Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai tinjauan ganti rugi yang dapat diperoleh agen penjualan tiket maskapai penerbangan, pada saat putusan kepailitan dijatuhkan pada PT. Metro Batavia berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan studi kepustakaan. Metode penelitian tersebut dipakai untuk permasalahan; pertama teori tentang kedudukan hukum agen penjual tiket penerbangan terhadap PT. Metro Batavia yang diatur dalam UU No. 37 Tahun 2004 dan KUHPerdata dan kedua pengembalian uang deposit yang dapat diperoleh oleh agen dari PT. Metro Batavia yang pailit sesuai dengan ketentuan KUHPerdata dan UU No.37 Tahun 2004. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa: 1) pemerintah sebaiknya membuat regulasi khusus yang mengatur mengai hukum keagenan; 2) Uang deposit yang diwajibkan dalam perjanjian kerja sama keagenan tidak ditempatkan pada rekening atas nama salah satu pihak. ......This Thesis discusses about compensation from an airline agent from PT. Metro Batavia based on the Book of the Law and the Civil Law Act Number 37 of 2004 on Bankruptcy and Debt Payment Obligations Towing. This research is juridical-normative research to study literature. The research methods applied to the problem, the first theory of the state law realtors tickets to PT. Metro Batavia arranged in Law. 37 of 2004 and the Civil Code and the second deposit refunds can be obtained by agents from PT. Metro Batavia bankruptcy Civil Code and in accordance with the provisions of Law No.37 of 2004. Results of this study suggest that: 1) government should make a regulation about agency law, 2) Deposit money shall not be placed in an account in the name of one of the parties.

Abstrak :
Salah satu fungsi dan tugas bank umum sesuai Undang-Undang tentang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan adalah dapat melakukan penitipan barang dan surat berharga yang disebut dengan Safe Deposit Box (SDB). Pelayanan jasa perbankan Safe Deposit Box (SDB) ini berguna untuk membantu masyarakat dalam mengamankan barang, perhiasan, dokumen surat berharga, logam mulia, dan barang-barang berharga lainnya, yang dilakukan dengan cara melalui perjanjian sewa penyewa antara bank sebagai pelaku usaha dengan nasabah (konsumen). Berdasarkan hal tersebut maka dilakukan pengkajian tentang perlunya perlindungan konsumen atas keamanan jasa Safe Deposit Box (SDB) yang mencantumkan klausula baku dalam perjanjian sewa menyewa pada bank. Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa Safe Deposit Box (SDB) dimaksud dilakukan pada PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk (BII). Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan juridis normatif tentang pelaksanaan perjanjian sewa menyewa Safe Deposit Box (SDB). Pengumpulan data dilakukan secara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang terkait dengan pelaksanaan Safe Deposit Box(SDB) dan nasabah pengguna Safe Deposit Box (SDB). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Safe Deposit Box (SDB) oleh nasabah yang kehilangan barang simpanannya dan menuntut ganti rugi pada bank perlu mendapat perlindungan sesuai dengan amanah yang tertuang dalam ketentuan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perjanjian sewa menyewa Safe Deposit Box (SDB) pada PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk (BII) memuat antara lain tentang hak dan kewajiban bagi pelaku usaha dan konsumen (nasabah) yang telah dibuat oleh pihak bank dalam bentuk perjanjian baku (klausula baku). Selain itu kurangnya informasi dan pengetahuan masyarakat tentang keamanan penggunaan Safe Deposit Box (SDB) serta perlindungan hukum bagi nasabah penguna jasa Safe Deposit Box (SDB). ......One of the functions and duties of commercial banks according to the Law of Banking No. 7 of 1992 as amended by Law No. 10 of 1998 concerning Amendment to Law No. 7 of 1992 concerning Banking is able to care for goods and securities called Safe Deposit Box (SDB). Banking services Safe Deposit Box (SDB) is useful to assist communities in securing goods, jewelry, documents, securities, precious metals and other valuables, which made its way through the tenant lease agreements between banks as businesses with customers (consumers). Under these conditions, conducted an assessment of the need for consumer protection for the security services of Safe Deposit Box (SDB) which includes standard clause in the lease agreement at the bank. Execution of the lease agreement Safe Deposit Box (SDB) is performed on the PT. Bank Internasional Indonesia Tbk (BII). This study is a descriptive analysis of the normative juridical approach on the implementation of the lease agreement Safe Deposit Box (SDB). The data was collected in the research literature and field research related to the implementation of the Safe Deposit Box (SDB) and client users Safe Deposit Box (SDB). The results showed that the use of Safe Deposit Box (SDB) by the customers who lost their savings goods and claim damages on the bank needs to be protected in accordance with the mandate set forth in the provisions of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. Lease agreement Safe Deposit Box (SDB) in PT. Bank Internasional Indonesia Tbk (BII) contains, among others, about the rights and obligations for businesses and consumers (customers) have been made by the bank in the form of standard contract (standard agreement). In addition to the lack of information and knowledge about the safe use of the Safe Deposit Box (SDB) as well as legal protection for customer service users Safe Deposit Box (SDB).

