Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Perkembangan legislasi hukum ekonomi syariah di Indonesia saat ini sudah mengalami kemajuan yang sangat pesat, perkembangan tersebut juga merupakan salah satu pengejawantahan dengan telah dikeluarkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang mendukung penerapan hukum Islam di bidang muamalat (hukum perikatan Islam) di Indonesia dengan telah dimasukkannya ekonomi syariah menjadi kewenangan peradilan agama. Seiring dengan hal tersebut perkembangan legislasi hukum ekonomi syariah juga dibuktikan dengan hadirnya berbagai produk-produk hukum “prosyariah”, seperti Undang-Undang tentang Surat Berharga Syariah Negara, Undang-Undang tentang Perbankan Syariah dan peraturan lainnya. Problematika mendasar dari operasional ekonomi syariah saat ini adalah apakah penyelenggaraan kegiatan usaha baik perbankan, asuransi, pasar modal, obligasi dan praktek ekonomi syariah lainnya telah sesuai dengan perjanjian (akad) dalam fiqh Islam atau hanya sekedar penggantian nama/istilah yang dikenal luas dalam sistem ekonomi konvensional ke dalam istilah Islam. Selain itu, hambatan di bidang kelengkapan fasilitas perundang-undangan yang mendukung kelancaran aktivitas keseharian lembaga-lembaga ekonomi syariah belumlah memenuhi semua kriteria ekonomi syariah. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan atau kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, dan melakukan analisa terhadap norma-norma hukum, khususnya peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Hasil penelitian sementara dapat disimpulkan bahwa: 1) Seiring dengan berkembangnya kegiatan praktik ekonomi syariah, maka bertambah banyak pula transaksi-transaksi atau kontrak (akad) syariah yang dilakukan oleh banyak pihak, dan dalam praktiknya kegiatan ekonomi syariah saat ini masih menggunakan cara-cara tranplantasi hukum dalam perikatan (akad) syariah, sehingga menimbulkan keraguan, ketidakpastian dan ketidakadilan. Oleh sebab itu, untuk memenuhi keinginan para pihak yang mengadakan transaksi-transaksi (akad) syariah tersebut sangat dibutuhkan undang-undang yang mengatur tentang transaksi-transaksi syariah di Indonesia. 2). Belum adanya undang-undang khusus yang mengatur transaksi syariah di Indonesia, sehingga Pemerintah maupun DPR perlu mengagendakan dan memberikan prioritas terhadap pembuatan undang-undang tersebut yang sesuai dengan Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional (PPHN) Indonesia Program Prioritas 2015 – 2019 yaitu pengarahan pembangunan hukum dibidang hukum perdata, khususnya bidang hukum kontrak dan hukum ekonomi. ......The development of sharia economic law legislation in Indonesia is now progressing very rapidly, the development is also one of the manifestations with the hassuance of Law no. 3 of 2006 on Amendment to Law no. 7 of 1989 on Religious Courts, which supports the application of Islamic law in the field of muamalat (law of Islamic engagement) in Indonesia with the inclusion of sharia economy into the authority of religious courts. Along with this, the development of sharia law law legislation is also evidenced by the presence of various legal products "prosyariah", such as the Law on State Sharia Securities, the Law on Sharia Banking and other regulations. The fundamental problematic of the current sharia economic operation is whether the implementation of business activities in banking, insurance, capital markets, bonds and other sharia economic practices has been in accordance with the agreement (akad) in Islamic fiqh or simply merely renaming the term in the economic system conventional into Islamic terms. In addition, obstacles in the field of completeness of legislative facilities that support the fluency of daily activities of sharia economic institutions have not met all the criteria of sharia economy. This research is conducted by normative juridical research method, that is research which is focused to study the application or rules or norms in positive law, and to analyze legal norms, especially certain laws or written law. The results of the interim research can be concluded that: 1) Along with the development of sharia economic practice activities, the more transactions or contracts (akad) sharia is done by many parties, and in practice sharia economic activity is currently still using the ways of transplantation law in the engagement (akad) of sharia, resulting in doubt, uncertainty and injustice. Therefore, to fulfill the wishes of the parties who hold transactions (akad) sharia is very necessary laws that regulate the transactions of sharia in Indonesia. 2). The absence of special laws governing sharia transactions in Indonesia, so that the Government and the House of Representatives need to prioritize and give priority to the drafting of the law in accordance with the National Legal Development Plan (PPHN) Indonesia Priority Program 2015 - 2019 namely the direction of legal development in the field of law civil, especially the field of contract law and economic law.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang penerapan hukum perikatan Islam dalam Akad Wakalah wal Murabahah No. 001/OGV/VI/2008/WWM. Pokok permasalahan yang menjadi fokus adalah menentukan konstruksi hukum kontrak kerjasama di bidang properti dengan akad wakalah wal murabahah dan mencari akad yang lebih tepat untuk diterapkan berdasarkan konstruksi yang ada ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syari?ah dan Fatwa DSN-MUI. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan secara yuridis normatif dengan bentuk penelitian preskriptif, guna mengatasi masalah pada akad yang dikaji. Pengolahan, analisis serta penyajian hasil penelitian didasarkan pada metode penelitian kualitatif sehingga diperoleh penyajian penelitian secara deskriptif analitis. Kesimpulan yang dicapai adalah bahwa konstruksi hukum akad tersebut tidak sesuai dengan penamaannya karena tidak memenuhi rukun dan syarat seluruh akad yang seharusnya terkandung di dalamnya sesuai dengan hukum perikatan Islam. Seharusnya di dalam akad tersebut terkandung akad wakalah dan murabahah, akan tetapi akad yang dapat ditemukan konstruksi dan memenuhi rukun dan syarat akad berdasarkan pedoman ketentuan yang ada, hanya akad wakalah saja. Adapun bentuk akad yang lebih tepat untuk diterapkan berdasarkan konstruksi yang ada adalah akad mudharabah agar peran masing-masing pihak lebih sesuai dengan rukun dan syarat akad sebagaimana konstruksi yang ada. ...... The thesis focuses on the application of Islamic contract law in Akad Wakalah wal Murabahah No. 001/OGV/VI/2008/WWM. The main issues are to see the construction of the business and to find the correct form of cooperation contract between the parties from the perspective of Islamic contract law. This research uses normative juridical in form of prescriptive method with literature approach. The data processing, analysis and presentation are based on the qualitative methode to gain a descriptive analytical output. As the conclusions the contract does not apply the correct form of contract hence its lack fullfilment on the requirements of aqad murabahah according to Islamic contract law. The contract is supposed to contain aqad wakalah and also aqad murabahah. Instead there can only be found the form and the requirements for aqad wakalah. The correct form for the contract is aqad mudharabah. It is applied so that the available form can meet the requirements of the particular aqad at its best.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian skripsi ini bertujuan untuk melihat secara jelas mengenai pelaksanaan kegiatan pembiayaan usaha mikro dengan menggunakan akad murabahah yang dilakukan oleh BMT Wasilah dan meneliti sejauh mana kesesuaian akad murabahah yang digunakan dengan ketentuan-ketentuan dalam hukum perikatan Islam. Selain itu, skripsi ini juga menguraikan mengenai kendala-kendala yang dihadapi oleh BMT Wasilah dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah tersebut berikut solusi-solusinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan tipologi penelitian evaluatif-preskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah untuk usaha mikro merupakan kegiatan usaha yang paling banyak diselenggarakan oleh BMT Wasilah. Dalam pelaksanaanya, akad murabahah yang digunakan ternyata masih belum sesuai dengan ketentuan dalam hukum perikatan Islam. Khususnya berkenaan dengan implementasi akad wakalah yang tidak dapat dilaksanakan oleh nasabah sebelum akad murabahah dibuat dan disepakati. Akibatnya, akad menjadi fasid (rusak) karena syarat mengenai obyek akad tidak terpenuhi. Disamping itu, dalam dokumen akad murabahah masih ditemukan banyak kekurangan yang perlu dibenahi agar akad menjadi sempurna. Sementara itu, kendala-kendala yang dihadapi BMT Wasilah dalam penerapan pembiayaan murabahah ini masih berkisar pada masalah-masalah internal seperti ketiadaan komitmen anggota dan pengelola dalam menegakkan prinsip syariah dalam aktivitas pembiayaan yang dilakukan, kekurangan Sumber Daya Insani yang menguasai pelaksanaan akad-akad yang digunakan, dan ketiadaan Dewan pengawas Syariah yang secara aktif melakukan pengawasan terhadap aspek syariah dalam pelaksanaan akad pembiayaan. Solusi atas kendala dalam penerapan akad murabahah itu adalah dengan melaksanakan pembenahan terhadap hal-hal tersebut.

---

ABSTRACT
This thesis research aims to see clearly on the implementation of microfinancing activitiy by using the murabaha contract carried out by BMT Wasilah and examine the extent to which conformity of murabaha contract used in it with the provisions of Islamic contract law. In addition this thesis also describes the problems faced by BMT Wasilah in the implementation of it and its solutions. The research is an empirical juridical research with evaluative prescriptive typology research and using a qualitative approach. The results showed that the murabaha financing for micro-enterprises is the most business activity organized by BMT Wasilah. However, the implementation of murabahah contract (aqd) in it was still not perfect and yet in accordance with the legal provisions of Islamic contract law. In particular with regard to application of wakalah that can not be implemented by the customer before the murabaha contract was made and agreed. As a result, the contract becomes imperfect (damaged) due to the terms of the objects in this contract are not met. Besides the murabaha contract documents still found many shortcomings that need to be addressed in order that the contract be perfect. Meanwhile constraint faced by BMT Wasilah in case of murabaha financing for micro-enterprises are still revolves around internal problems such as the lack of commitment of the members and managers in upholding the principles of sharia in microfinancing activities, shortage of human resources who control the implementation of the contract agreements used, and the absence of sharia supervisory board who actively oversee the shariah‟s aspects of the implementation of them. Solution of them is to make improvements to the issues mentioned above.Islamic contract law In addition this thesis also describes the problems faced by BMT Wasilah in the implementation of it and its solutions The research is an empirical juridical research with evaluative prescriptive typology research and using a qualitative approach The results showed that the murabaha financing for micro enterprises is the most business activity organized by BMT Wasilah However the implementation of murabahah contract aqd in it was still not perfect and yet in accordance with the legal provisions of Islamic contract law In particular with regard to application of wakalah that can not be implemented by the customer before the murabaha contract was made and agreed As a result the contract becomes imperfect damaged due to the terms of the objects in this contract are not met Besides the murabaha contract documents still found many shortcomings that need to be addressed in order that the contract be perfect Meanwhile constraint faced by BMT Wasilah in case of murabaha financing for micro enterprises are still revolves around internal problems such as the lack of commitment of the members and managers in upholding the principles of sharia in microfinancing activities shortage of human resources who control the implementation of the contract agreements used and the absence of sharia supervisory board who actively oversee the shariah rsquo s aspects of the implementation of them Solution of them is to make improvements to the issues mentioned above

Abstrak :
Islam merupakan agama dengan jumlah penganut terbesar di Indonesia. Para penganut ini secara otomatis merupakan subyek hukum Islam. Hal ini berarti bahwa hukum Islam dengan subyek yang besar ini menuntut pengaturan serta perkembangannya seiring berkembangnya taraf kehidupan sosial dan ekonomi subyeknya. Metode pemasaran melalui iklan di Indonesia saat ini memperlihatkan kondisi yang memprihatinkan. Terdapat iklan yang dalam publikasinya dan beredar luas di masyarakat hanya mementingkan keuntungan pribadi atau pihak-pihak tertentu semata tanpa mengindahkan kepentingan konsumen yang dirugikan. Tidak segan-segan publikasi ikan ini juga dilakukan oleh pelaku usaha muslim misalnya dengan menawarkan “janji gratis umrah” kepada khalayak iklan yang juga muslim. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai payung hukum perlindungan konsumen di Indonesia dengan tegas melarang penggunaan kata “gratis” dalam iklan jika kenyataannya konsumen harus membayar biaya-biaya lain. Hukum Islam pada dasarnya juga telah mengatur hal ini secara prinsip. Pengaturan secara prinsip ini yang kemudian penting untuk dikaji dalam penulisan ini. ......Islam is a religion that has the biggest number of believers. These believers automatically become subjects of Islamic Law. It means that Islamic Law with the biggest number of subjects demands the regulation and development along with the development of social and economy living standards of its subjects. Nowadays, marketting method through advertisement in Indonesia demonstrate a heartbreaking situation. There some advertisement which in their publication and spread in the society only concern about benefits for certain parties without concern about the disadvantaged consumers. Moreover, these also conducted by moslem enterpreneurs such as offer “Promise for free umrah” to the advertising audience who also moslem. Law No. 8 Year 1999 about Cunsomer Protection as the umbrella of cunsomer protection law in Indonesia strictly ban the use of word “free” on advertisement if in fact cunsomers should pay other costs. Islamic Law basically had regulated this in principle. This principle regulation then important to be studied in this paper.

Abstrak :
Kerjasama merupakan karakter dalam masyarakat ekonomi yang Islami. Salah satu bentuk kerjasama yaitu qirad/syirkah merupakan kerjasama antara pemilik modal atau uang dengan pemilik keahlian tanpa beban bunga tetapi atas dasar profit loss sharing dari proyek usaha yang disepakati bersama. Pemilik modal merupakan partner dari pengusaha,bukan sebagai pihak yang meminjamkan. Kemitraan usaha dapat berbentuk perseroan hak milik (syirkatul amlak/ syirkah milk) dan perseroan transaksi (syirkatul uqud/ syirkah Akid). Pelaksanaan kemitraan usaha dalam operasi perbankan Islam terdapat pada mudharabah dan murabahah. Dalam mudharabah, Bank Islam membiayai seluruh operasi dari unit ekonomi, dan pengusaha (mudharib) bekerjasama dengan keahlian dan pekerjaannya. Murabahah ialah pembiayaan oleh Bank Islam untuk usaha perdagangan atas dasar murabahah (cost plus). Keduanya berdasarkan profit-loss-sharing, tanpa beban bunga antara kedua pihak Bank Islam dan pihak pengusaha. Bila terjadi permasalahan dalam perjanjian tersebut maka para pihak meyelesaikannya dengan musyawarah mufakat. Bila tidak dapat diselesaikan juga maka perselisihan tersebut diselesaikan di Badan Arbitrase Muamalat Indonesia berdasarkan syariat Islam.

Abstrak :
Pembiayaan infrastruktur seringkali tidak dapat ditampung oleh satu bank saja dikarenakan besarnya biaya yang dibutuhkan. Pembiayaan sindikasi syariah menjadi pilihan sumber dana pembangunan Jalan Tol X. Namun, pembiayaan sindikasi syariah murni yang tidak melibatkan bank non-syariah merupakan peristiwa pertama kalinya pada proyek ini. Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini adalah apakah akad sindikasi syariah ini telah sesuai dengan ketentuan perbankan syariah yang berlaku, bagaimana prosedur pelaksanaan pembiayaan sindikasi syariah dan bagaimana penyelesaian masalah yang timbul ketika Jalan Tol X dibangun. Dalam melakukan penelitian, Penulis melakukan analisis yuridis terhadap Persetujuan Prinsip Pemberian Fasilitas Pembiayaan Sindikasi Line Facility ndash;Al Murabahah pada pembangunan Jalan Tol X. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan bentuk analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Line facility Pembiayaan Sindikasi Syariah pada pembangunan Jalan Tol X ini telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang dimulai dari pre-mandate, post-mandate dan post-signing phase. Permasalahan yang muncul dari Pemberian Fasilitas Pembiayaan Sindikasi Line Facility ndash;Al Murabahah pada pembangunan Jalan Tol X ini adalah penarikan diri salah satu Entitas Sindikasi, keterlambatan penyelesaian proyek Jalan Tol X dan pembebasan tanah wakaf dapat diselesaikan serta tidak mengganggu pembayaran angsuran pembiayaan. ......Due to the magnitude of the costs involved, the infrastructure financing can not be accommodated by only one bank. Sharia syndicated financing is an option sources of toll road X construction funding. However, purely sharia syndicated financing that does not involve non sharia bank is a first time event on this project. Issues raised in this research are sharia syndication agreement complies with the applicable provisions of Islamic banking, procedures for the implementation of sharia syndicated financing and how the settlement of the problems that arise when Toll Road X be built. In conducting the research, Authors conducted an analysis of the juridical principle approval of Line Facility of Syndicated financing Al Murabaha on Toll Road X Construction. This research is a descriptive analytical one using juridical normative approach. Line Facility of Syndicated financing Al Murabaha on Toll Road X Construction is in accordance with the prevailing laws and regulations in Indonesia starting from pre mandate, post mandate and post signing phase of procedures for syndicated financing implementation. Problems arising from the Line Facility for Toll Road X by Murabaha Scheme are the withdrawal of one Syndicated Entity, the delay completion of Toll Road X construction and wakaf land acquisition can be completed and not interfere the payment of financing installment.