Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pada pelaksanaan proyek dengan pinjaman luar negeri terdapat masalah terkait dengan penyerapan/pencairannya dan mengakibatkan keterlambatan proyek serta penyimpangan waktu perjanjian pinjaman. IDB Loan No.IND-01XX merupakan salah satu proyek yang didanai dengan pinjaman luar negeri yaitu oleh Islamic Development Bank. Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja waktu pelaksanaan proyek tersebut pada tahap pra-konstruksi (persiapan, lelang, dan perencanaan&desain). Digunakan metode survei terhadap Project Implementation Unit untuk mengetahui faktor yang berpengaruh yang selanjutnya akan dianalisa menggunakan metode RII. Diperoleh bahwa faktor regulasi IMB dan kinerja/kualitas konsultan merupakan faktor utama yang mempengaruhi kinerja waktu pelaksanaan proyek pada tahap pra-konstruksi. ......The implementations of foreign loan project has issues related to the absorption / redeemed and result in project delays and time lapses of the loan agreement. IDB Loan No.IND-01XX is one of the projects funded by foreign loan which is by Islamic Development Bank. This study was conducted to determine the factors that influence the time performance on this project at pre-construction phase (preparation, tender, and Planning&design). Survei methods of Project Implementation Unit are used to determine the factors that influence which would then be analyzed using RII method. Provided that the IMB regulatory factor and consultants performance/quality is the major factor affecting the time performance of the project implementation at the pre-construction stage.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang transaksi Repurchase Agreement repo Syariah berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam peraturan SE No. 17/10/DKMP perihal Pasar Uang antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah dan Repurchase Agreement repo SBSN untuk Operasi Pasar Terbuka OPT Syariah yang terdapat dalam peraturan SE No. 17/41/DPM. Repo adalah transaksi keuangan yang dilakukan oleh para pelaku pasar keuangan untuk mendapatkan pinjaman dana dengan menjaminkan surat berharga miliknya dalam bentuk jual beli, baik di pasar modal maupun di pasar uang. Pada penelitian ini, dilakukan simulasi penerapan transaksi Repo Syariah dan Repo SBSN untuk OPT Syariah oleh bank syariah, guna mencari hasil yang didapat, besar haircut dan tenor yang tepat serta rekomendasi kebijakan yang dapat diberikan kepada regulator. Metode yang digunakan pada penelitian yaitu metode simulasi dan komparasi antara sukuk seri IFR dengan kombinasi haircut dan tenor/ jangka waktu. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa bank syariah akan mendapatkan keuntungan gain jika melakukan transaksi Repo Syariah dan Repo SBSN untuk OPT Syariah dengan persentase haircut terkecil dan tenor/ jangka waktu yang terpendek. ......This thesis discusses the transaction of Sharia Repurchase Agreement repo which is based on the provisions contained in the regulations SE No. 17 10 DKMP focusing on Interbank Money Market Sharia and Repurchase Agreement repo SBSN for Sharia Open Market Operations OMO contained in the SE regulation No. 17 41 DPM. Repo is the financial transactions conducted by financial market players to obtain loan funds by pledging securities in the form of buying and selling, both in the capital market and money market. In this study, a simulation applied for Islamic Repo and Repo transactions SBSN for OPT Sharia by Islamic banks, for the results obtained, a great haircut and tenor of the right as well as policy recommendations that can be given to regulators. The method used in this research is the method of simulation and comparison between sukuk series IFR with a combination haircut and tenor period. These results indicate that Islamic banks will benefit gain if the Sharia Repo and SBSN Sharia Repo for OPT doing the transaction with the smallest percentage haircut and tenor shortest period of time.

Abstrak :
Tuan Guru Imam Abdullah ibn Qadhi Abd al-Salam adalah seorang ulama yang berperan penting dalam pengembangan Islam di Afrika Selatan. Ia adalah ulama asal Tidore (Maluku Utara) yang diasingkan ke Cape pada tahun 1780 karena menentang praktek monopoli, perbudakan, dan kerja paksa yang diterapkan pemerintah kolonial Belanda. Selama pengasingan di Cape Town ia berhasil merampungkan sejumlah karya besar, antara lain Ma`rifah al-Islam wa al-Iman yang berisi tentang ilmu qalam, tauhid, dan fiqih. Setelah dibebaskan ia mendirikan sekolah madrasah untuk mendidik para budak dan warga kulit hitam yang telah memeluk agama Islam. Pendidikan Islam yang dikembangkan Tuan Guru di Cape Town didasarkan pada filsafat pendidikan Ash?ari yang mencakup taqdir, iradah, taqwa, iktisab, qadha, dan qadhar. Konsep filsafat pendidikan inilah yang menjadi dasar pembentukan pribadi muslim yang berakhlakulkarimah.