Abstrak :
Skripsi ini membahas penyelesaian sengketa investasi asing di sektor pertambangan minerba di Indonesia dalam kaitannya dengan hukum perdata internasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Hasil penelitian menyarankan agar Majelis Arbitrase Internasional dan para pihak dalam KK dan PKP2B untuk lebih memperhatikan penerapan hukum Indonesia sebagai hukum yang berlaku dalam KK dan PKP2B (governing law), sekaligus sebagai hukum materiil (substantive law) dalam proses arbitrase internasional untuk menyelesaikan perkara-perkara utama HPI di dalamnya.

---

The focus of this study is the settlement of foreign investment dispute in mineral and coal mining sector in Indonesia in relation to private international law. This study uses a juridical normative and empirical methods. The results suggest that the International Arbitration Tribunal and the parties in KK and PKP2B to pay more attention to the implementation of Indonesian law as the governing law in KK and PKP2B, as well as the substantive law in the process of international arbitration to resolve major matters of HPI in it.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang kreditur yang akan melakukan eksekusi melalui pelelangan umum dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Madiun. Akan tetapi pihak Semeru Hari Prastowo cs selaku debitur melakukan gugatan perlawanan di Pengadilan Negeri Ponorogo dan diputus oleh Hakim Ketua Pengadilan Ponorogo menolak gugatan pelawan. Dari hal tersebut, penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang proses perjanjian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ponorogo, dan hambatan-hambatan apa saja yang muncul dalam pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yang menggambarkan dan menganalisa mengenai pelaksanaan eksekusi melalui pelelangan umum dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Madiun menurut ketentuan peraturan perundangundangan. Hasil penelitian menyarankan bahwa hendaknya PT. BRI Cabang Ponorogo dalam memberikan kredit atau pinjaman kepada masyarakat lebih selektif dalam melakukan analisis seperti memperhatikan karakter nasabah, jenis usaha nasabah dan lain sebagainya guna menghindari adanya kredit macet. ...... This thesis discusses the creditors who will perform the execution by public auction by the State Property Office intermediaries and Auction Madiun. However, the Semeru Hari Prastowo cs resistance as the debtor sued in the District Court decided by Ponorogo and Ponorogo Court Chief Judge rejects lawsuit fighting. From this, the authors wanted to examine more deeply about the process of credit agreement with the Mortgage guarantee. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Branch Ponorogo, and any obstacles that arise in the execution of Mortgage. The study was a descriptive analytical study that describes and analyzes the execution through a public tender with intermediaries State Property Office and Auction Madiun under the terms of legislation. The results of the research suggest that the should PT. BRI Branch Ponorogo in giving credit or loans to the public more selective in their analysis as to the character of customers, types of businesses and other customers in order to avoid bad credit.

