Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Jatinegara Mester merupakan salah satu daerah di Jakarta yang pada masa kolonial merupakan sebuah kota metropolitan. Kajian ini membahas tentang persebaran permukiman kolonial di Jatinegara Mester pada abad ke-20 dan faktor-faktor yang membuat kota tersebut berkembang menjadi kota satelit Batavia. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap pola pemukiman Belanda pada masa kolonial sekaligus memberikan data untuk penelitian selanjutnya mengenai Jatinegara. Metode yang digunakan dalam artikel ini didasarkan pada metode penelitian Sharer dan Ashmore yang membagi penelitian arkeologi menjadi beberapa tahapan mulai dari perumusan masalah penelitian hingga penarikan kesimpulan. Penelitian ini memiliki sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer didapatkan dari survey bangunan lama di Jatinegara Mester. Sedangkan sumber data sekunder didapatkan dari foto – foto dan peta lama untuk mendapatkan gambaran mengenai Jatinegara Mester pada masa kolonial. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Jatinegara Mester pada masa kolonial membagi wilayahnya menjadi beberapa kawasan seperti kawasan pemukiman, kawasan peribadatan, dan kawasan komersial. Pembagian wilayah ini juga menunjukkan dua karakter yang pemerintah pada masa itu perhatikan dalam mengembangkan kota mereka. Karakter pertama, pengaturan ruang yang menunjukkan adanya perbedaan pada bagian tanah tertentu. Karakteristik kedua, jarak sosial yang diatur antar penduduk. Karakteristik kedua ini memisahkan tempat tinggal penduduk koloni, Tionghoa, dan pribumi. Ditemukan juga beberapa faktor-faktor penyebab perkembangan Jatinegara Mester yang berupa faktor ekonomi, transportasi, politik dan militer, religi, dan geografis. ......Jatinegara Mester is an area in Jakarta which during the colonial period was a metropolitan city. This study discusses the distribution of colonial settlements in Jatinegara Mester in the 20th century and factors that made the town grown to became Batavia’s satellite city at one point. This study aims to reveal the pattern of Dutch settlement during the colonial period while at the same time provides data for future reaserch related to Jatinegara. The method used in this article are based on Sharer and Ashmore’s research method which divides archaeological research into several stages from formulation of research problems to drawing conclusions. This study has primary and secondary data sources. The primary data source was obtained from a survey of old buildings in Jatinegara Mester. While the secondary data sources were obtained from old photographs and maps to get an overview of Jatinegara Mester during the colonial period. The results of this study indicate that Jatinegara Mester during the colonial period divided its territory into several areas such as residential areas, worship areas, and commercial areas. This division of territory also shows two characteristics that the government at that time paid attention to in developing their city. The first character is the spatial arrangement that shows the differences in certain parts of the land. The second characteristic is the regulated social distance between residents. This second characteristic separated the residences of the colonists, the Chinese, and the natives. In addition, several factors that caused its development were found, namely economic, transportation, political and military, religion, and geography

