatu akta notaris dapat dibatalkan oleh badan peradilan apabila ternyata diketahui cacat hukum. Pertimbangan hukum yang digunakan oleh Mahkamah Agung untuk membatalkan akta notaris dalam kasus ini sudah tepat. Penandatanganan akta otentik diluar wilayah jabatan notaris mengakibatkan akta yang dibuatnya kehilangan otentisitasnya, artinya notaris tersebut bukanlah pejabat yang berwenang membuat akta otentik. Perjanjian yang didasarkan pada penipuan adalah tidak sah. Penipuan melibatkan unsur kesengajaan dari salah satu pihak untuk mengelabui pihak lawannya. Penipuan merupakan alasan untuk pembatalan perjanjian yang apabila penipuan tersebut tidak dilakukan maka salah satu pihak tidak akan membuat perjanjian itu. Akibat hukum bagi para pihak adalah status hukumnya kembali seperti keadaan semula sebelum akta dibuat.

---

Document that made by public functionary bound at conditions and legislation rule that effective apply. Notary as one of public functionary that make authentic act is obliged to obeys rule in order to authentic act that have authentic characteristic. Besides its form determined by the regulation, authentic act also made by or in front of charge public functionary for that on site that authentic act are made. If authentification is loses then authentic act are referred as only have strength as the usual document when signed by the parties. This writing takes case about notarial act that canceled by Supreme Court because assumed lack of procedure. As for problems fundamental studied is what is the cause atc of release of land rights in this case become canceled, and how legal consequences to all party that is authentic act. In this writing, writer uses normative type of judicial formality research. Data that used is secondary data that analysed in qualitative. From research result can be concluded that a notarial act can be canceled by jurisdiction body if in the reality known lack of procedure. Law consideration that used by Supreme Court to cancel notarial act in this case has been precise. Authentic act that signing of outside the region of notary position result authentic act lose the authentification, that means notary is referred is not official functionary who makes the authentic act. Agreement that relied on deception is illegal. Deception entangles intention elementary body from one of the parties to deceive its adversary. Deception is reason to cancellation of contract that if deception referred not conducted then one of the parties will not make that agreement. Legal consequences to all party is its law status returns like situation initialy before authentic act are made.

Abstrak :
PPAT adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta-akta autentik mengenai hak atas tanah, salah satunya ialah Akta Hibah. Hibah ialah perjanjian sepihak dimana pihak pertama akan menyerahkan suatu benda karena kebaikannya kepada pihak lain. Dalam pelaksanaannya, hibah harus memenuhi syarat objektif maupun subjektif. Tidak terpenuhinya syarat materiil menyebabkan suatu perbuatan hukum menjadi batal demi hukum seperti pada Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 195/Pdt.G/2020/PN Blb yang mana hakim menyatakan batal demi hukum akta hibah yang dibuat berdasarkan identitas palsu. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: 1. tanggung jawab PPAT terhadap pembuatan akta hibah berdasarkan identitas palsu, 2. akibat hukum pembatalan akta hibah, 3. implementasi asas itikad baik atas peralihan hak atas tanah berdasarkan putusan pengadilan negeri bale bandung Nomor 195/Pdt.G/PN Blb. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan tipe penelitian eksplanatoris. Hasil analisis adalah PPAT tidak bertanggung jawab atas pembuatan akta hibah yang memuat identitas palsu sebab PPAT hanya bertanggung jawab atas kebenaran formiil, 2. Akta hibah yang memuat identitas palsu tidak memenuhi syarat objektif sehingga batal demi hukum, maka hibah hibah tersebut dianggap tidak pernah ada, 3. YK dalam kasus posisi tersebut tidak mengimplementasikan asas itikad baik sedangkan DW selaku pembeli atas tanah objek hibah dapat dinyatakan sebagai pembeli beritikad baik. Adapun saran yang dapat diberikan yaitu seharusnya PPAT dalam menjalankan tugasnya mengedepankan asas kehati-hatian dan setiap individu harus mengimplementasikan asas itikad baik atas setiap perbuatan hukum. ......PPAT is a public official authorized to make authentic deeds regarding land rights, one of which is the Grant Deed. A grant is a one-sided agreement in which the first party will hand over an object because of their kindness to another party. In its implementation, grants must meet both objective and subjective requirements. The non-fulfillment of material conditions causes a legal action to be null and void, as in the Bale Bandung District Court Decision Number 195/Pdt.G/2020/PN Blb, in which the judge declared null and void the grant deed made based on a false identity. The problems raised in this study are 1. PPAT's responsibility for creating a grant deed based on a false identity, 2. the legal consequences of canceling the grant deed, 3. implementation of the principle of good faith on the transfer of land rights based on the decision of the Bale Bandung District Court Number 195/ Pdt.G/PN Blb. A normative juridical legal research method with an explanatory type of research was used to answer these problems. The analysis results are that PPAT was not responsible for making a grant deed containing a false identity because PPAT was only responsible for the formal truth, 2. The grant deed containing a false identity did not meet the objective requirements, so it was null and void, then the grant was considered to have never existed, 3. In the case of the position, YK did not implement the principle of good faith, while DW, as the buyer of the land object of the grant, can be declared a buyer in good faith. The advice that can be given is that PPAT should prioritize the principle of prudence in carrying out its duties, and each individual must implement the principle of good faith for every legal act.

