Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDiary Putri Dayang SariProgram Studi : Magister KenotariatanJudul : Analisis Pelaksanaan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Bogor Tesis ini meneliti tentang Pelaksanaan Program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Bogor, dengan rumusan masalah yang diajukan adalah bagaimana pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Bogor, kendala apa saja yang menghambat Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Bogor serta bagaimana capaian tujuan atas program ini. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Datayang digunakan adalah data primer yang didapat secara langsung melalui wawancara kepada pihak di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor yang terlibat dalam program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Bogor. Kesimpulan dari penelitian Pelaksanaan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap PTSL di Kabupaten Bogor pada tahun 2017 belum mencapai target yang ditentukan. Dari 80.000 bidang yang ditargetkan untuk Kabupaten Bogor, yang tercapai sebanyak 70.410 bidang tanah. Tidak tercapainya target 80.000 bidang tanah disebabkan berbagai kendala baik eksternal maupun internal. Program PTSL ini mampu mendorong pergerakan dan kemajuan ekonomi masyarakat. Sebab, sertifikat yang dimiliki bisa di agunkan kepada pihak bank dan lembaga keuangan, kemudian catatan mengenai data fisik maupun yuridis sudah tersedia dengan baik, data tentang Subyek, obyek, dan luas faktual dan kongkrit. Dalam pelaksanaan Program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, asas-asas mengenai pendaftaran tanah belum terlaksana seluruhnya.Kata Kunci :Pendaftaran Tanah, Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap PTSL , Kabupaten Bogor.

---

ABSTRACTName Diary Putri Dayang SariStudy Program Master of NotaryTittle Analysis of the Acceleration of Complete Systematic Land Registration in Bogor Regency This thesis examines the Implementation of Acceleration Program of Complete Systematic Land Registration in Bogor Regency, with the the problem proposed is how the implementation of Complete Systematic Land Registry in Bogor Regency, any constraints that hinder the implementation of Complete Systematic Land Registry in Bogor Regency and how the achievement of the objectives of this program. This research is an empirical juridical research. Datathat used are primary data obtained directly through interviews to parties in the Land Office of Bogor Regency involved in the program of Complete Complete Land System Registration in Bogor Regency. The conclusion of the research of Acceleration of Complete Systematic Land Registration in Bogor Regency in 2017 has not reached the specified target. Of the 80,000 plots that targeted for Bogor Regency, 70,410 plots of land were reached. Bogor Regency did not reach the target of 80,000 plots due to various constraints both external and internal. This program is able to encourage the movement and economic progress of the community. Therefore, the certificate may be collateralized to banks and financial institutions, then records of physical and juridical data are available, data of subject, object, factual and concrete area. In the implementation of the Complete System of Complete Land Registration Program, the principles of land registration have not been fully implemented.Key Word Land Registration, Acceleration of Complete Systematic Land Registration, Bogor Regency "

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan jual beli tanah dengan menggunakan akta jual beli tanah atas objek yang telah terikat dengan perjanjian pengikatan jual beli tanah dengan pihak lain sehingga menimbulkan kerugian dari pembeli pertama yang kemudian mengajukan gugatan ke pengadilan. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah keabsahan akta jual beli tanah yang objeknya sudah terikat dengan perjanjian pengikatan jual beli pihak lain dan perlindungan hukum bagi pembeli beritikad baik yang dirugikan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif khususnya mengenai perjanjian dan keabsahan jual beli tanah. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang di dukung dengan data primer berupa wawancara. Hasil analisis (1) Akta Jual Beli tanah yang objek terikat dengan PPJB pihak lain tetap sah dan mengikat para pihak apabila pembeli merupakan pembeli beritikad baik, dan pihak dalam PPJB belum memenuhi persyaratan berpindahnya hak yuridis atas tanah, yaitu pelunasan, dan penguasaan fisik atas tanah tersebut dan (2) pihak yang dirugikan dalam pembuatan akta ini merupakan pembeli beritikad baik yang wajib dilindungi oleh hukum. Pembeli beritikad baik ini berhak menuntut pemenuhan prestasi dan mendaftarkan dirinya sebagai pemilik tanah dengan didahului dengan pembuatan akta jual beli tanah yang sah di hadapan PPAT.

