Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dalam era saat ini kebutuhan masyarakat akan transparansi pelayanan pemerintah sangatlah penting diperhatikan oleh pemerintah. perkembangan teknologi informasi menghasilkan titik cerah bagi masyarakat untuk memperoleh informasi. E-government merupakan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat secara efektif dan efesien. Tesis ini menjelaskan sejauh mana strategi pengembangan e-government di lakukan dan seiring dengan waktu, ada perubahan-perubahan dalam lingkungan internal dan ekstemal Depperindag yang perlu diperhatikan agar dapat dilakukan perbaikan dalam mengimplementasikan program-program pengembangan e-government. Perubahan kondisi lingkungan internal dan eksternal di analisa dengan menggunakan analisa SWOT, dan dilanjutkan dengan menggunakan matrik internal eksternal {EE) di dapatkan posisi strategis Depperindag berada dalam posisi pertumbuhan. Sehingga strategi yang dipergunakan adalah strategi pertumbuhan horisontal dengan memanfaatkan peluang pada semua sumber daya yang ada. Pada analisa status tahap pengembangan e -government dari layanan aplikasi yang sudah ada di Depperindag telah mencapai posisi "Pematangan".Setelah dilakukan analisa terhadap penerapan strategi pengembangan egovernment, ada beberapa hal yang dapat dilakukan yaitu keberhasilan implementasi e-government tidal( ditentukan oleh tingkat kecanggihan teknologi yang telah dan akan diadopsi tetapi ditentukan oleh seberapa kuat elemen-elemen transforrnasi dijalankan di Depperindag, Benchmarking dengan sistem lain, menyediakan literatur yang lengkap, dan sosialisasi tentang manfaat a government.

---

In this era people's need for government's service is very important for the government to pay attention. The development of information technology makes it even more possible and easier for people to obtain information. E-government constitutes an electronic-based government administration to improve services to people effective and efficient. This thesis explains how far the implementation development strategy has been applied and along the time, there are changes in internal and external environment of Depperindag which need to paid attention in order to improve and implement the programs of c-government development. The changes of internal and external environment condition are analyzed using SWOT analysis, and followed with internal external (IE) matrix analysis, we found that strategic position of Depperindag was growth position. Therefore, strategy used was horizontal growth strategy by utilizing chances on available sources. On the analysis of development stage status of e-government from available application service in Depperindag, it has reached the position of "maturation". After analyzing the implementation of e-government development strategy, there are a several things to be done, Le., the success of e-government implementation is not determined by the level of technological advance adopted but it is determined by how strong the elements oftransfonnation are run by Depperindag, Benchmarking with other systems, the availability of literature, and socialization of e-government's benefit's.

