Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Semenjak diperkenankannya modal asing masuk kembali ke Indonesia, yakni antara lain dengan berlakunya UU No. 1 Th. 1967, maka terbentuklah embrio ekonomi Indonesia yang tumbuh berkembang ke arah sistem perekonomian yang terbuka dengan membentuk ekonomi pasar, serta kegiatan bisnis yang cenderung liberal. Perkembangan ini, lebih dimungkinkan dengan diterbitkannya berbagai tindakan deregulasi di bidang perekonomian yang sudah dilakukan sejak dasa warsa tahun 1960-an, walaupun istilah deregulasi sendiri baru mulai dikenal secara populer sejak tahun 1983. Dan ternyata bahwa kebijaksanaan deregulasi mempunyai dampak terhadap perkembangan hukum bisnis, yaitu misalnya dengan berubahnya ketentuan-ketentuan tentang joint venture ke arah yang lebih menguntungkan bagi PMA, seperti hapusnya diskriminasi kepemilikan modal antara PMA dan PMDN. Namun demikian, kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut, khususnya perubahan ketentuan joint venture tadi, banyak mendapat kritikan dari para pakar hukum dan ekonomi berkenaan dengan segi-segi hukumnya, antara lain karena dianggap inkonsisten, dan karena kebijaksanaan tingkat bawahan dapat pula merevisi suatu UU yang lebih tinggi hirarkinya, sehingga kurang menjamin adanya kepastian hukum.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai studi perbandingan pengaturan joint ventures di Indonesia dengan beberapa yurisdiksi lain, yaitu Jepang, Singapura, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Studi perbandingan pengaturan joint ventures tersebut terutama ditinjau dari aspek hukum persaingan usaha. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan obyek penelitian berbasis norma hukum, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun yang sudah secara kongkrit ditetapkan oleh hakim dalam kasus-kasus yang diputuskan di pengadilan. Pengaturan joint ventures dari aspek persaingan usaha di yurisdiksi tersebut belum dilakukan secara khusus melalui suatu undang-undang tersendiri, namun biasanya tersirat dalam pengaturan mengenai persaingan usaha tidak sehat dan antimonopoli. Hasil penelitian menyarankan sebaiknya Pemerintah Republik Indonesia mempertimbangkan untuk melakukan pengaturan secara khusus mengenai kerja sama antar pelaku usaha dalam bentuk joint ventures melalui peraturan perundang-undangan tersendiri. Pengaturan mengenai joint ventures tersebut sebaiknya menyelaraskan prinsip kebebasan berkontrak oleh para pihak dalam pembentukan joint ventures dengan aspek hukum persaingan usaha dan hukum perusahaan. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum dan mendorong terciptanya persaingan usaha secara sehat serta mencegah timbulnya praktek monopoli dalam kerja sama antar pelaku usaha melalui pembentukan joint ventures. ......This thesis discusses comparative study among some countries, which compare Indonesian joint ventures regulation with other jurisdiction from other countries, such as Japan, Singapore, United States of America, and European Union. This comparative study is reviewed from competition law aspect. This research employs descriptive research method with qualitative approach. To be more specific, this research employs normative research method. This research adapts legal norms for the object of research in legislation. In addition, the cases have been concretely established by the judge and have been decided in the court. Joint ventures regulation from business competition aspect has not been performed particularly through its own legislation but it is generally implicit in the regulation of an unfair business and anti-monopoly. The result of the research suggest that Indonesian Government should consider doing a special arrangement of cooperation among business in the form of joint ventures through its own legislation. Joint ventures regulation should adapt the principle of contractual freedom by the parties in establishing of joint ventures to legal aspect competition and corporate law. This is aims to ensure legal certainty and encourage a fair competition. In addition, this can prevent monopolistic practice in partnership or business through the establishment of joint ventures.