Abstrak :
Penulisan tesis ini berangkat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 terkait uji meteri beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan karena dianggap bertentangan dengan ketentuanketentuan yang ada dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu putusan penting Mahkamah Konstitusi adalah mengubah Pasal 1 angka 6 dengan menghapus kata "negara" sehingga menjadi ?hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat?. Dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, status hutan adat dipulihkan kembali menjadi salah satu obyek hak ulayat dalam wilayah masyarakat hukum adat. Dengan banyaknya pengakuan atau klaim dari masyarakat hukum adat atas hutan adat, maka diperlukan analisis mengenai pemulihan hutan adat sebagai hak ulayat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, khususnya terkait kriteria kepemilikan hutan adat sebagai hak ulayat dalam konsep negara kesatuan, status kepemilikan atas tanah dan izin pada hutan adat serta mekanisme dan peran pemerintah dalam rangka pemulihan hutan adat sebagai hak ulayat. Metodologi yang digunakan yaitu studi normatif dan empiris dengan model deskriptif kualitatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa untuk membuktikan kepemilikan hutan adat sebagai hak ulayat masyarakat hukum adat diperlukan penelitian terhadap keberlangsungan penguasaan dan penggunaan hutan adat baik sebagai tempat tinggal maupun tempat memenuhi kebutuhan hidup seharihari dan tidak hanya sekedar pengakuan atau klaim semata. Hasil penelitian tersebut merupakan salah satu dasar pengakuan masyarakat hukum adat dan hak ulayatnya oleh Pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah, dan selanjutnya menjadi rujukan bagi Pemerintah Pusat untuk menetapkan hutan adat sebagai hak ulayat masyarakat hukum adat. Dengan penetapan hutan adat sebagai hak ulayat tidak ternyata menghapus hak-hak pihak lain atas tanah maupun izin yang diperoleh sebelum penetapan hutan adat. Kesimpulan penting dari hasil analisis yaitu penetapan hutan adat sebagai hak ulayat harus sesuai prinsip-prinsip negara kesatuan dengan batasanbatasan yang telah ditentukan baik dalam UU Kehutanan maupun UU tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. ...... This thesis departs from the decision of the Constitutional Court number 35/PUU-X/2012 related judicial test several articles in Law No. 41 of 1999 on Forestry because it is contrary to the provisions contained in the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945. With the decision of the Constitutional Court, the status of indigenous forests restored into one of the objects within the jurisdiction of communal rights of indigenous peoples. With so many confessions or claims of indigenous people on indigenous forests, it would require an analysis of the recovery of the communal rights of indigenous forest after the Constitutional Court decision number 35/PUU-X/2012, particularly related to the ownership criteria as communal rights of indigenous forest in the concept of the unitary state, status of land ownership and permissions on indigenous forests and the mechanisms and the role of government in order to recovery the communal rights of indigenous forest. The methodology used is normative study with qualitative descriptive models. The results of the study showed that to prove ownership of indigenous forests as communal rights of indigenous people needed research on the sustainability of communal tenure and forest use either as a residence or a place to meet the needs of everyday life and not just a mere acknowledgment or claim. The results of these studies is one of the basic recognition of customary laws and communal rights by local governments through local legislation, and subsequently became a reference for the central government to establish communal rights of indigenous forest as indigenous peoples. The determination of customary rights of indigenous forest as it turns out doesn?t remove the rights of other to land and permission obtained before the establishment of indigenous forests. Important conclusion from the analysis is the determination of the communal rights of indigenous forest should be according to the principles of the unitary state with the limits specified either in the forestry laws and regulation laws on agrarian basis points.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai dampak hukum dari peralihan hak yang didasarkan pada sebuah akta jual beli yang terdapat kesalahan didalamnya di Kota Bogor. Akta jual beli yang kehilangan ketotentikannya karena terdapat kesalahan didalamnya tetap dapat dijadikan dasar pendaftaran peralihan hak atas tanah di Kantor Pertanahan setempat selama tidak ada pihak yang dirugikan dan para pihak didalam Akta Jual-Beli mengakui perbuatan hukum tersebut. Penelitian ini adalah penelitian Eksplanatoris dengan desain Preskriptif. Hasil penelitian menyarankan perlu diadakan pelatihan penyegaran yang rutin bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah agar tidak terjadi kesalahan serupa; Perlu dilakukan pelatihan khusus terkait pembuatan akta PPAT bagi karyawan dan staff PPAT agar tidak terjadi kesalahan dalam pembuatan akta PPAT. ...... This thesis discusses about legal impact of land rights transition that based on a flawed land rights transition deeds agreement in Bogor municipal. The flawed land rights transition deeds agreement has lost its authenticities because of its flawed, though it can still be used as the basis of registration of transfer of land rights in the Land Office as long as there is no injured party and the parties in the Deeds acknowledge the legal action. This research is explanatory research with Prescriptive design. The results of the study suggest that there should be regular refresher training for the Land Deed Official to avoid similar errors; Need to do special training related PPAT deeds for the employee s and staff of PPAT to avoid mistakes in the PPAT deed.

