Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Konflik agraria merupakan fenomena berkepanjangan yang biasa hadir ketika perampasan tanah atas lahan pertanian warga tak kunjung mendapatkan penyelesaian. Tugas karya akhir ini membahas salah satu kasus perampasan tanah oleh korporasi yang difasilitasi oleh oknum lembaga negara pada lahan pertanian di Kecamatan Caringin. Metode penulisan yang digunakan adalah analisis data sekunder terhadap data-data yang bersumber dari artikel berita, laporan LSM, serta peraturan tentang konsesi lahan. Analisis dalam tulisan ini menggunakan teori state-corporate crime oleh Michalowski & Kramer dan teori teknik netralisasi kejahatan korporasi oleh Schoultz & Flyghed. Temuan data menunjukkan bahwa kejahatan perampasan tanah dan penelantaran tanah yang dilakukan sangat bertentangan dengan syarat perizinan hak guna yang diatur dalam UUPA 1960, sehingga seharusnya status hak guna-nya dicabut dan tanah tersebut diredistribusikan kepada warga. Hasil analisis menunjukkan bahwa perampasan tanah oleh korporasi yang difasilitasi oknum lembaga negara di Kecamatan Caringin merupakan state-corporate crime. Para pelaku juga teridentifikasi mempraktikkan teknik netralisasi kejahatan korporasi jenis denial of the act, referring to investigation, bolstering, expression of right, condemnation of the condemner, dan denial of victim. Teknik netralisasi kejahatan korporasi berperan sebagai justifikasi yang membuat kejahatan dapat terus berlangsung. Teknik netralisasi yang dilakukan membuat perampasan dan penelantaran tanah yang dilakukan menjadi tidak diakui, sehingga BPN tak kunjung menetapkan lahan tersebut sebagai tanah telantar. Alhasil, tanah tak kunjung didapatkan kembali secara legal oleh warga, sehingga konflik agraria di Kecamatan Caringin masih belum menemui penyelesaian yang adil. ......Agrarian conflict is a prolonged phenomenon that commonly arises when land grabbing over agricultural land fails to find a resolution. This final project discusses a case of land grabbing facilitated by certain parties within state institutions in an agricultural area in Caringin Subdistrict. The writing method employed is secondary data analysis based on information obtained from news articles, reports from non-governmental organizations (NGOs), and regulations regarding land concessions. The analysis in this paper utilizes the state-corporate crime theory proposed by Michalowski & Kramer and the neutralization techniques theory of corporate crime by Schoultz & Flyghed. The data findings indicate that the acts of land grabbing and neglect are highly contradictory to the licensing requirements stipulated in the 1960 Agrarian Law (UUPA), thus the land-use rights should be revoked, and the land should be redistributed to the community. The analysis results reveal that the land grabbing perpetrated by corporations with the facilitation of certain parties within state institutions in District Caringin constitutes a state-corporate crime. The perpetrators have also been identified to employ neutralization techniques of corporate crime, such as denial of the act, referring to investigation, bolstering, expression of right, condemnation of the condemner, and denial of victim. These neutralization techniques serve as justifications that enable the continuity of the crimes. The employed neutralization techniques invalidate the acts of land grabbing and neglect, leading to the failure of the National Land Agency (BPN) to classify the land as abandoned. Consequently, the land remains unrecognized and has not been legally returned to the community, resulting in an ongoing agrarian conflict without a fair resolution in District Caringin.

Abstrak :
Pembuatan proyek Bendungan Bener di Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah memunculkan sebuah konflik agraria yang terjadi di Desa Wadas. Rencana pembuatan Desa Wadas menjadi lokasi pertambangan batu andesit untuk menunjang proyek Bendungan Bener mendapat penolakan dari warga karena berbagai alasan. Hal ini menjadi sebuah konflik agraria yang menimbulkan kekerasan langsung dan kekerasan struktural. Tulisan ini melihat bentuk-bentuk kekerasan ini sebagai sebuah State-Corporate Crime, dimana kejahatan terjadi akibat adanya interaksi antara pemerintah Indonesia dengan PT PP yang menimbulkan kerugian sosial dan pelanggaran hukum. Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Data dalam tulisan ini menggunakan data sekunder yang diambil dari berbagai artikel di internet. Tulisan ini kemudian menganalisis fenomena tersebut dengan Integrated Theoretical Model of State-Corporate Crime untuk melihat faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan dalam konflik agraria di Desa Wadas. Dengan level analisis kelembagaan, penulis melihat faktor-faktor kejahatan yang terjadi dalam katalisator tindakan: motivasi, kesempatan atau peluang, dan operasionalitas kontrol. Hasil penelitian ini menemukan bahwa terdapat (1) motivasi berupa tekanan ekonomi dan dan tujuan organisasi, (2) kesempatan atau peluang berupa ketersediaan sarana hukum dan ketersediaan cara-cara ilegal, dan (3) kurangnya operasionalitas kontrol berupa tekanan internasional, tekanan politik, dan sanksi hukum. Hal-hal tersebut dilihat oleh penulis sebagai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam konflik agraria yang terjadi di Desa Wadas. ......The construction of Bener Dam project in Bener District, Purworejo Regency, Central Java caused an agrarian conflict that occurred in Wadas Village. The plan to make Wadas Village into an andesite mining location to support the Bener Dam project was rejected by residents for various reasons. This becomes an agrarian conflict that produces direct violence and structural violence. This article views this violence as a state-corporate crime, where crime occurs as a result of interactions between the Indonesia government and PT PP that made illegal or socially injurious social action. This article uses a qualitative approach with a literature study method. The data in this article uses secondary data taken from various articles on the internet. This article then analyzes this phenomenon using the Integrated Theoretical Model of State-Corporate Crime to look at factors that caused the crime in Wadas Village. At the institutional level of analysis, the author looks at the crime factors that occur in the catalyst for action: motivation, opportunity, and operationality of control. The results of this research found that there are (1) motivation such as economic pressure and organizational goals, (2) opportunities such as the availability of legal and illegal means, and (3) lack of operationality of control such as international pressure, political pressure, and legal sanctions. The author sees these things as factors that caused violence in the agrarian conflict in Wadas Village.