Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Peningkatan angkatan kerja akibat migrasi tenaga kerja merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan tingkat pengangguran tenaga kerja lokal. Studi ini bertujuan untuk menganalisis dampak migrasi tenaga kerja dan selective migration terhadap tingkat pengangguran tenaga kerja lokal di Indonesia. Studi ini mempertimbangkan proporsi sektor informal karena rendahnya tingkat pengangguran belum cukup untuk menjadi indikator kemajuan pembangunan ketenagakerjaan di negara berkembang. Kualitas pekerjaan juga harus diperhatikan dengan mempertimbangkan proporsi sektor informal. Metode analisis yang digunakan yaitu data panel dinamis, dengan lag pertama variabel dependen dimasukkan sebagai regressor. Studi ini menunjukkan tingkat imigrasi berdampak signifikan dan positif terhadap tingkat pengangguran dan proporsi sektor informal tenaga kerja lokal. Hasil ini menunjukkan tenaga kerja migran memiliki efek substitusi atau dapat menggantikan tenaga kerja lokal terutama di sektor formal. Tenaga kerja lokal yang tersubstitusi kemudian beralih ke sektor informal atau bahkan menjadi pengangguran. Jika dianalisis menurut kelompok pendidikan, efek susbtitusi ini paling dirasakan oleh tenaga kerja lokal dengan jenjang pendidikan dibawah SMA. Menariknya, adanya selective migration juga akan berdampak pada peningkatan proporsi sektor informal tenaga kerja lokal terutama dengan jenjang pendidikan dibawah SMA. Hal ini berarti semakin besar perbedaan tingkat pendidikan antara tenaga kerja migran dan lokal akan meningkatkan proporsi sektor informal tenaga kerja lokal kurang berpendidikan. ......The labor force increase due to labor migration is one of the factors that can increase the unemployment rate of native workers. This study aims to analyze the impact of labor migration and selective migration on the unemployment rate of native workers in Indonesia. This study considers informal employment because the low unemployment rate is insufficient to indicate the progress of labor development in developing countries. The quality of work must also be considered by considering informal employment. The analytical method used is dynamic panel data, with the first lag-dependent variable as a regressor. This study shows that the immigration rate positively and significantly affects the unemployment rate and the informal employment of native workers. These results indicate that migrant workers have a substitution effect or can replace native workers, especially in formal sectors. Substituted local workers then switch to the informal sector or even become unemployed. If analyzed by the education group, this substitution effect is felt mainly by native workers with education below senior high school. Interestingly, the existence of selective migration will also have an impact on increasing native worker’s informal employment, especially those with an education level below senior high school. This increase means that the more significant the difference in education between migrant and native workers will increase the informality of native workers, especially those with less education.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan keterlekatan moral dalam transaksi pasar Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Tiongkok di Indonesia, menggunakan tipologi perilaku moral dalam pasar Beckert (2005). Berbeda dari penelitian sebelumnya tentang tenaga kerja Tiongkok yang cenderung menggunakan perspektif ekonomi, penelitian ini menggunakan perspektif moral yang lebih sosiologis dalam menjelaskan tanggungjawab sosial dalam transaksi pasar. Penelitian ini berkontribusi dalam kebaruan metode melalui pendekatan digital dalam proses pengumpulan data kualitatif, termasuk wawancara online, data Twiter, dan data media online yang diproses menggunakan perangkat lunak NVIVO. Textual Network Analysis (TNA) dan Social Network Analysis (SNA) digunakan sebagai teknik analisis. Penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi pasar tenaga kerja asal Tiongkok adalah trojan terhadap pemerintah Indonesia dan masyarakat, terutama pekerja lokal. Studi ini juga mengungkap jaringan pejabat pemerintah dalam diskursus terkait transaksi TKA Tiongkok. Dalam waktu yang bersamaan, hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi hasil pasar berhubungan dengan sejauh mana moral merekat dalam pasar. Dalam hal trojan, semakin tidak melekat moral dalam pasar, maka tiingkatan trojan yang dialami semakin parah. ......The research aims to analyze the moral embeddedness of the labor market using the typology of moral behavior in market exchange by Beckert (2005). In contrast to previous studies on Chinese migrant workers that use the economic perspective, this study applies the moral perspective that is more sociological and discusses the social responsibility of market actions. This study contributes to methodological novelty through a digital approach to the qualitative data collection process, including online interviews, Twitter data, and online news media, then processed using Nvivo software. Textual Network Analysis (TNA) and Social Network Analysis (SNA) are used to analyze the moral embeddedness of labour market transactions of Chinese migrant workers. This study shows that Chinese labor market transactions are a trojan to the Indonesian government and society, particularly local workers. This study also reveals the networks of government officials in the discourse of Chinese worker transactions. At the same time, the findings show that efficiency in market outcomes is related to what extent markets are more or less embedded. In terms of trojan, if the moral market is less embedded, trojan's implication will be more harmful.

Abstrak :
ABSTRACT
By utilizing the data from Indonesian Family Life Survey IFLS East year 2012, this study attempts to find empirical evidence on the existence of wage differentials between indigenous and non indigenous workers in Papua, Indonesia with Blinder Oaxaca decomposition. The regression results indicate that 18.7 of the difference in the wage returns that the market yields to a unit change in characteristics remain unexplained, showing an early indication of statistical discrimination. From the unexplained part, poverty status took 11 of the portion. That is, by being poor, workers often are the victim of discrimination, as systems of policies and practices that are often set up to benefit the upper classes at the expense of the lower classes, resulting in income and wealth inequality.

