Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kasus tanah sengketa seringkali terjadi di Indonesia, permasalahan tersebut timbul akibat adanya perselisihan antar indvidu dengan individu, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Permasalahan tanah sengketa yang sering kali terjadi di Indonesia hingga membutuhkan penyelesaian melalui jalur pengadilan adalah permasalahan tumpang tindih hak kepemilikan atas tanah. Hal ini sering tejadi karna adanya kesalahan pada penerbitan sertipikat hak atas tanah yang diterbitkan oleh pegawai/pejabat BPN, salah satu contoh kasusnya terdapat dalam Putusan Tata Usaha Negara, yang terjadi di Kelurahan BML, Kecamatan X Selatan, Kota X. Pada kasus ini, penulis menganalisis bagaimana tanggung jawab yang diberikan oleh Kantor Pertanahan Kota X dalam menjalakan fungsi dan tugasnya memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak dengan sertipikat sementara berdasarkan Putusan Tata Usaha Negara. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif dengan tipologi preskriptif dan jenis data sekunder. Dari hasil analisis terhadap putusan tersebut, dapat diketahui bahwa pendaftaran tanah yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan dilakukan dengan tidak teliti dan cermat. Pada data yang ada dapat diketahui Kantor Pertanahan telah menerbitkan SHM Nomor 49, Kampung BM pada tahun 1963, sertipikat tersebut dikeluarkan dengan buku tanahnya saja. Kemudian kantor pertanahan terus menerus menerbitkan SHM di atas bidang tanah yang sama dengan nama berbeda tanpa membatalkan SHM No. 49/Kampung BM. Sehingga menimbulkan permasalahan tumpang tindih hak atas tanah. Simpulan penelitan adalah kantor pertanahan tidak melakukan tanggung jawabnya untuk melakukan pembatalan pada sertipikat hak yang tumpang tindih. Sertipikat sementera tersebut tidak mendapatkan perlindungan sebagaimana mestinya. .......Land dispute cases often happen in Indonesia, these problems arise due to the strife between individuals, individual with group and group with group. Land dispute problems that often occur in Indonesia and require settlements through the courts are the overlapping land ownership rights. These often happen because of the errors found in the issuance of land rights certificates issued by BPN employees/officials, an example of this case is in State Administrative Decisions, which occurred in BML Village, South P District, P City. In this case, the writer analyze how is the liability given by the P City Land Office in carrying out their functions and duties and legal protection for rights holders with temporary certificates based on State Administrative Decision. This research uses normative juridical method with prescriptive typology and secondary data types. From the results of the analysis on the decision, it is known that the land registration carried out by the Land Office was carried out with carelessness and scrutiny. Based on the available data that can be seen in the Land Office issue SHM Number 49, Kampung BM in 1963, the certificate was issued only with the land book. Then the land office continuously issuing the SHM on the same plot of land with a different name without canceling the SHM No. 49/Kampung BM. This creates the problem of overlapping land rights. The conclusion of the research is that the land office does not cancels 9 disputed objects that have been issued as a form of liability. And protection for land rights holders with temporary certificates has not been gotten the protection as it should have.

