Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas tentang tanggapan pemerintah militer bakufu terhadap penyebaran agama Kristen di Jepang antara abad 16-17 dan Pemberontakan Shimabara, kejadian yang sering dianggap sepenuhnya didasari oleh agama karena pihak yang terlibat memberontak memeluk agama Kristen. Pandangan ini didukung oleh beberapa era pemerintahan sebelumnya yang tegas melarang dan mengeksekusi pemeluknya. Berbeda dengan yang terlihat, adanya pelarangan dan pecahnya pemberontakan tersebut tidak serta-merta disebabkan hanya oleh agama. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa langkah-langkah yang diterapkan oleh pemerintahan militer bakufu Jepang tidak hanya berdasarkan perbedaan paham, tetapi juga dipengaruhi sudut pandang shogun terhadap agama Kristen yang semakin memburuk setelah serangkaian insiden dan bakufu ingin melindungi masyarakat Jepang dari pengaruh buruk negara asing. Di sisi lain penolakan keras terhadap pengaruh dari negara lain juga dapat dimaknai sebagai usaha bakufu untuk menjaga agar masyarakat Jepang tetap berada dalam satu paham yang sama, sehingga menguatkan posisi bakufu sebagai pemerintah.

---

ABSTRACT
This study discussed about the military government bakufu rsquo s policy over the spread of Christianity in Japan between 16th and 17th century in which ultimately lead to the Shimabara Revolt, an incident that often explained as a religion based revolt. Such conclusion is achieved because all of the rebels were Christian, and they finally retaliate after several years living under persecution but in reality the main cause of the revolt was not religion. The main focus of this study are to explain how the bakufu react towards the spread of Christianity through policies and what is the main cause of the Shimabara Revolt in relation to the society condition under bakufu rsquo s policies. This study result reveals that the policies applied by the bakufu were not only based of differences in belief, but also affected by the shogun rsquo s viewpoint about Chrisianity that worsened after several incidents and the bakufu wanted to protect Japan from bad foreign influence. On the other hand, these policies could also be interpreted as the bakufu rsquo s effort to keep the people in the same perspective so it would hold the bakufu rsquo s position as the ruler.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh anime sebagai soft power Jepang melalui strategi diplomasi kebudayaan terhadap para fans anime dikalangan remaja khususnya siswa SMA dalam mengkonsumsi produk Jepang. Teknik pengumpulan penelitian ini dengan metode kuantitatif dari hasil survey kepada fans anime siswa SMA/sederajat yang terdiri dari 8 SMA/sederajat di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Berdasarkan hasil data, bahwa anime memberikan pengaruh kepada penggemarnya dalam mengkonsumsi produk Jepang seperti merchandise, makanan dan minuman Jepang. Selain itu, anime dapat membantu pemerintah Jepang dalam menumbuhkan minat para penggemarnya untuk bekerja di Jepang dalam menghadapi permasalahan nasionalnya yaitu krisis tenaga kerja. ......This study aims to analyze the influence of soft power; anime on anime fans among senior high school students to consume Japanese products, and work in Japan through cultural diplomacy strategy. This study uses a quantitative method with a survey conducted to anime fans who are members of Japanese community at school, which consists of 8 senior high schools in the South and East Jakarta. The results of this study found that anime as Japanese soft power influenced anime fans to consume Japanese products such as merchandise, Japanese food, and drinks. Other than that, anime can attract anime fans to working in Japan, which is helping the Japanese government in dealing with a lack of labor in Japan.

Abstrak :
Menghadapi tantangan perubahan struktur pertanian dan dinamika sistem pangan global, Pemerintah Jepang bekerjasama dengan masyarakat dan organisasi koperasi pertanian mengkampanyekan gerakan pangan untuk merevitalisasi daerah melalui konsep Chisan Chishou /地産地消(Produk Lokal Konsumsi Lokal). Melalui konsep Sanchoku/産直(direct sales), petani menjalin kemitraan penjualan produk pertanian melalui Chokubaijyo (gerai penjualan langsung) dalam jaringan distribusi yang dikelola oleh Nougyou Kyoudou Kumiai /農業協同組合atau JA (Japan Agricultural Cooperative) sebagai entitas penting dalam tata kelola pangan pertanian Jepang. Metode kualitatif digunakan untuk menjelaskan paradigma social capital melalui pemberdayaan potensi daerah bagi pembangunan sosial dan ekonomi, dan bagaimana operasionalisasi social capital dalam dimensi kognitif, struktural, dan relasional untuk menjaga kerjasama yang berkelanjutan. Studi kasus petani yang tergabung dalam Koperasi Pertanian JA Prefektur Wakayama menggambarkan bagaimana saluran penjualan alternatif Chokubaijyo menjadi salah satu strategi petani untuk mengatasi masalah profitabilitas dan menghadapi perubahan pasar akibat pandemi Covid-19. Sistem keanggotaan Koperasi pertanian JA yang tidak mengikat, memudahkan petani untuk mengakses fasilitas pertanian sekaligus mengamankan saluran penjualan dengan resiko biaya operasional yang lebih rendah. Sistem Chokubaijyo memungkinkan JA dan petani sebagai anggota memiliki hubungan timbal balik secara ekonomi dengan menjadi aktor utama di pasar lokal, dan di sisi lain menjalankan fungsi sosial yang menumbuhkan motivasi petani lansia dengan menciptakan tujuan hidup baru dalam usaha pertanian dan bersama JA berkolaborasi untuk melestarikan produk lokal di tingkat regional. ......Facing the challenges of changing agricultural structures and the dynamics of the global food system, the Government of Japan, in collaboration with communities and cooperative organizations, campaigns for the food movement to revitalize the region through the concept of Chisan Chisho/地産地消(Local Products for Local Consumption). Through the system of Sanchoku/産直(Direct Sales), farmers establish partnerships in selling agricultural products through Chokubaijyo in a distribution network managed by Nougyou Kyoudou Kumiai (農業協同組合) or JA (Japan Agricultural Cooperative) as a prominent organization in Japanese agricultural food governance. Qualitative methods are used to explain the paradigm of social capital in exploiting the potential for regional social and economic development by considering how to utilize social capital in the cognitive, structural, and relational dimensions to maintain sustainable cooperation. The case study of farmers who are members of the Wakayama Prefecture JA Agricultural Cooperative illustrates how the Chokubaijyo alternative sales channel is one of the farmers' strategies to overcome profitability problems and an increasingly competitive market, as well as facing market changes due to the Covid-19 pandemic. The non-binding membership system of the JA Agricultural Cooperative makes it easier for farmers to access facilities related to agriculture in the Chokubaijyo mechanism and secure sales channels with the risk of lower operating costs. The Chokubaijyo system allows JA and farmers as members to have a reciprocal relationship economically by being the main actors in the local market. Still, on the other hand, it also plays a social function by cultivating the motivation of elderly farmers to creat new life goals in agriculture and collaborating with JA to preserve local products at the regional level.