Abstrak :
Kebijakan publik merupakan salah satu cara pemerintah untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat. Dalam merancang kebijakan, masyarakat perlu dilibatkan agar tujuan dikeluarkannya kebijakan dapat tercapai, yaitu mengatasi permasalahan yang terjadi di masyarakat. Karena dengan melibatkan masyarakat, pemerintah dapat mengumpulkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan, terutama informasi-informasi dari masyarakat mengenai pelaksanaan kebijakan tersebut karena masyarakatlah yang terkena dampak dari penerapan kebijakan publik. Di Indonesia, partisipasi masyarakat dalam perancangan Kebijakan emerintah sudah diatur dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, namun belum ada model sistem yang dapat digunakan untuk peancangan kebijakan pemerintah yang melibatkan masyarakat sebagai sumber informasi. Keterlibatan masyarakat sebagai pihak yang terkena dampak terhadap sebuah kebijakan sangat diperlukan dalam perancangan kebijakan pemerintah. Penelitian ini bertujuan membangun sebuah model sistem yang menyediakan mekanisme perancangan kebijakan pemerintah yang dapat melibatkan masyarakat. Model sistem e-Participation dibangun dengan menggunakan metodologi Soft System Methodology (SSM) dan Multiview, serta pemodelan Unified Modeling Language (UML) untuk visualisasi model sistem. Penelitian yang dilakukan menghasilkan model sistem perancangan yang telah disesuaikan dengan permasalahan dan kebutuhan yang dapat digunakan oleh Kementerian dalam melakukan analisis rancangan kebijakan. ......Public policy is one of the government?s action to overcome problems that occur in public. When drafting the policy, citizen needs to be involved in order to achieve it?s objectives, to overcome the problems that occur in public. in order to make the policy draft, government must collect the facts that occurred in the public, especially the public informations regarding the implementation of that policy, because they are affected directly by the implementation of public policy. In Indonesia, public participation have been regulated in Legal drafting Policy, but there is no model of system that can be used for policy drafting that involve public as a source of information. Public involvement as the affected parties of a policy is needed in legal drafting. This research aimed to develop a model of system that provides a mechanism of government legal drafting which can be done by public. e-Participation System model is developed by using the soft System Methodology (SSM) and Multiview, also using Unified Modeling Language (UML) for the visualization of the system model. Research conducted produce a model of legal drafting system that adjusted with problem situations and requirements that can be used by the Ministry to analyse legal draft.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi e-office layanan persuratan di Kementerian Sekretariat Negara. Penelitian ini berangkat dari permasalahan dimana Kementerian Sekretariat Negara telah menggunakan e-office layanan persuratan sejak tahun 2009 namun penerapan e-office layanan persuratan belum sepenuhnya terlaksana di Kementerian Sekretariat Negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi e-office layanan persuratan di Kementerian Sekretariat Negara berdasarkan teori Harvard JFK School of Government (2006). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara secara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 3 faktor yang mempengaruhi e-office yaitu elemen support didukung dengan landasan hukum, Standart Operating Prosedure serta perencanaan dalam tahapan pelaksanaan e-office, elemen capacity didukung oleh ketersediaan sumber daya finansial, ketersediaan infrastruktur teknologi dan ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia dan elemen value yang menunjukkan nilai dalam pelayanan publik berbasis online dan kebermanfaatan untuk pemerintah dan masyarakat. ......This thesis discusses the factors that influence the implementation of e-office mailing services at the Ministry of State Secretariat. This research departs from the problem where the Ministry of State Secretariat has been using e-office mail services since 2009 but the implementation of e-office mail services has not been fully implemented at the Ministry of State Secretariat. This study aims to analyze the factors that influence the implementation of e-office mail services at the Ministry of State Secretariat based on the theory of Harvard JFK School of Government (2006). This study used a qualitative approach by collecting data through in-depth interviews. The results of the study show that there are 3 factors that affect e-office, namely element support supported by legal basis, Standard Operating Procedures and planning in the stages of implementing e-office, element capacity is supported by the availability of financial resources, availability of technological infrastructure and availability and quality of human resources and value elements that show value in online-based public services and benefits for government and society.

Abstrak :
Penerapan e-Government (e-gov) sudah menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari di dalam organisasi publik pada saat ini. Masih banyak organisasi publik di Indonesia belum maksimal dalam menerapkan e-gov, disebabkan oleh keterbatasan kompetensi sumber daya manusia dan infrastruktur. Akan tetapi, data lengkap mengenai penerapan e-gov di Indonesia belum tersedia dengan sahih, sehingga pemerintah memandang perlu untuk melakukan pemeringkatan e-gov Indonesia (PEGI). Terdapat banyak model pemeringkatan e-gov selain PEGI antara lain United Nations E-government Survey dan Waseda University. Akan tetapi, semua model tersebut tidak secara holistik dengan pendekatan yang disampaikan David Darcy, yaitu menjadikan elemen politik sebagai salah satu dari delapan elemen yang diperhitungkan. Untuk itu, Pendekatan Darcy dipandang mampu mengakomodasi kondisi di Indonesia saat ini yang nuansa lingkungan politiknya perlu menjadi salah satu elemen yang diperhitungkan. Dalam melakukan analisa penelitian ini menggunakan pendekatan sistem dinamik. Hasil analisis menunjukan bahwa penerapan e-gov di ke tiga kementerian yang diteliti masih didominasi oleh elemen stakeholder dari ke depalan elemen Pendekatan Darcy. Disebabkan adanya perbedaan karakteristik ketiga kementerian tersebut, dinamika penerapan e-gov juga bervariasi. Pada Kementerian Koordinator Perekonomian, tingkat transparansi adalah elemen yang paling mendukung tingkat kepercayaan stakeholder yang dikikuti oleh elemenelemen lainnya. Pada Kementerian Keuangan, kompetensi pimpinan merupakan elemen yang dapat mendorong tingkat kepercayaan stakeholder. Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, kompetensi pimpinan dalam mengelola teknologi yang dengan melibatkan stakeholder secara maksimal, dimana dalam Pendekatan Darcy terdapat unsur yang penting yaitu dukungan politik yang dapat mempengaruhi terpotong atau tidaknya rantai transaksi dalam proses pelayanan ataupun birokrasi agar sesuai dengan filosofi e-government.

