Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Berdasar putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006 , sejumlah pasal berkenaan dengan fungsi pengawasan Komisi Yudisial......

Abstrak :
ABSTRAK
Secara historis, keberadaan Penghubung Komisi Yudisial tidak terlepas dari keberadaan jejaring. Bahkan dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang dibuat oleh DPR, ketentuan tentang Penghubung ini tidak ada, yang ada adalah nomenklatur jejaring. Namun, nomenklatur jejaring ini hilang diganti dengan nomenklatur penghubung setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011. Ketentuan tentang penghubung ini tercantum dalam Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 yang menyebutkan: Komisi Yudisial dapat mengangkat Penghubung di daerah sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, Pasal 3 ayat 3 menyatakan: Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja penghubung Komisi Yudisial di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dengan Peraturan Komisi Yudisial. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 telah memberikan delegasi kepada Komisi Yudisial untuk menjabarkan lebih rinci tentang pembentukan, susunan dan tata kerja Penghubung Komisi Yudisial di daerah dalam Peraturan Komisi Yudisial. Delegasi kewenangan untuk mengatur lebih lanjut ketentuan-ketentuan yang tidak diatur dalam peraturan yang lebih tinggi merupakan kewenangan yang bersumber dari pembuat legislasi delegated legislation. Secara yuridis, kedudukan peraturan KY berada di luar hierarki peraturan perundang-undangan, sesuai ketentuan Pasal 8 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Keberadaan peraturan di luar hierarki diakui dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Namun, ada perbedaan pendapat dari para ahli hukum tentang kedudukan peraturan yang dibuat oleh lembaga-lembaga di luar eksekutif dan legislatif, seperti: peraturan yang dibuat oleh KY, MK dan MA. Ada yang berpendapat bahwa peraturan tersebut masuk dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan pendapat lainnya mengatakan tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan.

---

ABSTRACT
Historically, the existence of the Liaison of the Judicial Commission is inseparable from the existence of networks. Even in the Academic Manuscript of the Draft Law of the Republic of Indonesia concerning Amendments to Law Number 22 Year 2004 concerning the Judicial Commission made by the House of Representatives, the provisions regarding this Liaison do not exist, there is a network nomenclature. However, the missing network nomenclature is replaced by the liaison nomenclature after the issuance of Law Number 18 Year 2011. Provisions regarding this link are listed in Article 3 paragraph 2 of Law Number 18 Year 2011 which states: The Judicial Commission can lift liaison in the regions according to their needs. Furthermore, Article 3 paragraph 3 states: Further provisions regarding the formation, arrangement and arrangement of the work of the Judicial Commission in the regions as referred to in paragraph 2 shall be regulated by the Judicial Commission Regulation. Law No. 18 of 2011 has given a delegation to the Judicial Commission to describe in more detail the formation, structure and work procedures of the Liaison of the Judicial Commission in the region in the Judicial Commission Regulation. The delegation of authority to further regulate provisions that are not regulated in a higher regulation constitutes the authority originating from legislated legislators delegated legislation. Juridically, the position of KY regulations is outside the hierarchy of laws and regulations, in accordance with the provisions of Article 8 paragraph 1 and 2 of Law Number 12 of 2011. The existence of regulations outside the hierarchy is recognized and has binding legal force insofar as it is ordered by Legislation - higher law or formed based on authority. However, there are differences of opinion from legal experts about the position of regulations made by institutions outside the executive and the legislature, such as: regulations made by KY, MK and MA. Some argue that the regulation is included in legislation, while other opinions say it is not included in the legislation.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Komisi Yudisial sebagai penegak kode etik (code of ethics) hakim dan merekonstruksi kewenangan Komisi Yudisial sebagai peradilan etik (court of Ethics) hakim Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan kinerja Komisi Yudisial sebagai penegak kode etik hakim belum optimal. Rekomendasi dari Komisi Yudisial yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung relatif sangat kecil, angka ini dapat ditafsirkan bahwa rekomendasi Komisi Yudisial belum efektif dilaksanakan sehingga fungsi Komisi Yudisial dalam menjaga dan menegakkan kode etik hakim belum optimal yang disebabkan oleh Pertama, ketidakjelasan garis demarkasi antara ranah etik dan teknis Yudisial oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Kedua, resistensi hakim terhadap lembaga penegak kode Etik di luar struktur lembaga. Ketiga, Kewenangan Komisi Yudisial yang terbatas pada usulan penjatuhan sanksi. Maka didasarkan hal tersebut Kewenangan Komisi Yudisial di masa depan (ius constituendum) perlu direkonstruksi sebagai peradilan etik (court of Ethics) hakim dengan cara, Pertama, Memetakan Yuridiksi ranah etik dan teknis Yudisial oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung yaitu dengan menganulir kewenangan KY untuk menilai putusan hakim dan menyerahkan seluruh kewenangan dalam penegakan kode etik hakim kepada Komisi Yudisial. Kedua, Mengklasifikasikan hakim Indonesia yaitu, hakim agung, dan seluruh hakim di bawah Mahkamah Agung. Ketiga, menerapkan konsep Quasi peradilan dan prinsip peradilan modern dalam merkonstruksi Komisi Yudisial. Keempat, mengkomposisikan keanggotaan Komisi Yudisial terdiri atas Ketua Komisi Yudisial yang dijabat oleh Ketua Mahkamah Agung secara ex-officio dan enam komisioner lain dengan komposisi anggota mayoritas non-hakim. Kelima, amandemen konstitusi sebagai upaya merekonstruksi Komisi Yudisial.

