Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Abu Nasr AI--Farabi adalah seorang pemikir besar Islam yang mengembangkan masalah pemancaran dan pelimpahan, dan men_jadikan masalah ini menjadi dasar teorinya yang amat terkenal, yaitu Emanasi . Dari Tuhan memancar dan melimpah sinar, yang mengakibatkan terjadinya ciptaan Tuhan. Pancaran dan pelimpahan sinar Tuhan itu diibaratkan dengan sinar matahari, yang sema_kin jauh jaraknya, daya pancar itu semakin lemah.Kecemerlangan Abu Nasr Al Farabi berhasil membawa Islam ke arah kemajuan dalam bidang pemikiran. Konsep beliau menurut Ibu Yessy Augosdin SS. mempunyai peranan yang besar untuk mun_culnya aliran filsafat di Persia abad 17, yang membahas masalah pemancaran dan pelimpahan, dengan pemukanya Al-Subrawadi. Pada abad ke-20 ini Abu Nasr Al-Farabi menjadi amat terkenal, misalnya kemasyhuran itu kita ketahui melalui seminar tentang Abu Nasr Al -Farabi yang diadakan oleh pemerintab Irak, dalam rangka peringatan 1000 tahun wafatnya Abu Nasr Al-Farabi. Semi_nar yang dihadiri oleh ahli-ahli sejarah Islam dari berbagai ne_gara itu berlangsung di Baghdad bulan Oktober 1975. Dalam forum tersebut Prof. Dr. Tudjimah membacakan karya tulisnya...

Abstrak :
Penelitian ini berjudul Respon Intelektual Persatuan Islam Terhadap Kebijakan Politik Orde Baru. Tujuan yang ingin dicapai dari tulisan ini adalah mengungkap siapakah intelektual-intelektual Persis pada masa Orde Baru, bagaimana respon mereka terhadap kebijakan Orde Baru, dan efeknya terhadap perkembangan Persatuan Islam. Metode penelitian yang dipakai adalah metode sejarah yang terdiri atas empat tahap penelitian, yaitu heuristik, ktitik, interpretasi dan historiografi. Berdasarkan penelitian didapatkan bahwa tokoh-tokoh kunci intelektual Persis pada awal Orde Baru adalah murid-murid A. Hassan, yaitu Mohammad Natsir di Jakarta, Abdul Kadir Hassan di Bangil, dan Endang Abdurrahman di Bandung. Selama Orde Baru ketiga tokoh ini menarik diri dari wilayah politik praktis dan terjun ke dunia dakwah. Sikap ketiga tokoh ini sendiri terhadap kebijakan politik Orde Baru terbelah ke dalam dua kelompok, yakni kelompok Bangil-Jakarta yang tetap ikut bersuara kritis terhadap berbagai kebijakan Orde Baru dan kelompok Bandung yang sama sekali ingin mengisolasi diri dari dunia politik sehingga sama sekali tidak ingin memberi respon apapun terhadap berbagai kebijakan politik Orde Baru. Polarisasi ini sedikit banyak juga dipicu oleh konflik internal antara kelompok Bandung dan Bangil pada Muktamar tahun 1960 di Bangil. Sejak Muktamar Bangil 1960, kendali Persis secara organisasi berada di bawah kelompok Bandung sehingga sikap Persis secara organinasi sampai dua dekade awal Orde Baru pun sama, yaitu mengisolasi diri. Sementara kelompok Bangil-Jakarta mengembangkan sendiri kader-kadernya melalui Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Polarisasi itu terjadi sampai paruh pertama tahun 1980-an ketika kepemimpinan formal Persis pindah ke tangan Abdul Latif Muchtar. Sosok tokoh intelektual ini relatif lebih terbuka dibandingkan pendahulunya karena faktor pendidikan dan pergaulannya yang sangat luas. Di tangannya Persis mulai membuka diri kembali untuk ikut merespon berbagai kebijakan pemerintah yang tengah berlaku. Berbagai kebijakan yang dibuatnya menunjukkan sikapnya yang Selain itu pula, ia juga terus berusaha untuk menyatukan kembali potensi-potensi kader Persis yang sebelumnya terpecah karena persoalan-persoalan internal. Usaha-usaha ke arah sana terus dilakukannya sampai ia meninggal tahun 1997. ......The Title of this research is Respon Intelektual Persatuan Islam Terhadap Modernisasi Orde Baru (Respons of Persis's Intellectual to The New Order's Modernization Policy).The goals of this reasearch are to find who the Persis's intellectuals a long the New Order period were, how they gave them respons, and what the