Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi yang berhasil kita capai selama Repelita V disebabkan oleh adanya investasi yang terus meningkat, baik yang dilakukan oleh Pemerintah maupun oleh dunia usaha dan masyarakat. Dari tahun ke tahun penananan modal oleh dunia usaha terus berkembang. Namun, perkembangan penanaman modal yang sangat pesat terjadi dalam 5 tahun terakhir.

Berdasar teori-teori tentang aliran modal, banyak faktor yang dapat mempengaruhi minat investasi asing di Indonesia. Salah satunya adalah "pull and push theory". Dalam teori ini dikemukakan adanya faktor pendorong dan penarik modal asing mengalir dari satu negara ke negara lain.

Faktor pendorong adalah faktor kondusif yang dimiliki oleh negara asal-modal (home countries) seperti kebijaksanaan investasi atau aliran modal keluar, pertumbuhan/perkembangan sosial dan ekonomi serta perkembangan lingkungan global.

Faktor penarik adalah keunggulan yang dimiliki oleh negara penerima modal (host countries) seperti stabilitas sosial, politik dan ekonomi, iklim usaha dan investasi yang menarik, ketersediaan sumber.daya alam dan dan sumber daya manusia, potensi pasar, insentif dan fasilitas serta ketersediaan prasarana dan sarana pendukung. Dari berbagai faktor tersebut, berdasarkan penelitian penulis atas persetujuan PMA sejak tahun tahun 1990 s/d Juni 1995 dengan mengambil sampel PMA dari Jepang, Korea Selatan dan Taiwan terungkap bahwa faktor rendahnya upah buruh (low labor cost) di Indonesia tetap merupakan salah satu daya tarik utama aliran PMA ke Indonesia.

Meningkatnya dengan pesat PMA di Indonesia, terutama dari Jepang, Korea Selatan dan Taiwan pada tahun 1994 dan 1995, di samping faktor-faktor pendorong dan penarik yang disebutkan dimuka, juga disebabkan karena adanya faktor pemicu (triggering factor) yakni PP No. 20 Tahun 1994. Sebagai suatu kebijaksanaan yang sangat liberal, PP No. 20 Tahun 1994 telah memberikan dampak positif untuk menarik PMA ke Indonesia.

Abstrak :
Foreign Direct Investment (FDI) sebagai sumber pembiayaan pembangunan ekonomi saat ini menjadi sebuah trend. Sebagian besar Negara-negara berkembang berkompetisi menarik FDI karena diyakini bahwa FDI, sebagai investasi di sektor rill melalui pembangunan pabrik, industri, dan lain-Iain, bisa memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap FDI ialah faktor makroekonomi. Penelitian Kokko dan Blomstrom (1997) menunjukkan FDI bisa berpengaruh positif bagi pertumbuhan ekonomi suatu Negara bila tercipta stabilitas makroekonomi di Negara tersebut. Penelitian bertujuan untuk melsbat apakah variabel-variabel makroekonomi masih bisa dijadikan ukuran Mau patokan bagi perkembangan tingkat investasi di Indonesia. Variabel-variabel makroekonomi yang diajukan di dalam penelitian ini ialah suku bunga SBI, kurs rupiah terhadap dolar AS dan variabel investasi periode sebelumnya (FDIL_i). Penelitian dilakukan terhadap sebelas sektor industri di Indonesia kurun waktu 2001-2003. Sektor industri tersebut dipilih berdasarkan International Standard Industry Classification (ISIC) revisi ketiga yang telah disesuaikan dengan Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel-variabel makroekonomi berpengaruh secara simultan terhadap tingkat FDI di 3 sektor industri yaitu: Industri Kutit, Industri Kayu dan Industri Kertas. Variabel suku bunga berpengaruh secara parsial terhadap tingkat FDI industri kayo dan industri kertas. Sementara itu, variabel kurs berpengaruh secara parsial terhadap tingkat FDI industri kertas. Variabel FDI berpengaruh secara parsial terhadap tingkat FDI industri kertas. Variabel-variabeI makroekonomi yang diajukan dalam penelitian ini tidak berpengaruh baik secara parsial maupun simultan terhadap delapan sektor industri lainnya.

---

Foreign Direct Investment (FDI) as one of financing source for economic development being a trend within developing countries. Most of developing countries involve in competition to attract FDI because they believe that FDI can provide significance contribution to economic growth in their respective countries. One of the factor which can influence the rate of FDI is macroeconomic factor. Research by Blomstrom and Kokko (1997) indicated that FDI can provide positive influence for country's economic growth if macroeconomic stability created in the country. This research has main objective to observe the determinants of macroeconomics variable for measure the rate of foreign direct investment in Indonesia Variables which are using in this research comprises of interest rate, foreign exchange (Indonesia Currency To US Dollar) and previous investment. Research based on the eleven industrial sector in Indonesia for period 2001 up to 2003. That industrial sector taken from the International Standard Industry Classification 3'i revise. Result of this research shows that interest rate has influence significantly (partial) within Wood and Paper Industry. Besides Interest Rate, the Exchange Rate as well as Previous Investment has also influence in Paper Industry. Macroeconomic Variables in this research has influence simultaneously within Leather Industry, Wood Industry and Paper Industry but Macroeconomic variables did not influence other eight industrial sector (both partial and simultaneous).

Abstrak :
Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis bagi pemenuhan kebutuhan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam RAPBN 2006, penerimaan pajak ditargetkan sebesar Rp. 402,1 trilliun atau 75,2% dari penerimaan dalam negeri. Mengacu pada pentingnya pajak sebagai sumber utama penerimaan negara dan melihat pada potensi penerimaan pajak yang masih belum digali, seperti dari tax rasio yang masih rendah sebesar 13,4% (RAPBN 2006), maka penerimaan pajak selalu diusahakan untuk ditingkatkan dari tahun ke tahun guna memenuhi kebutuhan penerimaan negara. Langkah-langkah dan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak dapat melalui penyempurnaan perundang-undangan, penerbitan peraturan-peraturan baru di bidang perpajakan, meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak maupun menggali sumber-sumber pajak lainnya. Selain mempunyai fungsi budgeter, pajak juga mempunyai fungsi regulerend, yaitu menggunakan pajak untuk mengatur distribusi pendapatan dan kekayaan masyarakat. Pajak dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kegiatan pembangunan di kawasan tertentu agar terdapat pemerataan pernbangunanlpendapatan, contohnya adalah pemberian insentif pajak penghasilan kepada pengusaha di dalam kawasan pengembangan ekonomi terpadu (KAPET) untuk meningkatkan kegiatan usaha di kawasan timur Indonesia (KTI), agar terjadi pemerataan pembangunan antara kawasan barat Indonesia (KBi) yang teiah lebih maju dengan kawasan timur Indonesia (KTI). Insentif pajak penghasilan kepada pihak investor untuk berinvestasi di bidangbidang usaha tertentu dan atau di daerah-daerah tertentu ini diatur dalam pasal 31A ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 17 tahun 2000. Perlakuan insentif pajak penghasilan ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2000 sebagaimana dirubah melalui Peraturan Pemerintah No. 147 Tahun 2000 tentang Perlakuan Perpajakan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu. Kepada wajib pajak yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau di daerah-daerah tertentu dapat diberikan fasilitas perpajakan dalam bentuk: Pengurangan penghasilan neto paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari jumlah penanaman yang dilakukan, Penyusutan dan amortisasi yang dipercepat, Kompensasi kerugian yang lebih lama tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun, dan Pengenaan pajak penghasilan alas dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sebesar 10% (sepuluh persen), kecuali apabila tarif menurut perjanjian perpajakan yang berlaku menetapkan lebih rendah. Mengingat peranan pajak yang sangat penting dan strategis bagi penerimaan negara, maka kebijakan pemberikan insentif pajak penghasilan harus dilakukan secara hali-hati, karena pemberian insentif pajak yang tidak tepat hanya mengurangi penerimaan pajak tanpa adalah kenaikan investasi yang berarti. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah insentif pajak penghasilan berpengaruh terhadap investasi modal asing. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil data sekunder dari Badan Kordinasi Penahaman Modal (BKPM), APBN dan sumber data sekunder lainnya. Analisis data dilakukan dengan statistik deskriptif dan metode evaluasi koniparatif. Hasil penelitian .nenunjukkan bahwa pemberikan insentif pajak penghasilan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap investasi modal asing. Dengan kata lain, insentif pajak penghasilan bukan merupakan faktor utama dalam keputusan investasi. Ada faktor-faktor lain yang menjadi pertimbangan investor dalam pengambilan keputusan investasi, seperti kemudahan perijinan, besarnya pasar domestik, akses pasar internasional, Infrastruktur, kondisi sosial dan keamanan, dan ketersediaan sumber daya manusia.

---

Tax is government's main revenue. Tax has a very important and strategic role in fulfilling government needs for funding public spending. For 2006 Proposed Government's spending (RAPBN 2006), tax revenue is targeted at Rp. 402.1 trillions, which is 75.2% of total government's domestic revenues. Tax ratio 13.4% (RAPBN 2006) indicates that there are still a lot of potential tax revenues; hence the government always tries to increase tax revenue every year to fulfill public funding. Various attempts and public policies have been taken to increase tax revenue, such as the amendment of tax law, introduce new law and regulation in taxation, increases tax compliance and to took for other sources of tax revenues. Beside budgeter tax's function to raise revenues, tax also has a regulatory function. That is tax's policies can be used to increase development activities in certain areas, such that there is distribution of growth / income. For example, income tax incentive for economic development Zones (KAPET) to increase investment activities ire eastern Indonesia, so that there is distribution of growth between Western Indonesia which is more developed compared to eastern Indonesia. Income tax incentive for investors in specific industries/business fields and/or regions are regulated in Article 31A paragraph 1 of The Republic of Indonesia Law Number 7 year 1983 on income tax as amended by law number 17 year 2000. Income tax incentive is further regulated by Government regulation number 20 year 2000 as amended by government regulation number 147 year 2000 on tax facilities for capital investments in certain business fields and/or certain areas. Investment in certain business fields and/or certain areas can be given lax facilities in the form of: reduction of net income at most 30% from the total of investment, depreciation and amortization that are accelerated, compensation of old loss but not more than 10 years and imposition of income tax on dividend as in section 26 is 10%, except if rate according to taxation agreement that is effective determine lower. Tax incentives should be given with cautions, because tax has a very important and strategic role in government revenue. The revenue forgone as a result of the use of tax incentives may be wasted if there is no real increase in foreign direct investment as a result of improper implementation of tax incentives. The purpose of this research is to examine if income tax incentives influence foreign direct investment. This research is carried out by examining secondary data from Investment Coordinating Board (BKPM) and Government budget. Descriptive statistic and comparative evaluation method are used to analyze the data. The research indicated that income tax incentive has no significant affect to foreign direct investment. In other words, income tax incentive is not the main factor in investment decision. There are others factors that considered by investors in investment decision, such as easy licensing, the size of domestic market, access to international market, infrastructure, social and security condition, and the availability of human resources.