Abstrak :
[ABSTRAK
Berkaitan dalam hukum Agraria. pemberian kuasa mutlak dibatasi oleh Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor l4 Tahun 1982 tentang Larangan Pengunaan Kuasa Mutlak Sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah. Penelitian ini rnengkaji mengenai kuasa untuk nreniual dalam pengalihan hak atas tanah yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri .lakarta Utara Nomor 229|PD'|.G/2010/PN.JKT.[iT Metode penelitian yang dipergunakan adalah penelitian norrnatif dengan alat pengumpulan data studi dokumen. Kuasa untuk menjual bukan tetmasuk dalam Kuasa Mutlak i,ang dilarang, dan pemberian kuasa untuk menjual merupakan kelanjutan dan perjanjian ,vang tidak terpisahkan dari perjanjian pendahulunya yaitu perjanjian Jual Beli yang dilakukan pemberi kuasa dan penerima kuasa.

---

ABSTRACT
Relaling the Agrarian ltru. granting absolute poiuer limited by the Minister oJ'the Interior Instruction l{o. l1 of 1982 on the Prohihition o.f L/se oJ'Authorization Ahsolute As the transJbr of Land Rights. This studlt examines the power to sell in the transfer oJ land rights contained in the North.Iakarta District Court Decision ltro. 229 i PDT.G i 2010 i P\{.JKT.u"T research ruethod used i,v rutrmative research studie,s documenl the data collection tool. The pcw*er to sell is not included in the Proxy Ahsolute prohibited. and giving atrthority to ,sell agreement i,s u continuation ond inseparable. from its predecessor agreemenls conducted Sale and Purchase agreement authorizing and pou,er., Relaling the Agrarian ltru. granting absolute poiuer limited by the Minister oJ'the Interior Instruction l{o. l1 of 1982 on the Prohihition o.f L/se oJ'Authorization Ahsolute As the transJbr of Land Rights. This studlt examines the power to sell in the transfer oJ land rights contained in the North.Iakarta District Court Decision ltro. 229 i PDT.G i 2010 i P\{.JKT.u"T research ruethod used i,v rutrmative research studie,s documenl the data collection tool. The pcw*er to sell is not included in the Proxy Ahsolute prohibited. and giving atrthority to ,sell agreement i,s u continuation ond inseparable.from its predecessor agreemenls conducted Sale and Purchase agreement authorizing and pou,er.]

Abstrak :
Penelitian dengan judul diatas memperoleh kepastian bahwa konversi terhadap tanah eks hak barat (tanah eigendom) telah berakhir sejak tanggal 24 September 1980, akibat dari konversi tersebut adalah hak atas tanah eks barat (tanah eigendom) tersebut telah dikuasai langsung oleh negara. Selama bidang tanah tidak dipergunakan oleh negara untuk kepentingan umum, maka pemegang hak dapat langsung mengajukan permohonan hak baru atas tanah eks barat (tanah eigendom) dalam rangka memperoleh alat bukti kepemilikan berupa sertipikat yang nantinya berfungsi sebagai jaminan akan perlindungan hukum dan penunjang utama dalam aspek kepastian hukum apabila dikemudian hari terjadi sengketa kepemilikan terhadap tanah eks barat (tanah eigendom) tersebut. Adapun penguasaan fisik terhadap tanah eks barat (tanah eigendom) harus didasarkan dengan alas hak yang benar dan kuat dengan berdasarkan pada ketentuan PP No.24 Tahun 1997.

---

Research with the above title assurance that the conversion of the western land rights (land eigendom) has expired since 24 September 1980, as a result of such conversion is the former western land rights (land eigendom) has been directly controlled by the state. During the plot is not used by the state for the public interest, then the rights holders can immediately apply new rights on land the former west (land eigendom) in order to obtain evidence of ownership in the form of a certificate that will serve as a guarantee of legal protection and the main support in the rigidity the law for the future ownership disputes over land the former west (land eigendom) is. As for the physical control of the former western land (land eigendom) should be based with the right base is correctly and securely with based on the provisions of Regulation 24 of 1997.