Abstrak :
Pembuatan akta jual beli tanah seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sayangnya praktek pembuatan akta jual beli tanah menggunakan blangko kosong sudah terjadi sejak lama dan dapat menyeret PPAT ke dalam gugatan Pengadilan untuk diminta pertanggungjawabannya atas pembuatan akta. Penelitian ini pertama membahas mengenai permasalahan pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap pembuatan akta jual beli tanah berdasar blangko kosong oleh PPAT karena PPAT sebagai pejabat pembuat akta autentik erat kaitannya dengan Notaris padahal kewenangan keduanya berbeda sehingga hakim harus menggunakan dasar hukum peraturan yang tepat, kedua mengenai perbandingan ratio decidendi hakim pada putusan utama dengan putusan pembanding lainnya dalam kasus akta jual beli tanah berdasar blangko kosong, dan ketiga mengenai pertanggungjawaban PPAT atas perbuatannya tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif-analitis. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama dalam memutuskan perkara mengenai akta jual beli menggunakan blangko kosong pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2721K/Pdt/2017, Mahkamah Agung (MA) secara garis besar hanya menguatkan putusan-putusan sebelumnya padahal pada kasus ini Pengadilan Negeri kurang tepat menggunakan dasar hukumnya yakni UUJN karena pembuatan akta jual beli tanah merupakan kewenangan PPAT bukanlah Notaris, simpulan kedua adalah ratio decidendi MA dalam kasus-kasus akta jual beli tanah berdasar blangko kosong terdapat perbedaan fokus pertimbangan pada masing-masing kasus, seperti penekanan pada tidak dipenuhinya syarat sah perjanjian, asas terang dan tunai, atau tidak dibacakannya akta oleh PPAT kepada para pihak, dan ketiga tanggung jawab yang dapat dikenakan pada PPAT atas perbuatannya adalah tanggung jawab secara perdata dalam bentuk ganti rugi atas dasar perbuatan melawan hukum serta pertanggungjawaban secara administratif dan pidana. ......Making of a land sale and purchase deed should be carried out in accordance with applicable regulations. Unfortunately, the practice of making land sale and purchase deeds using empty blanks has been going on for a long time and was the negligence of the PPAT which could drag itself into a court lawsuit to be held accountable for the deeds. First, this study discusses the problem of judges' considerations in making decisions in making land sale and purchase deeds based on empty blanks by PPAT because PPAT as an authentic deed maker is closely related to a notary even though the powers of the two are different, so the judge must use the right legal basis, and second about the comparison of the ratio decidendi the judge with other comparative decisions in the case of land sale and purchase deeds based on blank blanks, and the last about the PPAT's responsibility for his actions. This study used a normative juridical method with a descriptive-analytical typology. The results of this study can be concluded that first, in deciding cases regarding sale and purchase deeds using blank blanks in the Supreme Court Decision Number 2721K / Pdt / 2017, the Supreme Court (MA) in general only strengthens previous decisions even though in this case the District Court is not quite right to use the legal basis is UUJN because the making of the land sale and purchase deed is the authority of the PPAT not the notary public. The second, the Supreme Court's decidendi ratio in cases of land sale and purchase deeds based on blank blanks, there are differences in the focus of consideration in each case, such as the emphasis on not fulfilling the legal terms of the agreement, the principle of transparency and cash, or not reading the deed by the PPAT to the parties. The last, responsibility that can be imposed on the PPAT relating to cases of land sale and purchase deeds that use blank form is civil liability in the form of compensation based on illegal acts, but can also be held accountable administratively and criminally.

Abstrak :
Persoalan pengelolaan tanah di Indonesia berakar dari masa Hindia-Belanda. Salah satu departemen pemerintah yang mengaturnya adalah Departement van Binnenlandsch Bestuur pada 1866. Pengelolaan tanah khususnya proses kepemilikan tanah di Jawa merupakan salah satu tugas Departement van Binnenlandsch Bestuur. Penelitian ini membahas bagaimana proses kepemilikan tanah di Jawa, secara khusus proses sewa tanah kosong di Karesidenan Pasuruan, Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan menggunakan sumber primer berupa arsip Departement van Binnenlandsch Bestuur 1903-1911 koleksi ANRI yang dianalisis dengan menggunakan konsep birokrasi legal rasional dari Max Weber. Dari penelitian ini ditemukan bahwa dalam kepemilikan tanah ada yang dikenal dengan hak eigendom yaitu hak kepemilikan tanah milik pribumi dan hak erfpacht yaitu hak yang diperuntukkan untuk pihak swasta dapat menyewa tanah dalam jangka panjang. Proses permohonan hak sewa oleh pihak swasta dalam menyewa tanah di Jawa diatur oleh Departement van Binnenlandsch Bestuur yang memiliki peran kuasa untuk menindaklanjuti proses permohonan hak sewa sebelum permohonan itu diteruskan ke gubernur jenderal untuk disetujui. Dalam proses pengajuan permohonan sewa di Karesidenan Pasuruan, Jawa Timur, ditemukan berbagai kasus yang membuat Departement van Binnenlandsch Bestuur membatalkan perizinan sewa tanah. ......The issue of land governance in Indonesia has occurred since the Dutch East Indies period. One of the government departments that managed land management was the Departement van Binnenlandsch Bestuur in 1866. Land administration, especially the procedure of land ownership in Java, is one of the duties of the Departement van Binnenlandsch Bestuur. This research explores the process of land ownership in Java, specifically the process of leasing vacant land in the Pasuruan Residency, East Java. This research utilizes the historical method by using primary sources in the form of archives of the Departement van Binnenlandsch Bestuur 1903-1911 from ANRI collection which is analyzed by using Max Weber's concept of rational legal bureaucracy. From this research it was found that in land ownership there is what is known as eigendom rights, which are rights for indigenous land ownership and erfpacht rights, which are rights intended for private parties to lease land in the long term. The procedure of applying for rent rights by private parties in leasing land in Java is regulated by the Departement van Binnenlandsch Bestuur, which is authorized to proceed with the process of applying for rent rights before the application is forwarded to the Governor-General for approval. In the process of applying for a lease in the Pasuruan Residency, East Java, various cases were found that made the Department van Binnenlandsch Bestuur cancel the land lease license.

Abstrak :
Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sering diidentikkan dengan proses yang sarat hambatan dan berlarut-larut pelaksanaannya.Menyikapi perubahan konteks pembangunan,telah dilakukan penyempurnaan regulasi yang terkait pengadaan tanah....

Abstrak :
ABSTRAK Departemen Hukum dan HAM merupakan salah satu lembaga pemerintah yang memiliki potensi untuk meningkatkan pemanfaatan keuangan negara melalui pengelolaan lahan menganggur yang dimilikinya dengan optimal, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Departemen Hukum dan HAM RI guna pencapaian visi dan misinya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, kuantitatif, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap kriteria-kriteria untuk menentukan tingkat prioritas. Teknik pengumpulan data primer yang dilakukan adalah dengan mewawancarai 8 orang informan dan menyebarkan kuesioner pada 4 orang responden yang dianggap ahli dan mengerti dalam hal pengelolaan aset, khususnya pada unit Setjen Departemen Hukum & HAM. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaam lahan menganggur yang dilaksanakan oleh Departemen Hukum dan HAM RI selama ini; faktor kendala dalam pengelolaan lahan menganggur yang dimiliki oleh Departemen Hukum dan HAM RI di Kota Tangerang; serta Model optimalisasi pengelolaan lahan menganggur apa yang tepat untuk dipilih oleh Departemen Hukum dan HAM RI. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan lahan menganggur milik Departemen Hukum & HAM di Kota Tangerang telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu PP No.6 tahurn 2006 dengan pemanfaatan dalam bentuk sewa dan pinjam pakai, juga dengan pernindahtanganan dalam bentuk hibah, yang disesuaikan dengan maksud & tujuan dari pengelolaan saat itu. Faktor yang menghambat dalam pengelolaan lahan menganggur yaitu meliputi faktor internal seperti kurangnya pemahaman atas prosedur dan produk hukum yang ada, dan faktor eksternal seperti kurangnya koordinasi dengan instansi-instansi yang terkait. Dad penyusunan kebijakan optimalisasi pengelolaan lahan menganggur dengan bantuan metode Analytical Hierarchy Process (AHP), Hirarki kebijakan terdiri atas Goal, yaitu memperoleh cara pengelolaan lahan menganggur yang optimal; Kriteria Utama yang meliputi Nilai Strategis, Nilai Sosial,, Nilai Ekonomi, dan Nilai Kesejahteraan Pegawai; Subkriteria-subkriteria yang dipakai untuk menilai !criteria di atasnya; dan alternatif model pengelolaan lahan menganggur yang akan direkomendasikan. Nilai Strategis memiliki bobot tertinggi, sebesar 62%; Nilai Kesejahteraan Pegawai sebesar 21%; Nilai Ekonomi dan Nilai Sosial masing-masing sebesar 11% dan 6%. AIternatif model optimalisasi pengelolaan yang direkomendasikan adalah dengan menggunakan mekanisme pemindahtanganan dalam bentuk tukar menukar sebesar 54%.

---

ABSTRACT Department of Justice and Human Rights is one of official government institution that having potential to increasing the state financing by optimizing the management of its idle assets so would fulfill the needs of achieving the Goals. This research is Quantitative Descriptive, by observing some criteria in order to setting the level of priorities. Technique of Collecting Data was interviewing 8 informants and having questioners from 4 respondents who have high skills and expert on the field of managing assets. The goals of this research are to know about the existing managing idle lands that have been done by the Department of Justice and Human Rights; to identify the obstacles of the process of Managing Idle Lands in Tangerang and to recommend the Most Suitable Model of optimizing management of idle lands for Department of Justice and Human Rights. The results of research shows that the existing managing idle lands belongs to the Department of Justice and Human Rights in Tangerang were done by according to PP No.6 tahun 2006, through mechanism of rent; lend in using; and donating assets, all these mechanism was achieved and elaborated on the purposes and goals from the both parties. The obstacles of Managing Idle Lands in Tangerang were identified into internal obstacles, such as low knowledge of procedures and laws, and external obstacles such as low coordination to the related institutions. In accordance to policy making of optimizing the idle lands management with Analytical Hierarchy Process (AHP) Method, the policy hierarchy are contains of Goal, which is obtaining the optimum mechanism of idle lands management; the main criteria were Strategic Value, Social Value, Economic Value, and Employee Prosperity Value; the sub criteria are used to over viewing the main criteria above; and the alternative model of idle lands management that recommended. Strategic Value got the highest priority as 62%; Employee Prosperity Value as 21%; Economic and Social Value got each as 11% and 6%. The alternative model of idle lands management that recommended is through exchange (ruilslag) as the highest priority as 54%.

Abstrak :
Desa Adat Julah termasuk desa Bali Aga yang terletak di Kecamatan Tejakula, Buleleng, Bali. Pemilihan Desa Adat Julah sebagai lokasi penelitian berkaitan erat dengan adanya kenyataan bahwa desa tersebut memiliki masalah pertanahan yang terkait dengan konversi atas tanah adat. Desa Adat Julah memiliki sistem pemerintahan berbentuk demokrasi desa yang berlandaskan pada adat istiadat yang bersifat lisan maupun tertulis yang disebut awig-awig desa adat, dan kaidah-kaidah lain yang bersumberkan pada agama Hindu. Desa Adat Julah mengenai pemilikan tanah secara komunal yang disebut tanah adat atau tanah paruman desa. Tanah adat diyakini pula sebagai milik dewa, yakni Ratu Puseh Maduwe Karang. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana bentuk pengelolaan tanah adat pada masa prakonversi1 mengetahui hal hal tanah adat, seperti Jatar belakang konversi baik yang bersifat internal maupun eksternal, mengetahui druupak atau implikasi dari konversi tanah adat terhadap kehidupan keluarga maupun persekutuan desa. Metode penelitian yang digunakan adaiah metode Deskriptif-Analitis, dengan teknik penelitian meliputi pengamatan langsung, kajian kepustakaan, wawancara dengan pakar-pakar, nara sumber dan tokoh mazyarakat setempat, penyimpulan data primer dan sekunder yang telah diperoleh.

Data-data yang diperoleh diolah dan dianalisis dengan berbagai produk perundang-undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan permasalahan lingkungan hidup. Berdasarkan pengamatan dan analisis mal

Abstrak :

Jual beli tanah merupakan perbuatan hukum yang mengakibatkan adanya peralihan hak atas tanah, sehingga dalam proses jual beli membutuhkan suatu akta autentik yang berguna sebagai syarat dapat dilakukannya proses peralihan hak atas tanah, akan tetapi akta jual beli yang seharusnya menjadi kewenangan PPAT dibuat dalam bentuk Akta Notariil. Hal inilah yang menjadi permasalahan dalam tesis yang penulis susun tentang akta jual beli nomor 16 yang seharusnya dibuat oleh PPAT justru dibuat oleh Notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan. Alat pengumpulan data dalam penelitian ini melalui studi dokumen dengan metode analisis kualitatif. Bagian akhir dalam penelitian ini disimpulkan bahwa Pembuatan akta yang dilakukan oleh notaris x dengan membuat Akta Jual Beli nomor 16 telah melanggar ketentuan yang mengatur adanya akta jual beli yang dibuat PPAT, akta jual beli nomor 16 yang dibuat oleh notaris x tidak dapat dijadikan alat bukti untuk dapat dilakukannya peralihan hak atas tanah di Kantor Pertanahan, akibat hukum terhadap notaris yang membuat akta jual beli nomor 16  terhadap perbuatan yang dilakukannya, maka notaris dapat diminta pertanggungjawaban secara perdata berupa ganti kerugian atas kerugian materil maupun imateril. Hal tersebut dikarenakan notaris melakukan perbuatan hukum yang bukan menjadi kewenangannya, untuk itu seharusnya baik notaris maupun PPAT bertindak sesuai dengan kewenangannya yang sudah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan.

