Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Summary: On labor law in Indonesia.

Abstrak :
On labor laws and regulations in Indonesia.

Abstrak :
Tesis ini membahas kebijakan Pemerintah Malaysia terhadap Indonesia mengenai tenaga kerja Indonesia ilegal di Malaysia (1997- 2002), yaitu dengan diberlakukannya peraturan perundang-undangan keimigrasian No. A.1154 Tahun 2002 sebagai amandemen dari peraturan perundang-undangan keimigrasian No. 1959 Tahun 1963. Salah satu negara yang terkena pengaruh dari diberlakukannya peraturan perundang-undangan keimigrasian tersebut adalah Indonesia, dimana Indonesia tercatat sebagai negara pengirim terbesar tenaga kerjanya ke Malaysia. Keberadaan TKI di Malaysia pada umumnya mengisi sektor-sektor pekerjaan yang kurang disukai warga negara Malaysia, seperti sektor industri manufaktur, konstruksi, pertanian perladangan dan jasa pembantu rumah tangga (PRT). Dampak dari diterapkannya peraturan tersebut adalah terjadinya pemulangan secara paksa tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal ke Indonesia dan sebagian dari mereka terkena ancaman hukuman cambuk di Malaysia. Hal ini telah menyebabkan terganggunya hubungan bilateral kedua negara. Selain berdampak langsung terhadap Indonesia - secara ekonomis maupun politis - pemulangan TKI ilegal secara paksa dari Malaysia telah menimbulkan pula terganggunya aktifitas pembangunan perekonomian di Malaysia, khususnya terhadap sektor-sektor pekerjaan yang ditinggalkan TKI tersebut di atas. Kebijakan Pemerintah Malaysia terhadap Indonesia mengenai TKI ilegal di Malaysia akan dianalisa/dikaji melalui studi ilmu hubungan internasional, khususnya yang berhubungan dengan teori Howard H.Lemtner mengenai foreign and domestic determinant on foreign policy, dimana faktor domestik seperti adanya pengaruh politik domestik dan keamanan nasional merupakan salah satu faktor domestik terpenting, yang dalam konsep domestic determinant dapat dikategorikan sebagai unstable determinant dari suatu kebijakan luar negeri. Di samping itu, dengan diberlakukannya peraturan perundang-undangan keimigrasian No. A.1154 Tahun 2002 telah mempengaruhi pola hubungan interaksi (bilateral) antara Malaysia dengan negara lain, terutama terhadap Indonesia. Sedangkan, untuk melihat keterkaitan antara faktor ekonomi politik dalam konteks global akan dikaji melalui studi ekonomi politik internasional (ekopolin), dimana ada sejumlah pertanyaan khusus yang diajukan studi ekopolin ketika mereka melihat arena internasional. Misalnya, ekonomi politik tertarik dengan persoalan berapa banyak dalam arena internasional itu terdapat kebebasan menentukan pilihan tindakan. Mereka memusatkan perhatian pada sejauh mana barang dan jasa bisa bergerak bebas melintas-batas nasional dan sejauhmana pemerintah atau individu membatasi kebebasan itu. Terutama sekali mereka ingin tahu sampai tingkat mana kebebasan menentukan pilihan itu berlaku atau dibatasi. Pembahasan permasalahan dalam tesis ini dilakukan melalui penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriftif -- analistis, bertujuan untuk mendapatkan penjelasan secara komprehensif mengenai bagaimana kebijakan Pemerintah Malaysia mengenai TKI ilegal di Malaysia akan mempengaruhi hubungan bilateral kedua negara, khususnya setelah diberlakukannya peraturan perundang-undangan keimigrasian No. A. 1154 Tahun 2002 yang merupakan amandemen terhadap peraturan perundang-undangan keimigrasian No. 1959 Tahun 1963. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui analisa data sekunder. Data diambil dari berbagai sumber seperti Laporan Tahunan KBRI/KJRI di Malaysia, buku-buku, surat kabar, dataldokumen resmi dari Departemen Luar Negeri, Internet, perpustakaan, dan media lainnya yang relevan dengan tujuan penelitian ini. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa perubahan kebijakan Malaysia terhadap Indonesia mengenai TKI ilegal di Malaysia dipengaruhi oleh faktor kepentingan politik domestik dan keamanan nasional. Dalam kaitan tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa Pemerintah Malaysia dalam memandang isu mengenai tenaga kerja asing ilegal telah menggunakan alasan kepentingan politik domestik dan keamanan nasional sebagai alasan diberlakukannya suatu kebijakan mengenai keberadaan tenaga kerja asing ilegal, yaitu melalui peraturan perundang-undangan keimigrasian No. A.1154 Tahun 2002. Kebijakan tersebut telah memberikan pengaruh terhadap hubungan bilateral Malaysia dengan negara asal TKI, khususnya terhadap Indonesia. Terjadinya pengusiran secara paksa dan diterapkannya sanksi hukuman yang tegas dan berat berupa hukuman cambuk terhadap sejumlah besar tenaga kerja Indonesia ilegal di Malaysia telah menimbulkan ketegangan hubungan bilateral antara kedua negara. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, ke dua negara telah melakukan pembicaraan dan pembahasan pada tingkat Senior Official Meeting (SOM) dan membentuk satuan tugas pada tingkat Departemen terkait di kedua negara masing-masing.

Abstrak :
Perlindungan Hukum terhadap tenaga kerja melalui penerapan perjanjian kerja, dimana dalam perjanjian kerja tersebut terdapat faktor-faktor upah, syarat-syarat kerja dan pemberian jaminan sosial, dan ketiga hal tersebut turut diatur oleh pemerintah melalui Peraturan perundang-undangan.

Abstrak :
Salah satu masalah yang sempat menarik perhatian masyarakat kita adalah terjadinya serentetan peristiwa pemogokan. Mengenai sebab terjadinya pemogokan tersebut, yakni berkisar pada rendahnya upah buruh yang dibayarkan oleh majikan. Dewasa ini, upah kaum buruh di Indonesia masih jauh dari mencukupi, oleh karena itu pemberian upah hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan fisik minimum. Untuk itu diperlukan kesediaan para pengusaha untuk melakukan berbagai upaya yang dapat meningkatkan kesejahteraan para buruh_ Rasa aman dan tenteram para buruh atau pekerja merupakan faktor yang sangat penting di dalam menciptakan hubungan yang harmonis antara buruh dan majikan. Hubungan Industrial Pancasila yang selama ini dijadikan sebagai pedoman, hendaknya tidak sekedar janji muluk saja, akan tetapi perlu diwujudkan dan dikembangkan demi kepentingan pihak buruh dan pengusaha. Prinsip saling menghormati antara buruh dan majikan, harus ditingkatkan untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan. Pihak buruh harus melihat pengusaha sebagai mitra dan sebaliknya kaum pengusaha harus melihat buruh atau pekerja sebagai tulang punggung perusahaan. Perselisihan yang terjadi antara buruh dan majikan sebaiknya diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Dengan demikian penyelesaian perselisihan tidak perlu diikuti dengan pemogokan dan penutupan perusahaan. Walaupun undang-undang memungkinkan pemogokan atau penutupan perusahaan, tetapi tindakan-tindakan semacam itu hanya akan merugikan para pihak.

Abstrak :
Masalah perlindungan hukum bagi pekerja di Indonesia selalu menjadi masalah yang belum terpecahkan sampai saat ini. demontrasi yang dilakukan oleh para pekerja akhir-akhir ini membuktikan bahwa masih banyaknya permasalahan yang belum terpecahkan. Pengusaha menginginkan kegiatan usaha yang efektif, efisien dan produktif. Dengan alasan ini pengusaha sering kali melanggar hak-hak normatif pekerja. Pemerintah berusaha menengahi dengan dikeluarkannya UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dalam pasal 59 mengatur tentang perjanjian kerja waktu tertentu yang bertujuan agar tidak terjadi pengangkatan pekerja secara PKWT untuk pekerjaan yang suatu usaha. Namun dalam kenyataannya perjanjian kerja dengan PKWT sangatlah melindungi pengusaha dan sebaliknya sangat merugikan pihak pekerja karena sesungguhnya dengan PKWT pihak pekerja tidak mempunyai jaminan karier, upah dibawah upah minimum, dan seringkali tidak ada jaminan sosial. Oleh kerena itu penulis mencoba untuk memperoleh gambaran serta pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor apa yang memungkinkan diadakan perjanjian kerja waktu tertentu, adanya kaitan perjanjian antara penyedia jasa tenaga kerja dengan pemberi kerja terhadap kelangsungan hubungan kerja untuk waktu tertentu dan adakah perlindungan hukum bagi pekerja kebersihan yang bekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu. Dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mempergunakan data sekunder, data primer, dan data tersier. Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa perjanjian kerja waktu tertentu hanya boleh diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tidak tetap dan pekerja kebersihan merupakan pekerjaan yang termasuk kriteria perjanjian yang dapat diadakan untuk waktu tertentu karena dikaitkan dengan permintaan pengguna jasa pekerja kepada perusahaan penyedia jasa pekerja yang dibuat untuk waktu tertentu. Selama ini pekerja kebersihan belum memperoleh perlindungan yang seharusnya diperoleh sebagai pekerja.

Abstrak :
Dalam tesis ini yang berjudul ?Tinjauan Yuridis Pengaturan Upah Pekerja/Buruh Dihubungkan Dengan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Serta Implikasinya Terhadap Upaya Mewujudkan Keadilan Antara Pekerja/Buruh Dan Pengusaha?, digambarkan mengenai permasalahan upah dan pengaturannya dalam (HJ No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mulai dari pengertian upah, fungsinya dalam hubungan kerja, sistem pengupahan, isu upah rendah yang memicu dilakukannya mogok kerja, sampai dengan implikasi pengaturan upah dalam UU Ketenagakerjaan tadi terhadap upaya mewujudkan keadilan antara pekerja/buruh dan pengusaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana pengaturan upah dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan apakah pengaturan tersebut telah dapat mewujudkan keadilan antara pekerja/buruh dan pengusaha, serta untuk mengatahui bagaimana peran pemerintah saat ini dan seharusnya dalam rangka mewujudkan keadilan antarapekerja/buruh dan pengusaha tersebut. Adapun pemikiran yang melandasi dilakukannya penelitian ini adalah karena adanya kekhawatiran terhadap fenomena kurang harmonisnya hubungan pekerja/buruh dan pengusaha, terutama berkaitan dengan masalah upah, yang sampai saat ini belum ada titik temu. Aksi mogok kerja yang dilakukan para pekerja/buruh, adanya PHK dan sebagainya merupakan masalah ketenagakerjaan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mengganggu jalannya roda perekonomian negara kita. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian-penelitian yang dapat memberikan masukan untuk menetapkan kebijakan-kebijakan yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis dengan mempergunakan pendekatan yuridis. Teknik pangumpulan data yang digunakan adalah Studi kepustakaan. Pengaturan upah di dalam UU No. 13 tahun 2003 masih momiliki bnbenapa kekurangan, sehingga implikasinya untuk terwujudnya keadilan bagi pekerja/buruh dan penguaaha pun belum tercipta. Peran pemerintah berkaitan dengan hal tersebut belum menunjukkan adanya usaha yang benar dan maksimal. Pengaturan upah yang lebih pasti, yang tentunya didukung dasar pertimbangan yang objektif dan fair, demi terciptanya kepastian hukum merupakan sesuatu yang harus segera dilakukan. Pemerintah pun harus berperan sabagai mediator dan regulator yang benar sesuai proporsinya.