Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Perjanjian merupakan perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih dan dapat menciptakan hubungan dalam hukum yang terdiri dari satu atau lebih kewajiban. Salah satu dari banyaknya perjanjian adalah perjanjian pengikatan jual beli (PPJB). PPJB biasanya dibuat sebelum para pihak melakukan perjanjian jual beli. PPJB merupakan perjanjian obligatoiryaitu perjanjian yang timbul hanya dengan kata sepakat tapi belum menimbulkan peralihan hak. Peralihan hak baru akan terjadi ketika telah dibuatnya perjanjian jual beli yang merupakan perjanjian kebendaan. PPJB terhadap objek hak atas tanah yang masih terikat jaminan bank masih sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah perjanjian tersebut sah atau tidak dan bagaimana akibat hukumnya apabila perjanjian tersebut dibuat? Penelitian ini menggunakan metode penelitian berbentuk penelitian yuridis-normatif, sedangkan metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif dan alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen atau bahan pustaka. Hasil dari penulisan tesis ini adalah PPJB yang dibuat terkait dengan objek yang masih terikat jaminan bank adalah sah saja, tetapi di dalam perjanjian tersebut harus ditulis secara jelas terkait keadaan sebenarnya objek jual beli tersebut dan pengaturannya apabila ternyata objek jual beli yang masih terikat jaminan bank tersebut di eksekusi oleh pihak bank. ......An agreement is an act where one person or more ties himself to one or more other people and can make a legal relationship consisting of one or more that is needed. One of the many agreements is the sale and purchase agreement. Sale and purchase agreement is usually made before the parties enter into a real of sale and purchase agreement. Sale and purchase agreement is an obligatory agreement, which arises only with an agreement word but has not caused a transfer of rights. A transfer of rights will take place after a real sale and purchase agreement which is a material agreement has been made. Sale and purchase agreement for objects of land rights that are bound by the bank guarantees is still common in the community. This raise the question whether the agreement is valid or not? This study uses a research method consisting of juridical-normative research, while the data analysis method used by the author is a qualitative method and the data collection tool used is the study of documents or library materials. The result of this thesis is that the sale and purchase agreement of rights to land that still bound by bank is valid, but in the agreement must be written related to the actual object of sale and purchase and the arrangement if it turns out that the object that is still bound by the bank's guarantee is executed by the bank.

Abstrak :
Penelitian ini menganalisis kedudukan bank tanah sebagai pemegang hak pengelolaan tanah ditinjau dari hak menguasai negara dan hak bangsa Indonesia serta  prospek bank tanah di Indonesia dibandingkan dengan negara  Belanda dan Perancis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui studi dokumen untuk mendapatkan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep bank tanah dalam pengelolaan aset tanah negara diharapkan dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Landasan hukum penerapan konsep bank tanah dapat ditemukan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD RI 1945 dan UUPA, yakni hak menguasai negara dan hak bangsa Indonesia. Penyelenggaraan Bank Tanah harus dilakukan secara independen dengan tetap mengacu pada hukum positif dan kebijakan pertanahan di Indonesia. Bank Tanah di Indonesia tidak boleh dilaksanakan oleh pihak swasta dan harus berasaskan keterbukaan, akuntabilitas dan non-profit oriented. Prospek Bank Tanah yang menguasai tanah hak pengelolaan harus selaras dengan politik pertanahan dalam konstitusi dan UUPA. Contoh Praktik di Belanda dan Perancis  bertujuan untuk pembangunan perumahan dan membantu para petani dengan cara jual beli tanah, sewa menyewa, dan konsolidasi tanah dapat menjadi prospek Bank Tanah di Indonesia. Saran dalam penerapan Bank Tanah ke depannya Pemerintah sekiranya dapat membuat prioritas utama diantara dua pilihan yaitu dalam rangka mewujudkan tujuan konstitusi  dan harus mempelajari pelaksanaan  Bank Tanah seperti yang telah dilakukan oleh negara Belanda dan Perancis. ......This study analyzes the position of the land bank as the holder of land management rights in terms of state control rights and the rights of the Indonesian nation as well as the prospects of land banks in Indonesia compared to the Netherlands and France. This research uses normative juridical research methods through document studies to obtain secondary data. The results of this study indicate that the concept of a land bank in managing state land assets is expected to create social justice for all Indonesian people. The legal basis for the application of the land bank concept can be found in Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the UUPA, namely the right to control the state and the rights of the Indonesian people. The operation of the Land Bank must be carried out independently by still referring to positive law and land policies in Indonesia. Land Banks in Indonesia should not be implemented by the private sector and must be based on openness, accountability and non-profit oriented. The prospect of a Land Bank controlling land with management rights must be in line with land politics in the constitution and the Agrarian Law. Practice examples in the Netherlands and France are aimed at helping farmers by buying and selling land, leasing, and consolidating land, which can be a prospect for Land Banks in Indonesia. Suggestions for implementing the Land Bank in the future, if the Government can make the main priority between two options, namely in order to realize the constitutional objectives and must study the implementation of the Land Bank as has been done by the Netherlands and France.