Abstrak :
Skripsi ini membahas erosinya doktrin consideration di common law. Walaupun consideration adalah salah satu syarat sah perjanjian di common law, consideration bukanlah suatu syarat sah perjanjian di civil law. Consideration dibandingkan dengan hukum Indonesia sebagai representasi dari sistem civil law. Konsep consideration itu sendiri di common law telah ditemukan sebagai problematik dan tidak tetap. Isu utama dari consideration sebagai syarat sah perjanjian adalah consideration mencegah pelaksanaan janji tanpanya. Sebagai cara menghindari permasalahan ini, hakim-hakim di common law mengupayakan berbagai pengecualian dan alternatif dari consideration. Seiring dengan peningkatan penggunaan pengecualian dan alternatif untuk consideration, erosi terjadi. Dalam pengertian ini hukum perjanjian di common law menjadi mirip dengan civil law, yang tidak pernah menyaratkan consideration. Penelitian ini menunjukan bahwa ketika menghadapi pilihan hukum antara civil dan common law seseorang harus menyadari perbedaan persyaratan contract. ...... This research discusses the eroding doctrine of consideration in the common law. Although consideration is one of the requirements of a valid contract in the common law, it is not required in civil law contracts. Therefore the concept of consideration in common law is compared to Indonesian law, which is a representative of the civil law system. In fact, the very concept of consideration in the common law has been found to be problematic and non-rigid. The main issue with consideration, as a requirement of contract, is that it halts the enforcement of promises lacking consideration. As a way around this problem, judges in common law often resort to various exemptions and alternatives to consideration. Along with the increased usage of exemptions and alternatives to consideration, the doctrine of consideration has eroded. In this sense contract law in common law has become somewhat similar to that of civil law, which never required consideration for contracts in the first place. This research suggest that when facing a choice of legal system between common and civil law, one must be aware of the differences in the contractual requirements.

Abstrak :
Keamanan, kenyamanan dan keselamatan terhadap diri pribadi penumpang transportasi umum dan harta benda yang dibawa oleh konsumen pengguna jasa transportasi umum kurang mendapat perhatian penyedia jasa transportasi umum. Perusahaan penerbangan sebagai pelaku usaha tidak jarang melalaikan tugasnya dalam melakukan pengangkutan udara. Lahirnya Peraturan Menteri Perhubungan mengenai ganti rugi dalam hal hilangnya bagasi penumpang memiliki tujuan untuk meberi keketatan kepada pelaku usaha dan perlindungan lebih kepada konsumen terkait dengan pertanggungjawaban pelaku usaha penerbangan terhadap bagasi tercatat penumpang pesawat yang hilang. Prinsip pertanggungjawaban yang diatur dalam skripsi ini adalah tanggung jawab mutlak (absolute liability). Prinsip ini diterapkan agar konsumen tidak lagi harus repot-repot untuk memperkarakan bagasi hilang ke pengadilan. Konsumen dapat langsung mendapatkan ganti rugi di tempat. Namun pengaturan ini justru membuat konsumen tidak puas dengan pembatasan ganti rugi yang ditetapkan sehingga mendorong konsumen pada akhirnya membawa perkara tersebut ke pengadilan.

---

Safety, comfort and security of the public transportation of passengers and property brought by them received less attention by the public transportation service providers. The airline company as the bussines actor seldom to neglect their duties in conducting air traffic. Birth of Regulation of the Minister of Transportation regarding compensation for the passanger lost of baggage gives purpose to give a tighter liability to the business actor and to give more protection to consumers. The principle of liability set out in this paper is the absolute liability. This principle is applied so that consumers no longer need to bother bringing the lost baggage issue to the court. Consumers can immediately obtain compensation in place. However, this arrangement makes the consumer is not satisfied with the compensation restrictions set, it eventually encourages consumers to finally bring the case to be settled in the court.