---

E-Government implementation was needed in public organization. Today, many public organizations in Indonesia did not implement e-government because of the limitations of human resource competency and infrastructure. Beside it, there is no actual and valid data about e-gov implementation in Indonesia, so that Indonesia government saw the needs to rate Indonesia e-government through PEGI ?Pemeringkatan E-Government Indonesia?. There are many e-government rating survey models except PEGI, such as United Nations E-Government Survey and Waseda University. Nevertheless, all those models were not more holistic than Darcy Approach because Darcy's Approach enacted political environment as the important element besides the other seven elements. Political environment so relevant with Indonesia?s current situations. This study used dynamic system approach to analyze the data. The findings of the study showed that from eight elements of Darcy's Approach, stakeholder dominated those three ministries on e-government. The differences were found based on the differences in characteristics of those three ministries. Beside it, the study found dynamics e-government implementation. In Coordinating Ministry for The Economy Affairs, transparency level gave maximum support for stakeholder element. In Ministry of Finance and Ministry of Research, Technology and Higher Education, leadership competency pushed the stakeholder element to e-government implementation. Political environment element in Darcy's Approach was one of important element to release transactional cost of public services process and in line with e-government objectives.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai Penerapan e-Government Dalam Pelayanan Elektronik Akta Kelahiran (e-Akta) Pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivis. Teknik analisis menggunakan konsep perubahan paradigma e-Government yang dikemukakan oleh Haedler dan Peliici (2001) antara lain dilihat dari faktor Orientation, Process Organization, Management Principle, Leadership Style, Internal Communication, External Communication, Mode of Service Delivery, dan Principle of Service Delivery. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program e-Akta dinilai masih kurang baik, hal ini dikarenakan terdapat beberapa permasalahan yang menjadi isu utama di dalam pelaksanaan program e-Akta diantaranya ketersediaan sumber daya manusia, kemampuan warga DKI Jakarta dalam mengatasi isu digital divide, serta dari faktor keamanan data kependudukan yang tersimpan pada aplikasi program e-Akta. Melihat kondisi tersebut, diperlukan kerja keras oleh semua pihak yang terkait dengan program e-Akta ini terutama pada proses rekrutmen staf pelaksana yang sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dibutuhkan, pemberian pelatihan rutin baik itu kepada pihak internal maupun eksternal guna menambah pengetahuan di dalam cara penggunaan e-Akta, serta perlunya diberlakukan prosedur operasi standar yang harus disesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini.

---

This thesis discusses the Implementation of e-Government in Services of Electronic Excerpt of Birth Certificate (e-Akta) at Office of Population and Civil Registration Administration City of Jakarta Pusat. This study uses positivism approach. Analysis techniques using the concept of e-Government paradigm shift proposed by Haedler and Peliici (2001), among others, viewed from the factors of Orientation, Process Organization, Management Principle, Leadership Style, Internal Communication, External Communication, Modes of Service Delivery, and Principle of Service Delivery. The result of the research shows that the e-Akta program has not yet well-succeeded, there are still some problems to be the main issue in the implementation of e-Akta program including the availability of human resources, the ability of Jakarta's people in tackling the issue of the digital divide, as well as the security factor of population data that stored on e-Akta application program. Respond these conditions, it takes hard work by all parties associated with the e-Akta program is mainly on the process of implementing recruitment of staff in accordance with the educational background required, giving regular training to both internal and external parties in order to increase knowledge in how to use e-Akta, and the need for standard operating procedures that apply must be adapted to the conditions that exist today.

Abstrak :
Pemerintah Indonesia terus melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, salah satunya dengan cara mengikutsertakan partisipasi masyarakat melalui pengaduan masyarakat. Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) membuat kanal pengaduan masyarakat di level nasional bernama LAPOR!. Dengan memanfaatkan teknologi dan sistem informasi e-government, LAPOR! merupakan aplikasi berbasis online yang mengadopsi sistem media sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk menganalisa efektivitas sistem informasi LAPOR! pada UKP4. Penelitian ini menunjukkan bahwa dari 100 responden yang diteliti, penilaian terhadap efektivitas sistem informasi pada LAPOR! adalah efektif. ......The Indonesian Government continues to make efforts to improve the quality of public service, such as by involving community participation through complain management systems. The President’s Delivery Unit for Development Monitoring and Oversight (UKP4) made a complain handling systems at national level called LAPOR!. Using the benefits of technology, information system and egovernment, LAPOR! is an online-based application which adopt social media. This study use quantitative approach which aims to analyze the effectiveness of information system of LAPOR! at UKP4. From 100 respondents who joined the survey, the conclusion shows that LAPOR! was effective.

Abstrak :
Penelitian ini membahas efektivitas aplikasi LAPOR! sebagai manajemen keluhan atas pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas peran LAPOR!, dimulai dari kesiapan kerangka penanganan keluhan organisasi, perencanaan dan perancangan organisasi, operasi proses penanganan keluhan, dan pemeliharaan dan peningkatan berkelanjutan. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam dengan pihak ndash;pihak yang terlibat kemudian diolah menggunakan pendekatan positivis. LAPOR! merupakan salah satu bentuk penerapan E-Government yang menjadi media penyampaian aspirasi antara masyarakat dan pemerintah dalam pengaduan keluhan terkait program pembangunan nasional. Dari penelitian ini dapat dilihat hasil dari upaya peningkatan efektivitas aplikasi LAPOR! sebagai media penanganan keluhan pelanggan bagi masyarakat, di antaranya pada aspek/dimensi 1 kerangka penanganan keluhan menurut indikator komitmen, kebijakan, dan tanggung jawab dan kewenangan dan dimensi 2 perencanaan dan perancangan menurut indikator sasaran dan sumber daya organisasi telah sesuai dengan aturan yang berlaku, sedangkan pada aspek/dimensi 3 operasionalisasi proses penanganan keluhan menurut indikator tata kerja atau mekanisme proses penanganan keluhan pelanggan dan 4 pemeliharaan dan peningkatan menurut indikator pemantauan dan peningkatan berkelanjutan organisasi, belum sepenuhnya dilaksanakan oleh seluruh aspek pengelola LAPOR!. ......This research discusses effectiveness of LAPOR application as a management complaint over public services. The purpose of this study is to analyze whether the role of LAPOR has been effective, starting from the readiness of organizational complaints handling framework, organizational planning and design, complaint handling process operation, as well as maintenance and continuous improvements. The data in this study was obtained by conducting in depth interviews with the parties involved, then processed using a positivist approach. LAPOR Is one form of E Government which aims to be a medium of delivering aspirations between the community and the Government in complaints complaints related to national development programs. From this research can be seen the results of efforts to improve the effectiveness of applications LAPOR as an instrument for handling customer complaints for the community, such as on the aspect dimension of the 1 complaints handling framework based on indicators of commitment, policy, and responsibility and authority and 2 planning and design based on indicators of objectives and organizational resources, are in accordance with applicable rules, while on aspects dimensions 3 operationalization of the complaint handling Process based on governance indicators or mechanisms of customer complaint handling process and 4 Maintenance and Improvement in indicators of continuous monitoring and improvement of the organization, have not been fully implemented by all aspects of the management of LAPOR .

