Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Didalam rangka mengisi kemerdekaan ini pemerintah sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan di segala bidang salah satu diantaranya ialah pembangunan perumahan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Mengenai tempat tinggal ini merupakan suatu persoalan yang cukup rumit dan pelik karena itu selalu menjadi bahan perhatian dan pemikiran. Hal itu disebabkan karena rnasih banyak rumah atau bangunan yang pada saat ini dihuni oleh penduduk dalam kaitan hubungan sewa menyewa baik itu rumah yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah dan sebagainya. Dalam hal sewa menyewa ini di dahului dengan perjanjian sehingga timbullah hubungan perdata, mengenai hubungan sewa-menyewa tersebut bagi pemilik rumah/bangunan tidak boleh berbuat begitu saja untuk menentukan peraturan, harga sewa dan lain lain. Perihal sewa menyewa ini harus diperhatikan perhitungan tertentu misalnya nilai dari bangunan tersebut, fasilitas yang ada dan sebagainya pada waktu diadakan perjanjian. Hal ini penting sebab berguna apabila di kemudian hari terjadi suatu sengketa, dalam hal ini sebetulnya pemerintah telah menyediakan peraturannya sebagai pedoman yaitu Peraturen Pemerintah No.49 tahun 1963 yaitu mengenai hubungan sewa menyewa. Tetapi peraturan tersebut kurang tepat sebab disebutkan bahwa apabila terjadi persengketaan yang wenang memberi putuaan badan eksekutif. Dan ternyata dalam memberi putusan sering berbelit-belit bahkan tidak dijalankan sama sekali hal ini logis sebab para pejabat yang berwenang tersebut kurang memahami permasalahan soal hukum. Kemudian masalah sewa menyewa tersebut dilimpahkan ke Pengadilan Negri saja kemudian keluarlah Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 1981. Namun masih banyak penduduk yang belum menyadari adanya perubahan peraturan tersebut sehingga sering terjadi penyimpangan dari si pemilik rumah/bangunan kepada si penyewa dalam hal penyelesaian tunggakan uang sewa. Yaitu dengan cara menyita perabot rumah yang dipakai didalam rumah sewa tersebut bahkan sering melebihi kebutuhan yang sesungguhnya. Didalam K.U.H Perdata terdapat pasal 1142 tetapi pasal tersebut tidak lazim dipergunakan lagi sehingga dapat dikatakan pasal tersebut mati, padahal pasal tersebut-menyebut tentang jaminan atas perabot rumah sebagai pelunasan tunggakan uang sewa. Maka sebaiknya pasal tersebut supaya dapat di tinjau kembali atas segala kemungkinan dengan demikian dapat diketahui, kemudian dapat ditentukan runusan-rumuaan sampai seberapa jauh luas sita jaminun atas perabot rumah sebagai pelunasan tunggakan uang sewa tersebut.

Abstrak :
"This book is a valuable study of how two jurisdictions approach the task of statutory interpretation in a complex and multivalent constitutional environment. It is the product of considerable scholarship across the two jurisdictions and a fine sensitivity to the various factors and different theoretical dimensions which inform the interpretative exercise. The exposition is clear. The argument is forceful. As with all the best works of comparative law, one reads this book and learns as much about one’s own legal system as about the system with which it is compared." – from the Foreword by Philip Sales (Lord Justice of Appeal, England & Wales)How far do contemporary English and German judges go when they interpret national legislation? Where are the limits of statutory interpretation when they venture outside the constraints of the text?Judicial Law-making in English and German Courts is concerned with the limits of judicial power in a legal system. It addresses the often neglected relationship between statutory interpretation and constitutional law. It traces the practical implications of constitutional principles by exploring the outer limits of what courts regard themselves as authorised to do in the area of statutory interpretation. The book critically analyses, reconstructs and compares judicial law-making in English and German courts from comparative, methodological and constitutional perspectives. It maps the differences and commonalities in both jurisdictions and then offers explanatory accounts for these differences and similarities based on constitutional, institutional, political, historical, cultural and international factors.It will be shown that a fundamental unity of statutory interpretation exists in English and German judicial practice in the sphere of rights-consistent and EU-conforming judicial law-making. The constitutional settings and legal cultures in Germany and the UK have converged in both areas of judicial law-making. However, that is not the case for judicial law-making under conventional canons of statutory interpretation, where significant differences in judicial approach to statutory interpretation remain.Judicial Law-making in English and German Courts is the first monograph in English that compares English and German legal methodology as applied in judicial practice, appealing to those interested in statutory interpretation, comparative law or legal methodology.