Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Anak sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa, dengan semua kekhususan sifatnya ialah generasi harapan yang kepadanya dibebankan rnasa depan bangsa dan negara. Oleh karenanya jaminan tumbuh kembangnya menjadi tanggung jawab semua komponen bangsa termasuk masyarakat dan pemerintah. Jaminan itu harus nampak dalam peraturan-peraturan hukum yang memperhatikan sifat khusus dari anak-anak sehingga dapat memberi jaminan bagi kesejahteraan anak. Memberikan jaminan tumbuh kembangnya secara wajar melalui peraturan hukum yang mengacu pada kesejahteraan anak termasuk anak yang berkonflik dengan hukum. Tulisan dengan judul penyelesaian perkara anak secara restorasi dalam penerapan sistem peradilan anak adalah suatu hasil analisa tentang praktek SPP anak dan penerapan konsep restorative justice sebagai konsep baru dalam menyelesaikan perkara anak. Dengan metode penelitian normatif empiris yang bersifat kualitatif penelitian ini memperoleh hasil diantaranya; jaminan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang diatur dalam Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. belum memberikan perlindungan anak secara memadahi. Hal ini dikarenakan UU No. 3 tahun 1997 belum. rnengatur keragaman sanksi untuk dapat diterapkan kepada anak yang berkonflik dengan hukum sebagai suatu kebutuhan pembinaan anak yang sangat beragam. Ketiadaan aturan pelaksana dari sanksi hukum dalam UU No. 3 tahun 1997 adalah salah satu kekurangan dalam segi pengaturan secara normatif untuk melindungi anak berkonflik dengan hukum. Minimnya sarana dan prasarana dan budaya hukum (profesionalisme) aparat penegak hukum menjadikan penerapan SPP untuk anak, tidak mencerminkan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Sedangkan munculnya konsep penyelesaian secara restorative Justice yang diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada anak dengan menghindarkan anak bersentuhan SPP anak, ternyata tidak dapat diterapkan secara efektif. Hal itu dikarenakan belum adanya aturan hukum sebagai landasan penyelesaian model ini dan perubahan masyarakat dari gemeinschaft ke arah gesselschaft berdampak pada sulitnya rnengharapkan partisipasi masyarakat dalam penyelesaian yang bersifat restorasi tersebut. Selain dari itu, konsep restorative justice yang tidak melembagakan proses penyelesaianya berdampak pada hasil yang dicapai dalam penyelesaian restorasi tidak memberikan kepastian hukum. Beranjak dari kelemahan penerapan SPP anak dan penerapan konsep restorative justice, penulis menawarkan konsep restorative justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Konsep tersebut dihardpkari dapat rnenginrplemenLaslkan nilai-nilai yang terdapat dalam restorative justice dalam praktek SPP anak. Tawaran konsep ini mensyaratkan ketentuan dalam UU No. 3 tahun 1997 dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yang profesional, dengan memberikan keluasan kewenangan kepada Bapas sebagai inisiator penyelesaian secara restorative justice.

---

Children as a gift from god, with all their characteristics is a generation of our hope and to them the future of our country and nation is been given. So that, the guarantee of their growth and development is responsible of all national elements including society and government. Seemingly, it should be realized by regulations observing their special character, then, it will ensure their prosperity. Properly, giving growth and development guarantee by regulations referring to children prosperity including for them in conflict with law. This thesis with in title of Settlement of children cases in the form of restorative justice process through the application of the juvenile justice system is result of analysis on criminal justice system (SPP} practice and application of restorative justice concept as new one for settling children case. By method of empirical normative research in qualitative nature, it obtains results among them: legal protection for children in conflict with law as provided with law No.3/1997 on juvenile juctice, it had not given children protection adequately, yet. It caused by such laws had not set forth varied sanction to be applied for children in conflict with law as any most varied building requirement for children. Normatively, the absence of operational regulations for law sanction in such laws is any lack for protecting children in conflict with law. The minim of structure and infra structure as well as legal culture (professionalism} of law enforcer had not made application juvenile justice system reflecting the children in conflict with law. Whereas, the appearance of concept of restorative justice settlement being wished to give children protection while avoiding children touch juvenile justice system, really it may not be applied effectively. It stems from regulations to base this model settlement and society changing from gemeinschaft to gesselschaft having impact the difficulty to wish society participation for such restorative justice settlement. Additionally, restorative justice concept having not institutionalized its settlement process had brought about the proceeds achieved in restoration settlement had not given legal certainty. Based on weaknesses of applying juvenile justice system and restorative justice concept, the author offer restorative justice concept in juvenile justice system. It is wished may implement the values expressed in restorative justice in juvenile justice system. This concept requires in the regulation in law No.3/1997 should be realized by professional law enforcer while giving authority to socialization association (Bapas) as initiator of restorative justice settlement.

Abstrak :
Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah adanya fenomena yang terjadi dalam proses peradilan anak, dimana Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) menunjukkan kurang efektif dalam menjalankan tugasnya, seperti PK sering tidak hadir dalam persidangan anak untuk menyampaikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) ataupun mendampingi tersangka anak. Selain itu, banyak pula masyarakat, bahkan para aparat penegak hukum, yang tidak mengetahui dan mengerti peran serta tugas dari PK dalam membantu anak selama proses peradilan anak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana PK dalam menjalankan tugas dan perannya selama proses peradilan anak, dimana tujuan utama dari PK adalah mengupayakan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Penelitian dilakukan pada BAPAS Jakarta Timur-Utara, dimana BAPAS tersebut merupakan sute-satunya kantor BAPAS yang memiliki dua wilayah kerja sekaligus. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data penelitian dilakukan melalui wawancara dengan informan utama, yaitu petugas PK dari BAPAS Jakarta Timur-Utara itu sendiri. Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan informan pendukung, yaitu pihak-pihak yang berkaitan dengan proses peradilan anak, seperti pihak Kepolisian, Kejaksaan (Penuntut Umum), dan Pengadilan Negeri (Hakim). Sedangkan observasi dilakukan di BAPAS Jakarta Timur-Utara untuk mengetahui jalannya pelaksanaan kegiatan PK dalam menjalankan perannya selama proses peradilan anak. Serta studi kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data berupa dokumen, buku ataupun arsip yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dari hasil penelitian ditemukan adanya kendala-kendala yang terjadi atau dialami oleh PK dalam menjalankan tugasnya pada selama proses peradilan anak, sehingga tidak dapat maksimal dalam mengupayakan perlindungan terhadap tersangka anak. Kendala tersebut berupa kendala eksternal, seperti tidak maksimalnya koordinasi atau kerjasama antara PK dengan aparat penegak hukum lainnya yang berkaitan dengan proses peradilan anak. Selain itu jugs terdapat kendala internal, seperti kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang PK dalam melaksanakan tugasnya selama proses peradilan anak. Maka dengan adanya kedua kendala tersebut, mengakibatkan PK kurang maksimal atau optimal dalam menjalankan tunas dan perannya untuk mengupayakan perlindungan anak yang berhadapan dengan proses peradilan anak.

---

Background of this research is the existence of phenomenon that happened in juvenile court, where probation officer (PK) of the probation office (BAPAS) show less effective in running its duty, like absent PK often in conference of child to submit a social inquiry report (LITMAS) and or consort suspect child. Besides, there are also many societies, even law enforcement officer, what do not know and understand role and also duty of PK in assisting child during process juvenile court. Therefore, this research aim to see how PK in running duty and its role during process juvenile court, where especial target of PK is to strive child protection which deal with law. As for research conducted at BAPAS East-North Jakarta, where the BAPAS represent the single office of BAPAS owning two regional work at the same time. This research use descriptive method with approach qualitative. Data collecting of research through interview with especial informant, that's officer of PK of BAPAS East-North Jakarta itself. Besides, interview is also done with supporter informant, that's sides related to process juvenile court, like Police, Public Prosecutor, and District Court (Judge). While observation conducted in BAPAS East-North Jakarta to know the way execution of activity of PK in running its role during process juvenile court. And also bibliography study conducted to get data in the form of document, book and or archives related to problems of research. From result of research found of the existence of constraints that happened or experienced of by PK in running its duty at during process juvenile court, so that cannot be maximal in striving child protection. The constraint in the form of constraint of external, like is not maximal him co-ordinate or cooperation between PK with other law enforcement officer that's related to process juvenile court, Besides also there are internal constraints, like lack of facilities and basic facilities which supporting PK in executing its duty during process juvenile court. Hence with existence of both constraints, resulting PK less maximal or optimal in running duty and its role to strive child protection which deals with process juvenile court.

Abstrak :
ABSTRAK
Di Indonesia lebih dari 50 % penduduknya terdiri dari anak dan pernuda oleb sebab itu perhatian yang memadai perlu diberikan kepada kelompok penduduk yang masih muda ini yang merupakan pendukung hari depan bangsa· Dalam hukum pidana di Indonesia telah diadakan perbedaan perlakuan antara tersangka kejahatan dewasa dan kejabatan anak semenjak pemerikaan pendahuluan sampai pemeriksaan di persidangan telah diaktakan perbedaan penerapan tindakan serta hukuman yang dapat di jatuhkan hakim terhadap kejahatan anak. Bilamana harus dan tiada pilihan lain kecuali menerapkan tindakan serta hukuman terhadap si anak, patut diperhatikan hukuman yang setepatnya. Tindakan serta hukuman yang dapat dijatuhkan hakim terhadap perkara-perkara kejahatan anak ini sangat tergantung kepada sikap hakim dalam menangani perkara-perkara kejahatan anak ini. Melalui skripsi ini penulis ingin memberikan gambaran mengenai sikap Hakim dalam menangani perkara-perkara kejahatan anak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan