Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Keberadaan pekerja anak-anak banyak mendapat perhatian berbagai pihak. Disamping dianggap melanggar hak-hak anak, juga dikuatirkan bekerja dapat menimbulkan dampak buruk bagi perkembangan anak. Akan tetapi, bagi Indonesia melarang anak-anak bekerja bukanlah tindakan rasional, mengingat keadaan sosial ekonomi Indonesia. Sekalipun demikian, pekerja anak harus dikurangi secara bertahap yang didasarkan pada skala prioritas. Untuk membuat skala prioritas ini dibutuhkan pengkajian dari berbagai aspek. Berdasarkan hal tersebut, maka tesis ini mencoba untuk meneliti beberapa permasalahan pekerja anak, sehingga dapat memberi rekomendasi guna pembuatan prioritas dalam rangka mengurangi pekerja anak. Tesis ini mempunyai beberapa fokus pembahasan, yaitu melihat kondisi pekerja anak-anak, mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya pekerja anak-anak, dan melihat karakteristik pekerja anak yang mengalami eksploitasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber pads Survei Sosial Nasional (Susenas) KOR tahun 2000. Oleh karena keterbatasan informasi pada sumber data maka pekerja anak-anak dibatasi untuk penduduk yang berusia 10-14 tahun saja. Sedang metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis inferensial dengan membuat model regresi logistik. Variabel babas yang digunakan dalam pembuatan model adalah daerah tempat tinggal, lapangan usaha kepala rumahtangga (KRT), status pekerjaan KRT, pendidikan KRT, jenis kelamin KRT, rata-rata pengeluaran rumahtangga per kapita per bulan, dan jenis kelamin anak. Analisis situasi yang digunakan untuk melihat kondisi pekerja anak-anak memberikan beberapa hasil, yaitu: sebagian besar pekerja anak-anak tinggal di daerah pedesaan, dan bekerja di sektor pertanian, dengan status sebagai pekerja keluarga/tak dibayar. Sedang berdasarkan jenis kelamin, persentase anak laki-laki yang menjadi pekerja ternyata lebih tinggi dibanding anak perempuan. Berdasarkan model regresi logistik, terlihat adanya kecenderungan semakin rendah rata rata pengeluaran rumahtangga per kapita per bulan, maka akan semakin tinggi resiko anak-anak untuk bekerja. Karakteristik kepala rumahtangga, yaitu: pendidikan, lapangan usaha, status pekerjaan, dan jenis kelamin, juga mempunyai pengaruh yang mengakibatkan timbulnya pekerja anak-anak, Disamping itu, daerah tempat tinggal, dan jenis kelamin anak juga ikut mempengaruhi timbulnya pekerja anak-anak. Pekerja anak-anak yang mengalami eksploitasi berdasarkan kriteria akses ke pendidikan, jam kerja, dan upah/gaji menunjukan kondisi yang memprihatinkan. Semua propinsi di Indonesia ternyata terdapat anak-anak yang mengalami eksploitasi tersebut. Jawa Barat, DKI Jakarta, Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi, Bali, Sulawesi Utara, merupakan propinsi-propinsi yang perlu mendapat perhatian dalam masalah eksploitasi pekerja anak-anak.

Abstrak :
PENDAHULUAN
Louiz Harts di dalam bukunya The Liberal Tradition in America (1955 : 3-4), yang mengulas struktur sosial masyarakat Amerika berpendapat bahwa Amerika tidak pernah melalui masa feodalisme, dan langsung meloncat menjadi liberal state. Hal ini disebabkan karena Amerika merupakan negeri imigran, sehingga tidak ada penindasan oleh kekuasaan monarki atau pemuka gereja. Karena Amerika pada dasarnya tidak memiliki tradisi feodal, maka bangsa Amerika telah memiliki nilai-nilai equality (persamaan) dan liberty (kebebasan) sebagai sikap perlawanan terhadap kekuasaan monarki; nilai-nilai tersebut mencakup hak-hak pemilikan dan kebebasan berekspresi yang mengarahkan kepada penghormatan atas proses hukum dan kekuasaan populer untuk menjamin prinsip-prinsip tersebut. Kesadaran akan equality dan liberty yang yang mencakup hak-hak individu untuk mencapai kebahagiaan dan kemajuan adalah bagian dari American Creed yang tertuang dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika; yang antara lain berbunyi: We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty, and the pursuit of Happiness. Menurut Peltason (1985: 3), pernyataan ini memproklamasikan bahwa pada setiap manusia secara sejajar melekat hak-hak mendasar (inalienable rights), antara lain adalah hak hidup, kebebasan, dan mencapai kebahagiaan. "Inalienable Rights" atau sekarang disebut dengan "Human Rights", juga berarti martabat bagi semua individu. Menurut Louiz Hartz (1955 : 89), kapitalisme dan demokrasi merupakan suatu tradisi liberal yang fundamental bagi sejarah dan pengalaman Amerika. Di Amerika tidak ada aristokrasi, kelas buruh-tani dan kaum proletar seperti yang terdapat di Eropa. Setiap orang Amerika memiliki jiwa wirausaha, maka yang muncul adalah dorongan alamiah ke arah paham demokrasi dan kapitalisme. Kedua paham itu menganut nilai-nilai yang sama, terutama dalam komitmen terhadap kebebasan dan individualisme, kekuasaan pemerintah yang terbatas, persamaan perlakuan di mata hukum, dan cara-cara pengambilan keputusan secara rasional (McClosky dan Zaller, 1988 : 3). Paham kapitalisme dan demokrasi telah mendominasi kehidupan bangsa Amerika sejak awal pembentukannya dan telah menjadi nilai-nilai yang menguasai budaya politik Amerika. Meskipun memiliki kedudukan yang penting dalam kehidupan bangsa Amerika, nilai-nilai etas itu Bering saling bertentangan (McClosky dan Zaller (1988 : 1). Prinsip demokrasi berpangkal pada pandangan bahwa semua orang memiliki harkat yang sama dan mempunyai hak untuk ikut serta dalam kegiatan pemerintahan mereka sendiri, memerintah diri mereka sendiri, baik secara langsung maupun melalui para pemimpin pilihan mereka sendiri. Menurut McClosky dan Zaller (1988 : 2), demokrasi bertujuan untuk melindungi yang diperintah terhadap kekuasaan sewenang-wenang dan menuntut agar para pemimpin mengikuti dan memperhatikan proses yang benar dalam menegakkan hukum yang mencakup penghormatan terhadap kebebasan mengemukakan pendapat, kekebasan pers, kebebasan berkumpul, dan kebebasan beribadah. Semua hak dijunjung tinggi sebagai manifestasi harkat setiap individu dan kebebasan untuk mencapai mufakat dan meminta pertanggungan jawab. Yang memerintah maupun yang diperintah memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, dan memperoleh hak dan kesempatan yang sama. Nilai-nilai kapitalisme biasanya dikaitkan dengan hakhak yang melindungi pemilikan swasta terhadap alat-alat produksi, adanya kebebasan wiraswastawan mengejar keuntungan bagi diri sendiri, serta hak untuk memperoleh penghasilan tak terbatas melalui upaya ekonomi. Menurut McClosky dan Zaller :(1988 : 3), rumusan ideal kapitalisme menekankan pentingnya persaingan antar produsen, kebebasan?

Abstrak :
Saat ini sudah semakin banyak perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruhnyanya berdasarkan perjanjian kontrak (perjanjian kerja waktu tertentu). Perusahaan tersebut dalam merekrut pekerja/buruhnya melalui pihak ketiga (perusahaan penyedia jasa pekerja). Akibat dari cara ini maka status pekerja/buruh tersebut tidak akan sama dengan pekerja/buruh tetap di perusahaan tersebut. Status kepegawaiannya dari pekerja/buruh tersebut adalah pekerja/buruh kontrak. Hal ini menimbulkan perbedaan kesejahteraan balk itu mengenai upah, tunjangan, dan pesangon serta hak-hak lainnya pada saat kontrak kerja (perjanjian kerja waktu tertentu) berakhir. Masalah inilah yang paling dikeluhkan oleh para masyarakat (pekerja) dengan sistem kontrak. Oleh sebab itu dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah mengatur tentang pekerja/buruh kontrak yang direkrut melalui pihak ketiga (perusahaan outsourcing). Pekerja/buruh jenis ini tergolong dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Menurut ketentuan dalam undang-undang tersebut, PKWT diperuntukkan untuk pekerjaan penunjang yang akan selesai paling lama 3 (tiga) tahun.