Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Sulawesi Selatan yang dijadikan sebagai pusat pemelintahan NIT dengan Ibukotanya Makassar antara tahun 1946 hingga tahun I949 temyata sangat mengecewakan pihak Belanda Rencana Pemerintah Belanda menjadikan NIT sebagai ?Pilar Projek ? bagi negara-negara bentukan federal sesudahnya tidak beljalan lancar. Secara tak terduga, di selumh kawasan Sulawesi Selatan merupakan daerah basis Republiken penentang utama kchadiran negara federal NIT. Walaupun demikian, perpecahan diantara nasionalis dan kaum bangsawan mcnjadi senjata ampuh bagi Belanda untuk melanjutkan politik federalnya di daefah ini. Kehadiran lembaga NIT yang ?dipaksakan? oleh Belanda semakin memperjelas keberadaan dua kelompok dalam masyarakat Sulawesi Selatan, antara yang menerima dan menolalc sistem federal. Kondisi ini lebih disebabkan oleh dua garis perjuangan yang berbeda, tetapi pada dasamya mereka sepakat untuk satu kata ?Merdelm dari Be!anda". Mengapa Nl'I` menjadi bagian daxi sistem yang pemah diterima oleh masyarakat Sulawesi Selatan, setidaknya dua faktor yang menjadi penyebab; Perrama, sistem politik pada tingkat nasional dengan pcnandatanganan Perselujucm Linggarjali, yang oleh sebagian masyarakat Sulawesi Selatan menganggap mereka telah diringgalkan oleh Republik, karena Indonesia Timur tidak menjadi bagian dari RI dalarn perjanjian itu.. Bagi orang Sulawesi Selatan yang setia terhadap Republik tidak ada jalan lain imtuk rnelanjutkan sikap Republikennya hanya dengan memasuki stniktur yang dibangim dalam lembaga NIT. Diantara kelompok ini tidak sedikit yang menempuh jalur militer melalui peijuangan kclasykaran Kedua, Kererpaksaan, Belanda seoara militer dan ekonomi tclah sangat jauh menguasai wilayah Indonesia Timur di banding wilayah Indonesia lainnya., termasuk Sulawesi Selatan sebagai pusat pemerintahan. Bagi nasionalis yang menganut gatis /cooperati kerjasama dengan Belanda merupakan satu keharusan Lmbuk mcmulai perjuangan bam menuju cita-cita ?kemandirian berpemerintahan". Dua kekuatan yang berbeda ini pada akhimya menunjukkan bahwa federal NIT hanyalah alat dan bukan tujuan, karcna begitu kelcuatan Belanda mulai merosot maka keduanya berbalik mcnjadi penentang utama sistcm federal dan menyatakan diri berdiri di bawah negara kesatuan Rl pada tahun 1950.

---

Abstract
South Sulawesi which ww made ofthe center of the govemment ofNIT which is capital Makassar between year 1946 till year 1949 appeared to be vary dissatisfaction the Dutch side. The intention of the Dutch Govemment to make NIT as ?Pilot Project? for the states formed by the Federal Government thereafter did not nm smooth Contrary to expectation, the whole area of South Sulawesi region became a bases area for Republicans, thc main opposing to the existence of a Federal State NIT. Nevertheless, non unity between the national group and the nobility became very a effective weapon for the Dutch to continue its Federal Policy in this area. The presence of ?imposed? NIT institution by the Dutch made more clear the existence of two groups in South Sulawesi, between those who accept and those who reject the Federal system. These conditions were more caused by two lines of different tights, what in essence they agree for one word ?Independent from the Dutch?_ Why NIT became part of a system which has once been accepted by the South Sulawesi community at least two factors were the cause: Firstly, The political System at the National level with the signing of the Linggarjati accord which by part of the South Sulawesi community was considered as being lelt by the Republic, since Fast Indonesia was not part of the Republic Indonesia in that agreement. For people of South Sulawesi were loyal to the Republic there is no other way to' continue their Republican attitude Only by entering a structure developed by the NIT institution. Among this group there were not a few who took the military road through military fight.

