Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Mobilitas adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari Kegiatan Ekonomi dan Tenaga Kerja, itu akan terjadi secara alami. Skeldon dalam teorinya mengatakan bahwa mobilitas tenaga kerja memiliki variasi pola tergantung pada sosial-ekonomi masyarakat. Artikel ini akan mengkaji dampak karakteristik demografi dan lokasi perumahan di empat belas wilayah metropolitan di Indonesia. Dengan metode multinomial logit regression, penulis menemukan bahwa secara umum, faktor-faktor yang diteliti memiliki dampak yang sama terhadap pola mobilitas di setiap wilayah metropolitan di Indonesia walaupun dalam beberapa kasus terdapat perbedaan hasil korelasi antara variabel tertentu terhadap pola mobilitas.

---

Mobility is something that cannot be separated from Economic Activity and Labor, it will occur naturally. Skeldon in his theory said that labor mobility varies in patterns depending on the socio-economic community. This article will examine the impact of demographic characteristics and location of housing in fourteen metropolitan areas in Indonesia. With the multinomial logit regression method, the authors found that in general, the factors studied had the same impact on mobility patterns in each metropolitan area in Indonesia, although in some cases there were differences in the correlation results between certain variables with mobility patterns.

Abstrak :
Lahan yang mahal di pusat kota membuat pekerja bergeser ke luar dan mengakibatkan munculnya mobilitas pekerja. Salah satu dampak yang dihasilkan adalah konsumsi energi meningkat yang berdampak pada lingkungan buruk dan krisis energi di kasus yang lebih parah. Dengan demikian, penting untuk memahami hubungan dari mobilitas pekerja dan konsumsi energi. Penelitian ini mengevaluasi dampak dari mobilitas pekerja yang terbagi menjadi pekerja komuter dan sirkuler terhadap konsumsi energi total, listrik, dan BBM. Digunakan extended Stochastic Impacts oleh model Population, Affluence, and Technology (STIRPAT). Hasil utama didapatkan menggunakan metode IV dengan data panel dari 33 provinsi dari tahun 2013 sampai 2018. Diperoleh hasil berupa: (1) pekerja komuter tidak signifikan berdampak terhadap konsumsi energi total dan BBM, tapi berdampak signifikan terhadap listrik; (2) pekerja sirkuler memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan konsumsi energi total, BBM, dan listrik. Faktor lain yang terpengaruh dari mobilitas pekerja adalah tingkat kesehatan yang menurun dan perbedaan pada kehidupan sosial pekerja. Meskipun demikian, terdapat manfaat yang dihasilkan di sektor ekonomi individu, keluarga, dan regional. Guna menentukan apakah mobilitas pekerja di Indonesia perlu didorong atau tidaknya, diperlukan analisa komprehensif dari sisi ekonomi, lingkungan, dan sosial negara. Mobilitas pekerja dapat didorong dengan cara meminimalisir cost yang dihasilkan dari dampak lingkungan dan sosial ...... Expensive land in the city center forces workers to shift outward and results in the emergence of mobility. One of the impacts that being resulted is the increase of energy consumption which has an impact on the bad environment and an energy crisis in more severe cases. Therefore, it is crusial to understand the relationship between labor mobility and energy consumption. This study evaluates the impact of labor mobility divided into commuter and circular workers on total energy, electricity and fuel consumption. It uses Stochastic Impacts by Regression on Population, Affluence, and Technology (STIRPAT) model. The main results were generated using IV method with balanced panel data from 33 provinces from 2013 to 2018. The results obtained are: (1) commuter workers do not have a significant impact on total energy consumption and fuel, but have a significant impact on electricity; (2) circular workers have a significant impact on increasing total energy consumption, fuel, and electricity. Other factors affected by labor mobility are declining health levels and differences in the social life of workers. Nonetheless, there are benefits to be generated in individual, family, and regional economic sectors. In order to determine whether labor mobility in Indonesia should be encouraged or not, a comprehensive analysis is required from the country's economic, environmental and social perspectives. Labor mobility can be encouraged by minimizing costs resulting from environmental and social impact.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang peran dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) di dalam proses pra penempatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dari BNP2TKI di dalam proses pra penempatan serta kendala yang dihadapi oleh BNP2TKI. Teori yang digunakan di dalam penelitian ini adalah tenaga kerja, buruh migran, dan konteks peran di dalam organisasi. Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini adalah terdapat tiga peran dari BNP2TKI di dalam pra penempatan yaitu peran ideal, peran yang dianggap oleh diri sendiri, dan peran yang dilaksanakan. Terdapat perbedaan antara peran yang ideal dengan peran yang dianggap oleh diri sendiri dan peran yang dilaksanakan. Permasalahan yang terjadi di dalam proses pra penempatan cukup banyak terjadi baik yang dialami oleh BNP2TKI maupun instansi lain yang terkait.

---

This thesis discusses the role of the National Agency for the Placement and Protection of Indonesian Workers (BNP2TKI) in the pre-placement process. This study aims to determine what the role of BNP2TKI in pre-placement process and the constraints faced by the BNP2TKI. The theory used in this research is labor, migrant workers, and the context of the role within the organization. The approach in this study using post-positivist approach to the method of data collection through library research and in-depth interviews. The results of this study is there are three roles of BNP2TKI in pre-placement is ideal role, the role of which is considered by themselves, and the role undertaken. There are differences between the ideal role with the roles that are considered by themselves and the role undertaken. The problems that occurred in the pre-placement process pretty much going either experienced by BNP2TKI and other relevant institution.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang upaya perbaikan yang dilakukan pemerintah dalam penempatan TKI di luar negeri serta penempatan Tenaga Kerja menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 dan Konvensi ILO Nomor 97 Tahun 1949. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yang bersifat deskriptif analitis, data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik analitis data dengan pendekatan kualitatif, data yang dibutuhkan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil dari penelitian adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 mengatur penempatan TKI tahap pra penempatan, masa penempatan dan purna penempatan namun ada ketentuan yang belum diatur dalam Undang-Undang ini tetapi diatur pada Konvensi ILO Nomor 97 Tahun 1949. Upaya perbaikan pemerintah dalam penempatan TKI yaitu dibentuknya BNP2TKI pada tahun 2006, pembentukan Lembaga Pelayanan Terpadu Satu Atap, dan Kebijakan Moratorium TKI ke luar negeri. ...... This thesis discusses about the improvement efforts made by the government in the deployment of Indonesian manpower overseas and the deployment of manpower by Act Number 39 year 2004 and the ILO Convention Number 97 year 1949. This research is normative, descriptive analytical data used is secondary data. This research used data analytical technique with a qualitative approach. The data is required secondary data that consists of primary, secondary, and tertiary sources of law. This research has found that Act Number 39 year 2004 regulating the placement of migrant workers pre-stage placement, placement and full-time placement, but there are provisions not covered under this Act but set in ILO Convention Number 97 year 1949. Government's Efforts to improve the deployment of Indonesian manpower is establishment BNP2TKI in 2006, establishment One-Stop Integrated Services Organization and Policy Moratorium manpower abroad.