Abstrak :
Due to the lack of internal finance, a country might need a foreign investment. It also happens to Indonesia that is not recovery from its economic problems up to now. One of the solutions to this condition is by giving Foreign Direct Investment (FDI). By FDI it is hoped that it can employ a lot of people, and it can reduce the unemployment rate in this country, as a result it can increase the welfare of society. This study will focus on the relation between the given PPh incentives and Japanese Investor behavior in investing its fund, elaborate and analyze Japanese Investor to tax incentives given, and research, formulate and make the analysis on which tax incentive is the best way in inviting Japanese direct investor. This thesis is analytical descriptive which uses qualitative method by scrutinizing data in the form of information, theory from library research, then by analyzing the data to solve the formed case, so that conclusion can be drawn and suggestions and understanding to the influence in giving incentive to foreign direct investment can be given. The references theory in this research is one instrument to invite Japanese direct investment by giving tax incentive. However, tax administration is the key on the success of tax policy. It can be concluded that PPh facility given to tax payers in Indonesia who invest in certain business and area is quite good, in the result of the decrease of netto 30% (thirty percent) as the highest, quicken reduction and amortization, longer loss compensation and given PPh to the dividend as in Article 26 to 10% (ten percent), except if the valid tariff to the tax agreement is lower. Japanese Investors accept this facility positively, but they say it is more interesting if those tax facilities are followed by administration tax which gives law assurance. Tax incentive given by tax law is quite interesting for the Japanese investors to invest in Indonesia, but the regulations do not give the law assurance, they who have the license hope that they will be given the tax incentive as stated in the law, furthermore, it is suggested that the government not only faces on tax incentive to invite foreign direct investment but also is concern on the law assurance, security, eliminating high economy cost and improving infrastructure. Arranged and good tax administration will give law assurance and security to the investors. Furthermore, the license to foreign investors and the given PPh facilities are managed by one institution under one roof.

