Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas hasil penelitian tentang analisis analisis dalam penanganan tindak pidana pengiriman TKI ilegal ke timur tengah oleh Polres Bandara Soekarno-Hatta. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif-kualitatif yang bersumber dari data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara mendalam, wawancara pakar, observasi dan telaahan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala yang ditemukan oleh penyidik Satreskrim Polres Bandara Soetta dalam menangani kasus dugaan pengiriman TKI ilegal ke Timur Tengah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta adalah tidak kooperatifnya para calon TKI dalam memberikan keterangan yang cukup mengenai identitas pelaku pengiriman TKI secara ilegal karena dipicu rasa takut atas ancaman para pelaku tersebut terhadap keluarga calon TKI. Hal inilah yang menjadi faktor penghambat penegakan hukum terhadap para calo yang terlibat dalam jaringan pengiriman calon TKI ke Timur Tengah secara non-prosedural. Selain itu hasil penelitian juga menunjukkan bahwa upaya yang dapat dilakukan oleh Satreskrim Polres Bandara Soetta untuk menangani kasus dugaan pengiriman TKI ilegal ke Timur Tengah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dalam rangka menemukan pelaku kejahatan TPPO adalah melalui penelusuran transaksi keuangan yang digunakan dalam pembelian tiket di Kantor Maskapai Penerbangan. Melalui penelusuran tersebut penyidik akan memperoleh identitas pelaku maupun pihakpihak lainnya yang terlibat dalam pengiriman calon TKI secara non-prosedural yang terjadi di wilayah hukum Polres Bandara Soekarno-Hatta. Dengan ditemukannya para calo maka pengiriman calon TKI secara non-prosedural (ilegal) ke kawasan Timur Tengah maupun negara di kawasan Asia Tenggara melalui Bandara Soekarno Hatta dapat ditekan jumlahnya sehingga pada akhirnya dapat diberantas seluruhnya.

---

This thesis discusses the results of research on analytical analysis in tackling the criminal act of recruiting illegal workers to the middle east by the Soekarno-Hatta Airport Police. This research is done by descriptive-qualitative method that comes from primary and secondary data with data collecting method done by in-depth interview, expert interview, observation and document review. The results show that the obstacles faced by investigators from Satreskrim of Soekarno-Hatta Airport Police in tackling cases allegedly recruiting illegal migrants to the Middle East at Soekarno-Hatta International Airport is not cooperative prospective workers in providing sufficient information about the identity of illegal migrant workers because of the triggered by the fearness of the perpetrators' threats against the families of prospective migrant workers. This is a factor inhibiting law enforcement against the brokers involved in the delivery of prospective migrant workers to the Middle East in a non-procedural manner. In addition, the results of the study also show that the efforts made by Satreskrim Soekarno-Hatta Airport Police to tackle the alleged cases of recruiting illegal workers to the Middle East at Soekarno-Hatta International Airport in order to find the perpetrators of trafficking in persons offences are through the searching of financial transactions used in the purchase of tickets at the Office Airline. Through this investigation the investigator will obtain the identity of the perpetrator as well as other parties involved in sending prospective migrant workers in a non-procedural manner occurring in the jurisdiction of the Soekarno-Hatta Airport Police. With the discovery of the brokers, the delivery of non-procedural (illegal) migrant workers to the Middle East area and countries in Southeast Asia through Soekarno Hatta Airport can be suppressed in number so that it can eventually be eradicated entirely.

Abstrak :
Analisis Alternative Dispute Resolution ADR dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial PPHI, merupakan penelitian yuridis yang mengkaji proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial berdasarkan kaidah peraturan perundang-undangan dan prinsip ADR serta menjabarkan lebih lanjut praktik tersebut melalui perbandingan hukum dengan negara Amerika Serikat. Penelitian yang bertujuan untuk menganalisis praktik ADR dalam PPHI dan menganalisis proses PPHI yang tepat bagi Indonesia didasarkan pada suatu permasalahan Pengadilan Hubungan Industrial dan Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang belum mengatur prinsip ADR secara jelas. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang diperoleh melalui kajian kepustakaan library research, wawancara, dan pengamatan. Hasil penelitian menunjukan bahwa PPHI belum sesuai dengan prinsip ADR dan pelaksanaan PPHI harus didasarkan pada tujuan hukum ketenagakerjaan dengan membangun kesadaran moral dan penegakkan sanksi yang tegas. Hasil penelitian menyarankan agar Pemerintah merevisi Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, mempertimbangkan lembaga independen untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, peningkatan pola pengawasan terhadap kompetensi mediator, dan merencanakan pengadaan Aparatur Sipil Negara khususnya bagi tenaga mediator dan pengawas. ...... The Analysis of Alternative Dispute Resolution ADR in the Industrial Relations Disputes Settlement PPHI is a juridical study that examines the process of resolving industrial relations disputes based on rules of legislation and the principles of ADR and further expounding the practice through comparative law with the United States. A study aimed at scrutinizing ADR practices in PPHI and analyzing the appropriate PPHI process for Indonesia based on an Industrial Relations Court and Industrial Relations Dispute Settlement Act that has not clearly set the principles of ADR. This study uses primary, secondary, and tertiary legal materials, obtained through library research, interviews, and observations. The results show that PPHI is not in accordance with the principles of ADR and the implementation of PPHI should be based on the objectives of the labor law by building moral awareness and enforcing strict sanctions. The results suggested that the Government should revise the Industrial Relations Dispute Settlement Act, consider independent agencies to resolve industrial relations disputes, improve supervisory patterns of mediator competence, and plan the procurement of the State Civil Apparatus especially for mediators and supervisors.

Abstrak :
Legal aspects of strikes and labor disputes in Indonesia