Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas kekosongan hukum dalam pengaturan status penanaman modal PT Terbuka. Masalah-masalah yang dibahas dalam tesis ini, yaitu perbandingan pengaturan status penanaman modal PT Terbuka berdasarkan UU 1/1967 juncto UU 6/1968 dengan UU 25/2007 serta peraturan pelaksananya, akibat kekosongan hukum pengaturan status penanaman modal PT Terbuka, dan perbandingan pengaturan status penanaman modal PT Terbuka di Indonesia dengan negara Australia dan India. Metode penelitian yang dipakai dalam tesis ini adalah yuridis normatif dengan tipologi penelitian diagnostik dan preskriptif serta data yang dikumpulkan adalah data sekunder. Hasil penelitian ini yang pertama adalah ditemukan bahwa sesudah terbitnya UU 25/2007 PT Terbuka mengalami kekosongan hukum dalam pengaturan status penanaman modalnya karena penanaman modalnya tidak langsung atau dilakukan melalui portofolio, dikecualikan dari pengaturan dalam UU 25/2007 dan peraturan pelaksananya. Kedua, kekosongan hukum dalam pengaturan status penanaman modal PT Terbuka di Indonesia berakibat kepada perizinan penanaman modal PT Terbuka serta anak perusahaan PT Terbuka. Ketiga, pengaturan status penanaman modal PT Terbuka di Indonesia, India, dan Australia, berbeda karena di India dan Australia pengaturan atas status penanaman modal PT Terbuka tidak terjadi kekosongan hukum karena peraturan penanaman modal kedua negara tersebut mengatur bahwa penanaman modal langsung maupun penanaman modal tidak langsung tidak diperlakukan berbeda dalam hal penentuan status penanaman modal di Australia dan India. Oleh karena itu, India dan Australia dapat dijadikan referensi untuk membentuk peraturan terkait penentuan status penanaman modal PT Terbuka yang mengikutsertakan penanaman modal tidak langsung dalam penentuan status penanaman modal PT Terbuka. ......This thesis discusses the legal vacuum in regulating the investment status of Public Company. The problems discussed in this thesis are the comparison of the regulation on the investment status of Public Company based on Law 1/1967 in conjunction with Law 6/1968 with Law 25/2007 as well as its implementing regulations, due to the legal vacuum in regulating the investment status of Public Company, and the comparison of status arrangements. Public Company investment in Indonesia with Australia and India. The research method used in this thesis is normative juridical with a diagnostic and prescriptive typology of research and the data collected is secondary data. The first result of this research is it was found that after the issuance of Law 25/2007 Public Company experienced a legal vacuum in regulating its investment status because the investment was not direct or carried out through a portfolio, was excluded from the regulation in Law 25/2007 and its implementing regulations. Second, the legal vacuum in regulating the investment status of Public Company in Indonesia has resulted in the investment licensing of Public Company and its subsidiaries of Public Company. Third, the regulation on the investment status of Public Company in Indonesia, India and Australia is different because in India and Australia the regulation on the investment status of Public Company does not occur in a legal vacuum because the investment regulations of the two countries stipulate that direct investment and indirect investment are not treated differently in the determination of investment status in Australia and India. Therefore, the regulations related to investment in India and Australia can be used as a reference to form regulations related to determining the investment status of Public Company which includes indirect investment in determining the investment status of Public Company.

Abstrak :
Dalam rangka mencapai tujuan bernegara untuk mencapai kesejahteraan umum, Pemerintah menggunakan instrument fiskal untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan memenuhi prinsip keadilan bagi rakyat. Instrumen fiskal dimaksud antara lain melalui pengelolaan investasi Pemerintah pusat yang bertujuan untuk mendapatkan manfaat ekonomi, manfaat sosial dan manfaat lainnya yang berguna untuk kemakmuran rakyat dan juga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Adapun dalam tatanan pengelolaan investasi, Pemerintah perlu memberdayakan semua sumberdaya yang potensial dan memiliki expertise dalam melaksanakan investasi seperti Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan badan hukum lainnya berupa Lembaga sui generis sebagai badan hukum publik atau bahkan yang berbentuk sovereign wealth fund. Dalam konsepsi hukum keuangan publik yang tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan di bidang hukum keuangan negara, Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara berwenang untuk menatausahakan investasi Pemerintah berupa investasi jangka Panjang non permanen yang dilaksanakan dalam bentuk saham, surat berharga, dan investasi langsung. Penunjukan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan badan hukum lainnya sebagai agen investasi Pemerintah pusat sangatlah krusial mengingat institusi-institusi privat dan publik tersebut memiliki sumberdaya yang sangat potensial dalam melaksanakan investasi Pemerintah yang diharapkan akan memberikan kontribusi atau manfaat ekonomi, sosial dan manfaat lainnya yang bukan hanya sekedar mencari keuntungan tapi juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara optimal dan berkesinambungan. Kaidah hukum keuangan publik yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai investasi Pemerintah menjadi sangat penting dalam menjembatani pelaksanan investasi dari sudut pandang hukum privat yang dipedomani oleh BUMN dan BUMD dan pelaksanaan investasi dari sudut pandang hukum publik yang sektoral yang dipedomani oleh badan hukum lainnya. ......In order to achieve the goal of the state to achieve general welfare, the Government uses fiscal instruments to achieve sustainable economic growth and fulfill the principle of justice for the people. The fiscal instruments referred to include, among others, the management of central government investments aimed at obtaining economic benefits, social benefits and other benefits that are useful for the prosperity of the people and also to support national economic growth. In terms of investment management, the Government needs to empower all potential resources and have expertise in carrying out investments such as State-Owned Enterprises, Regional-Owned Enterprises and other legal entities in the form of Sui Generis Institutions as public legal entities or even in the form of sovereign wealth funds. In the legal conception of public finance as contained in various laws and regulations in the field of state finance law, the Minister of Finance as the State General Treasurer is authorized to administer Government investment in the form of long-term non-permanent investments carried out in the form of shares, securities, and direct investments. The appointment of State-Owned Enterprises, Regional-Owned Enterprises and other legal entities as investment agents for the Central Government is very crucial considering that these private and public institutions have very potential resources in carrying out Government investments which are expected to contribute or provide economic, social and economic benefits. others who are not only looking for profit but can also encourage optimal and sustainable national economic growth. The legal rules of public finance contained in the laws and regulations governing government investment are very important in bridging the implementation of investment from a private law perspective guided by BUMN and BUMD and investment implementation from a sectoral public law point of view guided by other legal entities.

Abstrak :
Penyertaan modal mempunyai pengertian yang sama dengan investasi. Pertama, investasi berarti pembelian saham, obligasi, dan benda-benda tidak bergerak setelah dianalisis akan menjamin modal yang diletakkan dan memberikan hasil yang memuaskan. Kedua, dalam teori ekonomi investasi berarti pembelian alat produksi (termasuk di dalamnya benda- benda untuk dijual) dengan modal berupa uang. Dalam rangka menambah modal di dalam suatu BUMD, Pemerintah Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dapat melakukan penyertaan modal. Penyertaan modal tersebut berasal dari APBD tahun berjalan dari Pemerintah Daerah yang dituangkan di dalam Peraturan Daerah. Peraturan Daerah yang mengatur mengenai penyertaan modal wajib memuat tujuan penanaman modal yant tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam penelitian ini penulis meneliti mengenai tujuan yang dimuat dalam suatu Perda Penyertaan Modal yang dikaitkan dengan tujuan yang terdapat dalam Undang-Undang Penanaman Modal. Penulis juga meneliti salah satu tujuan dari penyertaan modal yang terdapat pada Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2016 yang bertujuan untuk menjadi pemilik saham yang termasuk kelompok penentu arah kebijakan pada suatu bank yang diteliti berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test). Dalam tulisan ini penulis juga meneliti apakah tindakan penyertaan modal dapat dirasakan oleh masyarakat di dalam suatu daerah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian hukum normatif (doktriner). Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif ini sering disebut pula penelitian hukum kepustakaan. ......Capital participation has the same definition as investment. First, investment means that the purchase of stock, obligation and immovable properties that have been analyzed will guarantee the invested capital and will give satisfactory results. Second, in economics theory, investment means purchase of production tools (including goods for sale) with capital in the form of money. In oreder to increase the capital in BUMD (Regional Owned Company), according to Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government states that Local Government is able to make capital participation. The capital participation comes from the current year's APBD from the regional government as outlined in the regional regulation. Regional Regulations governing capital participation must contain the investment objectives as stated in Law Number 25 of 2007 concerning Investment. In this study, the authors examine the objectives contained in the Capital Participation Regulation associated with the objectives contained in the Investment Law. The author also examines one of the objectives of capital participation that stated in Depok City Regional Regulation Number 4 of 2016 which aims to become a determinant shareholder that examined based on Bank Indonesia Regulation Number 12/23 / PBI / 2010 concerning the Fit and Proper Test. In this paper the author also examines whether the act of capital participation can contribute to the community in an area. The research method used in research is normative legal research (doctrinaire). Normative legal research is legal research that is carried out by examining library materials or secondary data. This normative legal research is often called literature law research.

Abstrak :
Pemindahan Ibukota Negara berdasarkan Undang-Undang RI No 3 tahun 2022 ditanggapi Jakarta dengan berbagai persiapan, salah satunya dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan. Tujuan penelitian adalah (1)Memvalidasi faktor – faktor yang menjadi daya tarik investor untuk berinvestasi di DKI Jakarta dari segi kondisi lahan, (2)Menilai performa kawasan berbasis lahan untuk memperoleh kawasan yang potensial, (3)Menghasilkan karya kawasan-kawasan yang strategis – potensial untuk pengembangan investasi, (4)Membuat rancangan rencana strategis atas kawasan potensial untuk direkomendasikan kepada pemangku kebijakan di DKI Jakarta. Pendekatan mixed method digunakan berupa indeepth interview, Analytical Hierachy Process serta Spatial Multi-Criteria Evaluation. Wilayah penelitian berupa 4 kawasan stasiun MRT Tomang-Thamrin-Pulogadung-Pulogebang yang dilalui jalur MRT koridor Timur-Barat. Hasil penelitian berupa: (1)Validasi bahwa aspek tata ruang (faktor Land Use and Planning), aspek pertanahan (faktor Property Rights and Value), serta aspek kerentanan lingkungan (faktor Land Safety) mempengaruhi investasi, (2)Menghasilkan pembobotan sebagai penilaian performa kawasan, (3)Penilaian performa terhadap wilayah penelitian menghasilkan Kawasan Pulogebang-Pulogadung-Tomang-Thamrin merupakan kawasan sangat potensial maupun potensial, (4)Menghasilkan rumusan rencana strategis bagi pemerintah provinsi DKI Jakarta. Kawasan tersebut direkomendasikan sebagai kawasan Berorientasi Transit sekaligus kawasan Kompak untuk pengembangan investasi sejalan dengan pemenuhan tujuan SDG’s ke 8 serta SDG’s ke 11. ......The relocation of the State Capital based on Law of the Republic of Indonesia No. 3 of 2022 was responded by Jakarta’s government with various preparations, one of which was the enactment of Jakarta Governor Regulation No. 31 of 2022. The objectives of this study are (1)Validating the factors that attract investors to invest in terms of land conditions, (2)Assessing the land-based performance to obtain potential areas, (3)Creating strategically potential areas for investment development, (4)Designing strategically planning for potential areas. A mixed method approach, consist of  in-depth interviews, Analytical Hierarchy Process, Spatial Multi-Criteria Evaluation. The area of studies consist of 4 MRT Station points of Tomang-Thamrin-Pulogadung-Pulogebang passed by the East to West corridor MRT line. The research findings consist of 4 pointers those are: (1)Validation of Land Use and Planning factors, Property Rights and Value factors, Land Safety factors affect investment, (2)Produce weighting as an assessment of regional performance, (3)Performance assessments of research areas finding the Pulogebang-Pulogadung-Tomang-Thamrin are potential and very potential area, (4)Formulation of strategically planning for the Jakarta Province government. Those area are recommended as a Transit-Oriented and also a Compact area for investment development in line with the fulfillment of the 8^th and 11^th SDG's.

Abstrak :
Liberalisasi dan globalisasi ekonomi sudah melanda seluruh dunia, termasuk dalam penanaman modal. Bahwa dalam menghadapi perubahan perekonomian global tersebut, perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusi f, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional. Adapun permasalahan ya ng diangkat dalam penel itian ini adalah mengenai analisis h ukum peraturan penanaman modal terkait mekanisme prinsi p akuntabilitas dan bagaimana prinsip a kuntabilitas di PT U nilever Indonesia Tbk dalam rangka terjadinya globalisasi, serta bagaimana peran Notaris dalam penerapan prinsip akuntabilitas di PT Unilever I ndonesia Tbk. Untuk menjawab permasal ahan tersebut digunakan metode penel itian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analiti s dengan teknik pengumpulan data yang diperoleh melalu i studi dokumen yang kemudian akan dihu bungkan dengan praktek pel aksanaan hukum berka itan dengan pengaruh globalisasi disandingkan dengan peran Notaris dalam pelaksanaan prinsi p akuntabili tas di PT Unilever Indonesia Tbk. Hasil analisis adalah bahwa prinsip Aku ntabilitas menurut Pasal 3 Ayat ( I ) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah efektif dilaksanakan di PT Unilever Indonesia Tbk, yan g dapat terli hat dari penyampaian dalam Laporan Tahunan 2019 atas kejel asan struktur organisasi dan tugas serta tanggung jawab masing-masing organ PT Unilever Indonesia Tbk sesuai dengan prinsip Good Cmporate Governance yang dikeluarkan oleh 0ECD 2004 dan KNKG 2006 ya ng terkandung di dalam peraturan perundang-undangan. Mengenai peran Notaris dalam penerapan prinsip akuntabilitas di PT Unilever Indonesia Tbk, bahwa Nota ri s berperan meresmikan atau ver/eden Akta serta memberikan penyuluhan hukum kepada pendiri Perseroan, ya ng dalam mengkonstantir kehendak para pihak, Notaris harus mengarahkan isi Akta agar sesuai dengan peraturan perundang­ undangan yang berlaku sehingga penerapan prinsip akuntabilitas dapat dilaksanakan. ......Economic liberalization and globalization have hit the whole world, including in investment. Whereas in facing these changes in the global economy, it is necessw y to create an investment climate that is conducive, promotive, provides legal certainty, justice and efficiency while still paying attention to national interests. The problems of this study are about the analysis of investment regulation related to the mechanism of accountability principles and how the accountability principle at PT Unilever Indonesia Tbk in the context of globalization, as wefl as the role of the Notmy in applying the principle of accountability at PT Unilever Indonesia Tbk. To answer this problem, a normative juridical research method which is use a descriptive analytical with data collection techniques obtained through document study will be linked to the practice of law enforcement related to the effect of globalization juxtaposed with the role of the Notm y in implementing the principle of accountability at PT Unilever Indonesia Tbk. The result of the analysis is that the principle of Accountability according to Article 3 Paragraph (I) of Law Number 25 of 2007 concerning Investment has been effectively implemented at PT Unilever Indonesia Tbk, which can be seen fi"om the submission in the 20I9 Annual Report on the clarity of the organizational structure, duties and responsibilities of each organ of PT Unilever Indonesia Tbk which in accordance to the principles of Good Cmporate Governance issued by OECD 2004 and KNKG 2006 that contained in the laws and regulations. Regarding to the role of the Notmy in applying the principle of accountability at PT Unilever Indonesia Tbk, the Notmy has the role of formalizing or verleden the Deed as well as providing legal counseling to the founders of the Company, which in controlling the will of the parties, the Notw y must direct the contents of the Deed so that it accordance with the applicable laws and the principle of accountability can be implemented.

Abstrak :
ABSTRAK
Meresponi semangat pembangunan infrastruktur yang diiringi kebutuhan dana yang signifikan pada era kepresidenan Joko Widodo dan Jusuf Kalla periode 2014-2019, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan aturan terkait produk Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif DINFRA . Sebuah wadah investasi kolektif berbasis pasar modal untuk pendanaan infrastruktur. Meski hadir dalam bentuk kontraktual, DINFRA dimungkinkan untuk memiliki kekayaan tersendiri yang terpisah dari organ-organnya selayaknya badan hukum. Hal ini menunjukan DINFRA sebagai suatu bentuk kontraktual dengan keunikan tersendiri yang layak untuk dikaji lebih lanjut dari segi hubungan hukum dan kedudukan para pihak didalamnya. Hingga saat ini, DINFRA belum terdapat pelaksanaannya. Sedangkan produk serupa telah diterapkan di India dan Brazil. Ditengah kebaruan ini, menjadi momentum yang pas untuk dilaksanakan tinjauan menyeluruh terkait mekanisme investasi, serta mencari masukan dalam aspek pengaturan dari India dan Brazil. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif melalui penelusuran peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menunjukan bahwa bentuk hukum DINFRA adalah perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga, dimana kedudukan investor adalah sebagai pihak ketiga yang kepentingannya dijalankan oleh manajer investasi dan bank kustodian. Hubungan hukum ini menyerupai lembaga trust pada sistem hukum Anglo-Saxon, dimana terdapat penerima manfaat yang kepentingannya dijalankan oleh pihak lainnya. Dalam pelaksanaan investasi masih terdapat aturan yang perlu diperjelas dan disinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan lain. Kemudian, ketika dibandingkan dengan India dan Brazil, DINFRA nampak masih dapat dikembangkan dari segi pengaturan, khususnya dalam hal perlindungan investor.

---

ABSTRACT
In response to the needs of significant funding for infrastructure development in Joko Widodo and Jusuf Kalla presidency era in 2014 2019, the Financial Services Authority issued a regulation related to the Infrastructure Investment Fund in the Form of Collective Investment Contract DINFRA . A capital market based collective investment platform designated for infrastructure funding. Although contractual in nature, DINFRA shares similar character to legal entities, i.e. the ability to own property which is being separated to its organ. This shows DINFRA possesses distinct natures from other contract which requires further analysis with regards to its legal relationship and position of the parties involved. At present, DINFRA has not been implemented in Indonesia. Meanawhile, in India and Brazil comparable products have been executed with commendable success. Amidst of this novelty, it is the right time to conduct comprehensive review on its rsquo investment mechanisms, as well as to draw insights from India and Brazil regarding the regulatory aspects. The research method to be used in this writing is normative juridical, by tracing to legislations. This study shows that DINFRA 39 s legal form is an agreement for the interests of third parties, where the position of the investor is as a third party whose interests are run by the investment manager and custodian bank. This legal relationship resembles a trust institution as acknowledged in the Anglo Saxon legal system, where there are beneficiaries whose interests are exercised by trustee. On the investment mechanism, there are still regulations that need to be clarified and synchronized with other laws and regulations. Upon comparison to India and Brazil, it was found that DINFRA still require improvement on its regulatory aspect, especially on the investor protection.

Abstrak :
Skripsi ini membahas dan menganalisa mengenai praktik investasi ilegal yang diakui sebagai kegiatan penyertaan modal yang dilakukan oleh Pandawa Group dengan mengatasnamakan KSP Pandawa Mandiri Group. Sejak tahun 2006 Salman Nuryanto selaku ketua Pandawa Group telah melakukan penghimpunan dana ilegal. Pada Oktober 2014, diadakan pertemuan antara Kementrian Koperasi dan UKM, Dewan Koperasi Daerah Depok, dan Salman Nuryanto dengan hasil agar Pandawa Group melakukan pengurusan izin untuk menjadi sebuah Koperasi. Salman Nuryanto kemudian mengurus izin Pandawa Group dengan nama KSP Pandawa Mandiri Group. Pada 9 Januari 2015 Akta Pendirian KSP PMG disahkan, dan diterbitkan juga Surat Izin Usaha Simpan Pinjam. Namun diketahui, hingga Desember 2016 kegiatan investasi ilegal tersebut tetap dilakukan oleh Salman Nuryanto melalui Pandawa Group, kegiatan tersebut diakuinya sebagai kegiatan penyertaan modal yang merupakan bagian dari KSP Pandawa Mandiri Group. Penelitian ini hendak menjawab permasalahan mengenai bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur mengenai keterlibatan masyarakat dalam penyertaan modal Koperasi, bagaimana praktik investasi ilegal tersebut dilakukan, dan bagaimana perlindungan hukum terhadap masyarakat yang berinvestasi di Pandawa Group. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan sumber bahan pustaka atau sekunder. Dari hasil penelitian ini ditemukan hasil bahwa praktik investasi ilegal yang dilakukan Pandawa Group bukanlah kegiatan Pemupukan Modal Penyertaan seperti yang diatur dalam UU No.25 Tahun 1992, PP No.33 Tahun 1998, dan Permenkop-ukm No.11 Tahun 2015. Pada akhirnya, tidak ada perlindungan hukum yang diberikan oleh Pandawa Group kepada nasabahnya. Perlindungan kemudian diberikan oleh OJK, dan Kementrian Koperasi dan UKM. Pandawa Group selanjutnya menyelesaikan kewajibannya berdasarkan putusan Pailit No:31/2017/Pailit/PN.Jkt Pst, Putusan No.424/Pid.Sus/2017/PN.Dpk. ......This thesis discusses and analyzes illegal investment practices that are recognized as capital participation activities carried out by the Pandawa Group on behalf of the Pandawa Mandiri Group KSP. Since 2006 Salman Nuryanto as chairman of the Pandawa Group has been collecting illegal funds. In October 2014, a meeting was held between the Ministry of Cooperatives and SMEs, the Regional Council of Cooperatives in Depok, and Salman Nuryanto with the result that the Pandawa Group would arrange a permit to become a Cooperative. Salman Nuryanto then took care of the Pandawa Group's permission under the name KSP Pandawa Mandiri Group. On January 9, 2015 the Deed of Establishment of KSP PMG was ratified, and a Savings and Loan Business Permit was also issued. But it is known, until December 2016 the illegal investment activities are still carried out by Salman Nuryanto through the Pandawa Group, the activity is recognized as an equity participation activity that is part of the KSP Pandawa Mandiri Group. This study aims to address the issue of how the laws and regulations regulate community involvement in the participation of Cooperative capital, how illegal investment practices are carried out, and how the legal protection of communities investing in the Pandawa Group. The method used is normative juridical by using library or secondary sources. From the results of this study it was found that the illegal investment practices carried out by the Pandawa Group were not activities of Capital Investment Inclusion as regulated in Law No.25 of 1992, PP No.33 of 1998, and Permenkop-ukm No.11 of 2015. In the end, there is no legal protection given by the Pandawa Group to its customers. Protection is then provided by the OJK, and the Ministry of Cooperatives and SMEs. The Pandawa Group subsequently settled its obligations based on the Bankruptcy decision No: 31/2017/Bankrupt/PN.Jkt Pst, Decision No.424/Pid.Sus/2017/PN.Dpk.

Abstrak :
Kasus kepailitan terhadap perusahaan efek telah banyak terjadi di Indonesia. Namun, yang menjadi permasalahan adalah tidak sedikit permohonan atas kepailitan terhadap perusahaan efek tersebut diajukan bukan oleh pihak yang berwenang. Berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan, pihak yang berwenang mengajukan permohonan pailit terhadap perusahaan efek hanyalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Akan tetapi dalam prakteknya masih terdapat pihak selain OJK yang mengajukan permohonan kepailitan terhadap perusahaan efek. Tidak sedikit pula Majelis Hakim yang mengabulkan permohonan tersebut sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan hukum atas penyelesaian perkara kepailitan di Indonesia. Permasalahan inilah yang terjadi dalam kasus berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga No.78/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Berdasarkan putusan tersebut, Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan PKPU terhadap manajer investasi yang diajukan oleh investornya. Manajer investasi dalam kasus ini juga telah dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan niaga.  Dikarenakan permohonan PKPU tersebut diajukan bukan oleh pihak yang berwenang, maka pada skripsi ini akan dibahas mengenai penerapan hukum kepailitan terhadap manajer investasi yang dinyatakan pailit atas permohonan yang diajukan oleh investor serta bagaimana perlindungan hukum terhadap investor yang dirugikan atas pailitnya manajer investasi tersebut. Metode penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah metode penelitian yuridis-normatif yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka seperti bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, pada akhirnya peneliti memperoleh kesimpulan bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara ini telah tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan hukum khususnya dalam hukum kepailitan di Indonesia. Adapun bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada investor diantaranya berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki OJK selaku pihak yang bertugas mewakili kepentingan investor dalam bidang pasar modal, perlindungan berupa gugatan oleh kurator, dan pengaduan yang dapat dilakukan oleh investor kepada OJK. Oleh karena itu, sudah seharusnya dalam kasus ini Majelis Hakim dalam memutus perkara sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan agar terciptanya keselarasan dalam penerapan hukum khususnya hukum kepailitan terhadap manajer investasi di Indonesia. ......Bankruptcy cases against securities companies have occurred in Indonesia. However, the problem is that non-authorized parties submitted not a few instances of bankruptcy against these securities companies. According to Article 2 paragraph (4) of the Bankruptcy Law, the party authorized to apply for bankruptcy against a securities company is only the Otoritas Jasa Keuangan (OJK). However, in practice, parties other than OJK still file bankruptcy applications against securities companies. Not a few judges also granted the request, causing uncertainty in the application of law to the settlement of bankruptcy cases in Indonesia. This problem occurs in a claim based on Commercial Court Decision No.78/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Based on this decision, the Panel of Judges granted the PKPU request against the investment manager submitted by the investor. The investment manager, in this case, has also been declared bankrupt based on a commercial court decision. Because an authorized party did not submit the PKPU application, this thesis will discuss the application of bankruptcy law to investment managers who are declared bankrupt on applications submitted by investors and how the legal protection for investors who are harmed by the bankruptcy of the investment manager. The research method used in this thesis is a juridical-normative research method carried out by examining library materials such as primary and secondary legal materials. Based on the research conducted, in the end, the researchers concluded that the Panel of Judges in deciding this case needed to follow the provisions stipulated in the Bankruptcy Law, causing uncertainty in the application of the law, especially in bankruptcy law in Indonesia. The forms of legal protection for the investors include those related to the authority possessed by the OJK as a party in charge of representing the interests of investors in the capital market sector, protection in the form of lawsuits by curators, and complaints that investors can make to the OJK. Therefore, it is appropriate in this case for the Panel of Judges to decide cases following the provisions in the laws and regulations to create harmony in applying the law, especially the bankruptcy law, to investment managers in Indonesia.

Abstrak :
Perlakuan istimewa terhadap LinkAja yang merupakan aplikasi penyedia jasa dompet digital (e-Wallet) yang dikelola oleh PT Fintek Karya Nusantara selaku anak perusahaan BUMN pada aplikasi layanan milik BUMN sebagaimana ketentuan dalam Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-3/MBU/08/2019 mengindikasikan terjadinya suatu praktek diskriminasi. Pada aplikasi MyPertamina, hingga tanggal 28 Oktober 2022, LinkAja menjadi e-Wallet satu-satunya. Kemudian, pasca ditambahkannya OVO pada tanggal 29 Oktober 2022 dan GoPay pada 1 November 2022 sebagai pilihan e-Wallet dalam aplikasi MyPertamina, terdapat ketentuan pembayaran yang hanya dapat diakses bagi pembayaran BBM non subsidi. Sedangkan, dalam hal penggunaan e-Wallet LinkAja pada aplikasi MyPertamina, konsumen dapat mengaksesnya baik untuk pembayaran BBM bersubsidi maupun non subsidi. Hal yang serupa juga terjadi pada aplikasi FlyGaruda yang merupakan aplikasi pemesanan tiket pesawat Garuda Indonesia secara daring yang juga menjadikan LinkAja sebagai e-Wallet satu-satunya. Skripsi ini bertujuan untuk memberikan analisis tentang tinjauan yuridis terhadap perlakuan istimewa kepada LinkAja dalam aplikasi MyPertamina hingga tanggal 28 Oktober 2022 dan aplikasi FlyGaruda yang dikaitkan dengan sinergi BUMN dan klasifikasi pengecualian keberlakuan UU Nomor 5 Tahun 1999. Penelitian ini akan dilakukan dalam bentuk yuridis normatif melalui identifikasi dan analisis teori, serta peraturan yang berkaitan dengan dugaan praktek diskriminasi dalam aplikasi MyPertamina dan FlyGaruda terhadap penggunaan e-Wallet LinkAja berdasarkan ketentuan hukum persaingan usaha di Indonesia. Simpulan dalam skripsi ini adalah perlakuan istimewa terhadap LinkAja dalam layanan aplikasi MyPertamina dan FlyGaruda patut diduga merupakan bentuk pelanggaran terhadap Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999 dan tidak termasuk dalam pengecualian keberlakuan UU Nomor 5 Tahun 1999. Oleh karena itu, sebaiknya e-Wallet non BUMN lainnya juga turut serta diberikan kesempatan dan perlakuan yang sama dengan LinkAja pada aplikasi layanan BUMN terkait. Sehingga, sinergi BUMN dapat terlaksana beriringan bersama prinsip persaingan usaha yang sehat dengan tetap memberikan kesempatan yang sama bagi pelaku usaha lainnya. ......Special treatment for LinkAja, which is an e-Wallet service provider application managed by PT Fintek Karya Nusantara as a subsidiary of BUMN on BUMN-owned service applications as stipulated in the Minister of BUMN Circular Letter Number SE-3/MBU/08/2019 indicates the occurrence of a discriminatory practice. On the MyPertamina application, until 28 October 2022, LinkAja is the only e-Wallet. Then, after the addition of OVO and GoPay as e-Wallet option in the MyPertamina, there is a provision for payment which can only be accessed for non-subsidized BBM payments. Meanwhile, in terms of using the LinkAja on the MyPertamina, consumers can access it for subsidized and non-subsidized fuel payments. The same thing happened to the FlyGaruda, which also makes LinkAja the only e-Wallet. This thesis aims to provide an analysis of the juridical review of the preferential treatment for LinkAja in the MyPertamina until 28 October 2022 and the FlyGaruda which is associated with BUMN synergy and the classification of exceptions to the application of Law Number 5 Year 1999. This research will be carried out in a normative juridical form through identification and theoretical analysis, as well as regulations relating based on the provisions of competition law. The conclusion in this thesis are the preferential treatment of LinkAja in the MyPertamina and FlyGaruda services should be suspected to be a form of violation of Article 19 letter d of Law Number 5 of 1999 and is not included in the exception to the enforcement of the law. Therefore, it is preferable that non BUMN e-Wallet are also given the same opportunity and treatment as LinkAja in related BUMN applications. Thus, BUMN synergy can be carried out in tandem with the principles of fair business competition while continuing to provide equal opportunities for other business actors.