Abstrak :
Dalam praktik dapat terjadi presentasi dokumen persyaratan Letter of Credit tidak sesuai dengan persyaratan (discrepant). Sangat penting bagi bank untuk mengambil langkah tepat dalam memutuskan apakah menerima atau menolak dokumen persyaratan Letter of Credit yang meyimpang tersebut. Penelitian ini membahas mengenai langkah-langkah yang dapat diambil oleh bank sebelum memutuskan apakah menolak atau menerima dokumen persyaratan Letter of Credit menyimpang sesuai dengan prinsip kehati-hatian bank (prudential principle) berdasarkan Uniform Customs and Practice for Documentary Credit ICC Publication No. 600 (UCP 600). Dalam penelitian ini, Penulis melihat dari dua sudut pandang bank, yaitu dari sudut pandang nominated bank dan issuing bank. Penelitian ini bertujuan agar bank, baik nominated bank maupun issuing bank dapat meminimalisasi risiko dalam melakukan pembayaran dokumen Letter of Credit yang menyimpang, seperti risiko hukum berupa gugatan pengadilan atau risiko tiada penggantian pembayaran (non-reimbursement) dari pihak terkait. Nominated bank dapat meminta otorisasi pembayaran dari issuing bank dalam hal terjadi penyimpangan dokumen. Sementara itu, issuing bank dapat meminta persetujuan penyimpangan dokumen (waiver) dari applicant dalam hal dokumen persyaratan yang dipresentasikan tidak sesuai.

---

In practice, Letter of Credit presentation documents do not comply with the requirements established in the Letter of Credit. It is quite important for banks to take a proper action in determining whether to receive or to refuse those discrepant documents. This research discusses correct measures a bank could perform before deciding to take up or refuse the discrepant Letter of Credit documents. Those measures must conforms Uniform Customs and Practice for Documentary Credit ICC Publication No.600 (UCP 600) provided that Letter of Credit states conform UCP 600. This research analyses from two different points of view, nominated bank and issuing bank. Nominated bank and issuing bank must undertake prudential action in honouring discrepant Letter of Credit documents in order to prevent or at least minimize legal risk such as lawsuit or non-reimbursement risk from related parties. Nominated bank could request a payment authorization from issuing bank. Issuing bank can request a waiver from applicant on discrepant documents to pay the beneficiary.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai kesamaan IP Address sebagai indikasi dalam perkara persekongkolan tender. Dengan diselenggarakannya e-government, kemudian melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 diatur bahwa pengadaan barang atau jasa diwajibkan dilakukan secara elektronik. Semakin berkembangnya teknologi dan informasi tentunya membawa proses pengadaan barang atau jasa ke dalam babak baru. Penggunaan sistem elektronik telah menciptakan suatu cara pandang baru yakni terjadi perubahan paradigma paper based menjadi electronic based. Oleh karenanya muncul pergeseran dan perluasan makna dari alat bukti yang digunakan dalam persidangan. Namun mengenai kesamaan IP Address sebagai salah satu indikasi persekongkolan tender tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan manapun. ......This thesis discusses about the similarities of IP Address as an indicator in a tender conspiracy case. In accordance with the implementation of an egovernment, Presidential Regulation Number 54 of 2010 regulates that the acquisition of goods or services must be carried out electronically. Further development of technology and informatics has without a doubt brought the process of acquiring goods or services to a new level. Utilization of electronic systems has created a new perspective, which is the paradigm shift from paper based to electronic based. As a result there has also been a shift and wider interpretation of evidence that can be submitted in court. However, IP Address similarities as an indication of tender conspiracy are not regulated in any laws or regulations.

Abstrak :
The widely accepted need to reduce the world's dependence on fossil fuels and move instead to low-carbon, renewable alternatives faces a host of challenges. Whilst the greatest challenges remain in engineering, political and public policy issues continue to play a very important role. This volume, which consists of contributions from leading figures in the field, presents the case for a Sustainable Energy Trade Agreement (SETA). It shows that by addressing barriers to trade in goods and services relevant for the supply of clean energy, such an agreement would foster the crucial scaling-up of clean energy supply and promote a shift away from fossil fuels. In doing so it illustrates how the agreement would help to address a number of overarching sustainable development priorities, including the urgent threat of climate change, enhanced energy access and improved energy security. The book will appeal to academics and policymakers working on the interface of trade and energy policy.