Abstrak :
Bauksit adalah material untuk memproduksi aluminium. Aluminium sendiri sudah dikenal sejak lama sebagai bahan campuran untuk pembuatan kerangka pesawat terbang, pesawat jet, pesawat ulang alik dan juga satelit yang merupakan objekobjek yang sangat vital dalam peradaban manusia kedepan. Sebagai bagian dari inisiatif pemerintah untuk berperan aktif dan mempunyai kendali lebih besar atas sumber daya alam yang sifatnya strategis, pemerintah mengeluarkan peraturan untuk melarang ekspor bahan mineral mentah (ore) secara langsung ke luar negeri. Perusahaan diwajibkan untuk melakukan proses peningkatan sumber daya alam yang sifatnya mentah (ore) menjadi barang setengah sehingga dapat memberikan nilai tambah. Keberadaan peraturan tersebut mendorong perusahaan untuk melakukan evaluasi ulang atas strategi bisnisnya selama ini. Dari sisi strategi manajemen, studi ini akan menganalisa proses pembentukan usaha patungan dalam sebagai salah satu strategi untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang mendadak akibat adanya perubahan peraturan pemerintah. Selain itu, dari sesi keuangan juga akan dilakukan analisa kelayakan investasi pembangunan pabrik pengolahan biji bauksit dengan melihat NPV, IRR, Profitability Index dan Payback Period dari investasi ini. ...... Bauxite is a material for producing aluminum. Aluminum itself has been known since long as an ingredient for the manufacture of aircraft frame, jet planes, space shuttle and satellites which are the objects that are vital to the future of human civilization. As part of a government initiative to play an active role and have greater control over natural resources that are strategic, the government passed a law to ban the export of raw mineral material (ore) directly out of the country. Company is required to perform the process of improving the natural resources that are raw (ore) into intermediate goods that can provide added value. The existence of these regulations encourages companies to conduct re-evaluation of its business strategy over the years. In terms of management strategies, this study will analyze the process of formation of the joint venture as a strategy to adapt to sudden environmental changes due to changes in government regulations. In addition, from the financial point of view, this study will conduct feasibility analysis of investment processing plant by using NPV, IRR, Profitability Index and Payback Period as critical parameter to make decision.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini menganalisa faktor-faktor yang menentukan prestasi perusahaan pasangan usaha dari lembaga modal ventura (lembaga pembiayaan keuangan), yang mengemukakan bahwa keberhasilan perusahan pasangan usaha tergantung dari karakteristik wirausahawan, struktur industri yang dimasuki dan strategi yang digunakan perusahaan tersebut, dengan menggunakan model: Prestasi perusahaan pasangan usaha = f ( karakteristik wirausahawan, struktur industri, strategi bisnis ).

Dalam pengujian model ini dikemukakan 7 hipotesis, mengenai faktor-faktor yang berpengaruh menentukan prestasi(keberhasilan) perusahaan pasangan usaha. Hipotesis ini diajukan berdasarkan atas permasalahan :

Bagaimana bentuk karakteristik wirausahawan yang dapat mempengaruhi prestasi perusahaan pasangan usaha ? Struktur industri yang bagaimana yang mempengaruhi prestasi perusahaan pasangan usaha ? Strategi bisnis yang bagaimana yang mempengaruhi prestasi perusahaan pasangan usaha ? Bagaimana bentuk interaksi antara masalah yang tersebut pada butir (1), (2) dan (3) ?

Data yang digunakan untuk pengujian ini berasal dari 40 perusahaan pasangan usaha (baik yang berhasil maupun yang gagal), data tersebut diambil dari 3 lembaga pembiayaan keuangan termasuk sebuah perusahaan modal ventura.

Secara keseluruhan dari pengujian hipotesis ini ditemukan dukungan yang kuat terhadap model tersebut, bahwa prestasi perusahaan pasangan usaha dipengaruhi oleh karakteristik wirausahawan, struktur industri dan strategi bisnis-nya. Interaksi ketiga variabel ini jauh lebih penting dalam menunjang prestasi perusahaan pasangan usaha, dart pada masing-masing variabel berdiri sendiri-sendiri.

Seperti diketahui bahwa pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan modal ventura di Indonesia mencontoh model Amerika, dengan mengemukakan cara kerja yang dilakukan oleh perusahaan modal ventura yang terkemuka di Jepang, akan memberi gambaran lain terhadap alternatif cara pembiayaan tersebut.

Abstrak :
Akuisisi saham perusahaan merupakan strategi pelaku usaha untuk melakukan ekspansi pasar. Akuisisi saham perusahaan tersebut dapat menciptakan efisiensi atau justru menciptakan abuse of market power di pasar bersangkutan. Untuk mencegah terjadinya abuse of market power dari suatu akuisisi saham perusahaan perlu dilakukan merger control oleh otoritas persaingan usaha. KPPU melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo PP No. 57 Tahun 2010 mengatur tentang kewajiban pemberitahuan atas akuisisi saham perusahaan yang memenuhi kriteria tertentu. Perubahan pengendali merupakan salah satu hal yang harus dipenuhi dalam suatu transaksi akuisisi saham perusahaan. Perusahaan patungan merupakan perusahaan yang didirikan oleh dua atau lebih pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha tertentu. Penentuan pelaku usaha pengendali pada perusahaan patungan merupakan hal yang penting untuk didefinisikan terkait dengan merger control yang dilakukan oleh KPPU. Untuk mendefinisikan pelaku usaha pengendali pada perusahaan patungan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menyatakan terdapat beberapa aspek hukum dan ekonomi yang dapat digunakan oleh KPPU untuk menentukan pelaku usaha pengendali pada perusahaan patungan yang kemudian dapat digunakan sebagai salah satu metode dalam penerapan PP No. 57 Tahun 2010 pada akuisisi saham perusahaan patungan

