Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Panji Suwarno, Pemberdayaan Pesantren Dalam Pembangunan Daerah di Tinjau dari Persfektif Ketahanan Nasional, Program Studi Pengkajian Ketahanan Nasional Pascasarjana Universitas Indonesia , Jakarta, 2004. Penelitian ini dimaksudkan untuk mencari masukan peran pesantren dalam pembangunan daerah Kabupaten Pasuruan. Penelitian ini menjadikan wawancara, observasi, kuesioner dan studi literatur sebagai metode pengumpulan data. Hasil penelitian melalui analisa Swot menunjukkan Pesantren Persis dan Pesantren Salafiyah berada pada posisi kuadran ke satu, sedangkan Pesantren Sidogiri berada pada kuadran ke empat. Pesantren Sidogiri dan Pesantren Salafiyah proses pembelajarannya terfokus pada kitab kuning saja, dan kurikulum yang dipakai untuk sekolah adalah kurikulum lokal yang dikemas sendiri. Sedangkan Pesantren Persis, adalah bentuk pesantren yang ideal untuk masa depan, karena menjadikan pesantren sebagai substitusi pendidikan formal. Dalam era otonomi daerah, segala aktivitas daerah sepenuhnya diserahkan kepada daerah, termasuk dalam pembangunan didaerah peran pondok pesantren melalui kyai dan santrinya merupakan kunci keberhasilan pembangunan di daerah. Kunci keberhasilan pembangunan adalah agar pemerintah daerah melibatkan seluruh komponen masyarakat yang ada, termasuk dunia pesantren yang merupakan pusat pembinaan mental, moral dan agama. Peran pesantren dalam meningkatkan pembangunan yaitu melalui outputnya pesantren yang berada ditengah-tengah masyarakat memberikan tauladan bagi masyarakat sekitarnya, yang dimulai dari pembinaan pribadi, meningkat ke Ketahanan Keluarga, Ketahanan Lingkungan pemukiman dan pekerjaan, kemudiaan terus ke Ketahanan Daerah yang akhirnya bermuara pada Ketahanan Nasional.

Abstrak :
Studi ini mengkaji pemikiran politik HAMKA mengenai Islam dan negara dalam perdebatan-perdebatan dasar negara yang berlangsung di Dewan Konstituante 1956-1959. HAMKA termasuk dalam kelompok pembela dasar negara Islam bersama Mohammad Natsir di fraksi Masyumi, memperjuangkan syariat Islam dihadapan fraksi-fraksi lain Nasionalis, Islam, Komunis dan Sosialis, Katholik-Protestan dan anggota Konstituante yang tidak berfraksi. Secara khusus mengkaji permasalahan tentang mengapa Islam diperjuangkan sebagai dasar negara oleh HAMKA dan bagaimana pemikiran HAMKA mengenai hubungan Islam dan negara serta bagaimana pandangan HAMKA tentang Pancasila. Metode penelitian ini adalah jenis penelitian pustaka dengan studi literatur atau dokumen yang terdiri dari data primer dan sekunder serta diperkuat dengan wawancara. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori relasi agama (Islam) dan negara. Studi ini menemukan Panama, menurut HAMKA perjuangan Islam sebagai dasar negara adalah sebagai kelanjutan cita-cita sejarah pergerakan nasional Indonesia. Kedua, ditemukan bahwa perdebatan Konstituante adalah pengulangan debat ideologis Islam dan nasionalis dalam soal perumusan Piagam Jakarta. Ketiga studi ini juga menemukan pandangan HAMKA bahwa Sila Ketuhanan Yang Maha Esa itu berarti Tauhid atau konsep meng-Esakan Allah SWT. Hal itu berarti sila pertama sebagai sumber moral dan etik sila lainnya, sekaligus menegaskan bahwa negara Indonesia berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun implikasi teori penelitian ini adalah memperkuat pemikiran Islam secara legal formal yaitu pemikiran yang menghendaki agar Islam secara formal memainkan peran utama dalam kehidupan bernegara. Kesimpulannya adalah masyarakat Indonesia adalah masyarakat heterogen dari' segi agama. DaIam anti bahwa, secara konstitusional, negara mengakui keberagaman agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia dan menjamin kebebasan setiap individu untuk memeluk agama dan merealisasikan ajaran yang diyakininya, dalam segala aspek kehidupan sehingga HAMKA dalam Konstituante menyatakan perjuangan untuk mendirikan negara berdasarkan Islam bukan negara sekuler bagi kelompok Islam adalah kelanjutan cita-cita wasiat sejarah.

---

This study examines the political thought of Hamka on Islam and state in the debates on basis of the state in the Constituante 1956-1959. Hamka is one of the members of defender of Islam as basis of the state opposed to other factions such as Nationalist, Communist and Socialist, Catholic and Protestant, and non-faction members. This study focuses on the question of why Islam is fought as a basis of the state by Hamka and what is his idea on Pancasila. The method of the research is literature study based on primary and secondary data sources and strengthens by interview. In this study, the theory of relation of religion and state is applied. The study finds that 1) according to Hamka, the struggle for Islam as the state basis is the continuation of national struggle history; 2) it is found that the debates in Constituante is a repetition ideological debate between Islam and nationalism on Jakarta Charter; and 3) the study founds that Hamka's view on Oneness of the God in Pancasila is similar with tauhid in Islam. It means that the first item in Pancasila is a basis of moral and ethic for other items and confirms that Indonesia is based on Oneness of the God. Meanwhile, the theoretical implication of the study strengthens Islamic thought Iegally and formally which desires Islam as a formal basic value in the state. The conclusion is that Indonesian society is heterogenic in religion. It means that the state, constitutionally, acknowledges the heterogeneity of religion in Indonesian society and guarantees freedom of every individual to embrace and implement their religion in the whole aspects of life so that Hamka in Constituante stated that the struggle to make Islamic base of state and not secular state for Islamic group is a continuation of historical heritage.

Abstrak :
Buku ini berisi tentang Hukum-hukum dalam negara.

Abstrak :
Isi buku ini adalah pengetahuan yang berkaitan dengan ketatanegaraan dan bagaimana upaya menggunakan patokan yang baik dan benar, supaya selalu mengingat bahwasanya manusia hidup di dunia ini adalah di bawah kekuasaan Allah semata.

Abstrak :
Perdebatan mengenai relasi Islam dan negara terus berlangsung hingga dunia semakin modern sekarang Tidak ketinggalan, Indonesia yang memiliki jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia inipun ikut meramaikan perdebatan ini. Dari proses terbentuknya negara Indonesia hingga saat reformasi sekarang ini, polemik tersebut tetap mengemuka mewarnai dunia politik negeri ini. Bahkan materi perdebatan ini juga semakin meluas hingga merambah pada bagaimana Islam menanggapi istilah-istilah Barat yang semakin menghegemoni. Demokrasi dan civil society menipakan sebagian istilah yang banyak menjadi sorotan kalangan Islam politik dewasa. Pandangan Partai Keadilan Sejahtera - yang mengklaim dirinya sebagai partai Islam dan menurut sebagian kalangan berprospek cerah - akan menjadi bahasan utama dari tesis ini. Kaum muda, terpelajar dan Islam yang menjadi pilar partai ini menjadikan ide dan pandangannya tentang Islam dan negara, dilihat dari sudut pandang ideologi, demokrasi dan civil society menjadi bahan kajian yang menarik untuk dilihat, dikaji dan diteliti. Olen karena itu, dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian lapangan (field research) melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan para tokoh dan aktivis partai yang dianggap mengetahui banyak pokok pennasalahan. Untuk melengkapi data, penulis melakukan studi kepustakaan (library research), dengan menggunakan pendekatan historis-faktual. Dan dalam proses analisa data, penulis menggunakan metode induktil, eksploratif dan eksplanatif. Dalam penelitian itu diketahui bahwa para tokoh dan aktivis PK Sejahtera sepakat bahwa Islam adalah sistem hidup dan kehidupan yang komprehensif dan universal. Segala aspek kehidupan, termasuk politik tidak luput dari pantauan Islam. Syariat Islam dipandang sebagai aturan yang menyeluruh, yang diyakini dapat menyelesaikan krisis multidimensi bangsa ini. Penerapannya dinilai sebagai sebuah keniscayaan. Melalui mekanisme demokrasi, perjuangan pelaksanaannya terus dilakukan. Partai dakwah ini menilai bahwa demokrasi merupakan pilihan yang rasional karena hampir seluruh unsur yang ada pada sistem ini sejalan dengan apa yang telah digariskan oleh Islam. Dan untuk mewujudkan negara yang demokratis, partai ini meniscayakan adanya masyarakat yang mandiri (masyarakat madani) atau dengan istilah lain "civil society".

Abstrak :
Kitab Taj Al-Salatin merupakan salah satu kitab yang ditulis oleh seorang pujangga besar sastra Melayu yang hidup pada kisaran abad ke-17 di kerajaan Aceh Darussalam. Terdapat dua penafsiran mengenai asal-usul dan keberadaan pujangga ini. Pendapat pertama menyatakan bahwa dia adalah seorang pujangga Parsi yang juga kebetulan seorang ahli permata (al-jauhari). Sedangkan pendapat kedua mengatakan bahwa kitab ini ditulis dalam bahasa Melayu dan di dunia Melayu oleh seorang pujangga yang berasal dari daerah yang berbahasalarsi. Dari kedua pendapat tersebut, sebagian besar ahli sastra Melayu lebih cenderung memakai pendapat kedua. Hal ini disebabkan banyaknya persesuaian antara penjelasan yang dikemukakan dalam kitab tersebut dengan fenomena sosial politik yang berkembang pada masa itu di kerajaan Aceh Darussalam. Persesuaian itu dapat dilihat dari aspek struktur pemerintahan, pembagian daerah kekuasaan, dan pembagian tugas di kalangan aparatur pemerintahan. Sebagai sebuah karya sastra, kitab T/ al-Salatin disajikan dalam bentuk yang sangat memikat dengan mempergunakan unsur-unsur estetis sebagai pendukungnya. Keindahan karya ini dapat dirasakan dengan memperhatikan dua prinsip dasar yang dikemukakan oleh penulis yaitu prinsip asl dan fiiru'. Asl adalah prinsip dasar bagi seluruh fenomena yang ditetapkan?