---

Tuan Guru Imam Abdullah ibn Qadhi Abd al-Salam is the Scholar of Islam who had an important role on the Islamic development in South Africa. He comes from Tidore (North Maluku) who exiled to the Cape in 1780 by the Dutch Colonial becouse of his oppsite to Dutch Colonial?s policy of monopoly, slavery, and forced labour. While in prison on his exiled at the Cape Town, he completed a number of magnum opus, i.e. Ma`rifah al-Islam wa al-Iman, a manuscript contain with qalam (Word of God), tauhid (Ones of God), and fiqh (Study of laws partaining to ritual obligation). After his bandaging, he establish a madrasah to educate the slaves and free blacks of the Cape who had become Muslim. The Muslim education in the Cape bassed on the Ash?ari concepts of takdir, iradah, taqwah, iktisab, qadha and qadhar. Thes concept had make as a basic in formation of muslim personality.

Abstrak :
[ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai mekanisme penerbitan efek beragun aset syariah (EBA Syariah). Metode penelitian dalam tesis ini adalah yuridis-normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, peraturan perundang-undangan, data sekunder jurnal, artikel maupun makalah yang berhubungan dengan penerbitan efek beragun aset syariah. Efek beragun aset syariah merupakan efek yang diterbitkan melalui kegiatan sekuritisasi syariah. Penerbitan efek beragun syariah diatur dalam Peraturan Bapepam-LK No. Kep-181/BL/2009 Tentang Penerbitan Efek Syariah (Peraturan No. IX.A.13). Efek Beragun Aset Syariah didefinisikan sebagai Efek yang diterbitkan oleh Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Syariah yang portofolionya terdiri dari aset keuangan yang tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa belum terlaksananya penerbitan efek beragun aset syariah karena mekanisme yang belum lengkap terkait dengan struktur dan dukungan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini menyarankan perlunya kejelasan terkait struktur transaksi dan peraturan pendukung yang diperlukan untuk dapat terlaksananya penerbitan efek beragun aset syariah di Indonesia.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the mechanism of Islamic asset-backed securities issuance (EBA Sharia). Methods of research in this thesis is the juridical-normative done by researching library materials, legislation, secondary data journals, articles and papers related to the issuance of Islamic asset-backed securities. Islamic asset-backed securities are securities issued by securitization activities sharia. Issuance of sharia-backed securities regulated in Bapepam-LK No. Kep-181 / BL / 2009 Concerning Issuance of Islamic Securities (Regulation No. IX.A.13). Shariah Asset Backed Securities are defined as securities issued by the Investment Contract Asset Backed Securities Sharia portfolio consists of financial assets that do not conflict with Sharia principles in the Capital Market. The results of this study concluded that the implementation has not been publishing Islamic asset-backed securities due to incomplete mechanisms associated with the structure and support of the legislation. Therefore, in this study suggest the need for clarity related to the structure of the transaction and regulatory support necessary to the implementation of Islamic asset-backed securities issuance in Indonesia.;This thesis discusses the mechanism of Islamic asset-backed securities issuance (EBA Sharia). Methods of research in this thesis is the juridical-normative done by researching library materials, legislation, secondary data journals, articles and papers related to the issuance of Islamic asset-backed securities. Islamic asset-backed securities are securities issued by securitization activities sharia. Issuance of sharia-backed securities regulated in Bapepam-LK No. Kep-181 / BL / 2009 Concerning Issuance of Islamic Securities (Regulation No. IX.A.13). Shariah Asset Backed Securities are defined as securities issued by the Investment Contract Asset Backed Securities Sharia portfolio consists of financial assets that do not conflict with Sharia principles in the Capital Market. The results of this study concluded that the implementation has not been publishing Islamic asset-backed securities due to incomplete mechanisms associated with the structure and support of the legislation. Therefore, in this study suggest the need for clarity related to the structure of the transaction and regulatory support necessary to the implementation of Islamic asset-backed securities issuance in Indonesia, This thesis discusses the mechanism of Islamic asset-backed securities issuance (EBA Sharia). Methods of research in this thesis is the juridical-normative done by researching library materials, legislation, secondary data journals, articles and papers related to the issuance of Islamic asset-backed securities. Islamic asset-backed securities are securities issued by securitization activities sharia. Issuance of sharia-backed securities regulated in Bapepam-LK No. Kep-181 / BL / 2009 Concerning Issuance of Islamic Securities (Regulation No. IX.A.13). Shariah Asset Backed Securities are defined as securities issued by the Investment Contract Asset Backed Securities Sharia portfolio consists of financial assets that do not conflict with Sharia principles in the Capital Market. The results of this study concluded that the implementation has not been publishing Islamic asset-backed securities due to incomplete mechanisms associated with the structure and support of the legislation. Therefore, in this study suggest the need for clarity related to the structure of the transaction and regulatory support necessary to the implementation of Islamic asset-backed securities issuance in Indonesia]

Abstrak :
ABSTRACT
Rumusan masalah skripsi ini berupa mengapa terjadi peningkatan pemanfaatan skema pinjaman luar negeri Indonesia terhadap IDB pasca 2010 didasari oleh hubungan Indonesia dengan IDB yang mengalami kecondongan baru yaitu peningkatan pemanfaatan skema pinjaman yang tidak terjadi pada periode sebelumnya. Data yang terkumpul dianalisis dengan metode kongruen menggunakan kerangka teori Pendekatan Negara Resipien dalam Pemanfaatan Skema Pinjaman Luar Negeri. Skripsi ini mengidentifikasi dua sebab peningkatan kerja sama Indonesia dengan IDB pasca 2010 yaitu [1] peran IDB sebagai bank pembangunan regional dalam mengisi kesenjangan pendanaan Indonesia pasca 2010 karena karakteristik pinjamannya dan [2] adanya implementasi government leadership dalam mekanisme pemanfaatan pinjaman IDB. Dalam perannya mengisi kesenjangan pendanaan Indonesia, IDB secara jumlah bantuan tidak besar dibanding mitra pembangunan yang lain, yakni sebesar 8,7 dari APBN 2016. Akan tetapi, angka ini tetap signifikan karena pinjaman IDB memiliki karakteristik di antaranya [1] IDB mampu memenuhi kebutuhan dana pembangunan infrastruktur Indonesia sebagaimana menjadi sebab kesenjangan pendanaan terbesar menurut RPJMN yang berlaku dan [2] IDB memberikan perhatian pada sektor vital pembangunan Indonesia yang tidak menjadi prioritas mitra pembangunan lainnya yaitu sektor pendidikan tinggi. Dalam implementasi government leadership, Indonesia memiliki posisi yang sama dengan IDB sehingga hubungan yang tercipta adalah kerja. Government leadership terhadap IDB dalam level operasional dijalankan oleh Kementerian Keuangan dan Bappenas RI. Hal ini juga diperkuat oleh peran elite lokal Bambang Brodjonegoro yang memiliki peran strategis seperti membumikan ekonomi syariah di Indonesia, mengarahkan komunikasi informal dengan pejabat IDB menjadi kerja sama formal, menginisiasi dan meresmikan Country Gateway Office di Jakarta, menyelenggarakan pertemuan tahunan IDB ke-41, dll. Akan tetapi, perlu dikritisi bahwa peran strategis yang dilakukan masih sebatas seremonial dan melekat pada jabatan yang dimilikinya. Dengan demikian, skripsi ini diharapkan berkontribusi secara akademis dalam mengembangkan kajian pendekatan resipien dalam pinjaman luar negeri dan secara praktis dalam meneguhkan praktik Kerja sama Selatan Selatan KSS.

