Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kredit macet yang terjadi pada Bank BUMN sering sekali termasuk ke dalam kasus korupsi karena dianggap menyebabkan kerugian negara. Namun apakah kredit macet pada Bank BUMN masih termasuk ke dalam kerugian Negara setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013. Penelitian yang menggunakan metode yuridis normative ini mengungkapkan bahwa telah terjadi inkonsistensi dalam penentuan kerugian negara pada BUMN khususnya dalam kasus kredit macet pada Bank BUMN di mana seharusnya setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 penyelesaian utang piutang BUMN diserahkan kepada Bank BUMN tersebut sehingga kredit macet pada Bank BUMN bukanlah termasuk kerugian Negara. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013 tidak menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 sebagai yurisprudensi sehingga mengakibatkan inkonsistensi dalam penentuan kerugian negara karena adanya dualisme hukum dalam pengertian keuangan negara. ...... Non performing loan on the state-owned enterprise banks often included in corruption case because it is considered a state loss. However, the non performing loans (NPLs) in the state-owned enterprise (BUMN) banks is still counted as losses of the state after the Decision of the Constitutional Court Number 77/PUU-IX/2011 and Decision of the Constitutional Court Number 62/PUU-XI/2013. The research using normative juridical method reveals that there has been inconsistency in determining state losses in BUMN, especially in the case of NPLs. It argues that after the Constitutional Court Decision Number 77/PUU-IX/2011, debt settlement of state-owned receivables is handed over to the BUMN. Thus, NPLs of the BUMN Banks are not counted as loss of the state. However, the Decision of the Constitutional Court Number 62/PUU-XI/2013 does not use the Decision of the Constitutional Court Number 77/PUU-IX/2011 as jurisprudence. This leads to inconsistency in the determination of state losses due to the existence of legal dualism in the definition of state finances.

Abstrak :
Peningkatan tarap hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat dalam rangka menuju manusia Indonesia yang seutuhnya merupakan tujuan utama pembangunan. Dalam konteks ini peranan perbankan menjadi sangat vital, dalam arti perbankan menjadi salah satu sumber pembiayaan yang akan mengalirkan dana bagi kegiatan ekonomi, sehingga bank yang sehat akan memperkuat kegiatan ekonomi suatu bangsa. Sebaliknya, kegiatan ekonomi yang tidak sehat, lesu atau rapuh juga akan sangat mempengaruhi tingkat kesehatan dunia perbankan. Usaha pokok dari kegiatan perbankan ialah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Dibidang perkreditan, hukum harus mampu memelihara dan memperlancar proses hubungan yang terjadi antara warga masyarakat di satu pihak dengan bank di lain pihak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit dan syarat-syarat yang diajukan kepada masyarakat serta untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam pemberian kredit kepada masyarakat dari BPR PRIMA KREDIT SEJAHTERA. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan pendekatan secara yuridis empiris. Metode ini dilakukan untuk mendapatkan kebenaran dalam pembahasan permasalahan yang ada serta untuk melihat penerapan suatu aturan hukum dalam masyarakat. Analisis dilakukan secara deskriptif yang akan menggambarkan, memaparkan dan mengungkapkan bagaimana sesungguhnya pelaksanaan perjanjian kredit di BPR PRIMA KREDIT SEJAHTERA. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa pemberian kredit di BPR PRIMA KREDIT SEJAHTERA terdapat hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur yang dituangkan dalam perjanjian kredit bank, yang dalam praktek berbentuk suatu perjanjian standar atau perjanjian baku. Suku bunga kredit di BPR PRIMA KREDIT SEJAHTERA yang lebih tinggi di bandingkan bank umum, karena pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) di dominasi oleh deposito yang menyebabkan dana BPR PRIMA KREDIT SEJAHTERA menjadi lebih mahal. Hal-hal tersebut menjadi faktor yang menghambat pelaksanaan pemberian kredit kepada masyarakat selain soal inovasi produk dan masalah teknologi yang kurang menjadi perhatian. Upaya BPR PRIMA KREDIT SEJAHTERA dalam menyelesaikan kredit bermasalah yaitu dengan melakukan upaya-upaya seperti : penagihan kredit, penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning), penataan kembali (restructuring) dan alternatif terakhir yaitu menjual agunan kredit.

