Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini mempunyai tujuan memperoleh hasil pengujian pengaruh Pakto 1988 terhadap pola penanaman dana masyarakat pada Bank Umum di Indonesia dan juga melihat pengaruh Pakto 1988 terhadap Portfolio Optimal penanaman dana tersebut pada Bank Umum di Indonesia.

Teori yang mendasari penelitian ini adalah teori statistik dan teori portfolio. Teori statistik digunakan untuk menelaah pengaruh Pakto 1988 terhadap Pola Penanaman Dana Dana Masyarakat Pada Bank Umum di Indonesia sedangkan teori portfolio digunakan untuk menelaah pengaruh Pakto 1988 terhadap Portfolio Optimal Penanaman Dana Masyarakat Pada Bank Umum di Indonesia.

Penelitian-penelitian yang dilakukan terhadap pengaruh Pakto 1988 tidak lengkap dan berdimensi waktu yang relatif pendek, sehingga tidak memberikan kesimpulan yang komprehensif. Selain itu penelitian terhadap Portfolio Optimal hanya dilakukan pada securities atas saham dan obligasi, sedangkan penelitian terhadap securities lainnya sedikit sekali dilakukan.

Penelitian ini dilakukan pada seluruh Bank Umum yang ada di Indonesia dengan mengklasifikannya pada empat kelompok yaitu kelompok Bank Pemerintah, kelompok Bank Swasta Nasional, kelompok Bank Pembangunan Daerah dan kelompok Bank Asing dan Campuran. Data yang digunakan adalah data sekunder dari Lapora Bulanan dan Mingguan Bank Indonesia sejak Januari 1983 sampai Desember 1993 berupa data pola penanaman dana masyarakat berupa giro, tabungan dan deposito serta tingkat bunga deposito. Tehnik analisa data yang digunakan adalah uji beda dua rata-rata dan Paket Komputer Analysis Portfolio dari Haugen.

Hasil yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah Pakto 1988 mempengaruhi Polo. Penanaman Dana Masyarakat dan Portfolio Optimalnya Pada Bank Umum di Indonesia. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil uji beda dua rata-rata yang menyatakan ada perbedaan yang signifikan antara pola penanaman dana masyarakat yang berbentuk giro, tabungan maupun deposito dengan adanya Pakto 1988. Selain itu Portfolio Optimal dari penanaman dana deposito masyarakat pada Bank []mum juga ikut berubah dengan adanya Pakto 1988. Bila kita bandingkan hasil portfolio optimal dengan realitanya, maka dapat dinyatakan masyarakat tidak memperhatikan portfolio optimal dalam menanam dananya.

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi berbagai pihak seperti Pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia dalam pengambilan kebijaksanaan lanjutan ataupun kebijaksanaan mengeliminasi dampak negatif dari Pakto 1988 dan pihak perbankan dapat menggunakannya dalam pembuatan atau penciptaan produk yang sesuai kebutuhan masyarakat dan tentu saja harus menguntungkan pihak perbankan.

Hal yang patut disayangkan pada penelitian ini adalah tidak dapat mengungkap portfolio optimal dari giro dan tabungan., karena tidak terdapatnya data tersebut pada Bank Indonesia. Oleh karena itu penelitian ini belum secara sempurna melakukan penelaahan terhadap portfolio optimal penanaman dana masyarakat, sehingga membuka peluang bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian dengan bahasan yang lebih sempurna dan komprehensif guns memberikan kontribusi yang iebih besar pada masyarakat dalam mencapai kesejahteraan yang adil dan makmur.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pengembalian investasi pendidikan tinggi lulusan program studi STEM dan Non STEM dengan menggunakan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus tahun 2019. Unit analisis yang digunakan adalah angkatan kerja berumur 20-35 tahun yang bekerja dan terdapat informasi pendapatan. Penelitian ini menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS) dengan pendekatan two step Heckman untuk mengatasi masalah selectivity bias. Hasilnya pekerja lulusan tingkat pendidikan S2 memberikan tingkat pengembalian investasi pendidikan tertinggi baik pada STEM maupun Non STEM. Pada tingkat pendidikan DIV/S1, tingkat pengembalian investasi pendidikan lebih tinggi pada lulusan STEM daripada Non STEM namun sebaliknya pada tingkat pendidikan S2 lebih tinggi lulusan Non STEM daripada STEM. Berdasarkan gender, tingkat pengembalian investasi pendidikan baik pada lulusan STEM maupun Non STEM lebih besar pada pekerja perempuan daripada laki-laki. ......This study aims to analyze the rate of return on investment in higher education for STEM and Non STEM degree using the August 2019 National Labor Force Survey (Sakernas). The unit analysis of this study is use the workforce aged 20-35 years who work and there is income information. This study uses the Ordinary Least Square (OLS) method with a two-step Heckman approach to overcome the problem of selectivity bias. The result is that workers who graduate from S2 education provide the highest return on investment in education, both in STEM and Non-STEM. At the DIV/S1 education level, the rate of return on education investment is higher for STEM graduates than Non STEM graduates, but on the contrary, at the S2 education level, Non-STEM graduates are higher than STEM graduates. Based on gender, the rate of return on education investment for both STEM and Non STEM graduates is greater for female workers than male workers.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai Analisis Yuridis Penerapan Pasal 2.1 Agreement On Trade-Related Investment Measures (TRIMS) Terhadap Pelaksanaan Persyaratan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Dalam Sektor Minyak dan Gas Bumi Di Indonesia. Penelitian ini bersifat yuridis normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang dipersyaratkan dalam sektor Minyak dan Gas Bumi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM No. 15 Tahun 2013 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi merupakan bagian dari belanja Pemerintah Indonesia berdasarkan justifikasi cost recovery sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM No.12 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2017 tentang Jumlah Kontrak Bagi Hasil, sehingga ketentuan Pasal III GATT 1994 sebagai salah satu rujukan dalam Pasal 2.1 Agreement On Trade-Related Investment Measures (TRIMS) dapat dikesampingkan dan gugur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal III. 8 GATT 1994. Oleh sebab itu kebijakan TKDN dalam sektor minyak dan gas bumi dapat dimaksimalkan guna memajukan perekonomian dan menyejahterakan Bangsa Indonesia. ......This thesis discusses the Juridical Analysis of the Application of Article 2.1 Agreement On Trade-Related Investment Measures (TRIMS) on the Implementation of Domestic Component Level Requirements (TKDN) in the Oil and Gas Sector in Indonesia. This research is juridical normative. The results of this study conclude that the provisions of the Domestic Component Level (TKDN) required in the Oil and Gas sector as stated in the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 15 of 2013 concerning the Use of Domestic Products in Upstream Oil and Gas Business Activities is part of the Indonesian Government's expenditure based on cost recovery justification as stated in the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 12 of 2020 concerning the Third Amendment to the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 08 of 2017 concerning the Number of Production Sharing Contracts, so that the provisions of Article III of the GATT 1994 as one of the references in Article 2.1Agreement On Trade-Related Investment Measures(TRIMS) can be waived and invalidated based on the provisions stipulated in Article III. 8 GATT 1994. Therefore, the TKDN policy in the oil and gas sector can be maximized in order to advance the economy and prosper the Indonesian nation.

Abstrak :
ABSTRAK
Pasar Modal merupakan sarana investasi bagi investor yang ingin memperoleh keuntungan. Salah satu bentuk intrumen investasi yang ada di Pasar Modal adalah Obligasi. Perlindungan investor merupakan satu kata kunci di Pasar Modal. Perlindungan merupakan kebutuhan dasar investor yang harus dijamin keberadaannya. Hal ini sangat penting dan mutlak karena bagaimana mungkin investor menanamkan dananya jika tidak ada jaminan perlindungan terhadap investasinya. Sampai saat ini, baru terdapat satu putusan pengadilan yang menangani kasus terkait Emiten Gagal Bayar. Putusan pengadilan tersebut adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 146PK/Pdt.Sus-Pailit/2016. Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah untuk mengkaji perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang Obligasi terhadap Emiten Gagal Bayar dilihat berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan untuk mengkaji apakah Putusan Mahkamah Agung Nomor 146PK/Pdt.Sus-Pailit/2016 sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, diperoleh beberapa kesimpulan antara lain: 1) perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang Obligasi terhadap Emiten Gagal Bayar berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal bersifat preventif dan represif; dan 2) Putusan Mahkamah Agung Nomor 146PK/Pdt.Sus-Pailit/2016 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, khususnya mengenai posisi Wali Amanat dalam mewakili kepentingan pemegang Obligasi di dalam maupun di luar pengadilan.

---

ABSTRACT
Capital Market is an investment tool for investors who want to get profit. One of the investment instruments in Capital Market is Bond. Investor protection is one of the keywords in Capital Market. Protection is a basic need of investors in which its availability must be guaranteed. Investor Protection is very important because how could investor have their money invested without any guarantee or protection to their investment. To date, there is only one court judgment related to Default Issuer. It is the Decision Of Supreme Court Number 146PK/Pdt.SusPailit/2016. The purpose of this thesis is to examine the legal protection provided to the Bond Holders against Default Issuer in accordance with laws and regulations in Capital Market, and to examine the conformity of the Decision Of Supreme Court Number 146PK/Pdt.Sus-Pailit/2016 with the Law Number 8 Year 1995 concerning the Capital Market. Based on the analysis, some conclussions are made, among others: 1) legal protection given to the Bond Holders against Default Issuer pursuant to laws and regulations in the Capital Market is preventive and repressive; and 2) Decision Of Supreme Court Number 146PK/Pdt.SusPailit/2016 is made in accordance with the Law Number 8 Year 1995 concerning the Capital Market, especially regarding the role of Trust-Agent in representing the interest of Bond Holders inside and outside the court.

Abstrak :
Pasar modal merupakan salah satu penggerak utama pertumbuhan rekonomi suatu negara, sedangkan untuk mendukung pertumbuhan pasar modal, dibutuhkan banyak hal termasuk regulasi yang efektif di bidang pasar modal, yang salah satunya adalah regulasi di bidang perlindungan pemodal, demi meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian hukum. Fungsi dari metode tersebut adalah menemukan, merumuskan, dan menganalisa aturan perlindungan yang dibutuhkan dan yang telah ada terhadap pemodal di industri pasar modal Indonesia. Simpulan dari penelitian ini ialah, bahwa telah ada pengaturan perlindungan terhadap pemodal di industri pasar modal Indonesia apabila mengalami kehilangan asetnya dengan Dana Perlindungan Pemodal yang diatur dalam peraturan Bapepam nomor VI.A.4 dan VI.A.5. ......Capital market is one of many ways of developing economy in a country, and to develop the capital market itself needs effective regulations especially regulations in protecting the investor’s assets so that public's trust on the capital market industry will increase and tend to invest more. This paper uses legal review methode to find and analysis what ideal regulations for the investor protection. The conclusion of this paper is there have been regulations for the investor protection which are Bapepam Rule number VI.A.4 and Bapepam Rule number VI.A.5

Abstrak :
ABSTRAK
Penyediaan infrastruktur dan layanan transportasi publik merupakan kunci untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan. Mengingat ketersediaan dana public yang terbatas, pemerintah dituntut untuk mampu melakukan evaluasi terhadap setiap pilihan skema pembiayaan yang dimungkinkan untuk penyediaan infrastruktur dan layanan transportasi publik, salah satunya dengan kerjasama pemerintah dengan badan usaha KPBU . Penelitian ini mencoba menganalisis pengaruh model pengelolaan layanan Transjakarta busway koridor 13 berdasarkan skema KPBU terhadap nilai kemanfaatan value for money dari APBD dan penilaian persepsi pemangku kepentingan stakeholder yang terkait terhadap skema KPBU untuk penyediaan layanan ini. Analisis yang dilakukan meliputi analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah dengan skema pembiayaan KPBU berdasarkan pembayaran ketersediaan layanan availability payment , pemerintah dapat melakukan efisiensi penggunaan APBD sebesar 14,19 . Pemerintah harus menyiapkan kerangka hukum dan kelembagaan yang kuat agar pelaksanaan KPBU ini dapat berjalan dengan baik.

---

ABSTRACT
Public transport infrastructure and services provision is key to sustained economic growth and development. Given the limited availability of public funds, the government is required to be able to evaluate any possible financing scheme options for the provision of public transport infrastructure and services, one of which is a public private partnership PPP . This research tries to analyze the effect of management model with PPP scheme for the provision of Transjakarta busway corridor 13 services to the value for money of public fund and related stakeholder perception on the scheme for the provision of this service. The analysis includes quantitative and qualitative analysis. The results obtained in this study is with the PPP scheme, based on availability payment, the government can make efficient use of the public fund of 14.19 . The government must prepare a strong legal and institutional framework for the implementation of this PPP scheme can run well.

Abstrak :
Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan faktor yang penting bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara. PMA dapat dibedakan menjadi penanaman modal langsung dan tidak langsung. Penelitian ini berfokus pada penanaman modal langsung, khususnya di bidang usaha jasa interkoneksi internet (NAP) di sektor telekomunikasi. Dengan relaksasi DNI melalui Paket Kebijakan Ekonomi XVI, diharapkan investasi asing di bidang jasa NAP dapat mengalami peningkatan. Terlebih karena pemerintah tengah menggalakan proyek Palapa Ring Broadband yang diharapkan dapat menyediakan koneksi internet yang baik hingga ke pelosok Indonesia. Penelitian ini menganalisis dampak relaksasi DNI terhadap investasi, khususnya asing, di bidang usaha jasa NAP. ......Foreign Investment (FI) is an important factor for a country's economic growth. FI can be divided into direct (FDI) and indirect investment (FPI). This research focuses on direct investment, particularly in the field of network access point services (NAP) in the telecommunications sector. With the relaxation of DNI through the Economic Policy Package XVI, it is expected that foreign investment in NAP services increase. Especially because the government is promoting the Palapa Ring Broadband project which is expected to provide a good internet connection to all corners of Indonesia. This study analyses the impact of DNI's relaxation on foreign investment in the NAP service business.