---

ABSTRACT
The research question of the thesis is Why is there an increasing utilization of Indonesias foreign loan scheme to IDB post 2010 proposed based on Indonesias relationship with IDB which experienced a new trend that did not happened in previous period. The collected data is analyzed by congruent method using the theoretical framework of Recipient Country Approach in Utilization of Foreign Loan. This thesis identifies two causes of enhancement of Indonesia 39 s foreign loan scheme utilization to IDB post 2010 which are, 1 the role of IDB mdash as a regional development bank mdash in filling the Indonesias financing gap and 2 the implementation of government leadership in IDB lending mechanism. In its role to fill the financing gap, found that the IDB doesn rsquo t give large amount of aid contributed only 8,7 from APBN . However, this figure remains significant because IDB loans have different characteristics which are 1 IDB is able to meet Indonesia 39 s infrastructure development funding needs as stated it is the biggest financing gap based on current RPJMN and 2 IDB puts high attention to the vital sector of Indonesias development which is not the priority of other development partners namely the higher education sector. In the implementation of government leadership, Indonesia has the same position with IDB so the relationship created is cooperation. Government leadership to IDB in operational level is run by Ministry of Finance and Bappenas RI. It is also strengthened by the role of local elite Bambang Brodjonegoro who plays strategic role such as familiarizing sharia economy in Indonesia, directing informal communication with IDB officials into formal cooperation, initiating and inaugurating Country Gateway Office in Jakarta, organizing the 41st annual meeting of IDB, etc. However, it should be criticized that the strategic role is still merely ceremonial and attached to the position he has. But it can not be denied that there is implementation of government leadership itself. Thus, this thesis is expected to contribute academically in developing the study of recipient approaches in foreign loans and practically in affirming South South Cooperation KSS practices.

Abstrak :
ABSTRAK
Sebagai salah satu alternatif investasi pada instrumen sesuai Syariah, pertumbuhan reksa dana Syariah telah menunjukkan tren yang sangat positif di banyak negara termasuk Indonesia. Sejalan dengan roadmap Pasar Modal Syariah 2015-2019, Otoritas Jasa Keuangan Indonesia (OJK) baru-baru ini mengeluarkan peraturan baru yang memberikan relaksasi persyaratan sebagai insentif bagi para pelaku industri reksa dana Syariah, dalam rangka mendorong pertumbuhan reksa dana Syariah di Indonesia. Tesis ini memberikan analisis perspektif pemangku kepentingan (stakeholder) sebagai pandangan terhadap potensi pertumbuhan reksa dana Syariah di Indonesia. Analisa perspektif pemangku kepentingan diturunkan berdasarkan data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan perwakilan OJK, DSNMUI dan Manajer Investasi serta survei pasar yang dilakukan untuk manajer investasi dan investor. Penelitian ini mengeksplorasi faktor pendorong untuk pertumbuhan dan juga mengeksplorasi atribut kunci dari orientasi pasar reksa dana Syariah. Hasil analisa menunjukkan respon positif terhadap relaksasi peraturan meskipun masih mengharapkan insentif lebih lanjut dari aspek regulasi. Potensi permintaan pasar yang besar dirasakan oleh manajer investasi dan investor, namun struktur pasar saat ini masih tipis dengan instrumen syariah yang terbatas dan kurangnya literasi investor menjadikan produk reksa dana syariah berada pada posisi niche yang kemungkinan telah mencapai kapasitas optimal dalam ukuran kecil. Percepatan potensi pertumbuhan Reksa Dana Syariah akan tetap menjadi tantangan besar, kecuali faktor pendorongnya dapat diimplementasikan secara efektif, yaitu a) dukungan pemerintah untuk mengatur sinergi dan mendorong permintaan & penawaran pasar, b) kerangka peraturan yang lebih mendukung dan selaras, c) tata kelola Syariah yang baik, d) pengembangan produk dan instrumen Syariah secara kontinyu, e) peningkatan kesiapan manajer investasi, f) peningkatan literasi dan kesadaran investor, dan g) peningkatan teknologi dan infrastruktur. Faktor-faktor pendorong tersebut sebagai anteseden harus lebih fokus pada atribut kunci orientasi pasar yaitu: i) orientasi pada keunikan Syariah, ii) orientasi pada daya saing, iii) orientasi pada investasi yang mendasari, dan iv) orientasi pada literasi dan aksesibilitas, dengan hasil yang diharapkan atau konsekuensi untuk memperkuat posisi pasar dan pertumbuhan reksa dana Syariah, dalam hal pangsa pasar, basis investor, dan produk Syariah. Pada akhirnya, transformasi industri diperlukan agar reksa dana Syariah di Indonesia dapat tumbuh lebih cepat dari industri reksa dana, dan membawa kontribusi positif bagi pertumbuhan pasar modal Syariah dan pasar keuangan Syariah secara keseluruhan.