Abstrak :
Faktor-faktor yang menentukan masuknya investasi ke suatu negara didasarkan pada tiga faktor yaitu kesempatan ekonomi (economic opportunity), stabilitas politik (political stability) dan kepastian hukum (legal certainty). Adanya kepastian hukum merupakan salah satu faktor utama untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi investor. Dalam sektor telekomunikasi, penyelenggaraan jaringan bergerak seluler merupakan bidang usaha yang sangat erat dengan penanaman modal asing. Dalam rangka melindungi kepentingan nasional, maka Pemerintah telah mengatur pembatasan kepemilikan modal asing dalam penyelenggaraan jaringan bergerak seluler melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal serta Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Pemahaman yang berbeda terhadap ketentuan pembatasan kepemilikan modal asing atau yang secara umum dikenal sebagai Daftar Negatif Investasi merupakan salah satu penyebab ketidakpastian hukum di Indonesia. Tesis ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan terhadap penanaman modal asing yang dilakukan oleh penyelenggara jaringan bergerak seluler di Indonesia. Tesis ini menyimpulkan bahwa terhadap penanaman modal yang telah memperoleh persetujuan sebelum berlakunya Undang-Undang Penanaman Modal maka berlaku asas grandfather clause. Kemudian dalam hal akan dilakukan peningkatan modal secara langsung, maka berlaku pre-emptive rights sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sedangkan dalam hal peningkatan modal dilakukan oleh Perusahaan Terbuka melalui Pasar Modal maka tidak tunduk kepada ketentuan Daftar Negatif Investasi. ......The factors that determine the inflow of investments into a country based on three factors, namely economic opportunities, political stability and the rule of law (legal certainty). Legal certainty is one of the main factors for creating a conductive business climate for investors. In the telecommunications sector, the business of mobile cellular network very closely with foreign investment. In order to protect the national interest, the government has set restrictions on foreign equity ownership in the operation of mobile cellular networks through Law Number 25 Year 2007 on Investment, and Presidential Regulation Number 36 of 2010 on List of Closed and Open Business Fields with Requirements on Investment. A different understanding of the terms or restrictions on foreign equity ownership is generally known as the Negative Investment List is one cause of legal uncertainty in Indonesia. This thesis is a study with a normative approach to law (statute approach) which carry out a review of legislation on foreign investments made by mobile cellular network operator in Indonesia. This thesis concludes that the investment has been approved before the enactment of the Investment Law shall apply the principle of grandfather clause. Then in terms of the capital increase will be carried out directly, then apply pre-emptive rights according to Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies, while in the case of capital increase carried out by the Public Company through capital market is not subject to the provisions of the Investment Negative List.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai liberalisasi kepemilikan modal asing pada bank suatu bank umum di Indonesia. Pada awalnya, hal ini diimplementasikan sebagai salah satu komitmen Indonesia sebagai anggota GATS-WTO. Namun, ketika timbul adanya kebutuhan akan modal yang dikarenakan krisis moneter yang dialami Indonesia pada akhir tahun 1990-an, maka batasan kepemilikan modal oleh pihak asing di suatu bank ditingkatkan menjadi maksimal 99 persen. Melihat kondisi seperti itu, jelas membuat pihak asing berbondong-bondong menginvestasikan dananya ke dalam industri perbankan Indonesia. Hal ini terus berlanjut hingga saat ini. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas bagaimana ketentuan batasan kepemilikan modal asing pada bank umum dengan menganalisis peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan terhadap kepentingan nasional juga akan dibahas, mengingat sektor perbankan merupakan penggerak roda perekonomian nasional, di mana hal ini ditujukan untuk melindungi dan memacu peran dan daya saing pihak lokal. Untuk melihat bagaimana implementasi dan dampak dari ketentuan kepemilikan modal asing pada bank umum, maka penulis tertarik untuk menganalisis akuisisi Bank NISP oleh OCBC Bank (Singapura) yang dilakukan secara bertahap. Deskripsi yang akan disampaikan termasuk pemaparan kinerja perusahaan untuk periode lima tahun terakhir pasca masa akuisisi. Untuk meneliti permasalahan tersebut, metode penelitian yang dipakai adalah studi kepustakaan dengan penggunaan data sekunder, seperti peraturan dan perundang-undangan, literatur, dan data aktual yang berkaitan dengan Bank OCBC NISP. Dari hasil penelitian, penulis mengetahui bahwa ketentuan kepemilikan modal asing dengan perlindungan kepentingan nasional diatur pada beberapa peraturan dan perundang-undangan, baik internasional maupun nasional, seperti GATS dan Schedule of Commitments Indonesia di GATS-WTO, Undang-Undang Perbankan, dan beberapa Peraturan Bank Indonesia.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the liberalization of foreign ownership in a commercial bank in Indonesia. At first, it is implemented as one of Indonesia's commitment as a GATS-WTO member. However, when the need for capital arises due to the financial crisis experienced by Indonesia in the late 1990s, the definition of capital ownership by foreigners in the bank increased to a maximum of 99 percent. Seeing such conditions clearly makes foreigners flocking to invest in the Indonesian banking industry. This continues to this day. Therefore, the author are interested in discussing how the provisions of foreign capital ownership limitation in commercial banks by analyzing the law and regulations in force. Protection of national interests will also be discussed, since the banking sector is a driver of the national economy, where it is intended to protect and promote the role and competitiveness of the local party. To see how the implementation and impact of the provisions of foreign capital ownership in commercial banks, the author are interested in analyzing acquisition by OCBC Bank which is done in gradually. Description will be presented including the company's exposure to the performance of the last five years post-acquisition period. To investigate these issues, the research method used is literature study with the use of secondary data, such as law and regulations, literatures, and the actual data related to Bank OCBC NISP. From the research, the author learned that the provisions of foreign capital ownership with the protection of national interests is set on some law and regulations, both international and national, such as the GATS and Indonesia Schedule of Commitments in GATS-WTO, Banking Law, and several of Bank Indonesia Regulations.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Domestik Bruto (PDB), ekspor industri kendaraan bermotor roda empat, jumlah tenaga kerja dan upah tenaga kerja industri kendaraan bermotor roda empat, krisis ekonomi 1998 dan pajak atas distribution right fee terhadap nilai penanaman modal asing langsung industri kendaraan bermotor roda empat di Indonesia kurun waktu 1980 sampai dengan 2012. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif analisa data deret waktu. Hasil penelitian menyatakan bahwa PDB, jumlah tenaga kerja, upah tenaga kerja, dan ekspor di industri kendaraan bermotor roda empat serta krisis ekonomi 1998 dan pajak distribution right fee memiliki pengaruh yang signifikan. PDB dan ekspor industri kendaraan bermotor roda empat memiliki hubungan positif sedangkan jumlah dan upah tenaga kerja di industri kendaraan bermotor roda empat serta krisis ekonomi 1998 dan pajak distribution right fee memiliki hubungan negatif terhadap investasi asing langsung di Indonesia.

---

The research was conducted to analysis the effect of distribution right fee tax and other factors, namely Gross Domestic Product (GDP), export of automobile industry products, automobile industry workers and workers wages, 1998 Indonesian economic crisis towards the Foreign Direct Investment (FDI) in Indonesia Automobile Industry from 1980 untill 2012. The research using secondary data and quantitative method with time series data descriptive analysis. The result of this research showed that GDP and export of automobile industry product have a positive impact meanwhile automobile industry workers and workers wages, Indonesian 1998 economic crisis and distribution right fee tax have a negative impact toward FDI in Indonesia Automobile Industry.

Abstrak :
Aliran masuk Foreign Direct Investment membawa efek tidak langsung (indirect effects) atau spillover (Blomström dan Kokko, 1999). Perusahaan asing penanam modal relatif efisien dan memiliki akses ke pasar luar negeri yang tidak dimiliki perusahaan swasta lokal, sehingga perusahaan asing menunjukan produktivitas yang lebih tinggi dari perusahaan swasta lokal (Aitken dan Harison, 1999). Sektor industri manufaktur merupakan sektor industri yang berkontribusi besar dalam GDP serta penyerapan tenaga kerja. Peningkatan aliran FDI melalui status kepemilikan asing atas perusahaan diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perusahaan swasta lokal. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi perbedaan produktivitas antara perusahaan pemerintah, perusahaan swasta lokal dan perusahaan dengan kepemilikan asing (minoritas, mayoritas dan sepenuhnya dimiliki pihak asing) serta mengidentifikasi efek spillovers produktivitas dari kehadiran perusahaan dengan kepemilikan asing terhadap perusahaan swasta lokal pada industri manufaktur di Indonesia. Dengan menggunakan data panel Statistik Industri Besar dan Sedang tahun 2003-2009, regresi random effect terhadap variabel produktivitas tenaga kerja dengan variabel intensitas modal, kualitas tenaga kerja, efek dari skala ekonomi, ukuran tingkat persaingan industri, ukuran perusahaan, umur, dan lokasi perusahaan menunjukan hasil (1) perusahaan dengan kepemilikan asing memiliki tingkat produktivitas yang lebih tinggi dari perusahaan swasta lokal dan perusahaan pemerintah pada Industri Manufaktur di Indonesia; (2) produktivitas tenaga kerja perusahaan swasta lokal tidak dipengaruhi oleh kehadiran perusahaan dengan kepemilikan asing baik dari sisi tenaga kerja maupun dari sisi aset tetap masing-masing sektor dengan perusahaan dengan kepemilikan asing. sehingga dapat disimpulkan bahwa pada perusahaan swasta lokal tidak terjadi efek spillovers dari kehadiran perusahaan asing di Industri Manufaktur Indonesia. ......Inflows of Foreign Direct Investment has been argued to create an indirect effects or spillover in term of increased productivity (Blomström and Kokko, 1999). This occurs due to the fact that foreign firms has higher efficiency, competitiveness and access to the global market and resources compare to the local firms (Aitken and Harison, 1999). Manufacturing industry considered a large contributor in term of GDP and source of employment, therefore an increase of FDI inflow would create positive impact toward local private firms, as increased competition would induce higher productivity. This study aimed to identify spillovers effect of FDI in manufacturing industry in Indonesia, by comparing level of productivity among government enterprises, local private firms, and firms with foreign ownership (minority, majority and wholly foreign-owned), and further by identifying the spillover effect on productivity based on the presence of firms with foreign ownership among local private firms. By using a panel data of Large and Medium Industrial Statistics in 2003-2009, random effect regression analysis was conducted to analyse variables which include: labor productivity, capital intensity, quality of labor, the effect economies of scale, level of industrial competitiveness, firm size, age, and location. The results of the correlational study shows that (1) foreign owned firms have higher productivity than local private firms and government enterprises, (2) labor productivity of local private firms is not affected by the presence of firms with foreign ownership both in terms of labor and the fixed assets of each sector with companies with foreign ownership. It can be concluded that there is no spillover effect experienced by the local private firms in relate to the presence of FDI through foreign owned firms.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai kemungkinan investasi asing di klub sepakbola Indonesia, sebagaimana yang sudah jamak dilakukan di liga-liga sepakbola Eropa, mengingat Indonesia merupakan salah satu negara tujuan investasi (host state) terbesar bagi investor asing di berbagai sektor usaha, salah satunya adalah dalam kepemilikan klub sepakbola profesional yang bernaung dibawah PT sebagai badan hukumnya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatifempiris (socio legal) dengan menggunakan dasar teori legal positivism dari Hart dan teori middle path dari M. Sornarajah. Hasil penelitian menyarankan bahwa investasi asing dalam kepemilikan klub sepakbola di Indonesia berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari karena tidak diatur secara jelas dalam DNI. Sebagai konsekuensi, Indonesia sebaiknya mengkaji agar Revisi DNI selanjutnya juga memasukkan bidang usaha klub sepakbola sebagai bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the possibility of foreign investment in Indonesian football club, as is already done in the plural European football leagues, considering Indonesia is one investment destination (host state), the largest foreign investor in various business sectors, one of which is in possession professional football club who shelter under the limited liability company as a legal entity. This study is a qualitative research with normative-empirical approach (socio legal) using the basic theory of legal positivism of Hart and middle path theory of M. Sornarajah. The results of the study suggest that foreign investment in the ownership of football clubs in Indonesia has the potential to cause problems in the future because it is not clearly regulated in the negative list. As a consequence, Indonesia should review in order to further revision of negative list also enter the field of business as a football club that is open to the field of business requirements.

Abstrak :
ABSTRAK
Setelah masuknya China ke WTO, gelombang penanaman modal asing langsung (FDI) ke China menimbulkan kekhawatiran dari negara-negara tetangga, khususnya ASEAN. Penelitian ini menguji apakah FDI ke China telah menggeser FDI yang seharusnya ke negara ASEAN. Selain itu, penelitian ini mengamati efek dari ASEAN-China Free Trade Area pada FDI ke negara-negara ASEAN. Makalah ini menggunakan estimasi fixed-efect untuk menguji pengaruh dari FDI ke China pada FDI ke negara-negara ASEAN. Kami menemukan bahwa ada sedikit bukti bahwa FDI ke China datang dengan mengorbankan FDI ke negara-negara ASEAN. Kami juga menemukan bahwa perjanjian ACFTA tampaknya tidak berpengaruh pada arus masuk FDI ke negara ASEAN. Kami menyimpulkan bahwa keuntungan lokasi merupakan penentu utama FDI ke negara-negara ASEAN, khususnya risiko dan upah efisien tiap negara.

---

ABSTRACT
After China’s assessment to the WTO, the surge of FDI to China raises concerns from neighbouring countries, especially the ASEAN. This study examines whether FDI to China crowds out FDI to the ASEAN economies. Furthermore, it also observes the effect of the ASEAN-China Free Trade Area on FDI to the ASEAN countries. This paper uses fixed-effect estimation to examine the effect of FDI to China on FDI to the ASEAN countries. We find that there is little evidence that FDI to China comes at the expense of FDI to the ASEAN countries. We also find that the ACFTA agreement seems to have no effect on FDI inflows to the ASEAN economies. We conclude that location advantages are main determinants of FDI to the ASEAN countries, in particular the country risk and efficiency wage.