Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penculikan merupakan suatu tindak pidana. Meskipun demikian proses peradilan bagi tindak pidana penculikan mulai penangkapan sampai penghukuman harus mengikuti prosesdur hukum acara pidana. Dalam hukum internasioanl, bagi tersangka yang berada di luar wilayah negara yang berwenang mengadili penangkapannya harus melalui prosedur jalur diplomatik atau melalui perjanjian ekstradisi. Karangan ini mencoba membahas proses pengadilan seorang warga negara Meksiko yang diculik dari wilayah Meksiko karena dituduh membunuh warga negara Amerika Serikat.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang fenomena child abduction yang dewasa ini semakin sering terjadi di Indonesia. Dengan telah ditemuinya kasus-kasus child abduction di Indonesia, keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi Hague 1980 perlu dipertimbangkan. Di dalam Konvensi Hague 1980 dibahas mengenai hal-hal antara lain tujuan dari Konvensi, definisi dari pemindahan anak secara tidak sah dan hak pemeliharaan, prosedur pengembalian seorang anak ke negara tempat tinggalnya sehari-hari, alasan-alasan yang menjadi pengecualian untuk pengembalian anak dan lain sebagainya. Dalam tesis ini penulis hanya akan menuliskan mengenai beberapa pasal yang dianggap sebagai inti dari Konvensi seperti yang tersebut di atas, penting untuk diketahui karena mempunyai kaitan erat dengan kasus-kasus yang akan dibahas. Tantangan terbesar Pemerintah Indonesia terkait hal ini adalah keadaan perundang-undangan menyangkut anak dan hukum perkawinan di Indonesia, yang masih kurang sempurna dan masih sangat kurangnya hakim-hakim yang ?ahli? baik dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan Hukum Perdata Internasional pada umumnya dan Konvensi Hague 1980 pada khususnya. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa Pemerintah Indonesia sebaiknya segera membentuk perangkat yang mendukung berlakunya Konvensi Hague 1980 (antara lain pembentukan Otoritas Pusat, perundang-undangan, pengadilan serta hakim-hakim yang akan ditunjuk dalam mengadili kasus child abduction).

---

This thesis discusses the phenomenon of child abduction that frequently happened nowadays in Indonesia. Based on such a situation, the present author mainly argues that Indonesia should consider its participation to the 1980 Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction. Under the 1980 Hague Convention, there are several important provisions provided, including: the objectives of the convention, the definition of the child ?wrongful removal? and custody rights, the procedure of returning the child to the country of habitual residence, and reasons being the exception to the returning the child. However in this thesis, the present author shall focus on some articles that considered as the core provisions of the convention; as they have a strong relation with the cases discussed. On a practical level, this research found that the biggest challenge the Government of Indonesia faced regarding this matter is that the national legislation concerning children and marriage in Indonesia is still less than perfect. Besides, there is also a lack of number of expert judges in both cases relating to Private International Law in general and the 1980 Hague Convention in particular. As a recommendation, this study suggests that the Indonesian Government should immediately promulgate a legal product that supports the application of the 1980 Hague Convention (such as Central Authority, laws, the courts, and the judges who will be appointed to hear the cases of child abduction).

Abstrak :
Kajian ini berusaha menganalisis peran aktor individu dalam negosiasi pembebasan sandera (hostage crisis negotiation) pada kasus penculikan dua wartawan Indonesia bernama Meutya Hafid dan Budiyanto oleh Faksi Tentara Mujahidin Irak tahun 2005. Dengan menggunakan teori Interpersonal Communication dan Negotiation, kerangka The Legitimacy Issue dan Relational Development serta metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deduktif. Kajian ini berusaha menjelaskan keberhasilan negosiasi pembebasan sandera oleh aktor individu yakni mantan Presiden RI ke-empat K.H Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Keberhasilan ini dipengaruhi oleh faktor kemampuan komunikasi interpersonal Gus Dur sebagai negosiator. Analisis kajian ini menunjukkan upaya negosiasi pembebasan sandera oleh Gus Dur yang memiliki kapabilitas lebih dalam negosiasi dengan membangun relasi dan legitimasi terhadap penyandera. Dengan demikian upaya operasi negosiasi pembebasan sandera kasus dua wartawan nasional Indonesia berhasil dibebaskan. ......This study attempts to analyse the role of individual actors in hostage crisis negotiations in the kidnapping case of two Indonesian journalists named Meutya Hafid and Budiyanto by the Iraqi Mujahideen Army Faction in 2005. Using the theory of Interpersonal Communication and Negotiation, the framework of The Legitimacy Issue and Relational Development and qualitative research methods with a deductive approach. This study seeks to explain the success of the negotiation for the release of hostages by individual actors, He is the fourth former President of the Republic of Indonesia, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur). This success was influenced by Gus Dur's interpersonal communication skills as a negotiator. The analysis of this study shows that Gus Dur's efforts to negotiate the release of hostages are more capable in negotiating by building relationships and legitimacy against the hostages. Thus, the negotiation operation for the release of the hostages in the case of two Indonesian national journalists was successfully released

Abstrak :
ABSTRAK
Warga Negara Indonesia WNI pada tahun 2016 telah diculik dan disandera berulang kali oleh kelompok teroris Abu Sayyaf di kawasan maritim. Pemerintah RI telah melakukan berbagai upaya dalam membebaskan WNI yang disandera oleh Abu Sayyaf. Upaya-upaya Pemerintah RI tersebut adalah melakukan negosiasi kepada Abu Sayyaf dan juga melakukan kerjasama terhadap berbagai pihak, baik pemeritah atau non pemerintah. Upaya-upaya tersebut merupakan strategi yang diterapkan oleh Pemerintah RI dalam membebaskan WNI yang disandera oleh Abu Sayyaf. Studi ini mencoba untuk memberi gambaran strategi Pemerintah RI dalam menanggulangi kasus penculikan dan penyanderaan oleh kelompok teroris, khususnya Abu Sayyaf. Studi ini juga memberikan penjelasan mengenai penculikan dan penyanderaan sebagai sebuah aksi teror dan ancaman terhadap Pemerintah RI.

---

ABSTRACT
In 2016, Indonesian Citizens has been kidnapped and held hostage repeatedly Abu Sayyaf terrorist in maritime area. The Government of Indonesia has made various efforts to free the citizens who held hostage by Abu Sayyaf Group. The efforts of Indonesia Government is negotiating to Abu Sayyaf Group and is also cooperation of various parties, both government or non government. These efforts is the strategy adopted by The Government of Indonesia in freeing Indonenesia Citizens who were held hostageby Abu Sayyaf Group. This study tries to illustrate The Indonesia Government strategy to cope cases of kidnapping and hostage taking by terrorist groups, and also provides an explanation of kidnapping and hostage taking as an act of terror and also pose a threat to The Government of Indonesia.

Abstrak :
Enforced disappearance or involuntary disappearance is a method used by the authority of state to vanish the unwanted actors in society by doing some act like arresting without justifiable warrant or even kidnapping. The main factor of this act is the implementation of national security doctrine based on political consideration. This illegal act is not just against human rights, furthermore it makes the existence human being as a person vanish, as a result, law does not be able !o provide protection guarantee. This existing illegal acts done by some government toward their inferiors are the reason why international law provides protection to society by declaring the enforced disappearance as a serious crime against fundamental rights in some international instrument such as Declaration on the Protection of All Persons from Enforced Disappearance and Inter-American Convention on Forced Disappearance. Since 1999, United Nations Commission in Human Rights has produced Draft International Convention on the Protection of All Persons from Forced Disappearance. This article addresses those issue with the picture of cases happened in Indonesia.

Abstrak :
Sir Anthony Hope Hawkins, better known as Anthony Hope was an English novelist and playwright. He was a prolific writer, especially of adventure novels. The Prisoner of Zenda is an adventure novel. When an evil prince plots to steal the Ruritanian throne and kidnaps his elder brother, a look-alike is persuaded to stand in for the rightful king. English nobleman Rudolph Rassendyll must successfully impersonate the monarch, assist in the prisoner's liberation from the Castle of Zenda--and come to terms with his growing attraction to Princess Flavia, the king's betrothed, who remains unaware of his true identity. A favorite of adventure lovers of all ages, Anthony Hope's gripping story spawned legions of imitations and inspired the literary genre known as the Ruritanian romance. Repeatedly adapted for stage and screen, this classic continues to enchant audiences with its tales of derring-do

