Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Buku ini membahas mengenai epistemologi dan psikologi dalam judgement manusia.

Abstrak :
Skripsi ini membahas kewenangan hakim dalam penetapan justice collaborator yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Justice collaborator adalah saksi yang juga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan aset-aset atau hasil suatu tindak pidana kepada negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian di dalam proses peradilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penetapan justice collaborator terhadap Abdul Khoir, Kosasih Abbas serta rekomendasi LPSK terkait penetapan justice collaborator kepada Hendra Saputra dibahas sebagai bahan analisis dalam skripsi ini. Hasil dari analisis diperoleh bahwa status justice collaborator yang dimiliki oleh para pelaku tersebut tidak menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan keringanan pidana. Padahal para terdakwa telah membantu penegak hukum untuk membongkar tindak pidana serta pelaku lainnya. Oleh karena itu seharusnya mereka dapat diberikan sebuah penghargaan seperti keringanan hukuman atau perlakuan khusus lainnya. Padahal SEMA No. 04 Tahun 2011 telah menjelaskan jika hakim menemukan seseorang yang dikategorikan sebagai justice collaborator wajib dipertimbangkan untuk memberikan keringanan hukuman. Oleh sebab itu perlunya suatu pengaturan yang lebih terperinci untuk mengatur penerapan dari mekanisme justice collaborator. ...... This study focuses on a judge authority in determining justice collaborator status which has been established by Corruption Eradication Commission. Justice collaborator is a witness and also the offenders of crime who willing to help law enforcement officers revealing a crime or the occurrence of crime in order to restore the stolen asset or the result of crime to the country by providing information to law enforcement officials and testifying in judicial process. Normative juridical method is used to analyze the data. The determination of justice collaborator status to Abdul Khoir, Kosasih Abbas and recommendations from Witness and Victim Protection Agency to Hendra Saputra will be analysis cases in this thesis. The analysis showed that the justice collaborator status possessed by these offenders are not considered by the judge when offering or giving a commutation. Eventhough, the defendants helped law enforcement to dismantle criminal offenses. Therefore, they should be given an award like commutation or other preferential treatment. Whereas, Circular Letter from Supreme Court Number 04 2011 explained if the judge found a person who is classified as a justice collaborator shall be considered to provide the commutation. Hence, we need more detailed regulation to regulate the mechanism of justice collaborator.

Abstrak :
ABSTRAK
Nama : Indita Fardhani MalfianProgram Studi : Hukum EkonomiJudul : Penegakan Prinsip Business Judgement Rule Terhadap Keputusan Direksi Perseroan Analisis Kasus Keputusan Pemberian Fasilitas Pembiayaan Pesawat Terbang Kepada PT Mandala Airlines oleh Direksi PT PANN Persero Tesis ini membahas perihal prinsip business judgement rule sebagai suatu prinsip dalam hukum perusahaan yang memberikan perlindungan bagi Direksi atas keputusan bisnis yang tidak dibuatnya secara mandiri. Ditengarai PT PANN Persero merupakan BUMN Persero dengan core business dibidang usaha pembiayaan pengadaan kapal berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1974 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perseroan Persero Dalam Bidang Pengembangan Armada Niaga Nasional. Suatu Hari Pemerintah RI selaku pemegang saham meminta perseroan untuk melaksanakan pemberian fasilitas pembiayaan pesawat terbang ke sejumlah perusahaan maskapai penerbangan salah satunya yaitu PT Mandala Airlines berdasarkan Surat Menteri Keuangan No. SLA-775/DP3/1994 tanggal 9 November 1994, yang mana tidak sesuai dengan maksud dan tujuan PT sebagaimana tertera dalam PP No. 18/1974 dan Anggaran Dasar PT. Atas kegiatan tersebut, PT PANN Persero mengalami kerugian sebab PT Mandala Airlines sebagai lessee pesawat belum melunasi sebagian besar utangnya atas pembiayaan pesawat terbang sebab gagal melakukan restrukturisasi utang. Jika ditinjau dari sisi PT PANN Persero , kerugian tersebut terjadi bukan dikarenakan Direksi PT PANN Persero telah melanggar prinsip duty of care saat memutuskan untuk melakukan kegiatan pemberian fasilitas pembiayaan pesawat terbang kepada PT Mandala Airlines tersebut. Faktanya, sebelum dan saat dilakukannya proyek ini Direksi sudah menyampaikan fakta-fakta yang ada di perusahaan kepada pemegang saham serta mengingatkan pemegang saham bahwa keputusan Direksi untuk melakukan pengurusan PT berdasarkan prinsip fiduciary duty dalam UUPT harus semata-mata demi kepentingan PT sesuai maksud dan tujuan PT serta memperhatikan ketentuan larangan dan batasan dalam peraturan perundang-undangan serta anggaran dasar PT yang berlaku. Namun, peringatan Direksi tersebut diacuhkan oleh para pemegang saham sehingga Direksi PT PANN Persero disini cuma melaksanakan hal yang telah diamanatkan para pemegang saham tersebut. Berdasarkan alasan ini, Direksi PT PANN Persero seyogyanya berhak memperoleh perlindungan dari tanggung jawab pribadi atas kerugian yang dialami PT melalui prinsip Business Judgement Rule sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat 5 UUPT sebab terjadi penyalahgunaan keadaan Misbruik van Omstagdiheden terhadap Direksi PT PANN Persero saat menyetujui pelaksanaan proyek pemberian fasilitas pembiayaan pesawat terbang yang mengakibatkan PT PANN Persero tidak memiliki opsi lain, selain menjalankan amanat Pemerintah RI selaku pemegang saham, walaupun aktivitas tersebut sesungguhnya bertolak belakang dengan core business PT sebagaimana tertera dalam Pasal 2 PP No. 18/1974. Kata Kunci: Direksi, Fiduciary Duty, Business Judgement Rule.

---

ABSTRACT
Name Indita Fardhani MalfianStudy Program Economic LawTitle The Enforcement of Business Judgement Rule Principle Against the Decision of the Board of Directors of the Company Case Analysis of the Decision to Grant Aircraft Financing Facility to PT Mandala Airlines by the Board of Directors of PT PANN Persero This Thesis discusses about the principle of business judgement rule as a principle in Corporate Law which gives a protection to the Board of Directors on business decision which is not made independently by them. PT PANN Persero is a state owned enterprise with core business in the field of ship procurement financing based on Government Regulation No.18 of 1974 regarding Capital Participation of Republic of Indonesia for the Establishment of the Company in the field of National Trade Fleet Development. One day, the Indonesian Government as a shareholder asked the Company to implement the provision of aircraft financing facility to a numerous airline companies one of them is PT Mandala Airlines based on the Letter of Finance Minister No S 524 MK.016 1994 dated 12 July 1994 and Subsidiary Loan Agreement No. SLA 775 DP3 1994 dated 9 November 1994, which does not appropriate with the Company rsquo s purposes and objectives as stated in GR No.18 1974 and Article of Association of the Company. Because of that activity, PT PANN Persero suffered a loss because PT Mandala Airlines as the lessee of the airplane has not paid off most of its debt on aircraft financing because failed to do debt restructuring. If viewed from the side of PT PANN Persero , such loss occurred not because the Board of Directors of PT PANN Persero has violated the principle of duty of care when decided to conduct the aircraft financing facility to PT Mandala Airlines. In fact, before and during this project is implemented the Board of Directors of PT PANN Persero has conveyed the facts that exist in the company to the shareholder as well as reminded them that the decision of The Board of Directors to perform the management of the Company based on the fiduciary duty principle in the Company Law must be solely for the interests of the Company pursuant to its purposes and objectives as well as notice the provisions of prohibitions and restrictions in the applicable regulations and Article of Association of the Company. However, such warnings are ignored by the shareholders so that the Board of Directors of PT PANN Persero here only did what has been mandated by the Company rsquo s shareholders. Based on that reason, the Board of Directors of PT PANN Persero should be entitled to get protection from personal responsibility through the business judgement rule principle as regulated in Article 97 paragraph 5 of the Company Law for losses suffered by the company because there is a misuse of circumstances Misbruik van Omstagdigheden against the Board of Directors of PT PANN Persero when approved the execution of granting aircraft financing facility which resulted PT PANN Persero having no other options, besides carried out the mandate of the Government of Republic of Indonesia as a shareholder, though such activity in fact is contrary to the Company rsquo s core business as stated in Article 2 of GR No.18 1974. Keywords Board of Directors, Fiduciary Duty, Business Judgement Rule.

Abstrak :
Latar Belakang: Proses pendidikan kedokteran berawal dari seleksi calon peserta didik. Faktor nonakademik, yang meliputi kualitas dan nilai-nilai yang dianut seseorang ternyata dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan seseorang, sehingga perlu dinilai sejak awal. Salah satu instrumen uji potensi/ psikometrik yang mampu mengukur hal tersebut adalah situational judgement test SJT . Hingga saat ini belum ada studi mengenai penggunaan SJT sebagai bagian uji seleksi masuk program pendidikan spesialis di Indonesia. Metode: Penelitian ini merupakan suatu studi validasi butir soal SJT yang mengukur kemampuan nonakademik calon peserta didik pada Prodi IPJPD FKUI. Atribut uji meliputi profesionalisme, komunikasi efektif, dan kepemimpinan. Penelitian bersifat kuantitatif dengan rancangan potong lintang dengan melakukan uji coba terhadap seluruh PPDS Prodi IPJPD FKUI. Analisis dilakukan antara lain dengan mengevaluasi tingkat kesulitan item difficulty dan konsistensi internal internal consistency. Hasil: Validitas isi dilakukan melalui penyelenggaraan rapat ahli dan pemilihan soal untuk diujicobakan terhadap seluruh PPDS Prodi IPJPD FKUI. Sepuluh dari enam puluh soal yang dirapatkan oleh para ahli gagal mencapai kesepakatan sehingga digugurkan. Nilai 50 soal SJT yang diujicobakan terhadap PPDS berdistribusi normal. Indeks kesulitan soal antara 56-88 . Terdapat 22 dari total soal dengan indeks kesulitan melebihi 80 . Rerata capaian PPDS pada atribut profesionalisme sebesar 716,89 3,60 dengan nilai maksimal yang ditargetkan adalah 968, rerata capaian pada atribut komunikasi efektif adalah 302,24 15,41 dengan nilai maksimal yang ditargetkan adalah 408, dan rerata capaian PPDS pada atribut kepemimpinan adalah 644,82 30,71 dengan nilai maksimal yang ditargetkan adalah 868. Rerata nilai SJT PPDS laki-laki lebih tinggi daripada rerata nilai SJT PPDS perempuan 720,57 35,38 vs 711,62 32,14, p > 0,05 . Tidak ditemukan pengaruh usia dan tahap pendidikan terhadap nilai total SJT PPDS. Terdapat 17 soal yang tidak berkorelasi signifikan dengan skor total sehingga dinyatakan tidak valid. Tiga puluh tiga soal 66 dinyakan valid dengan nilai reabilitas Cronbach Alpha sebesar 0,809. Kesimpulan:Tidak adanya perbedaan bermakna pada nilai SJT berdasarkan usia, jenis kelamin, dan tahap pendidikan menunjukkan bahwa SJT bersifat netral fair . Hal ini penting bagi uji seleksi yang bersifat high stakes. Nilai SJT yang didapat calon peserta didik sebaiknya tidak digunakan sebagai penapis peserta didik tersebut untuk mengikuti pendidikan pada prodi; pertimbangan layak tidaknya seseorang diterima sebagai calon peserta didik memerlukan penilaian ataupun uji lainnya, dengan pertimbangan adanya soal-soal SJT yang tidak bersifat diskriminatif karena memiliki indeks kesulitan melebihi 80.

---

Background: Selection is the first assessment in the medical education and training pathway. In addition to the academic ability, the non academic attributes are also important to be assessed. Situational judgement tests SJT provides a reliable method for measuring important non academic attributes that are important for education and training. To the best of our knowledge, no previous study has explored the use of SJT in postgraduate training selection system in any medical school in Indonesia. Methods: This cross sectional study was to validate the SJT that measure the non academic attributes in candidates of Cardiology and Vascular Medicine Study Program Postgraduate Training. Specifically, we addressed three non academic attributes, i.e professionalism, effective communication, and leadership. Pilot testing was done on all current residents of the study program. The SJT item difficulty and internal consistency were analyzed. Results: Content validity was conducted by performing expert review, releasing fifty out of sixty SJT scenarios to be piloted on the residents. SJT scores were relatively normally distributed. The difficulty index was in the expected range 56 88 . 22 SJT scenarios had difficulty index value above 80 . The mean score on professionalism was 716.89 3.60 maximal targeted score was 968 the mean score on effective communication was 302.24 15.41 maximal targeted score was 408 the mean score on leadership was 644.82 30.71 maximal targeted score was 868 . Males outperformed females on the mean SJT score 720.57 35.38 vs 711.62 32.14, p 0.05 . There are no significant differences on SJT scores with respect to residents rsquo age and their three level of cardiology training. Seventeen out of 50 piloted SJT scenarios had no significant correlation, and thus considered non valid the rest of the scenarios 66 were valid with good realibility Cronbach rsquo s Alpha 0.809. Conclusion: No statistically significant group differences in performance on SJT based on gender, age, and level of cardiology training showed that SJT was fair. Fairness was essential in any high stakes tests. Concerning that there were some SJT rsquo s scenarios with difficulty index above 80 , we suggested that the SJT not be used as a single instrument in sifting candidates out of the postgraduate training.

Abstrak :
persepsi, memori, dan konteksnya, bagaiman pertanyaan nmempengaruhi jawaban, model dari pengambilan keputusan dll

Abstrak :
ABSTRAK
Seiring dengan bertambahnya pelaku perkawinan campuran di Indonesia, semakin banyak pula permasalahan yang terjadi sebagai akibat dari perkawinan campuran. Salah satu permasalahan yang kerap timbul dalam perkawinan campuran adalah karena Warga Negara Indonesia yang melakukan perkawinan campuran tidak diperbolehkan mempunyai Hak Milik, Hak Guna Bangunan, maupun Hak Guna Usaha, kecuali perkawinan campuran tersebut dilakukan dengan membuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta. Apabila perkawinan campuran berlangsung tanpa membuat perjanjian perkawinan, maka permasalahan akan timbul apabila dikemudian hari terjadi perceraian terutama dalam hal pembagian harta kekayaan yang dihasilkan selama perkawinan. Berdasarkan latar belakang tersebut maka yang menjadi pokok permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana akibat hukum atas bagaimana akibat hukum atas putusnya perkawinan terhadap harta bersama dalam perkawinan campuran yang berlangsung tanpa perjanjian perkawinan terhadap harta bersama dalam perkawinan campuran yang berlangsung tanpa perjanjian perkawinan dan bagaimana kedudukan harta benda dalam perkawinan campuran yang berupa Hak Guna Bangunan setelah perceraian (Analisis Putusan Nomor 0391/Pdt.G/2017/PA.Dp). Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan tipologi penelitian eksplanatoris. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa dalam hal terjadi perceraian, masing-masing suami isteri berhak atas setengah dari jumlah harta bersama yang didapatkan selama perkawinan dan Warga Negara Asing tidak dimungkinkan untuk memiliki Hak Guna Bangunan meskipun didapatkan karena percampuran harta dalam perkawinan. Jika Warga Negara Asing mendapatkan Hak Guna Bangunan maka dalam jangka waktu 1 tahun wajib melepaskan atau mengalihkan kepada pihak lain yang memenuhi syarat kepemilikan. Untuk meminimalisir permasalahan yang terjadi dalam perkawinan campuran terkait harta benda perkawinan, maka dapat dilakukan perkawinan campuran dengan membuat perjanjian perkawinan.

---

ABSTRACT
Along with the increasing number of mixed marriages in Indonesia, the more problems occur as a result of mixed marriages. One of the problems that often occurs in mixed marriages is that Indonesian citizens of mixed marriages are not permitted to have Freehold Title, Right to Build (HGB), or Right to Cultivate (HGU), unless the mixed marriage is carried out by making a nuptial agreement concerning the separation of assets. If a mixed marriage takes place without making a nuptial agreement, problems will arise if divorce then occurs especially in the case of division of assets obtained during the marriage. Based on the thesis background, the cause of the problem in this thesis are how the legal consequences of divorce on common property in a mixed marriage that takes place without a marriage agreement and how the position of property in mixed marriages in the form of Right to Build after divorce (Analysis of Religious Court Judgment Number 0391/Pdt.G/2017 PA.Dp) This research is normative research, with the typology of normative explanatory research. The results of this research explain that if a divorce occurs, each husband and wife are entitled to half of the amount of common property obtained during marriage and Foreign Citizens are not allowed to have the Right to Build even though they are obtained due to mixing assets in marriage. If Foreign Citizens get the Right to Build then within a period of 1 year, they must release or transfer to other parties according to the conditions of ownership. To minimize the problems that occur in mixed marriages related to marital property, a mixed marriage can be done by making a nuptial agreement.

Abstrak :
Tasawuf sebagai salah satu aspek ajaran Islam memberikan sumbangan penting untuk membina manusia yang utuh baik lahir maupun batin. Ajaran tasawuf yang menekankan pentingnya moralitas serta keseimbangan aspek lahir dan batin menyebabkan studi akademis tentang tasawuf mengalami perkembangan pesat sehingga jumlah dan kajian tentang tasawuf meningkat. Perkembangan tasawuf ini diikuti oleh munculnya tarekat-tarekat. Tujuan tarekat ini sejalan dengan tujuan tasawuf yaitu peningkatan moral anggotanya. Pada tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah peningkatan moral ini dapat dicapai melalui suluk. Anggota yang telah melalui beberapa kali suluk dapat diangkat menjadi D-1 bagi perempuan dan Petoto sebutan bagi laki-laki. D-l dan Petoto adalah panutan bagi anggota-anggota yang lain, khususnya bagi anggota yang belum mencapai tingkat tersebut dan diharapkan menampilkan perilaku moral yang baik. Perilaku moral didasari oleh penalaran moral atau alasan yang mendasari suatu tindakan moral. Perkembangan moral ini didasari oleh aspek kognitif juga oleh rangsangan lingkungan. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur penalaran moral ini adalah The Defining Issues Test (DIT) dari Rest. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan tahap penalaran moral anggota tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah berdasarkan tingkat keanggotaan, penelitian ini dilakukan pada 120 anggota tarekat naqsyabandiyah Khalidiyah yang terdiri dari masing-masing 30 orang anggota D-l, non-D-1, Petoto dan nonpetoto yang berada di Depok. Alat ukur yang digunakan adalah DIT dalam bentuk singkat yang terdiri dari 3 buah cerita dilema moral dengan reliabilitas sebesar 0,81. Berdasarkan perhitungan t-lest yang terdapat pada program SPSS 10.00 diperoleh hasil bahwa tidak terdapat perbedaan tahap penalaran moral anggota tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah berdasarkan tingkat keanggotaan Menurut peneliti hal itu disebabkan oleh tingkat pendidikan yang relatif setara pada anggota tarekat dalam penelitian ini, adanya seorang tokoh yang dijadikan model oleh semua anggota, adanya lingkup interaksi sosial yang luas, dan adanya rangsang lingkungan yang sama dalam lingkungan tarekat tersebut Oleh karena itu peneliti menyarankan untuk dilakukan penelitian dengan menggunakan jumlah sampel yang lebih besar dan menggunakan metoda pengumpulan data yang lain seperti observasi dan wawancara.