Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pandemi Covid-19 memaksa sebagian karyawan di Indonesia untuk bekerja dari rumah.Perubahan ini menciptakan beberapa tantangan baru yang perlu dihadapi para karyawanuntuk mempertahankan kesejahteraan serta performanya. Modal psikologis dapat menjadifaktor pelindung untuk membantu para karyawan menghadapi tantangan-tantangan barutersebut. Penelitian bertujuan untuk menyelidiki hubungan antara kreasi pekerjaan denganmodal psikologis. Penelitian ini mengambil 291 sampel karyawan yang bekerja dari rumahdari berbagai industri dengan rentang umur 19-61 tahun. Penelitian ini menggunakanPsychological Capital Questionnaire-12 (PCQ-12) untuk mengukur modal psikologis danJob Crafting (JCS) untuk mengukur kreasi pekerjaan. Hasil analisis korelasi Spearman rankordermenemukan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara kreasi pekerjaanekspansif dan non-ekspansif dengan modal psikologis. Hubungan positif yang signifikanantara kreasi pekerjaan non-ekspansif dengan modal psikologis menjadi pembahasan yangmenarik sebab bertentangan dengan hipotesis penelitian. Temuan ini memberikan implikasipenting dengan memberikan informasi terkait strategi yang tepat untuk diaplikasikanorganisasi guna meningkatkan modal psikologis karyawannya yang bekerja dari rumah

---

Covid-19 pandemic forced some of the Indonesian workers to work from home. This change

created new challenges that those workers need to face in order to maintain their well-being

and performance. Psychological capital (PsyCap) could become a protective factor to help

those workers to face the new challenges. This research focused on identifying the correlation

between job crafting and PsyCap. This research gathered 291 samples of work from home

(WFH) workers from many industries with age ranging from 19-61. This research used

Psychological Capital Questionnaire-12 (PCQ-12) to measure PsyCap and Job Crafting Scale

(JCS) to measure job crafting. The result from Spearman rank-order analysis showed a

significant positive correlation between expansive and non-expansive job crafting with

PsyCap. The significant positive correlation between non-expansive job crafting and PsyCap

became an interesting discussion because it rejected one of this research hypotheses. This

finding gave organizations crucial information about the right strategy to increase WFH

workers' PsyCap."

"Jam kerja yang berlebihan memberikan dampak bagi individu dan perusahaan. Bagi individu, jam kerja yang berlebihan dapat menyebabkan ketidakseimbangan waktu antara pekerjaan dan keluarga, sehingga terdapat konflik antara peran dalam pekerjaan dan keluarga. Untuk mengatasi konflik pekerjaan dan keluarga, dibutuhkan pemberian jam kerja yang fleksibel yang memungkinkan pegawai untuk dapat mengatur jam untuk bekerja dan keluarga, yang dapat diwakili melalui kreasi kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kreasi kerja dengan konflik pekerjaan dan keluarga pada pegawai milenial di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang melibatkan 347 partisipan dengan karakteristik yaitu pegawai perusahaan negeri atau swasta dengan rentang usia 24-40 tahun dan telah bekerja selama minimal 1 tahun. Dalam penelitian ini dilakukan uji psikometri yang meliputi uji reliabilitas dengan metode cronbach’s alpha dan uji validitas dengan metode face validity dan content validity. Melalui perhitungan uji reliabilitas, alat ukur kreasi kerja dan konflik pekerjaan dan keluarga terbukti memiliki konsistensi internal yang baik dengan nilai α=0,78 untuk alat ukur Job Crafting Scale (Tims et al., 2012) dan α=0.891 untuk alat ukur Work Family Conflict Scale (Netemeyer et al., 1996). Analisis korelasi Spearman menunjukkan bahwa terdapat korelasi negatif yang signifikan antara kreasi kerja dengan konflik pekerjaan dan keluarga r= -.10*, p<0.05. Akan tetapi, tidak terdapat korelasi antara dimensi meningkatkan sumber daya kerja struktural, menurunkan tuntutan pekerjaan yang menghambat, dan meningkatkan sumber daya tugas sosial. Oleh karena itu, disimpulkan apabila kreasi kerja dapat digunakan untuk mengurangi konflik pekerjaan dan keluarga.

---

Excessive working hours have an impact on individuals and companies. For individuals, excessive working hours can cause an imbalance of time between work and family, so that it creates a conflict between work and family roles. To overcome work and family conflict, it is necessary to allow flexible working hours so that employees are able to set free-hours for their work and family, which can be represented through job crafting. This study aims to determine the relationship between job crafting and work and family conflict among millennial employees in Indonesia. This is a quantitative study involving 347 participants with its characteristics as an employees of public or private companies with an age range of 24-40 years and have worked for at least a year. This study used psychometric tests which included reliability tests (Cronbach's Alpha method) and validity tests included the face validity and content validity methods. Through the calculation of the reliability test, the measuring tool for job crafting and work and family conflict were proven to have a good internal consistency with a value of α=0.78 for the job crafting scale (Tims et al., 2012) and α=0.891 for the work family conflict scale (Netemeyer et al., 1996). Using a Spearman correlation analysis, the result shows that there is a negatively significant correlation between job crafting and work and family conflict r= -.10*, p<0.05. However, it is found that there is no correlation between the dimensions of increasing structural work resources, decreasing inhibiting job demands, and increasing social task resources. Therefore, it is concluded that job crafting could be used to reduce work and family conflicts."

"Salah satu penyumbang terbesar sector pajak ialah UMKM. UMKM berhak membayar pajak karena UMKM merupakan bentuk dari badan usaha dan memiliki penghasilan usaha. Akibatnya, pendapatan dari UMKM harus dikenakan pajak. Isu utama yang terjadi terkait dengan adanya peraturan omnibus law dimana semua undang-undang jadi satu, seharusnya Undang-Undang terkait perpajakan merupakan lex specialis. Sehingga dikhawatirkan UU Cipta Kerja akan menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum terutama dalam bidang perpajakan. Metode Penelitian yang digunakan adalah doktrinal dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder yang erat kaitannya dengan pajak, pajak penghasilan, dan pajak UMKM. Dari hasil penelitian menunjukkan, terdapat perbedaan kategori UMKM berdasarkan UU UMKM, PP 7 Tahun 2021 dan dalam hukum pajak. Pengenaan PPh bagi pelaku UMKM harus sesuai dengan kemampuan membayar. Melalui UU Nomor 7 tahun 2021 pemerintah memiliki tujuan untuk mengharmonisasikan lex specialist dari UU Cipta Kerja, kandungan UU Nomor 7 Tahun 2021 membebaskan PPh bagi pengusaha perorangan yang memiliki penghasilan kurang dari Rp. 500 juta.

---

One of the biggest contributors to the tax sector is micro, small, and medium enterprises. Micro, small, and medium enterprises are entitled to pay taxes because they are forms of business entities and have business income. As a result, income from micro, small, and medium enterprises must be taxed. The main issue that occurs is related to the existence of omnibus law regulations, where all laws become one. Laws related to taxation should be lex specialis. So it is feared that the Job Creation Law will cause multiple interpretations and legal uncertainty, especially in the field of taxation. The research method used is doctrinal, using secondary data sourced from primary and secondary legal materials that are closely related to taxes, income taxes, and taxes on micro, small, and medium enterprises. From the results of the study, there are differences in the categories of micro, small, and medium enterprises based on the law on the category of micro, small, and medium enterprises, PP 7 of 2021, and in tax law. The imposition of income tax on micro, small, and medium enterprises must be in accordance with their ability to pay. Through Law Number 7 of 2021, the government aims to harmonize the lex specialists from the Job Creation Law. The content of Law Number 7 of 2021 exempts income tax for individual entrepreneurs who have an income of less than Rp. 500 million."

"Lahirnya undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja menuntut ketersediaan informasi geospasial sebagai basis data pemberian perizinan investasi di daerah. Ketersediaan informasi geospasial dasar di tahun 2020 masih tersedia 1.9% dari kebutuhan nasional. Tuntutan percepatan penyelenggaraan informasi geospasial tertuang dalam program prioritas kerja nasional pada rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. Adanya keterbatasan kapasitas organisasi Badan Informasi Geospasial menuntut pengembangan kapasitas dilakukan sebagai upaya memenuhi kebutuhan Informasi Geospasial Nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan postpositivist dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi dokumentasi, analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah adanya kesenjangan kapasitas dan kebutuhan organisasi dalam upaya percepatan penyelenggaraan Informasi Geospasial, meliputi anggaran yang tidak memadai, infrastruktur yang belum optimal, kebutuhan teknologi yang lebih tinggi, kapasitas SDM belum memadai, dan budaya organisasi yang lemah. Strategi pengembangan kapasitas sebagai upaya pemenuhan kebutuhan Informasi Geospasial nasional adalah reorientasi penataan organisasi, penguatan kebijakan dan infrastruktur, program pengembangan kapasitas SDM berbasis kompetensi, penguatan kerjasama dengan stakeholder, dan penguatan budaya organisasi melalui peran kepemimpinan yang optimal.

---

The enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation requires the availability of geospatial information as a database for granting investment permits in the regions. The availability of basic geospatial information in 2020 is still available at 1.9% of national needs. The demand for acceleration of the implementation of geospatial information is contained in the national work priority program in the national medium-term development plan (RPJMN) for 2020-2024. The limited organizational capacity of the Geospatial Information Agency requires capacity development to be carried out in an effort to meet the needs of the National Geospatial Information. This study uses a post-positivist approach with in-depth interview data collection techniques and documentation studies, qualitative data analysis. The result of this research is that there is a gap in the capacity and needs of organizations in an effort to accelerate the implementation of Geospatial Information, including inadequate budgets, infrastructure that is not optimal, higher technology needs, inadequate human resource capacity, and weak organizational culture. The capacity development strategy as an effort to meet the needs of national Geospatial Information is reorienting organizational arrangements, strengthening policies and infrastructure, competency-based HR capacity development programs, strengthening collaboration with stakeholders, and strengthening organizational culture through optimal leadership roles."

"Semenjak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, muncul ketentuan-ketentuan baru yang belum diatur sebelumnya. Salah satu ketentuan baru tersebut adalah mengenai hak atas tanah pada ruang atas dan ruang bawah tanah. Tesis ini akan membahas mengenai bagaimana implementasi dari ketentuan baru tersebut dan bagaimana peran dan tanggung jawab notaris dan pejabat pembuat akta tanah terhadap ketentuan baru tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, ketentuan baru ini masih belum dapat diimplementasikan secara sempurna karena masih diperlukan penyesuaian peraturan perundang-undangan yang sudah ada dan juga Notaris dan PPAT memiliki peran yang penting berkaitan dengan hak atas tanah pada ruang atas tanah dan ruang bawah tanah namun beberapa peraturan saat ini masih belum memadai sehingga diperlukan perubahan peraturan.

---

Ever since the promulgation of the Law Number 11 of 2020 regarding Job Creation, there are new provisions that have never regulated before. One of the new provisions regarding land rights on underground space and overground space. This thesis is about how those new regulations can be implemented and how the notary and the official certifier of title deeds involved and what is their responsibilities. This research conducted using the normative method. Based on the result of this research, the new provisions regarding land rights on underground space and overground space for the time being can’t be properly implemented. If the new provisions about to be implemented, there are a few regulations that needed to be amended. The regulations concerning Notary and Official certifier of title deeds also needed to be amended to accommodate the new provisions regarding underground space and overground space"

"Untuk meningkatkan investasi di Indonesia maka salah satu upayanya adalah dengan membentuk Undang-Undang Cipta Kerja yang memuat tentang Satuan Rumah Susun yang dapat dimiliki oleh warga negara asing diatas tanah hak pakai dan hak guna bangunan. Hal ini bertentangan dengan konstitusi yaitu UUD 1945 dan UUPA. Di dalam UUPA dijelaskan bahwa hak tanah yang diberikan kepada warga negara asing adalah hak pakai dan  ketentuan pemilikan satuan rumah susun oleh WNA menurut UndangUndang Cipta Kerja tidak sesuai dengan konstitusi Pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Penelitian ini mengangkat permasalahan yaitu bagaimana pemilikan satuan rumah susun oleh warga negara asing di Indonesia dikaitkan dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan bagaimana akibat hukum  pemilikan rumah susun oleh WNA ditinjau dari asas nasionalitas dalam UUPA. Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif. Penelitian ini memfokuskan pada kajian atas bahan hukum sebagai sumber data utamanya. Penelitian terhadap bahan hukum primer dilakukan untuk menemukan relasi antara satu undang-undang dengan undang-undang lain yang terkait kepemilikan satuan rumah susun oleh Warga Negara Asing. Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa kepemilikan satuan rumah susun oleh Warga Negara Asing menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria dikarenakan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja mengatakan sarusun yang dapat dimiliki orang asing adalah diatas tanah HGB dan Hak Pakai namun UUPA mengatakan bahwa HGB hanya dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia. Akibat hukum yang ditimbulkan dari kepemilikan satuan rumah susun oleh WNA berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja dikaitkan dengan Asas Nasionalitas dalam Undang – Undang Pokok Agraria tidak terpenuhinya asas nasionalitas sebagai dasar dari pembentukan peraturan terkait pertanahan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dimana asas nasionalitas memiliki tujuan memenuhi Pasal 33 ayat 3 UUD 1945. 

---

To increase investment in Indonesia, one of the efforts is to establish a Job Creation Act which contains Flat Units that can be owned by foreign citizens on land with usufructuary rights and building use rights. This is contrary to the constitution, namely the 1945 Law and the Basic Agrarian Law. In the Basic Agrarian Law, it is explained that land rights granted to foreign citizens are the right of use and the provision of ownership of apartment units by Foreign Citizens according to the Copyright Law is not in accordance with the constitution of Article 33 paragraph 3 of the 1945 Constitution. This study raises the issue of how the ownership of apartment units by foreign nationals in Indonesia is linked to the Copyright Law and how the legal consequences of apartment ownership by Foreign Citizens are reviewed from the principle of nationality in the UUPA. This type of research is a normative research. This study focuses on the study of legal materials as the main source of data. Research on primary legal materials was conducted to find the relationship between one law and another law related to the ownership of apartment units by Foreign Citizens. The results of the study concluded that the ownership of apartment units by Foreign Citizens according to Government Regulation Number 18 of 2021 is contrary to the Basic Agrarian Law because according to Government Regulation Number 18 of 2021 as an implementing regulation of the Copyright Law says sarusun that can be owned by foreigners is on HGB land and Use Rights but UUPA says that Building Use Rights can only be owned by Indonesian Citizens. The legal consequences arising from the ownership of apartment units by Foreign Citizens under the Copyright Law are linked to the Principle of Nationality in Agrarian Law-non-fulfillment of the principle of nationality as the basis of the establishment of land-related regulations in the Copyright Law where the principle of nationality has purpose of fulfilling Article 33 paragraph 3 of the 1945 Constitution."

"Terdapat paradoks antara perlindungan lingkungan hidup dengan iuran produksi (royalti) batubara 0% (nol persen) dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Adanya aspek resiko kerusakan lingkungan yang harus diperhitungkan Negara pada kegiatan pertambangan batubara maka sebagian dari royalti seharusnya dapat dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat termasuk salah satunya untuk mengembalikan fungsi lingkungan yang terdampak kegiatan pertambangan batubara. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, royalti batubara bukan ditambah melainkan dikurangi, padahal ada biaya pemulihan lingkungan (public compensation) yang harus dipertimbangkan atas terganggunya aspek ekologi pada kegiatan pertambangan batubara, yaitu kerusakan lingkungan dan ekosistem akibat aktivitas penambangan batubara. Seharusnya Negara dalam menentukan nilai royalti batubara mempertimbangkan aspek ekologi tersebut yang mana sebagian dari royalti tersebut dapat dipergunakan untuk mengembalikan fungsi lingkungan dan pemulihan (restorasi) ekosistem termasuk rehabilitasi lingkungan yang terdampak.

---

There is a paradox between environmental protection with 0% (zero percent) coal production fee (royalty) in Law No.11 of 2020 regarding Job Creation. The risk existence of environmental damage that must be taken into account by the State in coal mining activities, then part of the royalties should be used as much as possible for the prosperity of the people, including to restore environmental functions affected by coal mining activities. In Law No.11 of 2020 regarding Job Creation, coal royalties are not increased but even reduced, even though there are environmental restoration costs (public compensation) that must be considered for effecting the ecological aspects of coal mining activities, namely environmental and ecosystem damage due to coal mining activities. The State should in determining the value of coal royalties consider the ecological aspects in which part of the royalties can be used to restore environmental functions and ecosystem restoration (restoration), including rehabilitation of the affected environment."

"Munculnya perubahan kondisi kerja yang dilakukan oleh sebagian besar organisasi di Indonesia akibat pandemi Covid-19, mengakibatkan organisasi perlu melakukan penyesuaian operasional agar organisasi tetap berjalan dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur praktik job crafting di tengah kondisi perubahan kondisi kerja selama pandemi Covid-19 yang dirasakan oleh karyawan di sebuah perusahaan di industri Logistik. Penelitian ini juga menguji variabel lain yaitu empowering leadership yang diindikasikan merupakan penyebab munculnya job crafting, serta perceived job performance dan work engagement yang muncul sebagai dampak dari job crafting. Peneliti melakukan tinajuan literatur yang tersedia yaitu dokumen kebijakan perusahaan, melakukan wawancara, serta mendapatkan 316 responden yang kemudian diolah dengan software Lisrel dan model pengukuran Structural Equation Modelling (SEM). Hasil yang didapatkan adalah bahwa perceived impact of change dan empowering leadership berpengaruh signifikan terhadap job crafting, serta job crafting menjadi anteseden meningkatnya perceived job performance dan work engagement karyawan selama pandemi Covid-19. Studi ini mencoba menyediakan pandangan baru atas penelitian sebelumnya terhadap job crafting yang merupakan wujud dari sikap proaktif pekerja untuk melakukan job redesign, dengan latar belakang kondisi pandemi Covid-19.

---

The changes of working conditions carried out by most of company in Indonesia due to the Covid-19 pandemic, make the organization must create operational adjustment with regard to health protocols. This study aims to measure the practice of job crafting in the midst of changing working conditions during the Covid-19 pandemic that is felt by employees in a company in the Logistics company. This study also examines other variables, such as empowering leadership which is indicated as the cause of job crafting, and also perceived job performance and work engagement as the impact of job crafting. The researcher reviewed the available literature like company policy, conducted interviews, and got 316 respondents which were then processed using Lisrel software and the Structural Equation Modeling (SEM) measurement model. The results explained that the perceived of change and empowering leadership has a significant effect on job crafting, and job crafting is a driving factor for perceived job performance and work engagement during the Covid-19 pandemic. This study provides a new perspective on previous research on job crafting which is a manifestation of the proactive attitude of workers to do job redesign, in the midst of Covid-19 pandemic."

"Alih daya kerap menjadi permasalahan dalam ketenagakerjaan di Indonesia, beragam penolakan khususnya dari kaum pekerja kerap terjadi, namun praktek outsourcing tetap dilaksanakan karena merupakan sebuah solusi efisiensi dalam dunia usaha. Rumusan masalah pada thesis ini adalah 1. Bagaimanakah konsep serta pengaturan dan perlindungan alih daya dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia?; 2. Bagaimanakah pelaksanaan dan kendala terhadap perlindungan pekerjaalih daya pasca diberlakukannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja?; dan 3. Bagaimanakah pengaturan alih daya yang berkeadilan serta memberikan perlindungan bagi pekerja alih daya? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder melalui penelusuran literatur hukum dan kepustakaan serta dilengkapi dengan wawancara terhadap narasumber. Hasil penelitian yakni: 1. Dalam alih daya, terdapat tiga pihak yang melakukan hubungan hukum yaitu perusahaan pemberi pekerjaan, perusahaan penerima pekerjaan dan pihak pekerja/buruh yang terikat dalam hubungan hukum melalui perjanjian penyerahan pekerjaan antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan penerima pekerjaan, serta yang kedua adalah perjanjian kerja antara perusahaan penerima pekerjaan dan pihak pekerja/buruh. Alih daya diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yaitu Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja Pelaksanaan alih daya diatur dalam peraturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu PP No. 35 Tahun 2021; 2. Setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja harus dilakukan format ulang perjanjian kerja dan perjanjian alih daya dengan memperhatikan perkembangan terakhir bisnis alih daya paska berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja dan PP No. 35 Tahun 2021. Terdapat beberapa kendala dalam perlindungan hukum bagi pekerja alih daya pasca keberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja. 3. Skema co-employment dapat diadopsi dalam hukum Indonesia untuk menerapkan adanya hubungan antara perusahaan pemberi kerja dan pekerja. Perusahaan pemberi kerja dan perusahaan alih daya secara bersama-sama berperan sebagai pengusaha atau majikan terhadap pekerja. Selain itu perlu dilakukan beberapa perbaikan dalam perlindungan hukum dan pengawasan bagi pekerja alih daya.

---

Outsourcing often becomes problem in employment in Indonesia, various rejections, especially from workers, often occur, however the practice of outsourcing is still carried on as it is an efficient solution in the business world. Formulations of problem in this thesis are 1. How is the concept, regulation, and protection of outsourcing under employment law in Indonesia?; 2. How is the implementation of outsourcing and obstacles on the legal protection of outsourced workers post the validity of Law No. 11 Year 2020 on Job Creation; and 3. How is the equitable arrangements and provide legal protection for outsourced workers? This research uses a descriptive juridical-normative approach. The type of data used is secondary data through tracing legal literature and literature and is complemented by interviews with informants. The results of the study are: 1. In outsourcing, there are three parties that carry out legal relations, which are the employer company, the job recipient company and the worker/labor who are bound by legal relationship through work outsourcing agreement between the employer company and the job recipient company, and the second is employment agreement between the job recipient company and the worker/labor. Outsourcing is regulated in the Employment Law, namely Law No. 13 of 2003 which was later amended by the Job Creation Law, and further regulated on PP No. 35 of 2021; 2. After the enactment of the Job Creation Law, a reformat of work agreements and outsourcing agreements must be carried out by taking into account the latest developments in the outsourcing business after the enactment of the Job Creation Law and PP No. 35 of 2021. There are several obstacles in legal protection for outsourced workers after the enactment of the Job Creation Law. 3. The co-employment scheme can be adopted in Indonesian law to implement the relationship between the employer and the worker. Employers and outsourcing companies jointly act as employers or employers towards workers. In addition, it is necessary to make some improvements in legal protection and supervision for outsourced workers."