---

ABSTRACT
The reasearch aims to analyze the achivement of Judicial Commission as the institutions that enforce the code of ethics of judges and to reconstruct the authority of the Judicial Commission as court of Ethics for Indonesian judges.This research is a normative research that use historical, comparative, and conceptual approach. The results of this reasearch indicate the performance of the Judicial Commission to enforcing the code of ethics of judges has not been optimal. Recommendation of the Judicial Commission are implemented by the Supreme Court is relatively small, this can be interpreted to mean that the Judicial Commission's recommendations have not been effectively implemented so that the function of the Judicial Commission in guarding and enforcing the code of ethics of judges has not been optimal. This was caused by the First, unclear demarcation line between ethics domain and Judicial Technical by Judicial Commission and the Supreme Court. Second, the resistance of judge against an external institution to enforce code of ethics. Third, the limited authority of the Judicial Commission to propose the punishment. So based on that, the authority of the Judicial Commission in the future (ius constituendum) needs to be reconstructed as court of Ethics for Indonesian judges. These things done in some ways, First mapping the jurisdiction of the ethics domain and technical Judicial by the Judicial Commission and the Supreme Court is with annulled the authority of judicial commission to to assess a judge's decision and hand over all the authorities in the enforcement of the code of ethics of judges to the Judicial Commission. Second, classifying of Indonesian judges are supreme court judges, and all the judges under the scope of Supreme Court. Third, applying the concept of Quasi-judicial and modern judicial principles in the reconstrution of Judicial Commission. Fourth, compose the membership of the Judicial Commission consists of the Chairman of the Judicial Commission is chaired by the Chief Justice as ex-officio and six other commissioners with the composition of the majority of non-judges. Fifth, amending the constitution to reconstruct the Judicial Commission.

Abstrak :
Terdapat dua lembaga yang memiliki kewenangan yang sama dalam seleksi Calon Hakim Ad Hoc PHI di tingkat kasasi yang saling tumpang tindih yaitu Komisi Yudisial dan Kemenakertrans akibat dari disharmonisasi peraturan perundang-undangan. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui, memahami, menelaah, dan menganalisis pengaturan seleksi Calon Hakim Ad Hoc PHI di Tingkat Kasasi di Indonesia, dan mengetahui, memahami, menelaah, dan menganalisis sistem seleksi calon hakim ad hoc PHI di tingkat kasasi yang ideal. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu mengacu kepada norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 telah memberikan kewenangan kepada Komisi Yudisial untuk melakukan seleksi Calon Hakim Ad Hoc PHI di tingkat kasasi, namun dalam undang-undang tersebut tidak membuat aturan peralihan yang mencabut aturan kewenangan seleksi Hakim Ad Hoc PHI dari tangan Kemenakertrans, sehingga pelaksanaan seleksi belum berjalan sebagaimana mestinya.

---

There are two institutions that have the same authority in the selection of PHI Ad Hoc Judge candidates at the level of overlapping cassations, namely the Judicial Commission and the Ministry of Manpower due to disharmony in regulation. This study aims to know, understand, examine, and analyze the selection arrangements for PHI Ad Hoc Judges in the Supreme Court, and to know, understand, review, and analyze the ideal PHI ad hoc candidate selection system in the Supreme Court. The research method used in this study is normative juridical, which refers to legal norms contained in the legislation. Law No. 18 of 2011 has granted the Judicial Commission the authority to select PHI Ad Hoc Judge Candidates at the Supreme Court, but in the law it does not make a transitional rule that revokes the PHI Ad Hoc Judges authority from the Ministry of Manpower, so that the implementation selection has not been running as it should.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas fungsi pengawasan Komisi Yudisial terhadap hakim di Indonesia, dari sudut pandang politik hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan perbandingan hukum, pendekatan sejarah dan pendekatan hermeunetik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gagasan fungsi pengawasan Komisi Yudisial terhadap hakim dalam proses perubahan UUD 1945 dimaksudkan sebagai bentuk pengawasan eksternal atas perilaku hakim dan hakim agung dalam penyelenggaraan peradilan. Sedangkan di berbagai negara, baik negara common law dan civil law, dalam konstitusinya memberikan fungsi kepada lembaga khusus untuk melakukan pengawasan terhadap hakim, atas dasar perilaku dan ketidakmampuan dalam menjalankan tugas. Di masa yang akan datang, perlu dilakukan pengaturan yang lebih mendetail terkait dengan konsep pengawasan Komisi Yudisial terhadap hakim di Indoensia. Selain itu, jika merujuk pada pengaturan fungsi pengawasan Komisi Yudisial pada berbagai negara, baik civil law maupun common law, pada nantinya Komisi Yudisial diharapkan dapat melakukan fungsi pengawasan terhadap keseluruhan hakim, baik hakim dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung dan badan peradilan, serta Hakim Konstitusi.

---

ABSTRACT
The focus study of this thesis is the oversight function on the judicial commission against judges in Republic of Indonesia from a political point of view of law. This research is a normative research that use comparative, hictorical, and hermeunetic approach. These results indicate that the idea of oversight functions of the Judicial Commission of the judges in the process of changing the Constitution of 1945 intended as a form of external control over the behavior of judges and justices in the administration of justice. While in many countries, both state common law and civil law, the constitution provides functions to specialized agencies to carry out supervision of the judge, on the basis of the behavior and inability to perform tasks. In the future, need to be carried out more detailed arrangements relating to the concept of supervision of the Judicial Commission of the judges in Indonesia. In addition, when referring to the various countries, both civil law and common law, the Judicial Commission will be expected to perform the function of the overall supervision of judges, both judges and ad hoc judges in the Supreme Court and judicial bodies, as well as the Constitutional Court