Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Akta Notaris sebagai otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Merupakan kewajiban bagi Notaris untuk membacakan dan menandatangani akta di hadapan penghadap dan saksi-saksi.Akan tetapi, dalam kasus Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Jawa Barat No:129/MPWJABAR/ 2007 terjadi pembuatan akta otentik yang dilakukan penandatanganan tanpa dibacakan dengan patut. Dikatakan penandatanganan tanpa dibacakan dengan patut, karena aktanya dibacakan sebagian saja dan tidak ditandatangani oleh Notaris dan saksi-saksi. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap Undangundang Jabatan Notaris dan kode etik Notaris. Akibat hukum terhadap pembuatan akta yang dilakukan penandatanganan tanpa dibacakan dengan patut, aktanya dapat menjadi akta di bawah tangan atau akta tidak berharga. Dikatakan aktanya dapat menjadi akta di bawah tangan atau akta tidak berharga berarti aktanya telah kehilangan otentisitasnya, bukan akta otentik lagi. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris dikeluarkan Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Jawa Barat No:129/MPW-JABAR/2007 yang memutuskan Notaris yang bersangkutan diusulkan sanksi pemberhentian sementara. Prosedur Pemberhentian Sementara yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris sudah dilakukan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.M.02.PR.08.10 Tahun 2004.

---

Notarial deed is an authentic deed made by a Notary according to the form and procedure set by the Act. Notary have duties to reading and signing the notarial deed in the presence of the parties and witnesses. However, in the Case Study of Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Jawa Barat No:129/MPWJABAR/ 2007, a Notary made an authentic deed without reading and signing with inappropriate. It said inappropriate, because the reading of the deed just in some part, not in the whole part of the deed and the Notary did not signing the deed. This is a violation between the act 30 years 2004 about Notary and ethic code of Notary.The legal consequences of making the deed without reading and signing inappropriate is the deed being under hand deed or unworthy deed. It said under hand deed or unworthy deed because the deed losing it`s authenticity.So it`s not an authentic deed anymore. Based on the investigation by Majelis Pengawas Notaris, that give a decision that make those Notary get a punishment, thats the temporary stoppage of his notary duties. The procedur of Temporary stoppage of notary is been done according to the Regulation by Ministry of Law and Rights No..M.02.PR.08.10 years 2004.

Abstrak :
Kewajiban internasional yang terdapat dalam GATT 1994 dapat menghambat Negara Anggota dalam memerangi Pandemi Covid-19. Mengingat adanya peningkatan permintaan global terhadap produk medis dan alat pelindung diri, Negara-Negara Anggota harus menerapkan kebijakan untuk memastikan bahwa pasokan produk tersebut, serta bahan untuk memproduksinya cukup untuk kebutuhan dalam negeri. Walaupun pembatasan ini merupakan pelanggaran terhadap GATT 1994, kewajiban tersebut dapat dikesampingkan menggunakan klausul general exceptions dan carve-out method. Akan tetapi, perlu diperhatikan bahwa agar dapat dijustifikasi, suatu kebijakan harus memenuhi beberapa elemen atau unsur yang terdapat dalam pasal pengecualian. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan unsur-unsur yang harus dipenuhi dan memberikan analisis tentang kesesuaian kebijakan pembatasan ekspor yang diterapkan Indonesia dan India terhadap bahan baku masker selama Pandemi Covid-19. Menggunakan metode normatif yuridis dan pendekatan kualitatif, penelitian menyimpulkan dua hal. Pertama, terdapat perbedaan antara carve-out method dan general exceptions, seperti objektif dari kebijakan, penggunaan necessity test, dan durasi kebijakan. Akibatnya, kebijakan yang konsisten dengan salah satu pengecualian dapat tidak sesuai dengan pengecualian yang lainnya. Kedua, Indonesia telah memenuhi unsur-unsur dalam kedua pengecualian tersebut, sedangkan India tidak memenuhinya. ......The international obligations under GATT 1994 could pose as an obstacle to Member States in fighting the Covid-19 Pandemic. Given the rise in the global demand for medical products and personal protective equipment, Member States must take measures to ensure the availability of these products, as well as the factors of production required to manufacture it. As a result, numerous states have imposed export restrictions on the raw materials of masks. Despite the fact that these restrictions may be a violation of GATT 1994, these measures could be exempted from liability through the use of the WTO general exceptions clause and the carve-out method. However, it must be noted that in order to be exempted, the measure in question must fulfill several cumulative criterion or elements. This study aims to elaborate the criterion that must be fulfilled and provide an analysis on the consistency of the measures imposed by Indonesia and India towards the raw materials of masks as a response to the Covid-19 Pandemic. Using a normative-juridical method and a qualitative approach, this study resulted in two conclusions. First, there are several differences between the carve-out method and the general exceptions clause, such as the objective of measure, the use of the necessity test, and the duration of the measure. As a result, a measure that is justifiable using one clause may not be justifiable by the other. Second, Indonesia has fulfilled the elements required in both clauses, while India has failed to do so.