---

Acquisition of shares is a business strategy to pursue market expansion. Acquisition of shares can create efficiencies or create abuse of market power in the market. To prevent abuse of market power, the competition authorities make merger control regulation. KPPU through Act number 5 year 1999 jo Government Regulation number 57 year 2010 regulating the obligation of notification of shares acquisition. Change of control is one thing that must be met in a transaction of shares acquisition. Joint ventures company is a company founded by two or more business actor to conduct certain business activities. Controlling parties on joint ventures is an important thing to be defined relating to merger control carried out by KPPU. To define the controlling parties on joint ventures are used normative juridical research method that uses the legislation approach. The results of this study states there are some aspects of the law and economics that can be used by the Commission to determine the controlling businesses in a joint venture that can then be used as one of the methods in the application of PP 57 Year 2010 on the acquisition of joint stock company.

Abstrak :
Dalam pengusahaan migas, PERTAMINA sebagai Badan Usaha Milik Negara dimungkinkan untuk bekerja sama dengan perusahaan minyak lain/kontraktor dalam bentuk Joint Operating Body (JOB) yang merupakan modifikasi dari konsep kontrak bagi hasil Production Sharing Contract (PSC) yang dianut di Indonesia. Dalam JOB, PERTAMINA dan kontraktor masing-masing mempunyai share sama besar yakni 50:50 dan bersama-sama membentuk komite yang terdiri dari wakil-wakil PERTAMINA dan kontraktor (komite operasi) untuk menetapkan dasar-dasar alokasi hak dan tanggung jawab antara para pihak serta mengatur tentang tata cara pelaksanaan operasi dan melakukan pengawasan atasnya. Untuk memperlancar operasional JOB, pendiri JOB telah memberikan kewenangan penuh kepada JOB untuk melakukan tindakan hukum seperti membuat perjanjian dengan pihak lain, memiliki kekayaan, mempekerjakan karyawan dan Iainnya sehingga menempatkan JOB seolah-olah seperti sebuah subyek hukum. Namun dalam literatur hukurn, JOB tidak dikenal sebagai subyek hukum/badan hukum dan oleh karenanya tidak dapat bertindak di muka pengadilan, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 071PKJNI1999 tanggal 14 Mei 1999, yang diuraikan lebih lanjut dalam Tesis ini. Oleh karenanya, walaupun kewenangan penuh telah diberikan kepada JOB oleh pendirinya, namun untuk bertindak di hadapan hukum tetap harus dilakukan send iri oleh pendiri-pendiri JOB dan tidak diwakilkan oleh JOB. Melalui penulisan Tesis ini, Penulis berharap dapat memberikan kejelasan kepada masyarakat terutama pihak-pihak yang terkait dalam JOB mengenai status hukum JOB agar tidak merugikan pihak-pihak tersebut di kemudian hari. Diharapkan pembahasan tersebut di atas akan membawa efisiensi serta peningkatan kinerja operasional JOB dalam mencapai target yang maksimal.

