Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penulisan mengenai pemogokan buruh perkebunan tahun 1950, yang penelitiannya dipusatkan daerah perkebunan Be_suki, dimulai dari awal munculnya sistem buruh kontrak yang sejalan dengan berkembangnya perusahaan perkebunan swasta di Hindia Belanda. Mengingat bahwa sejarah adalah suatu proses, maka pemogokan buruh perkebunan tahun 1950 adalah suatu proses panjang yang dialami oleh buruh perkebunan un_tuk memperjuangkan nasibnya. Maka penulisan pemogokan buruh perkebunan tahun 1950, pembahasannya ditarik ke belakang yaitu mulai munculnya perusahaan perkebunan swasta di Hin_dia Belanda. Kemudian diikuti dengan perkembangan gerakan buruh perkebunan dan gerakan buruh lainnya sampai munculnya Serikat Buruh Perkebunaa Republik Indonesia, hingga terja_di pemogokan buruh perkebunan tahun 1950. Tujuannya adalah untuk mengetahui sebab yang paling mendasar timbulnya pemo_gokan buruh perkebunan terhadap perusahaan asing. Penelitian data dilakukan di perpustakaan dan Arsip Nasional di Jakarta dengan mengadakan interpretasi sumber Selain itu juga diadakan peninj auan ke lokasi peris tiwa pe_mogokan di daerah Jember ( sekarang PTP XXVI di Jelbuk dan PTP XXVII di Jember ). Kesimpulannya, bahwa pengalaman buruh perkebunan di jaman Hindia Belanda adalah bernasib buruk dan hidup tidak layak. Dan perjuangan untuk meningkatkan taraf hidup yang layak selalu tidak berhasil, karena pengusaha perkebunan mendapat perlindungan dari pemerintah kolonial baik yang berupa poenale sanctie ataupun undang-undang hukum pidana dari artikel 161. his yang membatasi gerakan buruh. Maka se_telah Indonesia Merdeka kaum buruh tidak menyenangi pengu_saha asing sebagai sisa-sisa kolonial. Namun buruh perke_bunan harus bekerja kembali pada pengusaha asing sisa-sisa kolonial, karena pemerintah Republik menerima perjanjian Konferensi Meja Bundar 1949. Kaum buruh perkebunan harus menerima upah yang rendah dari pengusaha asing, sehingga mereka kembali hidup tidak layak seperti jaman kolonial. Ma_ka dalam diri kaum buruh perkebunan tumbuh sifat nasionalisme yang dinyatakan melalui sikap anti perusahaan asing sisa_-sisa kolonial yang masih memberi upah terlalu rendah di ne_gara Indonesia yang sudah merdeka. Jadi sifat nasionalisme dan kebutuhan sosial ekonomi yang mendasari terjadinya pe_mogokan buruh perkebunan tahun 1950."

"ABSTRAKPembentukan Negara Federal Jawa Timur (NDT), pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan dari politik devide et impera. Usaha memecah belah telah dilakukan oleh Van Mook melalui pembentukan Negara Indonesia Timur dan kemudian menyusul pembentukan kesatuan negara Kalimantan Barat. Setelah Agresi Militer Belanda I, beberapa daerah RI berha_sil dikuasai, di antaranya daerah Jawa Timur yang meliputi Keresidenan Besuki, sebagian besar Keresidenan Surabaya dan Malang. Van for Plas mengira akan mudah saja menjadikan Ja_wa Timur sebagai negara bagian. Usaha-usaha awal melalui pembentukan Panitia Persiapan Penentuan Kedudukan Jawa Timur pada tanggal 2 Januari 1948 di bawah pimpinan Ch. Karimoen, pembentukan Dewan Islam Jawa Timur yang diketuai K.H. Noerjasin, kemudian PRDT pimpinan Darsosoekoer, GRDT dan Persatuan Warung Indonesia mengalami kegagalan. Dengan berdasarkan Ordonansi tanggal 13 Agustus ta_hun 1948 ( Stbl. No, 179 ) dilakukanlah pembentukan Dewan-Dewan Kabupaten yang dipilih secara demokratis. Van Der Plas mulai melakukan sandiwara politiknya. Melalui Dewan Kabupaten akhirnya terselenggaralah Konferensi Bondowoso pada tanggal 16 Nopember 1948-3 Desember 1948 yang menghasilkan EDT dengan wali negaranya R.T.P. Achmad Koesoemonegoro. Pihak oposisi seperti Mr. Indra Koesoema, Dr. Dradjad, Djaswadi S, S. Bahreisj, Dr. Hidayat dan lainnya, harus menerima kekalahannya karena adanya blokade suara yang kuat dari pihak pro-NDT. Ternyata kehendak rakyat juga yang berbicara, berita Pengakuan Kedaulatan oleh Belanda yang berarti penaklukan kekuatan senjata Belanda dari bumi Indonesia telah menyulut keberanian rakyat. Mosi-mosi pembubaran NDT bermuncul_an. Rakyat berdemonstrasi dan serempak memutuskan hubungan dengan pemerintah NDT. Pada tanggal 19 Januari 1950, wali negara NDT menyerahkan mandatnya. Untuk mengatasi keadaan, dibentuk Komisi Nasionalisasi yang berkewajiban dalam wak_tu singkat meninjau susunan jawatan-jawatan dan merasiona_lisasi seluruh pegawai. Akhirnya berdasarkan pasal 139 UUDS RIS maka pada tanggal 25 Pebruari 1950 diadakanlan Konferensi Pembubaran NDT, bertempat di Gedung Parlemen NDT. Maka usaha apapun yang dilakukan oleh Belanda untuk memecah_belah rakyat dan kepulauan Indonesia akan berakhir dengan kegagalan.

---

"

"LATAR BELAKANG. Sejak kerajaan Majapahit runtuh pada tahun 1527, Blambangan berdiri sendiri, tetapi dalam kurun waktu dua abad lebih (antara tahun 1546-1764) sering menjadi rebutan kerajaan di sekitarnya. Kerajaan Demak dan Mataram di Jawa Tengah, kerajaan di Bali (Gelgel , Buleleng dan kemudian Kerajaan Mengwi) secara bergantian menyerang Blambangan dalam kurun waktu itu. Akibatnya terjadi antara lain perpindahan penduduk, perpindahan ibukota dan timbulnya pemukiman Baru. Antara tahun 1767-1777 VOC mengirimkan juga ekspedisi dan ini merupakan benih kekuasaan Belanda di Blambangan pada masa kemudian. Kekuatan luar dengan demikian menjadi sebab mengapa timbul ge j olak politik di Blambangan selama masa waktu ini.Kekacauan timbul juga karena faktor dalam. Perselisihan di kalangan keturunan Tawangalun yang memerintah di Blambangan sering berkembang menjadi pemberantakan merebut tahta. Dalam kurun waktu 42 tahun, sejak tahun 1655 sampai dengan tahun 1697 terjadi 4 kali pemberontakan, dan 4 kali perpindahan ibukota. Kedudukan istana di Kedawung dipindahkan ke Bayu pada tahun 1655, kemudian ke Macanputih dan akhirnya ke Kutalateng. Dalam perkembangan selanjutnya perang yang berkepanjangan mengakibatkan istana pindah lagi ke Ulupampang, dan akhirnya ke Banyuwangi pada tahun 1774. Gejolak politik dengan demikian sangat menonjol dalam sejarah Blambangan, sehingga mendorong penulis untuk mengkaji lebih jauh. Blambangan sejak lama mendapat perhatian terutama penulis asing. Brandes ialah orang pertama. Hasil karyanya dalam bidang filologi terbit pada tahun 1894, kemudian karya Pigeaud pada tahun 1932. Selain itu Ann Kumar menerbitkan tulisannya pada tahun 1979, Winarsih Arifin pada tahun 1980, dan akhirnya Darusuprapta menulis karyanya dalam bidang yang sama pada tahun 1984.Hasil kajian mengenai Blambangan juga mencakup bidang ilmu yang lain. Pada tahun 1927 J.W. de Stoppelaar berhasil menyelesaikan tulisannya dalam bidang hukum adat, kemudian Atmosoedirdjo menulis kajiannya dalam bidang yang sama pada tahun 1932. Hasil kajian mengenai Blambangan dengan demikian terbatas pada dua bidang ilmu, yaitu Filologi dan Hukum Adat. Keduanya di luar bidang Ilmu Sej arah. Sepanjang pengetahuan penulis hanya Lekkerkerker yang menulis sejarah Blambangan, dan ini hanya sebuah artikel di dalam sebuah majalah yang terbit pada tahun 1923. Tulisannya bersifat umum tetapi sangat penting, karena memberikan gambaran dan arah terhadap kemungkinan kajian yang bersifat lebih khusus."