Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian yang dilakukan di Pusat Dokumentasi dan Informasi Manggala Wanabakti (Pusdokinfo MW) ini bertuju_an untuk mengetahui tingkat kesesuaian fungsi, layanan, dan kegiatan produksi yang dijalankan oleh Pusdokinfo MW selama ini dengan fungsi, layanan, dan kegiatan produksi yang seharusnya dilakukan oleh sebuah pusat dokumentasi, pusat informasi, atau perpustakaan khusus.

Tipe penelitian ini adalah deskriptif eksploratif, dengan metode penelitian studi kasus. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Pusdokinfo MW, dan objek pe_nelitian yang diambil adalah fungsi, layanan, dan kegiat_an produksi Pusdokinfo MW.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, obser_vasi, dan penelitian dokumenter. Semua data yang terkum_pul kemudian disajikan dalam bentuk tabel yang mengelom-pokkan kegiatan Pusdokinfo MW menurut fungsi, layanan, dan kegiatan produksi, disertai nilai tingkat pelaksanaan masing-masing kegiatan tersebut. Kemudian tabel tersebut diperbandingkan dengan Tabel Perbandingan Fungsi, layanan dan Produk Berbagai Sistem Informasi yang pernah dibuat oleh Herman M. Weisman.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat per_samaan antara Pusdokinfo MW dengan pusat dokumentasi ada_lah sebesar 75%, tingkat persamaan antara Pusdokinfo MW dengan pusat informasi adalah sebesar 60%, sedangkan tingkat persamaan antara Pusdokinfo MW dengan perpustaka_an khusus adalah juga sebesar 60%.

Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan Pusdok_info MW hingga saat ini, dapat disimpulkan bahwa fungsi, layanan, dan produksi Pusdokinfo MW memiliki tingkat kesesuaian terdekat ke arah kriteria sebuah pusat dokumentasi.

---

Abstrak :
Yoke, Wayan. Penyebaran peraturan perundangan oleh Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Republik Indonesia. (Di bawah bimbingan Siti Sumarningsih N. M. Lib.) Depok: Fakultas lIlmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2005. Masalah kehutanan merupakan masalah yang cukup krusial karena besarnya sumbangannya pada pembangunan dan juga luasnya arel kehutanan yang kita miliki Sebagai media komunikasi antara pemerintah dengan rnasyarakat dalam bidang kehutanan ini adalah melalui terbitan pemerintah, khususnya peraturan perundangan namun ada anggapan bahwa cukup sulit lmtuk memperolehnya. Penulisan skripsi ini bertujuan tmtuk memberikan gambaran secara deskriptif tentang pelaksanaan penyebaran peraturan perundangan Web Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Departemea Kehutanan Republik Indonesia dan kerjasama yang dilakukan dalam penyebaran peraturan perundangan ini Adapun alasan pemilihanan tempat karena dalam masalah penyebaran peraturan perundangan bidang kehutanan yang memiliki wewenang adalah Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Republic Indonesia. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data secara. tertulis (melalui dokumen) dan wawancara. Subjek penelitian dalam hal ini adalah Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Republik Indonesia, sedangkan objek penelitian adalah keadaan penyebaran peraturan perundangan itu sendiri. Anggapan bahwa peraturan perundangan sulit dan mahal untuk didapatkan tidaklah benar karena ternyata tersedia gratis dan mudah didapatkan. Namun hasil penelitian secara umum menggambarkan bahwa kegiatan penyebaran peraturan perundangan yang dilakukan oleh Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Departemen, Kehutanart Republik Indonesia, masih kurang optimal. Hal tersebut terlibat dari buruknya sistem penyimpanan dan penataan dokumen yang dilakukan, kurangya promosi, kurang sesuainya kualitas sumber daya manusia dengan tugas-tugas yang ada sistem pencatatan data operasional yang belum dilakukan dengan baik sehingga tidak ada data dalam melakukan evaluasi ataupun perencanaan dimasa yang akan datang dan tidak adanya kejelasan tentang kerjasama yang dilakukan, baik yang dalam pelaksanaannya maupun lembaga mana saja yang seharusnya mengikuti kerjasama Beberapa hal tersebut hendaknya mendapat perhatian Lebih lanjut agar proses penyebaran peraturua perundangan bidang kehutanan dimasa mendatang lebih optimaL Kata Kunci (Keyword}: penyebaran informasi (information dissemination/information diffusion), terbitan pemerintah (government publication), undang-undang (regulations).

Abstrak :
TONNY ANGGORO WIBISONO. Penerapan Persyaratan Fungsional dalam Sistem Kearsipan Elektronik : Studi Kasus di Kantor Unit Pusat Kearsipan Departemen Kehutanan (Di bawah bimbingan Ibu Hani Qonitah, MIMS dan Bapak Putu Laxman Pendit, Ph.D) Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2003. Penelitian mengenai Sistem Kearsipan Elektronik dan penerapan persyaratan fungsional kearsipan Sistem Kearsipan Elektronik di Kantor Unit Pusat Kearsipan Departemen Kehutanan Cimanggis, sejak bulan Oktober 2002, tujuannya ialah untuk memberikan deskripsi penerapan persyaratan fungsional dalam Sistem Kearsipan Elektronik serta untuk mengetahui apakah sistem kearsipan elektronik layak dan memenuhi persyaratan fungsional kearsipan. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung (observasi) pada subjek dan wawancara dengan objek, ditambah dengan studi pustaka atau kajian pustaka subjek dan objek. Hasilnya menunjukkan bahwa sistem kearsipan elektronik yang digunakan temyata belum menerapkan persyaratan fungsional kearsipan secara keseluruhan. Sehingga belum layak dikatakan sebagai sistem kearsipan elektronik, karena sistem yang digunakan temyata belum menjalankan karakteristik sebagaimana sistem kearsipan elektronik. Sistem Kearsipan Elektronik Departemen Kehutanan saat ini lebih tepat adalah berfungsi layaknya sebagai sistem informasi dalam simpan, temu kembali informasi rekod (arsip dinamis) in aktif. Agar sistem kearsipan elektronik (sistem informasi) di departemen kehutanan dapat memenuhi persyaratan fungsional kearsipan maka perlu dilakukan perbaikan modifikasi serta penambahan fungsi sistem kearsipan elektronik yang disesuaikan ketentuan fungsional sistem kearsipan yang baik. Salah satu caranya adalah dengan membeli dan menggunakan software sistem kearsipan elektronik baru atau merancang sistem kearsipan elektronik yang memenuhi persyaratan fungsional kearsipan.