Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penetapan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan dapat dipandang sebagai langkah maju menuju sinergi zakat dengan pajak. Dengan diberlakukannya zakat atas penghasilan maka jumlah Penghasilan Kena Pajak akan berkurang, dengan sendirinya setoran Pajak Penghasilan juga akan berkurang. Namun dengan adanya kewajiban Nomor Pokok Wajib Pajak maka diharapkan jumlah Wajib Pajak akan bertambah besar, dan kesadaran membayar pajak akan meningkat karena diperlakukan Iebih adil dengan memasukkan komponen zakat sebagai pengurangan Penghasilan Kena Pajak. Namun permasalahan tidak hanya pada seberapa jauh pengaruh zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi tetapi juga bagaimana permasalahan zakat dalam pembayaran pajak Wajib Pajak Orang Pribadi ?

Maka untuk itu perlu dilakukan suatu metode penelitian melalui penelitian survey, yaitu mengumpulkan data dan responden dengan menggunakan kuesioner Serta Studi kepustakaan dilakukan untuk mempelajari dan menelaah Iiteratur - Iiteratur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti sehingga membantu dalam mempertajam pembahasan masalah penelitian dan memperoleh teori yang berkaitan dengan maksud penelitian.

Selanjutnya dan penelitian tersebut ditemukan hubungan positif yang kuat antara Zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak dengan pemenuhan kewajiban pajak. Dan dari hasil analisis akhir variabel zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak memberikan kontibusi sebesar 59.2% terhadap pemenuhankewajiban pajak orang pribadi sedangkan sisanya sebesar 40,8% merupakan kontribusi faktor Iain.

Oleh karena itu perlu adanya suatu itikat baik Iebih lanjut dari pemerintah agar lebih memberdayakan sinergi zakat dan pajak ini dengan menerbitkan aturan-aturan pelaksanaan yang lebih jelas dan mudah sehingga merangsang masyarakat untuk memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut selanjutnya tujuan pemerinlah pun dapat tercapai, yaitu untuk membiayai segala kebutuhan negara, dimana Salah satunya adalah mensejahterakan masyarakat miskin.

---

Stipulating of Law No. 38/1999 about Tithe (religious obligatory) Management and Law No. 17/2000 about Income Tax can be viewed as advancing stroke towards religious obligatory synergy with tax. With implementing of religious obligatory to income hence amounts taxable income will decrease, thereby income tax payment also will decrease. But with existence of obligation of Tax ldentitication Number (NPWP) hence expected amount of Taxpayers would growing larger, and the awareness of tax payer to pay for tax will increase because treated to be fairer by entering religious obligatory component as reduction taxable income. But, problems are not only at how far religious obligatory influence as reduction taxable income to Individual Taxpayer compliance but also how problemsof religious obligatory in tax payment of Individual Taxpayer?

Hence for that purpose need a survey research method have been done, in order to collecting data from respondent by using questionnaire and bibliography study done to study and analyzes literatures related to problem that is accurate causing assists in sharpening solution of research problem and obtains theory related to intention of research.

Hereinafter from the research is found by strong positive relationship between religious obligatory as reduction taxable income with accomplishment of obligation of tax. And from result of religious obligatory variable end analysis as reduction taxable income gives contribution equal to 59,2% to accomplishment of obligation of Individual Taxpayer while the rest equal to 40,8% is contribution of other factor.

Therefore needs existence of a further goodwill from govemment to maximized the synergy between this religious obligatory and tax by publishing clearer execution orders and easy to causing stimulates public to fultill the obligations, hereinafter purpose of government also can be reached, to finance all requirement of state, where one of them is secure and prosperous of poor public.

Abstrak :
ABSTRAK
Kewajiban perpajakan merupakan salah satu kewajiban bagi warga negara untuk berperan serta dalam pembiayaan dan pembangunan nasional. Selain itu, di negara Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, bagi umat muslim yang sudah memenuhi syarat, juga berlaku kewajiban membayar zakat. Pemerintah berusaha menyikapi dua kepentingan dan kewajiban tersebut dengan mengeluarkan aturan yang mengatur masalah zakat dan pajak, yakni dalam Undang-undang No.17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan dan Undang-undang No.38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Namun dalam pelaksanaannya di Indonesia, zakat baru sebatas digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak, selain itu ternyata masih terdapat hambatan dan kendala dalam menjalankannya. Umat muslim di Indonesia pun meminta agar pemerintah mengamandemen kebijakan yang mengatur masalah zakat dan pajak, karena dirasakan belum sesuai dengan yang diharapkan.

Abstrak :
DKI Jakarta sebagai ibukota negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki potensi zakat yang sangat besar dan akan sangat bermanfaat bila dioptimalkan pemungutannya. Penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga amil zakat yang profesional akan menciptakan kepercayaan dan kepuasan Muzakki dalam hal membayar zakat penghasilan. Kepercayaan dan kepuasan Muzakki melibatkan faktor-faktor reliability, responsiveness, confidence, emphaty, tangible, credibility, human resource, dan morality. Penelitian ini menggunakan analisa crosstab dan Structural Equation Model (SEM) pada 94 responden (Pegawai Negeri Sipil pemerintah provinsi DKI Jakarta), dengan menggunakan Partial Least Square (PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden memiliki kepercayaan yang cukup tinggi kepada lembaga amil zakat, namun belum merasa puas atas pelayanan yang diberikan. Pemberlakuan peraturan pemerintah atas kewajiban membayar zakat penghasilan dan sosialisasi akuntabilitas serta keberhasilan yang telah dicapai lembaga amil zakat merupakan kunci terlaksanannya pengumpulan zakat penghasilan yang optimal.

---

DKI Jakarta as the capital of a country with the largest Moslems in the world has the very large zakat potential and will be very useful when it levied optimized. This study shows that professional zakat institutions will create trust and satisfaction from their Muzakki, one of which is in terms of paying income zakat. Muzakki?s confidence and satisfaction in paying zakat on zakat institutions involving reliability, responsiveness, confidence, empathy, tangible, credibility, human resource, and morality. This study uses crosstabs analysis and Structural Equation Model (SEM) in 94 respondents (civil servants of DKI Jakarta province government), by using Partial Least Square (PLS). The results showed that the respondents have a high enough confidence to zakat institutions, but not satisfied with the zakat institution?s service. The implementation of government regulations on the obligation to pay income zakat and socialization about accountability and the success that has been achieved by zakat institutions are the key of an optimal zakat collection.