---

ABSTRAK
Dengan menggunakan data dari Indonesian Family Life Survey IFLS East tahun 2012, studi ini bertujuan untuk mencari bukti empiris mengenai perbedaan upah antara pekerja pribumi dan bukan pribumi di Papua, Indonesia dengan menggunakan metode dekomposisi Blinder-Oaxaca. Hasil regresi menunjukkan bahwa 18,7 dari perbedaan dalam pengembalian upah yang dihasilkan pasar terhadap perubahan dalam karakteristik tetap tidak dapat dijelaskan, menunjukkan indikasi awal diskriminasi statistik. Dari bagian yang tidak dapat dijelaskan, status kemiskinan mengambil porsi 11 . Artinya, dengan menjadi miskin, para pekerja sering menjadi korban dari diskriminasi, dengan sistem kebijakan dan praktik yang sering dibentuk untuk menguntungkan kelas atas dengan mengorbankan kelas bawah, menghasilkan ketidaksetaraan pendapatan dan kekayaan.

Abstrak :
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebijakan fleksibilitas pasar kerja dalam bentuk alih daya tenaga kerja (outsourcing) dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang terjadi dewasa ini membawa banyak dampak negatif, seperti ketidakpastian hubungan kerja, ketidakstabilan pemberian upah, dan ketiadaan jenjang karir dalam bekerja. Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit, alih-alih menjadi suatu forum penyelesaian masalah ketenagakerjaan, terkadang malah memunculkan masalah baru dalam usaha penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Tujuan penelitian ini disusun adalah untuk menjelaskan pengaturan dan peran Lembaga Kerja Sama Tripartit; menganalisis penerapan dan permasalahan fleksibilitas pasar tenaga kerja di Indonesia dewasa ini; serta menjelaskan peran dan permasalahan yang dihadapi Lembaga Kerja Sama Tripartit dalam penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial awak mobil tangki Pertamina. Metode penelitian yang diguanakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-normatif dengan menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan, didukung dengan wawancara kepada informan. Bentuk penelitian ini adalah deskriptif analisis dan pengolahan data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan Lembaga Kerja Sama Tripartit telah tertuang secara lengkap dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2005. Namun, Lembaga Kerja Sama Tripartit masih menemui berbagai permasalahan dalam menghadapi dampak negatif kebijakan fleksibilitas pasar kerja, khususnya yang terjadi dalam kasus awak mobil tangki Pertamina. ......This research is motivated by the policy of labor market flexibility in the form of outsourcing and fixed-time employment agreements (PKWT) which are currently occurring with many negative impacts, such as the uncertainty of employment relationships, instability of wages, and absence of career paths at work. The Tripartite Cooperation Institution (LKS), instead of being a forum for the resolution of labor problems, sometimes even raises new problems in efforts to resolve industrial relations disputes. The purpose of this research is compiled to explain the arrangements and roles of the Tripartite Cooperation Institution; analyze the application and problems of labor market flexibility in Indonesia today; as well as explaining the roles and problems faced by the Tripartite Cooperation Institution in resolving industrial relations dispute cases for Pertamina tanker crews. The research method used in this research is the juridical-normative method using secondary data through literature study, supported by interviews with informants. The form of this research is descriptive analysis and data processing is done qualitatively. The results of this study indicate that the arrangements for the Tripartite Cooperation Institution have been completely contained in the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 8 of 2005. However, the Tripartite Cooperation Institution still faces various problems in dealing with the negative impact of the labor market flexibility policy, especially in the case of Pertamina’s tank car crews.

Abstrak :
Penelitian ini berkesimpulan bahwa pusat penempatan tenaga kerja hukum diperlukan baik yang bernaung di Fakultas Hukum atau di luarnya. Penelitian ini juga menjawab tentang kurikulum dalam pendidikan hukum belum memadai dan pasaran kerja untuk tenaga hukum telah jenuh atau belum ada pasaran kerja baru.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang upaya perbaikan yang dilakukan pemerintah dalam penempatan TKI di luar negeri serta penempatan Tenaga Kerja menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 dan Konvensi ILO Nomor 97 Tahun 1949. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yang bersifat deskriptif analitis, data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik analitis data dengan pendekatan kualitatif, data yang dibutuhkan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil dari penelitian adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 mengatur penempatan TKI tahap pra penempatan, masa penempatan dan purna penempatan namun ada ketentuan yang belum diatur dalam Undang-Undang ini tetapi diatur pada Konvensi ILO Nomor 97 Tahun 1949. Upaya perbaikan pemerintah dalam penempatan TKI yaitu dibentuknya BNP2TKI pada tahun 2006, pembentukan Lembaga Pelayanan Terpadu Satu Atap, dan Kebijakan Moratorium TKI ke luar negeri. ...... This thesis discusses about the improvement efforts made by the government in the deployment of Indonesian manpower overseas and the deployment of manpower by Act Number 39 year 2004 and the ILO Convention Number 97 year 1949. This research is normative, descriptive analytical data used is secondary data. This research used data analytical technique with a qualitative approach. The data is required secondary data that consists of primary, secondary, and tertiary sources of law. This research has found that Act Number 39 year 2004 regulating the placement of migrant workers pre-stage placement, placement and full-time placement, but there are provisions not covered under this Act but set in ILO Convention Number 97 year 1949. Government's Efforts to improve the deployment of Indonesian manpower is establishment BNP2TKI in 2006, establishment One-Stop Integrated Services Organization and Policy Moratorium manpower abroad.