Abstrak :
KMM yang dibentuk atas prakarsa golongan muda nasionalis Melayu muncul sebagai satu organisasi yang memperjuangkan kemerdekaan bagi Malaya. Bagi KMM sudah waktunya orang-orang Melayu membuka mata melihat dan membuat penilaian terhadap pemerintahan Inggris di Malaya. Penindasan terhadap orang Melayu yang membawa dampak yang buruk baik dari segi ekonomi, sosial dan politik sepantasnya ditentang oleh orang-orang Melayu.Konsekuensi dari sikap KMM itu, mereka tidak mau bekerjasama dengan pemerintah Inggris, sehingga mereka sanggup bekerjasama dengan pihak lain, dalam hal ini Jepang untuk meruntuhkan kekuasaan Inggris di Malaya. Bekerjasama dengan Jepang tidaklah dapat diartikan sebagai upaya untuk melepas apa yang diperjuangkan dan apa yang dicita-citakan kemerdekaan Malaya, tetapi hanya sekadar taktik dari KMM dengan harapan Jepang bersedia memberikan kemerdekaan atau paling tidak suatu bentuk pemerintahan sendiri kepada Malaya.

Abstrak :
Maryanti. Judul Skripsi LPKB (Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa) 1963-1967: Kajian Tentang Gerakan Asimilasi Masyarakat Cina di Indonesia. Di bawah bimbingan Tri Wahyuning M. Trsyam M.Si. Jurusan Sejarah, Fakultas Sastra Universitas Indonesia, Depok, 2000. Xi + 100 him + lampiran. Pada tahun 1960-an dalam masyarakat Cina terdapat dua aliran atau paham dalam mencari penyelesaian masalah mereka di Indonesia. Aliran yang pertama adalah aliran integrasi dan kedua aliran asimilasi. Aliran integrasi diperjuangkan oleh Baperki yang terbentuk di tahun 1954 sedangkan aliran asimilasi diperjuangkan oleh LPKB yang terbentuk di tahun 1963. Perbedaan pandangan dan ideologi antara kedua aliran tersebut menimbulkan perdebatan di dalam masyarakat Cina. Keadaan politik yang berkembang waktu itu dimana LPKB dan Baperki berada di posisi yang berseberangan menimbulkan perdebatan tersebut menjadi terkait pada polarisasi yang lebih luas dalam perkembangan politik di Indonesia. Sejak tahun 1963 hingga tahun 1965 LPKB yang bersikap anti komunis berada di posisi yang defensif dalam menghadapi kecaman dari Baperki. Walaupun telah menjadi lembaga pemerintah namun LPKB menghadapi kesulitan dalam menjalankan program asimilasinya. Keadaan tersebut berubah setelah terjadinya G 30 S/PKI dimana ke]ompok-kelompok anti komunis yang sebelumnya tertindas kemudian tampil secara terbuka. Begitu pula halnya dengan LPKB. Dengan dukungan kekuatan anti komunis LPKB berusaha membuktikan bahwa tidak semua orang Cina pro-komunis mengingat besarnya aksi anti Cina pasca G 30 SIPKI yang disebabkan oleh sepak terjang Baperki yang identik dengan PKI. Selain berhasil mengurangi, intensitasi anti Cina yang terjadi waktu itu LPKB jugs memainkan peranan panting dalam menyediakan gagasan kepada pemerintah dalam mengatasi masalah Cina Beberapa kebijakan asimilasi pemerintah terhadap warga negara keturunan Cina berasal dari rekomcndasi yang diajukan oleh orangorang Cina penganjur asimilasi yang terdapat dalain LPKB rnelalui badan pemerintah yang yang ditugaskan untuk menyelesaikan masalah Cina yaitu Panitia Perumusan Kehijaksanaan Masalah Cina. Dengan pertimbangan bahwa LPKB telah selesai menjalankan tugasnya dengan diterimanya konsep asimilasi LPKB sebagai kebijakan Orde Baru dalam menyelesaikan masalah Cina maka sudah saatnya LPKB dibubarkan.LPKB kemudian dibubarkan dengan Keppres No. 220 tgl. 22 November 1967 dan tugasnya dialihkan ke Departemen Dalam Negeri sejak 16 Desember 1967.