Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Kenakalan anak merupakan masalah sosia1 yang perlu mendapat perhatian, karena ada kecenderungan meningkat. Kenakalan adalah merupakan tingkah laku yang melanggar norma sosial, di mana penanganannya tidak melalui proses peradilan dan tingkah laku yang melanggar norma hukum, penanganannya melalui proses peradilan.

Di dalam studi ini akan dibahas mengenai kebijaksanaan mengenai anak yang melakukan pelanggaran hukum, yang penanganannya melalui proses peradilan. Tujuan penulis mengadakan studi ini adalah untuk memahami bagaimana kebijaksanaan pembinaan anak di luar lembaga pelaksanaan kebijakan tersebut serta hasil pembinaan.

Penelitian ini bersifat deskriptif dan dalam pelaksanaannya menggunakan data kepustakaan, wawancara secara pengamatan. Adapun penelitian ini dilakukan pada Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak di wilayah Jakarta Pusat, yang merupakan lembaga yang melakukan pembinaan terhadap anak nakal.

Dari hasil penelitian terlihat bahwa kebijakan lembaga menekankan pada pembinaan mental anak, agar tidak melakukan pelanggaran hukum kembali. Di dalam pelaksanaannya, pembinaan dilakukan melalui 3 tahap, yaitu: tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjutan. Adapun strategi yang dipergunakan adalah pertama, klien datang ke kantor Balai BISPA dan kedua, kunjungan rumah oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Dalam hal ini diterapkan metode Pekerjaan Sosial, di mana dalam pelaksanaannya yang menonjol adalah penggunaan metode Casework dan Family casework, meski pemahaman terhadap metode tersebut terbatas. Selain itu terlihat bahwa informasi mengenai case records anak kurang lengkap serta kurangnya perluasan wawasan dari beberapa Pembimbing Kemasyarakatan sehubungan dengan pembinaan luar lembaga.

Mengenai hasil pembinaan, menurut penilaian Balai BISPA berhasil, karena selama masa pembinaan, klien tidak melakukan pelanggaran hukum. Sedangkan dari hasil penelitian lapangan terhadap beberapa anak yang pernah dibina, ada seorang yang melakukan pelanggaran hukum. Sedang anak lainnya ada yang sudah bekerja atau melakukan kegiatan lain yang bermanfaat.

Di dalam pelaksanaannya, faktor yang mendukung pembinaan adalah keterikatan Pembimbing Kemasyarakatan terhadap tugasnya, yang sebagian besar bekerja di atas 5 tahun, meskipun hal ini perlu didukung oleh perluasan wawasan mereka sehubungan dengan tugas mereka dalam membina anak. Selain itu peran Kepala Balai BISPA tidak saja bertanggung jawab dalam menerapkan kebijaksanaan lembaga, tetapi berperan dalam mengembangkan wawasan ilmu para petugas dan menampung aspirasi mereka. Pada bagian akhir, terdapat beberapa usulan dari penulis yaitu: melengkapi case records, menggiatkan atau meningkatkan case conference serta mengadakan pertemuan rutin sebagai wadah penyampaian informasi serta tukar menukar pandangan sehubungan dengan pemahaman kebijakan lembaga dan perluasan wawasan tentang pembinaan Anak Luar Lembaga.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini berfokus pada proses pengambilan keputusan serta faktor-faktor yang melatarbelakangi proses pengambilan keputusan aktor-aktor peradilan pidana anak terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ABH di Jakarta. Masalah penelitian ini dilandasi pada fenomena penempatan ABH dalam lembaga pemasyarakatan yang kerap dilakukan aktor peradilan pidana anak, meskipun sistem peradilan pidana anak di Indonesia telah menganut asas keadilan restoratif serta asas perlindungan dan kepentingan terbaik anak, yang notabene-nya diterapkan sebagai usaha untuk menjauhkan ABH dari hukuman penjara. Penelitian ini mengambil studi kasus pada aktor peradilan pidana anak di Jakarta Selatan. Aktor peradilan pidana anak di Jakarta Utara turut diteliti sebagai langkah konfirmasi terhadap temuan data di Jakarta Selatan. Teori focal concerns of criminal justice decision-making digunakan sebagai pisau analisa primer. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan melakukan wawancara terhadap aktor-aktor peradilan anak, ABH, serta melakukan observasi persidangan anak. Analisa data menggunakan teknik deskriptif-interpretatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana anak tidak sepenuhnya menerapkan asas keadilan restoratif serta asas perlindungan dan kepentingan terbaik anak. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan aktor-aktor peradilan pidana anak masih berlandaskan pada falsafah peradilan retributif. Sementara itu, aspek-aspek sosial ABH hanya dijadikan sebagai faktor sekunder dalam proses pengambilan keputusan. Reformasi paradigma sistem peradilan anak di Indonesia diperlukan agar sistem peradilan anak serta proses pengambilan keputusan aktor-aktor peradilan anak terhadap ABH sepenuhnya berorientasi pada asas keadilan restoratif, asas kepentingan terbaik anak, asas perlindungan anak, serta keadilan sosial.

---

ABSTRACT
This study focuses on the decision making process undertaken by the juvenile justice actors. This study also focuses on the factors that become the background of the decision making process. The case studies were taken on juvenile justice actors in South Jakarta with comparison to North Jakarta. This study uses the focal concerns of criminal justice decision making from Steffensmeier, Kramer, Ulmer 1998 . This study used a qualitative approach, using interviews and observation as data collection techniques. The data were analyzed using descriptive interpretative techniques. The results showed that the principle of restorative justice and protection of the child are not fully implemented in the juvenile justice process. Factors that effect the decision making process are still based on retributive philosophy of justice. Meanwhile, the social aspect is only used as a secondary factor. Paradigm reform of the juvenile justice is needed, so that the decision making process can be completely oriented to restorative justice, the best interest of the child, child protection, and social justice.