---

This research is motivated by the implementation of land sale and purchase by using a land sale and purchase deed on objects that have been bound by a land sale and purchase binding agreement with other party, resulting to a material damage to the first buyer that ended up suing the seller to the district court. The subject matter of this research is the validity of the deed of sale and purchase of land whose object has been bound by a binding agreement of sale and purchase of other parties and legal protection for good faith buyers who are harmed. The research method is normative juridical, especially regarding agreements and the validity of land sale and purchase. The type of data used is secondary data supported by primary data in a form of interview. The results of the analysis (1) The Sale and Purchase Deed of land whose object is bound by another party's PPJB remains valid and binding on the parties if the buyer is a good faith buyer, and the party in the sale and purchase binding agreement has not fulfilled the requirements for the transfer of juridical rights to land, namely payment, and physical control of the land. and (2) the injured party in making this deed is a good faith buyer who must be protected by law. This good faith buyer has the right to demand the fulfillment of performance and register himself as the owner of the land preceded by the making of a valid land sale and purchase deed before a land deed officer"

"Jual beli tanah di Indonesia seharusnya tidak dilakukan dengan hanya berdasarkan bukti pembayaran berupa kwitasi, melainkan harus dilakukan dengan prinsip dan tata cara jual beli tanah yang berlaku. Jual beli tanah dalam hukum pertanahan nasional mengacu pada asas terang, tunai dan riil. Terang artinya dibuat di hadapan Pejabat yang berwenang. Namun, tak jarang ditemukan di dalam kehidupan bermasyarakat, jual beli tanah terhadap tanah yang sudah bersertipikat sekalipun dilakukan dengan hanya membuat secarik kertas tanda terima / kwitansi yang dibuat di bawah tangan tidak di hadapan Pejabat. Beberapa contoh jual beli hanya berdasarkan kwitansi terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 964 PK/Pdt/2018 tertanggal 16 Januari 2019, Putusan Mahkamah Agung RI No. 2538 K/Pdt/2020 tertanggal 20 Oktober 2020, Putusan Mahkamah Agung No. 312 K/Pdt/2017 tanggal 24 Mei 2017, Putusan Mahkamah Agung RI No. 755 K/Pdt/2022 tertanggal 28 Maret 2022, Putusan Mahkamah Agung RI No. 2433 K/Pdt/2017 tertanggal 5 Maret 2018, Putusan Mahkamah Agung RI No. 2354 K/Pdt/2018 tertanggal 22 November 2018. Penelitian akan menganalisis jual beli hanya berdasarkan kwitansi ditinjau dari peraturan perundang-undangan dan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam Putusan-Putusan Mahkamah Agung RI tersebut di atas. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian, syarat keabsahan jual beli tanah di Indonesia masih terdapat perbedaan penilaian oleh Majelis Hakim yaitu terdapat putusan yang menyatakan jual beli berdasarkan kwitansi saja sah, dan ada yang menyatakan jual beli berdasarkan kwitansi saja tidak memenuhi syarat formil jual beli tanah, sehingga jual beli tidak sah

---

Sale and purchase of land in Indonesia should not be carried out solely on the basis of proof of payment in the form of a receipt, but must be carried out according to the principles and procedures for buying and selling land that apply. The sale and purchase of land in the national land law refers to the principle of clear and cash. Clear means made before an authorized official. However, it is not uncommon to find in social life, the sale and purchase of land even that land has been certified is carried out by simply making a piece of receipt / receipt made privately containing information that payment has been received for the purchase of a plot of land. Several example of buying and selling based only on receipts are contained in Decision of Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 964 PK/Pdt/2018 dated 16 Januari 2019, No. 2538 K/Pdt/2020 dated 20 Oktober 2020, No. 312 K/Pdt/2017 dated 24 Mei 2017, No. 755 K/Pdt/2022 dated 28 Maret 2022, No. 2433 K/Pdt/2017 dated 5 Maret 2018, and No. 2354 K/Pdt/2018 dated 22 November 2018. This research method uses normative juridical research methods using secondary data from books and statutory regulations. Based on the research results, there are still differences in the requirements by the judges for the validity of land sales and purchases in Indonesia, namely that there are decisions that state that sales and purchases based on receipts only are valid, and there are those that state that sales and purchases based on receipts do not meet the formal requirements for land sales and purchases, so the sale and purchase invalid."

"Pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN menyusun program besar transformasi digital, salah satunya melalui kebijakan sertipikat tanah elektronik.[1] Untuk mewujudkan pelaksanaan kebijakan ini, diperlukan skema dan infrastruktur pendukung digitalisasi sertipikat tanah. [2] Namun kebijakan tersebut mendapatkan kritikan dari masyarakat. Pemerintah dianggap belum memiliki kesiapan dalam memasuki era digitalisasi sertipikat tanah.[3] Terdapat sejumlah permasalah yang harus dibenahi dalam rangka menyiapkan pelaksanaan program ini. Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk mengidentifikasi kebijakan Kementerian ATR/BPN menyelenggarakan pendaftaran tanah secara elektronik. Selain itu untuk menguraikan akar permasalahan penerapan pendaftaran tanah secara elektronik di negara lain yang menjadi pembelajaran bagi penerapannya di Indonesia. Untuk mengidentifikasi prospek penerapan dan permasalahan kebijakan ini berdasarkan pembelajaran (lessons learned) dari negara lain. Tipologi penelitian menggunakan metode preskriptif analisis, pengumpulan data dilakukan dengan study kepustakaan dan wawancara (kualitatif). Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dengan penelitian lapangan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa terdapat potensi permasalahan dan hambatan penerapan sertipikat elektronik di Indonesia dari segi kesiapan sistem, kelengkapan data dan SDM. Hal ini dapat menghambat penerapan digitalisasi pendaftaran tanah.

---

The government through the Ministry of ATR/BPN has compiled a major digital transformation program, one of which is through the electronic land certificate policy. To realize the implementation of this policy, a scheme and infrastructure to support the digitization of land certificates are needed. However, this policy has received criticism from the public. The government is considered not yet ready to enter the era of digitizing land certificates. There are a number of problems that must be addressed in order to prepare for the implementation of this program. The purpose of writing this thesis is to identify the policy of the Ministry of ATR/BPN in conducting electronic land registration. In addition, to describe the root cause of the application of electronic land registration in other countries which is a lesson for its application in Indonesia. To identify the implementation prospects and problems of this policy based on lessons learned from other countries. Typology of research using prescriptive analysis method, data collection is done by literature study and interviews (qualitative). The data collected was analyzed qualitatively by combining library research with field research. Based on the results of the study, it was concluded that there are potential problems and obstacles to the application of electronic certificates in Indonesia in terms of system readiness, completeness of data and human resources. This can hinder the implementation of digitizing land registration."

"Tanah merupakan suatu bagian yang penting bagi kehidupan manusia, tanah-tanah ini harus didaftarkan untuk mendapat validasi kepemilikan yaitu, melalui sistem pendaftaran tanah yang difasilitasi oleh Kantor Pertanahan. Dalam hal pendaftaran tanah sering ditemukan kesalahan pada administrasi yang dapat menyebabkan sertipikat hak atas tanah menjadi cacat administrasi, hak ini biasanya berujung menjadi sengketa pertanahan seperti dalam kasus ini Ny. IF melawan PT. X dimana PT. X menjual bidang tanah yang Ny. IF sedang lakukan upaya hukum di Pengadilan, sejalan dengan permasalahan yang diangkat penulis dalam tesis ini yaitu Tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Pada Akta Jual Beli dari Objek Tanah Yang Masih Dalam Upaya Hukum. Penelitian ini menganalisis pertimbangan Kantor Badan Pertanahan dalam menerbitkan kembali Sertipikat Hak Guna Bangunan saat masih ada sengketa dan juga meneliti tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam membuat Akta Jual Beli dari objek tanah yang masih bersengketa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian berbentuk yuridis-normatif, dengan tipologi penelitian diagnostik dan preskriptif. Pengumpulan jenis data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang berupa studi literatur dan wawancara sebagai bahan pendukung. Data yang sudah ada akan dianalisis secara kualitatif, dan bentuk hasil penelitian ini bersifat deskriptifanalitis. Hasil dari penelitian, yakni atas penerbitan kembali sertifikat yang telah dibatalkan juga adanya perbuatan hukum jual-beli atas tanah tersebut ternyata sah adanya, dikarenakan telah terdapat putusan terdahulu yang menyatakan Ny. IF Ne Bis In Idem yang artinya atas keluarnya putusan tersebut atas objek tanah tidak dapat lagi dilakukan upaya hukum. Oleh Karena itu Pertanggung Jawaban PPAT terhadap Akta Jual Beli tidak memenuhi unsur untuk dapat dimintakan pertanggung jawaban baik secara administratif, perdata, maupun pidana.