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini berjudul ldquo;Agenda Dynamics Penyanderaan WNI: Analisis Agenda Media dan Pemerintah Negara Republik Indonesia dan Filipina dalam kasus Penyanderaan WNI oleh Kelompok Abu Sayyaf dengan tujuan penelitian: 1 untuk mengetahui agenda Media di Republik Indonesia dan Filipina di balik pemberitaan tentang penyanderaan WNI oleh Kelompok Abu Sayyaf; 2 untuk mengetahui agenda policy Pemri dan Pemerintah Filipina dalam upaya pembebasan WNI yang di sandera oleh Kelompok Abu Sayyaf; 3 untuk mengetahui agenda public dalam hal penyanderaan WNI oleh Kelompok Abu Sayyaf; 4 untuk memberitakan keberhasilan Pemri dalam membebaskan WNI yang di sandera oleh kelompok Abu Sayyaf.Metode yang digunakan dalam penelitian ialah analisis agenda setting, wawancara dan tabulasi dimana instrumen yang digunakan oleh penulis ialah: 1 mencari tahu unsur kerangka teori yang terdiri atas: a mengetahui fungsi agenda setting; b mengetahui strategi framing media; c dan mengetahui fungsi bahasa. 2 Selanjutnya penulis juga mencari tahu tentang pembentukan teks yang terdiri atas: a pemberlakuan atas peristiwa; b sumber yang dikutip; c cara penyajian; dan d simbol yang digunakan. 3 Setelah proses tersebut dilakukan, penulis akan melakukan evidensi melalui: a alat pembuktian; b bukti dalam teks; dan c makna, dimana dengan hal tersebut penulis dapat menyimpulkan apa yang sebenarnya tengah disampaikan dan diarahkan media.Adapun hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa segala yang disampaikan oleh media memiliki agenda penting sebagaimana: 1 agenda publik, dimana publik mengharapkan atau menuntutkan sesuatu kepada pemerintah; 2 agenda kebijakan pemerintah, dimana pemerintah akan mengarahkan media untuk memberitakan segala upaya yang dilakukan pemerintah akan tuntutan publik; 3 agenda media, dimana media akan mempertemukan dua pandang: publik dan pemerintah untuk nanti dituangkan dalam pragmatis pemberitaan. Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa publik selama ini telah diteror oleh kelompok-kelompok radikal yang mengatasnamakan agama sebagai legitimasi konflik, maka, publik mendesak pemerintah untuk melakukan pemberantasan tindak kejahatan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tersebut. Untuk itu, media juga berupaya menyorot kinerja dan perkembangan penanganan pemerintah dalam memberantas tindakan-tindakan teror yang tidak bisa dibenarkan oleh ajaran agama apa pun tersebut.Keywords:Agenda Setting, Penyanderaan, Kelompok Abu Sayyaf, Media Cetak, Filipina, Indonesia, 2016

---

ABSTRACT
This study is entitled Agenda Dynamics of the Indonesian Citizens taken into hostage Agenda Setting Analysis of the Media and Governments of the Republic of Indonesia and the Philippines in the case of kidnapping of Indonesian citizens by the Abu Sayyaf Group with research objectives 1 to determine the agenda of the Media in the Republic of Indonesia and the Philippines behind the coverage of the kidnapping of the Indonesian citizen by The Abu Sayyaf Group 2 to determine the policy agenda of the Indonesian Government and the Government of the Philippines in an effort free the Indonesian citizens taken into hostage by the Abu Sayyaf Group 3 to determine the public agenda in the kidnapping of the Indonesian citizens by the Abu Sayyaf Group 4 to cover the Indonesian Government 39 s success in liberating the citizens taken into hostage by the Abu Sayyaf Group.The methods used in the research are agenda setting analysis, interviews and tabulation in which the instruments used by the author are 1 finding out elements of theoretical framework consisting of a determining the function of agenda setting B determine the strategy of media framing C determining the function of language. 2 Furthermore, the author also researches the formation of a text consisting of a the enactment of the events B the sources cited C how the they are presented and d the symbols used. 3 Once the process is done, we would go through the evidences of a The means of proof B evidence in the text and c the meaning, which the authors to conclude that what is actually being delivered and directed by the media.The results of this study mentions that everything conveyed by the media has an important agenda as 1 the public agenda, in which the public expects or demands something from the government 2 the government 39 s policy agenda, which the government will direct the media to promote all the government 39 s efforts regarding to public demand 3 the media agenda, which the media will bring together two views the public and the government work coexisting pragmatically. Thus the author concludes that some Indonesian citizens had been terrorized by radical groups in the name of religion as the legitimacy of the conflict, then, publicly urges the government to make the eradicate crimes committed by these groups. To that end, the media also seeks to highlight the government 39 s handling performance and progress in combating acts of terror can not be justified by the teachings of any religion.Keywords Agenda Setting, Hostage, Kidnapping Abu Sayyaf Group, Print Media, Phillipines, Indonesia, 2016