effects to the Persis's development were. The method used is historical method which has four phases of research: heuristic, critic, interpretation, and historiography. According to the reseach, was found that the key figures of Persis's intellectuals on the first period of the New Order were A. Hassan's students, i.e.: Mohammad Natsir in Jakarta, Abdul Kadir Hassan in Bangil, and Endang Abdurrahman in Bandung. During the New Order period, these three figures withdrew from the political practice and dealed with the Islamic preaching. Respons of these three figures to the New Order political policy dicided in to two groups, i.e: Bangil-Jakarta's group which still gave critical attention to every the New Order's political policy and Bandung's group which wanted to withdraw purely from any kinds of politic untill do not any respon to the New Order policy. This polarization caused, a little, by intern conflict on Muktamar1960 in Bangil. Since Muktamar Bagil 1960, Persis as organization controlled by Bandung's group. Because of that, behaviour of Persis as organization was same with the behaviour of Bandung's group, i.e. isolated itself from any kinds of politic, while Bangil-Jakarta's group doveloped it's cadres by itselfs, out from the organization, throughout Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. That polarization was untill fist half of 1980s when formal leadership of Persis has taken by Abdul Latif Muchtar. This figure was more inclusive than his former becauce of his education and his large interactions with the others. By his ledership, Persis opened it's mind again to respons the goverment's pilicies at that time. Many of his pilicies for Persis showed clearly that he want to bring back again Persis to national and international interactions. Beside that, he tried to unite the separate potential cadres of Persis caused by internal frictions. His efforts to these goals was initiated untill his died in 1997.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas tentang Pondok Pesantren secar holistik; pengertian, tujuan, fungsi, dan kategori sebuah Pondok Pesantren. Adapun konsentrasi pembahasan penilitian dalam bagian kategorisasi sebuah Pondok Pesantren. Kategorisasi yang dibahas adalah kategori pondok pesantren tradisional dan pondok pesantren modern dilihat dari lima aspek, yaitu aspek kepemimpinan, institusi pendidikan dan bentuk, kurukulum yang digunakan, metode pendidikan yang diterapkan, serta fsilitas penunjang yang disediakan.

Abstrak :
ABSTRAK
Selama abad ke-19 administrasi pemerintah jajahan secara berangsur-angsur diperluas dan dirasionalisasikan sesuai dengan paham-paham pemerintahan Barat. Proses ini melibatkan pemaksaan nilai-nilai dan kaidah-kaidah birokratis Barat atas masyarakat Jawa. Di samping itu pemerintah kolonial juga memperkenalkan konsep¬konsep hak milik, pandangan-pandangan tentang moral dan peranan¬peranan sosial yang baru yang melemahkan ikatan tata-tertib tradisional. Sebagai konsekwensi timbullah pergeseran secara perlahan-lahan dari warisan tradisional ke pola-pola rasional yang legal. Karena di dalam lembaga kolonial tidak terdapat institusi khusus untuk menyalurkan ketidakpuasan dan kekuatan oposisi, rakyat secara umum memiliki cara dalam mereaksi kondisi ini, yaitu dengan melakukan gerakan sosial yang digerakan oleh ideologi mesianistik atau millenaristik. Salah satu gerakan sosial yang muncul pada awal abad ke-19 adalah terjadinya kerusuhan di Cirebon pada tahun 1806. Gerakan sosial tersebut merupakan manifestasi ketidakpuasan yang ditunjang oleh ideologi mesianistik. Dari sudut kolonial, otoritas pengaruh pemimpin gerakan sosial merupakan ancaman apalagi mereka tidak terikat pada salah satu lembaga resmi. Setiap tindakan yang dapat mengubah tatanan yang berlaku bagaimanapun dicap sebagai pemberontakan. Tidak ada pemberontakan yang dapat dibenarkan