---

ABSTRACT
As one of the alternative investment in shariah-compliant instruments, the growth of Islamic mutual funds has shown very positive trend in many countries including Indonesia. In line with Islamic Capital Market roadmap 2015-2019, Indonesia?s Financial Services Authority or Otoritas Jasa Keuangan (OJK) has recently issued new regulation that relaxing the requirements as the incentives for the Islamic mutual funds industry players, in order to promote the Islamic mutual funds growth in Indonesia. This thesis provides the analysis of stakeholders? perspective as an insights for Islamic mutual funds growth potential in Indonesia. The analysis of stakeholders? perspective is derived based on the data gathered through the in-depth interview with OJK, DSN-MUI and Investment manager representatives as well as market survey conducted to Investment managers and Investors. The research explores the driving factors for growth and also explore the key attributes of market orientation for Islamic mutual funds. The analysis indicates the positive response towards the regulatory relaxation though still expecting further incentives from regulatory aspect. Large potential market demand is perceived by the investment managers and investors, but the current market structure is still thin with limited Shariah instruments and lack of investor literacy that resulting the niche positioning for the Islamic mutual funds product which likely reach its optimum small size capacity. Accelerating the growth potential of Islamic mutual funds would remain a great challenge, unless the driving factors are effectively implemented, i.e. a) government support to orchestrate the synergy and drive the market demand & supply, b) more supportive and harmonize regulatory framework, c) good Shariah governance, d) continues development of Shariah instruments, e) improvement in investment manager readiness, f) significant improvement of investor literacy and awareness, and g) enhancement of technology and infrastructure. Those key driving factors as the antecedents should be more focusing on its market orientation key attributes i.e.: i) orientation on Shariah uniqueness, ii) orientation on competitiveness, iii) orientation on underlying investment, and iv) orientation on literacy and accessibility, with the expected outcomes or consequences to strengthening the Islamic mutual funds market positioning and growth, in terms of market share, investor base, and Shariah product. Finally, industry transformation is necessary for Islamic mutual funds in Indonesia to grow faster than the mutual funds industry, and bring positive contribution for the growth of Islamic capital market and Islamic financial market overall.

Abstrak :
ABSTRAK
Metode nisbah bagi hasil sebagai sistem yang diterapkan dalam perbankan syariah khususnya pada akad pembiayaan musyarakah seharusnya dapat memberikan keadilan. Hal ini karena pembayaran nisbah bagi hasil kerap dilakukan di awal pencairan dana saat proyek belum berjalan dan keuntungan belum diperoleh. Hal ini tentu memicu permasalahan,sebagaimana tercermin dalam perkara putusan Mahkamah Agung No:47/PDT.G/2019/PT.A.SMD. Dalam tesis ini penulis akan mengkaji putusan tersebut dengan pokok pembahasan mengenai penerapan metode nisbah bagi hasil pembiayaan musyarakah pada PT. Bank Syariah X serta peran dan tanggung jawab notaris dalam membuat akad pembiayaan musyarakahpada perbankan syariah. Adapun tesis ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan data sekunder dalam menganalisis permasalahan. Hasil penelitian adalah penerapan metode nisbah bagi hasil pada pembiayaan musyarakah di PT. Bank Syariah X tidak sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini berdasarkan Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah bahwa setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber bahwa seharusnya nisbah dibagikan setelah proyek mendapatkan keuntungan, jika nisbah harus dibayarkan nasabah kepada bank pada saat pencairan dana maka hal ini merubah sifat akad musyarakah menjadi riba.

---

ABSTRACT
The method of the ratio of the result as a system applied in Sharia banking, especially in the deliberative financing scheme, should be able to provide justice. This is because the payment of the ratio of results is often done at the beginning of disbursement when the project has not been run and profits have not earned. This certainly triggered the problem, as reflected in the case of Supreme Court ruling No:47/PDT.G/2019/PT.A.Smd. In this thesis the author will examine the ruling on the subject of the discussion on the implementation of the method of the ratio of disaster financing to PT. Bank Syariah X and the role and responsibility of the notary in making the musyarakah financing agreement on sharia banking. The thesis is a normative juridical study that uses secondary data to analyse problems. The results of the research is the implementation of the method of ratio of the results to the financing of the musyarakah in PT. Bank Syariah X not in accordance with sharia principles. It is based on the Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 on the deliberative financing that each partner's profits must be shared proportionally on the basis of the entire profit and no amount determined at the initial set for a partner. Based on the results of interviews with the speakers that should the ratio be distributed after the project profit, if the ratio should be paid by the customer to the bank at the time of disbursement, this changed the nature of musyarakah to riba.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang Perjanjian-perjanjian Bank Aceh Syariah sebelum adanya konversi dari Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah. Tesis ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif yang menggunakan penelitian dengan meneliti bahan pustaka dan peraturan perundang-undangan yang terkait serta melakukan pewawancaraan terhadap narasumber terkait dengan tesis ini. Penelitian ini terkait dengan perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh Bank Aceh Syariah dengan memberlakukan peraturan perundang-undangan Bank Syariah yang berdampak pula pada penerapan dan pengalihan perjanjian-perjanjian Bank Aceh Konvensional menjadi Bank Aceh Syariah. Serta jika Bank Aceh Syariah tidak memberlakukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang berlaku Pada Bank Syariah maka hal tersebut akan berdampak terhadap implikasi hukum yang akan diterapkan oleh pihak yang berwenang terhadap Bank Aceh Syariah.

---

This thesis discusses Bank Aceh Syariah Agreements prior to the conversion from Conventional Commercial Banks to Sharia Commercial Banks. This thesis uses the Normative Juridical research method which uses research by examining literature and related legislation and conducting interviews with informants related to this thesis. This study is related to agreements made by the Aceh Syariah Bank by enforcing the Sharia Bank laws and regulations which also have an impact on the application and transfer of Conventional Bank Aceh agreements to Bank Aceh Syariah. And if Bank Aceh Syariah does not apply the laws and regulations as it applies to Islamic banks, this will have an impact on the legal implications that will be applied by the authorities on Bank Aceh Syariah.

Abstrak :
Pangsa pasar perbankan syariah sejak pertama kali didirikan di Indonesia sampai dengan tahun 2015 belum mencapai 5% dibandingkan perbankan konvensional. Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia mengalami perlambatan pertumbuhan dan dilihat dari segi efisiensi, bank syariah memiliki tingkat efisiensi yang lebih rendah dibandingkan perbankan konvensional. Sesuai dengan roadmap OJK dan rencana pemerintah, strategi yang dilakukan membentuk bank syariah BUMN melalui merger anak usaha Bank BUMN. Penelitian bertujuan menghitung efisiensi Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah dan Unit Usaha Syariah sebelum dilakukan merger dan menghitung kenaikan efisiensi setelah dilakukan merger menggunakan metode Data Envelopment Analysis. Dari analisis diperoleh 5 kombinasi merger yang menghasilkan kenaikan efisiensi (Degree of Operating Efficiency Gain > 0, dengan kenaikan efisiensi dari kombinasi merger sebesar BSMBRIS (0,01), BSM-BNIS (0,02), BSM-BTNS (0,03), BRIS-BTNS (0,05), dan BNISBTNS (0,04). ......Since it first established, islamic bank?s market share in Indonesia until 2015 is yet to achieved 5% of conventional bank?s market share. Islamic bank?s growth is also slower and from the efficiency point of view, is less efficient than conventional bank. Due to that matters, in accordance with OJK roadmap and government plan, one of strategy that could be implemented is to establish State Owned Enterprise Islamic Bank through the merger of subsidiaries of State Owned Enterprise Banks. The purpose of this paper is to calculate the efficiency of Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah and Sharia-units BTN pre-merger and calculate the increase of efficiency after virtual merger through 11 merger combination using Data Envelopment Analysis method. The result of analysis shows that there are 5 merger combination possibilities which generate an increase in efficiency (Degree of Operating Efficiency Gain > 0), gain from combination merger are BSM-BRIS (0,01), BSM-BNIS (0,02), BSM-BTNS (0,03), BRIS-BTNS (0,05), dan BNIS-BTNS (0,04).