 

---

Land purchase and sell is a legal act that results in transition of land rights, the process of purchasing and selling requires an authentic deed which is useful as a term for the process of transitioning land rights. But the deed of land purchase and sell, which should be the authority of PPAT, made in the form of Notarial Deed as in the deed of purchase and sell number 16. This research is using normative-juridical method with library research as the data collection methods. Data collection tool in this study is through the study of documents with qualitative analysis methods. The final part of this research concluded that the making of deeds carried out by Notary X who has made the Deed of Purchase and Sell number 16, had violated the provision which is regulate the making of deed of purchase and sell by PPAT. Number 16 Deed made by Notary X cannot be used as evidence for the transition of land rights in the Defense Office, the legal consequences of the notary who made number 16 deed for the actions he did, then the notary can be asked for his responsibility in the form of compensation for material or immaterial losses. This is because the notary performs a legal act that is not his authority, for this reason both the notary and PPAT should act in accordance with their authority determined by the Laws and Regulations.

 

Abstrak :
ABSTRAK
Keberlakuan kartu kavling sebagai salah satu bukti bagi pihak yang menerima pembebasan lahan oleh Pemerintah, menuntun penulis untuk menganalisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3373.K/Pdt/2017 tanggal 22 Desember 2017. Dalam putusan disebutkan bahwaPihak Penggugat telah melakukan pembelian tanah pemukiman kembali milik penggarap lahan proyek bandara udara Soekarno-Hatta kartu kavling dengan dasar kartu kavling dan telah memiliki ijin lokasi pembangunan rumah sederhana/rumah sangat sederhana untuk anggota Mabes Polri. Namun, pada sebagian lahan tersebut telah diterbitkan ijin lokasi kepada Pihak Tergugat. Adapun yang menjadi pokok permasalahan meliputi kekuatan kartu kavling tanah dalam proses penerbitan Hak Guna Bangunan dan mekanismepenerbitan kartu kavling padapengadaantanah.Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakandata sekunder.Hasil dari penelitian ini bahwa kartu kavling tidak memiliki kekuatan hukum sebagai bukti hak atas tanah dan mekanisme penerbitan kartu kavling pada pengadaan tanah oleh Panitia Pembebasan Lahan di antaranya dengan melakukan inventarisasi dan identifikasi tanah, penilaian ganti kerugian, musyawarah penetapan ganti kerugian, pemberian ganti kerugian dan pelepasan tanah instansi, maka dapat diketahui bahwa mekanisme pengadaan tanah pada perkara a quo tidak mengikuti peraturan yang berlaku, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini.Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dapat diperoleh saran antara lain bagi pemilik tanah dengan dasar kartu kavling untuk segera mendaftarkan kepemilikan tanahnya dalam bentuk sertipikat dan apabila jual beli tanah dengan dasar kartu kavling disertakan dengan adanya akta pemindahan hak oleh Notaris.

---

ABSTRACT
The implementation of the lottery card as one of the proofs for those who received land acquisition by the Government, led the author to analyze the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 3373.K / Pdt / 2017 dated December 22, 2017.Where the Plaintiff has had a Tangerang Regent Decree concerning the Granting of a Location Permit for the construction of housing in Tangerang Regency, but it turns out that on the land a State Administration Official Decree concerning the Granting of Location Permits was also issued To the Defendant. The Problems include the strength of the land plots card in the process of issuing Building Use Rights and the mechanism of land acquisition by replacing the location of the land.The method used is a normative juridical method with a descriptive analytical qualitative approach with a secondary data base. The results of this study are that the mechanism of land acquisition by the Land Acquisition Committee does not comply with the applicable regulations and the application of the lottery card which is not recognized as one of the reasons for the proof of land ownership. So that the judges' legal considerations are in accordance with the provisions of current legislation.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai perjanjian buy back guarantee oleh developer dan pihak bank terhadap kredit kepemilikan rumah. Permasalahan meliputi hubungan hukum dan tanggung gugat pihak pengembang, bank, dan debitur/pembeli dalam perjanjian beli kembali (buy back guarantee) dan bentuk perlindungan hukum bagi pengembang untuk Memiliki kembali obyek Jaminan jika pengembang melaksanakan isi dari Perjanjian Beli Kembali (Buy Back Guarantee). Metode yang digunakan adalah melalui studi dokumen dan dibantu dengan wawancara dengan narasumber. Kemudian dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah hubungan antara Bank dengan debitor/pembeli yang melakukan pembelian unit rumah dengan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah dari Bank diatur dalam perjanjian kredit dengan jaminan dengan tanggung gugat Bank memberikan fasilitas KPR dan debitur wajib membayar angsuran, sedangkan hubungan hukum antara bank dengan developer diatur dalam perjanjian buy back guarantee, dimana antara bank dan pengembang telah membuat dan menandatangani perjanjanjian kerjasama yang mengatur bahwa pengembang bertanggungjawab sepenuhnya dan mengikat diri sebagai penjamin dalam hal debitor lalai, kemudian antara pengembang dengan debitor hubungan hukum yang timbul adalah melalui lembaga subrogasi. Saran penulis adalah agar Notaris dapat mensosialisasikan SEBI No. 15/40/DKMP dan juga memasukkan klausul kuasa jual dengan syarat tangguh dalam akta guna melindungi kepentingan Para Pihak.

---

In terms of providing housing and other property loans from developers, a buy back guarantee agreement is required between the developer and the lending bank. In practice, Debtors often rent houses that are used as collateral to third parties. This raises problems in the execution of vacancies and sales of houses submitted by the Developer. Based on this study, the authors conclude that the relationship between the Bank and the debtor / buyer who purchases a house unit with a House Ownership Credit facility from the Bank is regulated in a loan agreement with liability. The Bank provides mortgage facilities and the debtor is required to pay installments, while the legal relationship between banks with the developer regulated in a buy back guarantee agreement, where the bank and the developer have made and signed a cooperation agreement that stipulates that the developer is fully responsible and binds himself as a guarantor in the case of negligent debtors, then between the developer and the debtor the legal relationship arises through the institution subrogation. The suggestions for the Notary are to socialize SEBI No. 15/40 / DKMP and also to include the selling power clause in the deed to protect the interests of the Parties.

Abstrak :
Jual beli dibawah tangan merupakan suatu perjanjian jual beli tanah, dimana perbuatan hukum yang dilakukan berupa pemindahan hak dengan pembayaran tunai artinya bahwa harga yang disetujui dibayar penuh pada saat dilakukan jual beli tersebut. Surat jual beli di bawah tangan atas tanah dan bangunan dibuktikan dengan selembar kwitansi. Dengan demikian, semua perjanjian yang dibuat antara para pihak sendiri secara tertulis dalam akta di bawah tangan, bentuknya bebas, terserah bagi para pihak yang membuat dan tempat membuatnya juga dibolehkan di mana saja. Dilakukan perjanjian jual beli dibawah tangan memiliki akibat salah satunya, dimana penjualnya baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia tidak diketahui keberadaannya lagi, sedangkan pembeli beritikat baik guna melakukan pencatatan peralihan hak di Kantor Pertanahan. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai perlindungan hukum bagi pembeli yang beritikat baik dan proses pencatatan peralihan hak tanah atas Sertipikat Hak Milik Nomor 1364/Sukamaju yang dilakukan dengan perjanjian dibawah tangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, sifat penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, Metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data adalah studi dokumen dan wawancara. Metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif. Adapun hasil penelitian bersifat deskriptif analitis. Hasil dari penulisan tesis ini adalah proses pencatatan peralihan hak yang mana penjualnya tidak diketahui lagi keberadaannya, serta perlindungan hukum bagi pembeli yang beritikat baik. Simpulan dari penelitian ini adalah terbitnya Sertipikat yang telah beralih namanya kepada nama pembeli dalam jangka waktu 30 hari (1 bulan). Saran dari penelitian ini guna mempersingkat lama waktu pencatatan peralihan hak maka masyarakat wajib melakukan transaksi jual beli atas tanah dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang yaitu Notaris dan PPAT.

---

Private sale/purchase is a land sale/purchase agreement, where legal actions taken in the form of transfer of rights with cash payments mean that the agreed price is paid in full at the time of the sale/purchase. A letter of Private sale/purchase of land and buildings is proven by a receipt. Thus, all agreements made between the parties themselves in writing in the private deed, the form is free, it is up to the parties who make it and the place to make it is also permissible anywhere. Agreements of private deed has the effect of one of them, where the seller is both inside and outside the territory of the Republic of Indonesia, is no longer known, while the good buyer is to record the transfer of rights at the Land Office. The problems that will be discussed in this study are about legal protection for buyers with good ties and the process of recording the transfer of land rights over certificates of ownership number 1364/Sukamaju, which are carried out private sale/purchase. This study uses a normative juridical research method, the nature of the research used is descriptive analytical. Data collection methods used to obtain data are document studies and interviews. The data analysis method used by the author is a descriptive method, the results of the study are descriptive analytical. The conclusion of this study is the issuance of a certificate that has changed to the name of the buyer within 30 days (1 months). Suggestions from this research are to shorten the length of time to record the transfer of rights, the community is obliged to conduct private sale/purchase transactions on land in the presence of the authorized officials, namely Notary and PPAT.