Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai bagaimana kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia terhadap perlindungan dan pengelolaan terumbu karang ditinjau dari peraturan perundang-undangan. Selanjutnya skripsi ini juga membahas mengenai kasus perusakan terumbu karang di Indonesia yaitu kasus perusakan terumbu karang di Raja Ampat oleh Kapal MV Caledonian Sky serta bagaimana penegakan hukum dari kasus tersebut. Tujuan dari skripsi ini adalah mengetahui hubungan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah dalam perlindungan terumbu karang di Indonesia serta mengetahui penegakkan hukum terhadap perusakan terumbu karang di Indonesia. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Hubungan kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan terumbu karang didasarkan kepada urusan konkuren UU Pemda. Akan tetapi terdapat hambatan yaitu tidak adanya kewenangan pemerintah kabupaten/kota terhadap pengelolaan wilayah pesisir. Penegakkan hukum terhadap kasus perusakan terumbu karang berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 yaitu penegakan hukum administrasi, perdata, dan pidana. penegakan hukum administratif cara penghentian kegiatan, pembongkaran, penyitaan, dan pencabutan izin. Penegakan pidana tersebut terbagi atas sanksi pidana penjara dan sanksi pidana denda. hukum perdata dapat dilakukan melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan melalui pengadilan.

---

ABSTRACTThis thesis discusses how the authority of the Central and Regional Governments in Indonesia towards the protection and management of coral reefs is viewed from the laws and regulations. Furthermore, this paper also discusses the case of coral reef destruction in Indonesia, namely the case of destruction of coral reefs in Raja Ampat by the MV Caledonian Sky Ship and how the law enforcement of the case. The purpose of this paper is to find out the relationship between the responsibilities of the central government and the regions in protecting coral reefs in Indonesia and to know the law enforcement on the destruction of coral reefs in Indonesia. The research method in this paper is normative juridical. The relationship between the authority of the Central Government and the Regional Government towards coral reef management is based on the concurrent affairs of the Regional Government Law. However, there are obstacles, namely the absence of district/city government authority over the management of coastal areas. Law enforcement for cases of coral reef destruction based on Law No. 32 of 2009, namely the enforcement of administrative, civil and criminal law. administrative law enforcement on how to terminate activities, demolition, confiscation and revocation of licenses. The criminal enforcement is divided into imprisonment sanctions and fine criminal sanctions. Civil law can be done through settlement of disputes outside the court and through the court."

"ABSTRAKPulau Pramuka ditetapkan sebagai pusat Administrasi Kepulauan Seribu pada tahun 2001. Secara general masyarakat pesisir dihuni oleh komunitas laut dimana mereka menggantungkan kehidupannya pada alam laut. Penulis melihat adanya isu pada site yaitu, adanya irisan ruang-ruang tepi air yang digunakan oleh orang pulo untuk berkumpul pada waktu tertentu. Ruang tersebut memiliki potensi sebagai third place. Melalui skripsi ini penulis mencari tahu bagaimana third place yang terbentuk oleh orang pulo di kawasan pesisir, dimana orang pulo itu sendiri hidup dan berpenghidupannya tidak dapat lepas dari alam lautan. Ditemukan bahwa Third place yang terbentuk di Pulau Pramuka sebagian besar terjadi di area rataan terumbu karang reef flat serta perairannya ruang antara laut dan darat . Third place di Pulau Pramuka juga tidak dapat lepas dari peranan warga yang multi usia dan multi profesi sebagai pengguna ruang, terlebih Pulau Pramuka beridiri karena asas kekeluargaan. Third place di Pulau Pramuka memiliki ciri lain yaitu dinamis, area third place dengan cepat terbentuk walau semula area tersebut kosong dan sebalik. Hal itu juga dipengaruhi faktor meteorologi dan geomorfologi Pulau Pramuka. Fenomena lainnya adalah overlapping core setting dalam satu tempat, working place dan third. Third place di Pulau Pramuka terjadi juga secara waterfront, karena itu merupakan faktor utama bagi orang pulo dalam menggunakan sebuah ruang untuk berkumpul.

---

ABSTRACTPramuka Island was designated as the center of the Thousand Islands Administration in 2001. In general, coastal communities are populated by marine communities where they depend on marine life. The author sees an issue on the site that is, the existence of waterfront spaces used by orang pulo to gather at a certain time. The spaces may have potential as a third place. Therefore, through this undergraute thesis the author intended to find out how the third place is formed by orang pulo in coastal areas, where orang pulo live and gather who can not separated from the natural ocean. It is found that the third place formed on Pramuka Island mostly occurs in the reef flat area and waters body space between the sea and the land . Third place in Pramuka Island is also can not be separated from the role of citizens of multi age and multi profession as a the user, especially the due to the principle of kinship. Third place in Pramuka Island has another characteristic that is dynamic, by the quickly formed eventhough the area is empty, and also is influenced by the meteorology and geomorphology factor of Pramuka Island. Another phenomenon is an overlapping core settings in one place, working place and third. Third place on Pramuka Island occurs also at waterfront, as a major factor for orang pulo in using a space to gather. "

"Kepulauan Karimunjawa menjadi daerah yang memang sangat berpotensial untuk budidaya rumput laut. Namun pada kenyataannya semakin lama potensi itu turun dikarenakan hasil budidaya yang tidak maksimal karena suatu penyakit. Upaya yang mungkin dapat dilakukan yaitu apakah wilayah sekitar Pantai Karimunjawa mempunyai kualitas air yang sesuai maupun potensial. Dalam kesesuaian diukur dari segi kondisi fisik maupun kimia dari suatu air. Kondisi dari potensialnya budidaya rumput laut dimana diukur berdasarkan jarak, aksesibilitas, lokasi, maupun penggunaan tanah sekitar. Maka dari itu tujuan penelitian ini adalah menganalisis sebaran budidaya rumput laut berdasarkan kesesuaian dan menganalisis wilayah yang berpotensi untuk lokasi pengembangan budidaya rumput laut. Kondisi fisik air yang digunakan seperti suhu permukaan laut, arah maupun kecepatan arus laut, dan TSS (Total Suspended Solid). Kondisi kimia air yang digunakan seperti salinitas dan oksigen terlarut. Data – data ini diperoleh dari citra Landsat 8 (OLI), citra MODIS, dan penggunaan algoritma. Pengolahan data selanjutnya akan di analisis secara overlay dimana hasilnya akan berupa persebaran dari wilayah kesesuaian yang terdiri atas wilayah sesuai, cukup sesuai, dan tidak sesuai. Analisis yang kedua juga menggunakan analisis spasial deskriptif dalam menentukan wilayah yang berpotensial, cukup potensial, maupun tidak potensial. Hasilnya menunjukan bahwa wilayah yang terbagi atas tiga klasifikasi dalam pengambilan titik validasi. Klasifikasi titik validasi pertama dimana cukup sesuai untuk dibudidaya namun secara jarak, aksesibilitas, lokasi dan penggunaan tanah sekitar memiliki daerah yang potensial. Klasifikasi titik validasi yang kedua dimana memiliki wilayah kesesuaian yang sesuai, cukup sesuai, maupun tidak sesuai namun secara potensialnya merupakan wilayah yang cukup potensial. Klasifikasi ketiga dimana daerah wilayah secara kesesuaian merupakan wilayah yang sesuai namun secara potensial wilayah ini merupakan wilayah yang tidak potensial

---

Karimunjawa Islands are become an area that is indeed very potential for seaweed cultivation. However in reality the longer of the potential become more decrease because the cultivation results are not optimal due to an illness. Possible efforts can be made, namely whether where the area around Karimunjawa Beach has suitable and potential water quality. In conformity measured in terms of physical and chemical conditions of a water. The conditions of potential seaweed cultivation are measured by distance, accessibility, and the use of surrounding land. So from that the purpose of this study was to analyze the distribution of seaweed cultivation based on suitability and analyze the potential areas for seaweed cultivation. The physical conditions of water used such as sea surface temperature, wave direction, speed of ocean currents, and TSS (Total Suspended Solid). The chemical conditions of water used such as salinity and dissolved oxygen. These data are obtained from Landsat 8 (OLI) imagery, MODIS imagery, and the use of algorithms. The processing of the data will then be analyzed in an overlay where the results will be in the form of a distribution from the area of suitability which consists of suitable appropriate area, quite appropriate, and not appropriate. The second analysis also uses descriptive spatial analysis in determining potential, quite potential, or not potential areas. The results show that the regions are divided into three classifications in taking validation points. The classification of the first validation point is quite suitable for cultivation but in terms of distance, accessibility, the use of surrounding land has a potential area. The second classification of validation points has an appropriate, sufficiently suitable, or inappropriate area of suitability, but potentially is a potential area. The third classification in which the area of the suitability is an appropriate area, but potentially this region is a potential area"