---

The improvement of living standard and entirety of the social welfare toward a better Indonesian people is the main purpose of development. In this case the role of banking is very important, banking became one of the finance source that would provide funds to the economic system, therefore the healthy bank would strengthen economic system of a nation. On the other side, the unhealthy bank, weak, or even fragile will give influences to the health of banking industry as well. The fundamental business of banking activities is to provide credit and services in payment traffic and circulation of money in the society. In the field of credit, law should be able to maintain and expedite the relation process between society at one side bank at the other side. In the implementation of the grant over the credit, definitely lender (bank/creditor) determine the terms for the borrower (customer/debitor). The problems of this research are to recognize the implementation of credit agreement and to recognize the terms proposed to society for acknowledging the inhibiting factors in granting the credit to the society from BPR PRIMA KREDIT SEJAHTERA. The research used juridical empirical approach / the research is conducted by approaching the juridical empirical. The use of this method is to obtain the fact in discussion on existing problems and to see the application of the regulation in the society. This research uses descriptive method because the data are analyzed by describing, explaining, and revealing what is exactly the credit agreements implementation in BPR PRIMA KREDIT SEJAHTERA. It can be concluded from this research that granting over credit in BPR KREDIT SEJAHTERA, the law relations between bank and customer poured forth on bank credit agreement, which in practice is in form of a standard agreement. Credit interest rate in BPR KREDIT SEJAHTERA is higher than general bank, because the growth of Dana Pihak Ketiga (DPK) ?Third Party Funds - dominated by deposit which cause BPR KREDIT SEJAHTERA fund become more expensive. This could be the inhibiting factors for the implementation of granting over non-performing credit to the society besides product innovation and technology problem which get less attention. To resolve non-performing credit, BPR KREDIT SEJAHTERA is making efforts such as: credit billing, rescheduling, re-conditioning, re-structuring and the last alternative.

Abstrak :
Penelitian ini secara singkat mendeskripsikan strategi yang diterapkan oleh  BCA dalam pengelolaan kreditnya. BCA menciptakan strategi yang tertuang dalam kebijakan dan dasar dari kebijakan itu adalah kebijakan BI dan OJK. Strategi yang digunakan BCA meliputi strategi penyaluran, strategi penentuan suku bunga dan strategi menjaga dan mengatasi kredit bermasalah. BCA memiliki strategi yang dinamakan relationship lending, dimana debitur diperlakukan istimewa sehingga mereka memiliki keterikatan dengan BCA. ...... This research describes credit management strategy practised by Bank Central Asia (BCA), one of the four largest banks in Indonesia. The strategy is reflected in the company’s lending policy which refers to those issued by the Central Bank (Bank Indonesia) and Financial Sector Authority (Otoritas Jasa Keuangan). Using qualitative method and data collection, the result shows that BCA applies lending distribution strategy, interest rate strategy, lending relationship to create customer loyalty and a good-working non-performing loan management.

Abstrak :
ABSTRAK
Telah dilakukan suatu penelitian tentang Kendala- kendala kelancaran perolehan angka kredit jabatan tenaga dokter dan perawatan di RSUD Kepanjen Kabupaten Malang dengan mengambil sampel sebanyak 50 tenaga perawat dan dokter.

Penelitian yang dilatar belakangi oleh ketidak lancaran pelaksanaan perolehan angka kredit ini, bertujuan untuk mendiskripsikan pelaksanaan, kendala dan prospek perolehan angka kredit di RSUD Kepanjen. Dalam parkembangan pengkajian dilapangan ternyata diperlukan pula kajian identifikasi ken- dala ditingkat tim penilai tingkat Kabupaten dan tingkat Propinsi, bahkan sampai ketingkat Tim Perumus Departemen Kesehatan, Asisten - II MENPAN dan Staf BAKN di Jakarta.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab tidak ber- jalannya pelaksanaan perolehan angka kredit di RSUD Kepanjen merupakah akibat dari Kekurang pahaman karyawan tentang latar belakang, tujuan dan proses perolehan angka kredit, yang ditunjukkan oleh bukti-bukti : banyaknya kesulitan dalam pengisian formulir pelaporan kegiatan, dan hanya direkamnya kegiatan pelayanan kesehatan saja karena tidak tahu unsur-unsur yang dinilai Telaah lebih lanjut membuk- tikan bahwa masalah ini merupakan akibat dari Kurang paham- nya Tim Teknis RSUD dan para manajer RSUD tentang Sistem Perolahan Angka Kredit. Ini terbukti dari adanya : Kendala alur data dari karyawan ke Tim Teknis, jumlah jenis formulir ng hanya satu (Rl dan D1 saja), tidak adanya umpan balik, dan belum adanya rancangan kegiatan penqembangan profesi sebagai unsur yang dituntut dalam penilaian.

Kekurang pahaman Tim Teknis inipun ternyata merupakan akibat dari kurangnya proses komunikasi dan penyebaran pengertian sistem perolehan angka kredit mulai dari Depar- temen Kesehatan he Tim Penilai Tingkat Propinsi dan Tim Penilai Tingkat Kabupaten.

Diharapkan dengan diidentifikasikannya sumber masalah ini, saran-saran yang diajukan dapat mengurangi kendala- kendala pelaksanaan dimasa mendatang.