Abstrak :
Data arkeologi atau benda cagar budaya pada hakekatnya, baik secara kuantitatif maupun kualitatatif, selalu dihadapkan kepada masalah, yaitu ancaman terhadap kelestariannya. Ancaman kelestariannya berasal dari pengaruh dua hal, yaitu pengaruh aktivitas alam dan pengaruh perilaku manusia itu sendiri. Suatu benda cagar budaya memiliki peranan bagi kepentingan sejarah, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan. Qleh karena itu, diperlukan adanya suatu upaya pelestarian dan pemeliharaan benda cagar budaya utnuk melestarikan dan menyelamatkan data arkeologi yang masih tersisa itu dari ancaman kelestariannya. Upaya-upaya pelestarian itu mencakup atas upaya perlindungan, penetapan situs pemeliharaan dan pemanfaatan. Bangunan Masjid As-Shalafiyah adalah salah satu bangunan bersejarah yang ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya di Jakarta. Salah satu upaya, yang kaitannya dengan upaya pelestarian suatu bangunan adalah pemugaran. Kegiatan pemugaran merupakan upaya melestarikan dan memelihara bangunan bersejarah, yaitu dengan memperbaiki dan membangun kembali secara utuh seperti keadaan aslinya, tidak membuat bangunan menjadi baru. Dalam setiap kegiatan pemugaran yang harus diperhatikan, yaitu menghindari pemalsuan dan menghindari cap pribadi serta keaslian data. Tujuan penelitiannya adalah mendeskripsikan dan menjabarkan perubahan-_perubahan apa saja yang terjadi setelah dilakukannya suatu upaya pemugaran (renovasi). Di mana, upaya pemugaran terhadap bangunan Masjid As-Shalafiyah telah dilakukan cukup banyak dan sebagian besar dilakukan oleh masyarakat setempat dan sisanya oleh Pemerintah DKI Jakarta. Selain itu, tujuan lainnya adalah memberikan gambaran mengenai komponen-komponen bangunan Masjid As-Shalafiyah yang masih asli (lama) dan yang telah mengalami perubahan (baru). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian arkeologi pada umumnya, yaitu tahap observasi, tahap deskripsi dan tahap eksplanasi. Sumber-_sumber data berasal dari literatur-literatur, gambar, foto-foto, dan hasil wawancara. Dan juga buku-buku mengenai peraturan Perundang-undangan mengenai BCB. Hasil penelitiannnya adalah bahwa salah satu upaya untuk melestarikan dan melindungi bangunan Masjid As-Shalafiyah, sebagai bangunan bersejarah, yakni salah satunya adalah dengan ditetapkannya sebagai salah satu bangunan cagar budaya, yang dilindungi secara hukum. Dan kaitannya dengan upaya pelestarian dan perlindungannya, dilakukan suatu upaya pemugaran. Dan dapat dilihat bahwa sebenarnya berlangsungnya pemugaran (renovasi) telah mengalami perubahan. Baik secara bentuk, bahan, teknik pengerjaan dan tata letaknya. Sehingga, sangat disayangkan bahwa apa yang diharapkan dari suatu pemugaran bangunan cagar budaya tidak tercapai. Di mana, pemugarannya telah merubah bahkan telah menghilangkan komponen-komponen bangunan yang memiliki nilai arkeologis. Dilihat dari prinsip-_prinsip pemugaran dalam ilmu arkeologi, hal ini telah menyimpang atau tidak sesuai lagi dengan tata nilai dan kaidah-kaidah pemugaran dalam ilmu arkeologi, yaitu memperhatikan keaslian data. Dengan kata lain, pemugaran-pemugaran terhadap bangunan Masjid As-Shalafiyah telah terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap Undang-Undang tentang Pelestarian dan Perlindungan BCB.

Abstrak :
Dalam disiplin Ilmu Geografi Politik, Cox (2002) memperkenalkan konsep teritorial dan teritorialitas. Teritorial adalah ruang fisik yang dibela atau diperebutkan, sedangkan teritorialitas adalah kesadaran akan adanya ruang kekuasaan tersebut. Kedua hal ini mendorong aktor politik melakukan klaim teritorial. Dalam konteks dakwah Islam di Indonesia, klaim teritorial berupa perebutan masjid sebagai upaya masing-masing kelompok Islam dalam memperluas pengaruhnya. Bentuk klaim ini beragam, misalnya pemasangan penanda, perombakan pengurus, pelaksanaan tata laksana ibadah menurut aliran tertentu, dan pemanfaatan masjid untuk kepentingan kelompoknya. Penelitian ini membahas klaim teritorial yang terjadi di Masjid Al Bahri Jatinegara. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menganalisis makna fenomena perebutan masjid dalam perspektif spasial, dengan metode pengumpulan data yaitu wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, dan tinjauan pustaka. Wawancara dilakukan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU), Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Dewan Masjid Indonesia, dan beberapa informan kunci yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perubahan identitas spasial secara temporal di Masjid Al Bahri Jatinegara, dimana pada aktivitas sehari-hari masjid ini memiliki identitas NU tetapi pada peristiwa politik tertentu masjid ini memiliki identitas yang bertolak belakang dengan NU, bahkan cenderung sejalan dengan PKS. Kasus yang terjadi di Masjid Al Bahri Jatinegara memicu tindakan saling tuding dan saling bantah tentang adanya penguasaan masjid antar kelompok Islam.I

---

In the discipline of Political Geography, Cox (2002) introduces territorial and territorial concepts. Territorial is physical space that is defended or contested, while territoriality is the awareness of the existence of the power space. Both of these encourage political actors to make territorial claims. In the context of Islamic da'wah in Indonesia, the territorial claim in the form of the seizure of mosques is an effort of each Islamic group to expand its influence. The form of this claim varies, for example, markers, reshuffle of administrators, implementation of religious practices according to a particular flow, and the use of mosques for the benefit of their groups. This study discusses territorial claims at Al Bahri Mosque in Jatinegara. This research is qualitative by analyzing the meaning of the phenomenon of the seizure of the mosque in a spatial perspective, with data collection methods namely in-depth interviews, observation, documentation, and literature reviews. Interviews were conducted with Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Dewan Masjid Indonesia (DMI), and several key informants. The results of this study indicate a change in spatial identity temporally in Al Bahri Mosque Jatinegara, where in daily activities this mosque has an NU identity but at certain political events this mosque has an identity that is contrary to NU, and even tends to be in line with PKS. The case that occurred at Al Bahri Mosque in Jatinegara triggered mutual accusations and mutual arguments about the possession of mosques between Islamic groups.>