---

In oil and gas mining, it is possible for PERTAMINA as a State-Owned Company to enter into cooperation with other oil company/contractor in terms of Joint Operating Body (JOB) constituting modification of the Production Sharing Contract (PSC) concept adopted in Indonesia. In JOB, PERTAMINA and the contractor respectively has equal share namely 50:50 and jointly establishes a committee consisting of the representatives of PERTAMINA and contractor (operation committee) to lay down the basis of allocation of rights and obligations of either party as well as stipulate the procedure of operation implementation and its supervision. For smooth operation of JOB, JOB founder has conferred full authority upon the JOB to take corporate acts such as entering into agreement with other party, controlling assets, employing experts etc. thereby placing JOB as is it were a law subject. However law literature does not mention that JOB is a law subject/legal entity and consequently it has no authority to take any act before a court, as confirmed in the Judgment of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 071PKIN11999 dated May 14, 1999, described further in this Thesis. Therefore, despite the full authority the founders conferred upon it, it is the JOB founders themselves, not represented to JOB, that must take any corporate act. May this Thesis writing able to provide clarity to the community especially those interested in JOB about the legal status of JOB and not render any loss to them in the future. Such discussion may bring about an efficiency as well as increase the performance of JOB operation in attaining the maximum target.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis filosofi dan asas hukum khususnya hukum perusahaan di Indonesia, yang berkaitan dengan perlindungan pemegang saham minoritas di dalam sebuah perusahaan joint venture PMA-PMDN, dimana sebagian besar kepemilikan sahamnya dikuasai oleh pihak asing. Perlindungan kepada kepentingan pemilik saham minoritas diasumsikan sebagai cerminan terhadap kepentingan nasional. Tipe penelitian adalah yuridis normatif, yaitu suatu penelitian dengan mempergunakan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang - undangan yang terkait dengan permasalahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) khususnya mengenai Hukum Perjanjian. Pemegang saham nasional yang umumnya merupakan pemegang saham minoritas, dalam sebuah perusahaan joint venture antara Perusahaan Modal Asing (PMA) dan Perusahaan Modal Dalam Negeri (PMDN), tidak lagi mendapatkan landasan hukum yang kuat dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 3 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, telah memberikan kebebasan bagi penanam modal asing dengan menempatkan 100 persen modal mereka. UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mensyaratkan PMA yang menanamkan modal di Indonesia, termasuk yang berbentuk perusahaan joint venture dengan PMDN, wajib berbentuk Perseroan Terbatas (PT), sebagaimana diatur dalam Bab IV Pasal 5 Ayat 1. Segala hak dan kewajiban antar para pemegang saham dalam PT joint venture tersebut harus dituangkan di dalam Anggaran Dasar (AD) PT sehingga AD menjadi sebuah perjanjian di antara mereka. AD PT harus tunduk pada Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang serta peraturan lain yang terkait dengan hak dan kewajiban masing-masing pemegang saham, baik pemegang saham mayoritas maupun pemegang saham minoritas. Perlindungan terhadap pemegang saham minoritas sangat bergantung atas bentuk-bentuk perjanjian yang telah dicapai antara kedua belah pihak. Kendati UU PT secara jelas melindungi pemegang saham minoritas melalui sejumlah hak dasar yang ada, namun hal itu tidak berlaku jika diantara pihak-pihak membuat perjanjian lain yang mengatur masalah persengketaan, baik di atur melalui AD PT maupun perjanjian tersendiri (Basic Agreement for Joint Venture). ......This study aims to analyze the philosophy and principles of law, especially Corporate Law in Indonesia, which is related with the protection of minority shareholders in a joint venture company PMA-PMDN, where the majority of its shares owned by foreign parties. Protection on the interests of minority shareholders is assumed as reflect of national interest. This type of research is a normative juridical, a study by means of literature study of the regulations and regulations relating to issues regulated in Law No. 25 of 2007 concerning Investment, Law No.40 Year 2007 concerning Limited Liability Company, and the Civil Law (KUH Perdata), particularly regarding the Law of Treaties. National shareholder who is usually a minority shareholder, in a joint venture between Foreign Investment Company's (PMA) and the Domestic Investment Company (PMDN), no longer have a strong legal basis in Law No. 25 of 2007 concerning Investment. Under Article 1 Paragraph 3 of Law no. 25 of 2007 on Investment, has provided the freedom for foreign investors to put 100 percent of their capital. Law no. 25 of 2007 concerning Investment requires foreign investors who are investing in Indonesia, including in the form of a joint venture with domestic investment, shall form a Limited Liability Company (PT), as provided in Chapter IV Article 5 Paragraph 1. All rights and obligations between the shareholders of Joint Venture Company shall be set forth in the Company?s Articles of Association (AD) therefore the Articles of Association becomes an agreement between them. Articles of Association of a should be subject to the Act No.40 of 2007 on Limited Liability Companies, Laws and other regulations relating to the rights and obligations of each shareholder, whether the majority shareholders and minority shareholders. Protection of minority shareholders is very dependent on other forms of agreement has been reached between both parties. Although Law No.40 of 2007 expressly protects minority shareholders through a number of basic rights that exist, but it does not apply if the parties made another agreement which governs the dispute, either in the set through the Articles of Association of the company or separate agreement (Basic Agreement for Joint Venture).

Abstrak :
Joint OperatiorL, atau untuk selanjutnya disebut JO, adalah bentuk kerja sama antara dua badan atau lebih untuk melaksanakan suatu proyek bersama. Dalam kerja sama mi tidak terbentuk badan hukum yang baru. Dengan JO, maka resiko bisnis yang ada menjadi lebih ringan bagi para anggotanya. JO dibagi inenjadi 2, yaitu JO Mumi dimana JO hanya sebagai koordinasi saja dan JO Tidak Murni di.mana para anggota menyerahkan masing-masing partisipasinya untuk dikendalikan bersama-sama. Sampai saat mi, perlaküan perpajakan JO belum diatur dengan jelas. Namun dari surat-surat dari Direktur Jendral Pajak dapat disimpulkan bahwa JO adalah Wajib Pajak Dalam Negeri, letapi bukan subyek pajak penghasilan badan. Oleh karena itu, walaupun JO mempunyai NPWP dan kewajiban yang sama seperti Wajib Pajak lainnya, namun JO tidak terhutang PPh Badan. Selain NPWP, JO juga harus mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak apabila JO melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak.