Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, khususnya sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam ini keberadaanya sangat terbatas dan tidak dapat diperbaharui lagi. Oleh karena itu, undang-undang dengan tegas mengatur bahwa dalam pengelolaannya perlu diatur sehinga bermanfaat bagi orang banyak khususnya rakyat Indonesia. Kegiatan usaha pertambangan merupakan salah satu usaha penggalian potensi daerah yang saat ini banyak dikembangkan guna menunjang kesejahteraan rakyat dan pembangunan daerah. Namun apabila kegiatan penambangan dilakukan tanpa kontrol yang baik maka dapat mengakibatkan kerusakan linqkungan. GBHN mengamanatkan agar pembangunan pertambangan diarahkan untuk mendayagunakan sumber daya tambang secara hemat dan optimal bagi pembangunan ekonomi nasional dalam menuju masyarakat adil makmur. Usaha pertambangan memiliki sifat; membutuhkan modal besar, membutuhkan keahlian dan teknologi tinggi, merupakan investasi jangka panjang, memiliki resiko ketidakpastian yang besar, serta sumbernya tidak bisa diperbaharui. Berdasarkan sifat-sifat tersebut, maka terbuka peluang bagi berbagai pihak untuk turut serta sebagai investor dalam usaha ini. Timah merupakan salah satu bahan galian strategis yang banyak didapati di Pulau Bangka. Bahan galian timah di pulau ini telah dieksploitasi selama lebih dari 350 tahun. Usaha pertambangan timah dilakukan oleh investor lokal maupun investor asing. Adapun pengaturan perizinan usaha pertambangan timah yang dilakukan oleh PMDN diatur dalam UUPP, PP No. 75 Tahun 2001, Kepmen ESDM No. 1453k/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum serta peraturan-peraturan daerah di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mengatur tentang pengelolaan pertambangan umum. Sedangkan untuk investor asing yang akan berusaha di bidang pertambangan timah harus mengacu kepada UU PMA, UUPP, serta Kepmen ESDM No. 1614 Tahun 2004 tentang Pedoman Pemrosesan Permohonan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dalam Rangka Penanaman Modal Asing.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian mengenai peran Foreign Direct Investment (FDI) terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia masih jarang. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa FDI tidak berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia. Penelitian lanjutan diperlukan sebagai perbandingan serta untuk mendapatkan hasil yang lebih memuaskan. Hasil penelitian yang saya lakukan menggunakan OLS, Fixed Effect dan Random Effect menunjukkan bahwa FDI mempunyai peran dan secara statistic signifikan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah setelah dua tahun investasi dilakukan di Indonesia. Hasil lainnya dengan menggunakan Fixed Effect menunjukkan bahwa eksport, populasi dan pengeluaran daerah mendorong pertumbuhan ekonomi daerah tapi secara statistic hasil tersebut tidak signifikan.

---

ABSTRACT
Studies of the impact of Foreign Direct Investment (FDI) on regional economic growth rate in Indonesia are still rare. Several previous studies reveal that FDI has no impact on regional economic growth in Indonesia. More studies are needed for comparison and to get more satisfactory results. My empirical study using OLS, Fixed Effect and Random Effect shows that the current FDI has a positive and statistically significant impact on the regional economic growth rate in Indonesia two years after the investment has been made. However, the current FDI does not have a statistically significant impact on the regional economic growth rate in the current and in the next year. In addition, using Fixed Effects, export, population, and local government spending increase regional economic growth rate but these results are statistically insignificant.

Abstrak :
ABSTRAK Penelitian tesis ini bertujuan menganalisa Indonesianisasi saham penanaman modal asing, atau pengalihan kembali modal (reclaiming capital) khususnya PT Freeport Indonesia Company kepada pihak nasional. Kemudian melalui kerangka teori perusahaan menjawab persoalan apakah Indonesianisasi saham tersebut memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan apabila tidak diperlukan bagaimana cara melaksanakan Indonesianisasi saham tersebut termasuk menentukan manfaat Pemerintah Indonesia sebagai pemegang saham minoritas di dalam PT Freeport Indonesia Company. Tipe penelitian ini adalah yuridis normative didukung wawancara untuk konfirmasi teori dan informasi, suatu penelitiankepustakaanterhadapperaturanperundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-UndangNomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas hingga Surat Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), juga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) khususnya mengenai perjanjian. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing(PMA) mensyaratkan perusahaan PMA melakukan Indonesianisasi saham, tidak ditegaskan besaran dan waktu pelaksanaannya. KontrakK arya I Freeport Indonesia Incorporated pada 7 April 1967 tidak memuat Indonesianisasi saham, baru KontrakKarya II 30 Desember 1991 memuatnya. Praktik Indonesianisasi saham terlaksana karena Peristiwa Malapetaka 15 Januari (Malari) 1974 yang memaksa Pemerintah Indonesia mewajibkan perusahaan PMA mengalihkan saham kepada pihak nasional sebanyak 51 persen selama 10 tahun, karena tidak pernah dipatuhi maka jangka waktu menjadi 20 tahun, kemudian karena harga minyak dunia turun maka Indonesianisasi saham tergantung kesepakatan para pihak. PT Freeport Indonesia tidak pernah menjalankan Indonesianisasi saham berdasarkan kontrak karya, hanya mengikuti peraturan perundang-undangan yang menguntungkan. Penelitian tesis ini membuktikan Indonesianisasi saham oleh Pemerintah tidak memerlukan persetujuan DPR karena merupakan investasi jangka panjang nonpermanent untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, kontrak karya atau pembelian langsung oleh BUMN. Sebagai pemegang saham minoritas Pemerintah menduduki Dewan Komisaris untuk mengawasi dan menasihati Direksi dalam menjalankan kepengurusan PT Freeport Indonesia. Apabila menjadi pemegang saham mayoritas maka keuntungan ekonomis dan pengendalian Perseroan akan lebih optimal. Renegosiasi dan nasionalisasi merupakan cara untuk Indonesianisasi saham dalam perusahaan PMA.

---

ABSTRACT This thesis aims to analyze the Indonesianizationof foreign investment?s stocks or reclaiming capital especially by PT Freeport Indonesia Company to Indonesian parties. Then through a corporation theoretical framework to answer the question whether the Indonesianization of company's stocks requires approval Indonesian House of Representatives (DPR), and if not needed how to implement the Indonesianization stocks including determining the Indonesian government benefits as a minority stockholder in PT Freeport Indonesia Company after the Indonesianizationof stocks accomplished. The type of this research is juridical normative and supported by confirmation interview on theory and information, a study on literature of the laws and regulations relating to matters governed by the Law No. 4 of 2009 on Mineral and Coal, Law Number 25 of 2007 on Investment, Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies to Stock Exchange Coordinating Board (BKPM), also Code of Civil Law (Penal Code), particularly regarding the agreement. Law No. 1 of 1967 concerning Foreign Investment requires foreign investment companies do Indonesianization ofstocks, although not confirmed the amount and timing of implementation. The 1stContract of Work of Freeport Indonesia Incorporated on 7 April 1967 does not includeIndonesianization of stocks, the 2nd Contract of Works on December 30, 1991 contains the provisions Indonesianization of stocks. The Indonesianization of stocks had been practiced after January 15 (Malari) 1974 Tragedy, anti Japanese foreign investment demonstration by students, which forced foreign investment company in Indonesia to transfer the stocks to the national party as much as 51 percent over 10 years, having never obeyed the period to 20 years, then as world oil prices fell then Indonesianisasi stock depending on the agreement of the parties. PT Freeport Indonesia Company has never run anIndonesianisasiof stocks based on contract work, just follow the laws and regulations that benefit. This research shows Indonesianizationof stocks by the Government does not require the approval of Parliament as a non-permanent long-term investments in an effort to comply with laws and regulations and contract of work or buy by State owned Company. As a minority shareholder occupying Government Commissioners who oversee and provide advice to the Board in carrying out the management of the Company. Of course, if it becomes the majority shareholder of the economic benefits and control of the Company will be optimal. Renegotiation and nationalization may be a way to Indonesianization of foreign investment?s stocks.

Abstrak :
ABSTRAK
Dokumen asing untuk mendirikan perusahaan penanaman modal asing dapat diterima atau berlaku di Indonesia apabila telah melewati prosedur otentifikasi atau legalisasi berdasarkan hukum Indonesia. Namun proses legalisasi itu sangat berantai dan tidak efektif dikarenakan dokumen-dokumen itu harus diotentifikasi oleh lebih dari satu instansi di negara tempat dokumen itu diterbitkan. Prosedur otentifikasi seperti itu seharusnya ditinggalkan dan beralih ke sistem Apostille dengan mengaksesi Convention Abolishing The Requirement of Legalisation For Foreign Public Documents 1961. Pada dasarnya Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan permasalahan legalisasi dokumen asing dan merekomendasikan penggunaan sistem Apostille itu di Indonesia. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif.

---

ABSTRACT
Foreign documents to establish a foreign investment company is acceptable or applicable in Indonesia if the procedure of authentication or legalization has passed under Indonesian law. But it is a chain process of legalization and ineffective because the documents must be authenticated by more than one institution in the country where the document was issued. Such authentication procedure should be abandoned and the system switches to accede to the Convention Apostille by abolishing the Requirement of Legalisation For Foreign Public Documents, 1961. Basically the purpose of this study was to describe the issue of legalization of foreign documents and recommend the use of the Apostille system in Indonesia. The research method used is a normative research methods..

Abstrak :
ABSTRAK
Consent merupakan landasan utama terbentuknya yurisdiksi International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) untuk dapat menyelesaikan sengketa investasi internasional. Dikarenakan pilihan forum penyelesaikan sengketa investasi pada ICSID bukan merupakan suatu hal yang mudah bagi host state, consent digunakan salah satunya untuk membatasi akses investor dalam menyelesaikan sengketa pada ICSID melalui berbagai persyaratan. Namun adanya klausula Most Favoured Nation (MFN) dan penerapannya pada consent dalam BIT secara tidak langsung memperbesar kesempatan bagi investor untuk menggugat host state di ICSID dengan merujuk pada BIT pihak ketiga. Berdasarkan hal tersebut, Tesis ini akan membahas 2 (dua) masalah utama yaitu (i) bagaimana pertimbangan arbiter dalam menentukan bahwa klausula MFN dapat diterapkan pada consent penyelesaian sengketa di ICSID dan (ii) bagaimana perumusan klausula MFN dalam BIT yang dibutuhkan untuk menghindari ketidakjelasan penerapannya pada consent. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penentuan apakah klausula MFN dapat diterapkan dalam consent penyelesaian sengketa atau tidak masih menjadi perdebatan di kalangan arbiter ICSID. Untuk menyikapi ketidakjelasan atas penerapan ini, host state dapat memilih alternatif perumusan klausula MFN dalam BIT salah satunya dengan mengklarifikasi ruang lingkup klausula MFN dalam sebuah BIT apakah mencakup consent penyelesaian sengketa investasi atau tidak.

---

ABSTRACT
Consent is the cornerstone of the International Center for Settlement of Investment Disputes (ICSID) jurisdiction to resolve international investment disputes. Because the choice of an investment dispute resolution forum in ICSID is not an easy thing for host states, consent is used to limit investor access to resolve disputes on ICSID through various conditions. However, the existence of the Most Favored Nation (MFN) clause and its application to consent in BIT indirectly increases the chance for investors to sue host state in ICSID by referring to third party BIT. Based on this, the Thesis discusses two main issues: (i) how the arbitrator's consideration in determining that the MFN clause can be applied to the dispute resolution consent in ICSID and (ii) how the MFN clause formulation in BIT is needed to avoid the unclear of its application on consent. The method used in this research is the normative juridical method. This study concludes that the determination of whether the MFN clause can be applied in dispute resolution or not is still a debate among ICSID arbitrators. To address the ambiguity of this application, the host state may determine alternatives for the formulation of the MFN clause in the BIT by clarifying scope of the MFN clause in a BIT whether or not to cover investment dispute resolution.

Abstrak :
Pembangunan Infrastruktur khususnya dalam bidang Ketenagalistrikan di Indonesia tengah dilaksanakan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan berbagai alternatif efisiensi untuk menarik pembiayaan dari sektor di luar APBN. Salah satu jalan mencapai tujuan tersebut mendorong Pemerintah untuk menjalankan perannya sebagai Badan Hukum Publik mengeluarkan berbagai kebijakan dan dalam perannya sebagai Badan Hukum Privat untuk membuat Jaminan Pemerintah atas kewajiban finansial Penanggung Jawab Proyek Kerjasama Infrastruktur Ketenagalistrikan. Dalam berjalannya fungsi tersebut Pemerintah mendirikan sebuah Perusahaan Umum Milik Negara yang bergerak khusus pada bidang Penjaminan Pembangunan Infrastruktur, yang ditujukan untuk memajukan iklim pembangunan fasilitas dan sarana melalui investasi asing. Skripsi ini membahas mengenai bentuk Jaminan yang diberikan oleh PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia sebagai BUMN yang 100% (seratus persen) modalnya berasal dari Pemerintah. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, menggunakan alat pengumpulan data studi dokumen. Dalam pengolahan data digunakan metode kualitatif yang menghasilkan penelitian yang bersifat deksriptif analitis. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa menurut Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 Jaminan yang diberikan oleh PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia adalah Jaminan Lembaga Pemerintah berkonsep borgtocht yang hanya dapat diberikan berdasarkan Perjanjian KPS atas Proyek Infrastruktur dengan mengutamakan prinsip Pengelolaan Risiko Keuangan Negara atau Alokasi Risiko. ......Infrastructure development especially on the Electrical Power field in Indonesia is carried out by the Government of Indonesia and efficiency alternatives to attract financing from sectors outside the state budget. One way to achieve these goals encourage the Government to carry out its role as a Public Law Board issued various policies and in its role as a Private Legal Entity to make the Government Guarantee on liabilities of Responsible Electricity Infrastructure Partnership Project. In the functioning of the Government to establish a State-owned General Company engaged specially in the field of Infrastructure Assurance, which aimed to promote development climate and infrastructure facilities through foreign investment. This thesis discusses the form of guarantee provided by Indonesia Infrastructure Guarantee Fund as a state that is 100% (one hundred percent) of capital from the Government. In the data processing used qualitative methods that produce research that is descriptive analysis. The research results indicate that under Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2010, the Warranty which provided by Indonesian Infrastructure Guarantee Fund is the Government warranty borgtocht concept that can only be given by the PPP Agreement on Infrastructure Projects with emphasis on the principle of State Financial Risk Management or Risk Allocation.

Abstrak :
Indonesia dan Filipina merupakan bagian dari negara penggagas berdirinya organisasi Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN. Pada Januari 2007 di ASEAN Cebu Summit, para pemimpin ASEAN sepakat untuk membentuk Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA di tahun 2015. Salah satu sarana utama dalam merealisasikan MEA adalah melalui arus bebas jasa yang bertujuan untuk menghilangkan batasan secara substansial bagi penyedia jasa ASEAN, di antaranya dalam jasa pelayaran. Akan tetapi, Indonesia dan Filipina menerapkan asas cabotage dalam kebijakan pelayarannya di mana hak istimewa dalam industri pelayaran dalam negeri diberikan kepada warga negaranya sendiri sehingga membatasi kepemilikan asing dalam industri tersebut. Oleh karena itu, perlu dikaji lebih lanjut bagaimana pendekatan yang dilakukan oleh Indonesia dan Filipina terhadap realisasi MEA sehubungan dengan penerapan asas cabotage dalam peraturan perundang-undangan negaranya masing-masing. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tulisan ini menjelaskan pendekatan yang dilakukan terkait kebijakan investasi asing dalam bidang pelayaran untuk melihat upaya realisasi MEA di Indonesia dan Filipina. Berdasarkan pembahasan kebijakan-kebijakan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Indonesia dan Filipina telah melaksanakan komitmennya dalam AFAS, namun peraturan perundang-undangan pelayaran internal masing-masing negara tersebut masih membatasi pelaksanaan komitmennya secara lanjut. Oleh karena itu, harus dilakukan penyelarasan peraturan internal Indonesia dan Filipina sesuai dengan komitmennya masing-masing dalam AFAS. ...... Indonesia and Philippines are part of the founding of the Association of Southeast Asian Nations or ASEAN organizations. In January 2007 at the ASEAN Cebu Summit, ASEAN leaders agreed to establish in the ASEAN Economic Community Masyarakat Ekonomi ASEAN or MEA in 2015. One of the main tools in realizing MEA is through free flow of services which aimed at removing restrictions substantially for ASEAN service providers, including shipping service. However, Indonesia and Philippines apply cabotage principle in their shipping policies in which privileges in the domestic shipping industry are granted to their own citizens thereby limiting foreign ownership in the industry. Therefore, it is necessary to further examine the approach taken by Indonesia and Philippines towards the realization of MEA in connection with the application of cabotage principles in their law and regulations. Using normative juridical research methods, this paper describes the approach taken in terms of foreign investment policies in the field of shipping to see the efforts of realization of MEA in Indonesia and the Philippines. Based on the discussion of these policies, it can be concluded that Indonesia and Philippines have implemented their commitments in AFAS, but the internal shipping legislations of these countries still restrict the further implementation of their commitments. Hence, there shall be alignment of internal legislations of Indonesia and Philippine in accordance with their respective commitments in AFAS.