---

The land is a crucial aspect of human existence; this land must be registered to get ownership validation, which is done through a land registration system facilitated by the Land Office. Administrative faults are frequently discovered in land registration, causing the certificate of land rights to become administratively faulty; this right usually results in a land dispute, as in Mrs. IF's case against PT. X, where PT. X sold the plot of land for which Mrs. IF is currently pursuing legal action in court, in line with the problem raised by the author in this thesis; It is Responsibilities of the Land Deed Officer in the Sale and Purchase Deed of Disputed Land Objects. This study analyzed some concerns of the Land Agency Office in re-issuing the Right to Build Certificate while there is still a disagreement and the obligation of the Land Deed Official in creating the Sale and Purchase Deed of land objects that are still in dispute. This study used a juridicalnormative research method with a diagnostic and prescriptive typology of research. Secondary data types were collected using primary, secondary, and tertiary legal documents in literature reviews and interviews as supporting materials. Existing data will be qualitatively examined, and the research's findings will take the form of descriptiveanalytical reports. Based on the findings, the re-issuance of a canceled certificate, as well as a legal act of purchasing and selling land, were both lawful due to a previous ruling saying that Mrs. IF Ne Bis In Idem, which indicates that legal remedies are no longer available following the issuing of the decision on land objects. Therefore PPAT's Liability for the Sale and Purchase Deed does not meet the elements to be able to be held accountable both administratively, civilly, and criminally."

"Tanah merupakan salah satu kebutuhan mendasar, dan baik individu ataupun badan hukum dapat melakukan segala upaya untuk mencapai tujuannya untuk memperoleh tanah. Tesis ini membahas perolehan hak atas tanah yang obyeknya dimiliki oleh sebuah yayasan berdasarkan Akta Perdamaian, namun sampai dengan saat ini masih atas nama pihak lain. Walaupun di dalam sertipikat tanah, belum mencantumkan Yayasan sebagai pemilik tanah, namun Yayasan telah mengalihkan hak atas tanah tersebut kepada sebuah perseroan dengan membuat Akta Pengikatan Pemindahan dan Penyerahan Hak Atas Tanah atau "Pengikatan" dan Akta Pengoperan, Penyerahan dan Pelepasan Hak Atas Tanah atau "PPPHT". Pembuatan akta tersebut diikuti dengan Akta Hutang Piutang atau "APH" dan Akta Perjanjian (Tentang Pengikatan Jual Beli) atau "PPJB" untuk membeli kembali tanah tersebut, yang dibuat untuk mendukung upaya perolehan hak atas tanah. Yang menjadi permasalahan adalah apakah hak atas tanah telah beralih kepada perseroan berdasarkan Pengikatan dan PPPHT dan apa akibat hukum terhadap semua perjanjian yang telah dibuat sehubungan dengan kasus ini. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif evaluatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa berdasarkan Pengikatan dan PPPHT, tidak mengalihkan hak milik atas tanah melainkan hanya memberikan hak utama (privilege) untuk mengajukan permohonan hak atas tanah. Sementara itu APH mengikat bagi para pihak, namun PPJB batal demi hukum.

---

Land is one of a fundamental need, and individual or legal entity can make any effort to achieve their goal i.e. obtaining such land title. This thesis discusses the acquisition of land title in which the object is owned by a foundation based on the Settlement Deed, but until this day the land certificate is recorded on behalf of other entity as the owner. Even though in the land certificate, the foundation has not been listed as the owner, the foundation had transferred the land title to a company with a Deed of Transfer and Delivery of Land Title or "Agreement"; and Deed of Transfer, Delivery and Waiver of Land Title or "PPPHT". The agreements was followed by the making of Deed of Debt Acknowledgement or "APH" and Deed of Sale and Purchase Agreement or "PPJB" to buy back the land title, which is made to support the acquisition of such land title. The issues arising are does the land title has been transferred to the company based on the Agreement and PPPHT, and what are the legal of consequences of all of the agreements which has been made in relation to this case. This research is based on a normative legal research to the nature of descriptive evaluative research. The result of this research are based on the Agreement and PPPHT, which does not transfer the land title but gives the priority right (privilege) to apply for the land title. Meanwhile the APH shall be binding for both parties, but on the other hand, the PPJB shall remain null and void."

"Martya Rahmaniati MaIduI, (0392060213), Studi Harga Tanah Tempat TinggalTerhadap Jarak Dengan daerah Pusat Usaha. vi + 42 hal, 6 tabel, 13 peta, 2lampiran, 4 gambar.Dosen Pembimbing : Drs. Hari Kartono,MS dan Drs. Cholifah Bahaudin, MATanah sebagai sumberdaya yang mempunyai kedudukan strategis,artinya mempengaruhi kehidupan orang banyak. Sandy (1989), menjelaskanbahwa untuk kota-kota di Indonesia, harga tanah tertinggi terdapat padadaerah pusat usaha, tetapi banyak juga yang tidak tinggi berada di daerahpusat usaha.Kecamatan Jatinegara dengan luas 102600 ha, terdiri dari delapanKelurahan, yaltu Kampung Melayu, Bidcira Cina, Rawa Bunga, Bali Mester,Cipinang Cempedak. Cipinang Besar Selatan, Cipinang Besar Utara, CipinangMuara. Daerah Pusat Usaha terdapat di sebagian Kelurahan KampungMelayu, sebagian kecil Kelurahan Bali Mester, sebagian kecil KelurahanBidara Cina.Bagaimana harga tanah tempat tinggal ditinjau dari jaraknya terhadapdaerah pusat usaha di Kecamatan Jatinegara.Untuk menjawab permasalahan tersebut, metode yang dipergunakandalam penelitian iril adalah metode sumperimposed peta, yaitu denganmenarnpalkan peta pola harga tanah terhadap masing-masing vczriabel yangdiguriakan (fasilitas kota, banjir, aksesibilitas, daerah pusat usaha). Dengananalisis berupa unit satuan wilayah jarak (Wilayah I - Wilayah VII).Pada wilayah jarak I dan II, harga tanah masih sangat tiriggi, kemudianpada wilayah UI dan seterusnya harga tanah mulai menurun. Harga tanahtinggi pada daerah perumahan tata letak teratur serta berada di sepanjangjalan utama (wilayah II-wilayah VI), harga tanah rendah terdapat cli sepanjangsungal (wilayah I-wilayah VI). Nilai harga tanah pada wilayah penelitian adayang lebih tinggi dan NJOP dan ada yang sama dan NJOP serta terdapat hargatanah yang lebih rendah dart NJOPnya.Tirigginya harga tanah pada wilayah penelitian masih dipengaruhi olehjarak dengan daerah pusat usaha, tetcrpi tingginya harga tanah tersebut jugaterdapat di perumahan dengan tata letak teratur, fasilitas kota balk. disepanjang jalan utama, bukan daerah banjir. Besamya NJOP terhadap hargatanah dipengaruhi oleh letak bidang tanahnya (di sepanjang jalan utama dandi sepanjang sungal)"

"ABSTRACTIsu hukum pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum merupakan permasalahan yang sering terjadi saat ini. Permasalahan tersebut timbul dalam UU No. 2 Tahun 2012 yang mengatur asas kesepakatan dan musyawarah. Pada praktiknya, musyawarah penetapan ganti kerugian yang diatur dalam Pasal 37 UU No. 2 Tahun 2012 seringkali tidak mencapai kesepakatan. Dalam hal pihak yang berhak atas tanah menolak atau tidak tercapainya kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian, maka instansi yang membutuhkan tanah mengambil langkah selanjutnya dengan menitipkan jumlah ganti rugi (konsinyasi) di pengadilan negeri setempat atas keputusan sepihak. Konsinyasi yang diatur dalam Pasal 42 UU No. 2 Tahun 2012 merupakan suatu penyimpangan karena bertentangan dengan asas kesepakatan dan esensi musyawarah sehingga bukan merupakan jalan keluar yang dapat ditempuh dalam hal pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besar ganti kerugian. Penelitian ini akan menguraikan permasalahan tersebut dan menjelaskan pelaksanaan pengadaan tanah yang dapat dilakukan apabila musyawarah penetapan ganti kerugian tidak mencapai kesepakatan. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencabutan hak atas tanah yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 1960 adalah pelaksanaan pengadaan tanah yang dilaksanakan apabila dalam musyawarah penetapan ganti kerugian tidak mencapai kesepakatan.

---

ABSTRACTThe legal issue of land acquisition for development in the public interest is a problem that often occurs today. These problems arise in Act No. 2 of 2012 which regulates the principles of agreement and deliberation. During practice, the deliberations for compensation determination stipulated in Article 37 of Act No. 2 of 2012 often does not reach an agreement. In the event that the party entitled to the land refuses or does not reach an agreement regarding the form and / or the amount of compensation, the agency that needs the land takes the next step by entrusting the amount of compensation (consignment) in the local district court for a unilateral decision. The consignment that stipulated in Article 42 of Act No. 2 of 2012 is a deviation because it is contrary to the principle of agreement and the essence of deliberation so that it is not a solution that can be taken in the case of those who have the right to reject forms and / or the amount of compensation. This study will describe these problems and explain the implementation of land acquisition that can be done if the compensation determination deliberation does not reach an agreement. The research method in this paper is normative juridical. The results of the study indicate that the revocation of land rights stipulated in Act No. 20 of 1960 is the implementation of land acquisition carried out if in the deliberation of compensation determination does not reach an agreement."

"

Masih banyaknya jumlah bidang tanah yang belum terdaftar dan terpetakan di Indonesia serta lambannya proses sertifikasi tanah menjadi latar belakang dibentuknya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Para aktor pelaksana dituntut untuk melaksanan PTSL secara profesional yang mengacu pada ketentuan hukum maupun teknis sehingga tidak terjadi praktik maladministrasi. Hal tersebut menjadi alasan  dilakukannya penelitian yang bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan program PTSL serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program PTSL di Kantor Pertanahan Kota Jakarta Utara Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan teori dari Edwards III (1980) dengan pendekatan post-positivist  dan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukan bahwa dari segi capaian, pelaksanaan program PTSL tahun 2018 di Kantor Pertanahan Kota Jakarta Utara berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Namun, secara keseluruhan program PTSL di Kota Jakarta Utara belum dilaksanakan dengan baik dikarenakan terdapat beberapa kendala seperti kurangnya penyuluhan intensif dari Kantor Pertanahan, kurangnya kuantitas sumber daya manusia dan fasilitas dalam menunjang pelaksanaan PTSL, serta terdapat kekosongan hukum perihal peraturan teknis  pembiayaan persiapan pelaksanaan program PTSL. Peneliti juga menemukan faktor lain yang mempengaruhi dalam pelaksanaan program PTSL yaitu faktor kepemimpinan faktor sosial ekonomi masyarakat. 

---

The large number of land parcels that have not yet been registered and mapped in Indonesia and the slow process of land certification is the background for the establishment of a complete systematic land registration program (PTSL). The actors involved in this program are required to implement PTSL professionally which refers to legal and technical provisions so that there is no practice of maladministration, thus being the reasons for this research that aims to analyze the implementation of the PTSL program and the factors that influence it at the Land Office of North Jakarta in 2018. This research refers to the theory from Edwards III (1980) with a post-positivist approach with qualitative data collection techniques through in-depth interviews and literature studies. The results of the research show that in terms of achievement, the implementation of the PTSL program in 2018 at the Land Office of North Jakarta City successfully achieved the set target. However, overall the PTSL program in North Jakarta City has not been implemented properly due to several constraints such as lack of intensive counselling from the Land Office the quantity of human resources and facilities are still lacking in supporting the PTSL implementation, and there is a legal vacuum regarding technical regulations that regulate the financing of preparation for implementing PTSL programs. The researcher also found other factors that influence the implementation of the PTSL program, namely the leadership factors and the socio-economic factors of the community.

 

"

"In connection with the widespread occurence of the problem of land disputes that exist in Indonesia, on the basis of these facts the authors tried to examine the case of overlap (overlapping) that occured in Cilandak, South Jakarta between Fredy Gozali and Debby Yulita of land with buildings in Cilandak, South Jakarta, covering an area of 550 m2, This case stems from land state purchased by Debby Yulita of Robert Tumiwa under the Sale and Purchase Agreement Deed and Land Rights No. 56, dated on April 26, 2007 are made in the presence of R. John Sarwonom SH, Notary/PPAT in Jakarta, after that, Debby Yulita apply for rights to land to get a certificate of land rights on his behalf of Fredy Gozali. The problems are how the legal effect of the cancellation of certificate of land rights because of overlapping by the South Jakarta District Court No. 438.PDT.G/2008/PN.JKT.SEL, dated August 14, 2008 and how the responsibilities of the Land Office in South Jakarta municipality in solving problems of overlapping disputes that occured. Research used in research on the writing of this law is a legal research library that is judical normative, while the typology of research used in this study is descriptive prescriptive. This thesis are describe about the legal consequences that occured and responsibilities of the Land Office Municpality of South Jakarta after a case of overlap (overlapping) based on South Jakarta District Court that the status of the soil back into the ground state and do write-off on behalf of the Land Book Fredy Gozali and publishing rights certificate land of behalf of Debby Yulia."