Abstrak :
Sebagai salah satu upaya dalam menerapkan e-government secara merata di Indonesia, pemerintah membuat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Penerapan SPBE diharapkan dapat dimanfaatkan dalam berbagai hal. Tidak hanya pada pelayanan yang diberikan langsung kepada publik, namun juga pada proses pelaksanaan pemerintahan seperti pengawasan dan pengendalian Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) manajemen ASN kepada seluruh Instansi pemerintah di Indonesia oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dengan luasnya cakupan pengawasan dan pengendalian NSPK maka BKN meluncurkan Website Indeks NSPK pada tahun 2020 sebagai alat bantu dalam melakukan pengawasan dan pengendalian NSPK Manajemen ASN. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas layanan pada Website Indeks NSPK pada tahun 2023 dengan menggunakan teori utama E-Government Quality (E-GovQual) dari Papadomichelaki & Menzas (2012). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data campuran (mixed methods) dengan survei, wawancara mendalam, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Website Indeks NSPK diukur dari seluruh dimensi pengukuran yang utarakan oleh Papadomichelaki & Menzies yaitu (1) Efficiency, (2) Trust, (3) Reliability, dan (4) Citizen Support tergolong dalam kategori baik. ......As one of the efforts in implementing e-government evenly in Indonesia, the government made Presidential Regulation (Perpres) Number 95 of 2018 concerning Electronic-Based Government Systems (SPBE). The implementation of SPBE is expected to be utilized in various ways. Not only in services provided directly to the public, but also in the process of implementing government such as supervision and control of ASN management Norms Standards Procedures and Criteria (NSPK) to all government agencies in Indonesia by the State Personnel Agency (BKN). With the wide scope of NSPK supervision and control, BKN launched the NSPK Index Website in 2020 as a tool in conducting supervision and control of the ASN Management NSPK. This study aims to analyze the quality of service on the NSPK Index Website in 2023 using the main theory of EGovernment Quality (E-GovQual) from Papadomichelaki & Menzas (2012). This research uses a quantitative approach and uses mixed methods data collection techniques with surveys, in-depth interviews, and literature studies. The results of this study indicate that the NSPK Index Website measured from all measurement dimensions stated by Papadomichelaki & Menzies, namely (1) Efficiency, (2) Trust, (3) Reliability, and (4) Citizen Support is classified in the good category.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan penanganan pengaduan melalui Sigap! Depok. Aplikasi atau layanan Sigap! Depok merupakan sebuah layanan pengaduan yang diluncurkan pada tahun 2017 yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat Kota Depok dalam menyampaikan pengaduan, aspirasi, dan saran kepada pemerintah Kota Depok secara real-time. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah complaint handling oleh Razali & Jaafar (2012). Pendekatan penelitian ini adalah post-positivist dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam ke beberapa narasumber terkait dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penanganan pengaduan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Depok melalui Diskominfo Kota Depok dan Dinas terkait belum maksimal dan terdapat beberapa kekurangan, seperti: belum terdapatnya SOP dalam penanganan pengaduan, masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai aplikasi Sigap!, dan pengembangan aplikasi yang masih belum maksimal. ......This research aims to determine the implementation of complaint handling through Sigap! Depok. Application or Service Alert! Depok is a complaint service launched in 2017 which aims to make it easier for the people of Depok City to convey their complaints, aspirations and suggestions to the Depok City government in real-time. The theory used in this research is complaint handling by Razali & Jaafar (2012). This research approach is post-positivist with data collection techniques of in-depth interviews with several related sources and literature studies. The results of this research show that the handling of complaints carried out by the Depok City government through the Depok City Diskominfo and related agencies is still not good and there are several shortcomings, such as: there is no SOP for handling complaints, there is still a lack of socialization to the public regarding Sigap! applications, and application development that is still not optimal.

Abstrak :
Data mengenai sistem informasi pasar tenaga kerja merupakan sumber informasi krusial yang berkaitan dengan bidang pendidikan dan perencanaan keterampilan, perencanaan pembangunan, serta perencanaan tenaga kerja. Karir Hub, sebagai komponen integral dari platform SIAPKerja yang dikelola Kementerian Ketenagakerjaan, berperan penting dalam menyajikan informasi pasar kerja. Untuk meningkatkan layanan informasi pasar kerja, integrasi dengan sistem di daerah menjadi suatu kebutuhan mendesak agar sistem informasi pasar kerja Indonesia dapat bertransisi dari tingkat menengah menjadi tingkat lanjut yang lebih canggih. Namun, masih terdapat permasalahan terkait penggunaan legacy system dalam proses pelayanan informasi pasar kerja di daerah sehingga penelitian ini membahas interoperabilitas Karir Hub SIAPKerja dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dan metode pengambilan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi interoperabilitas Karir Hub SIAPKerja telah mencapai tingkat interoperabilitas hukum. Namun, pada tingkat interoperabilitas semantik, terdapat indikator yang belum terpenuhi secara optimal, yaitu kesamaan dalam pemaknaan dan interpretasi atas data/informasi yang dipertukarkan. Kendala tersebut disebabkan oleh perbedaan format dan kelalaian manusia dalam pengisian data yang menghambat kesamaan dalam interpretasi data. Selain itu, pada tingkat interoperabilitas hukum, terdapat ketidakcapaian pada indikator regulasi yang mengatur pertukaran data antar organisasi. Kendala utama disebabkan oleh ketiadaan regulasi yang secara khusus mengatur integrasi tersebut. Disisi lain, dari segi faktor yang mempengaruhi, masih terdapat hambatan kolaborasi antara Kemenaker dan Disnaker akibat ketidakmerataan bimbingan teknis, ketidakseimbangan pengetahuan teknologi, dan kesenjangan pada aspek kompatibilitas teknologi. ......Data regarding the labor market information system is a crucial source of information related to education and skills planning, development planning and workforce planning. Karir Hub, as an integral component of the SIAPKerja platform managed by the Ministry of Manpower, plays an important role in providing labor market information. To enhance labor market information services, integration with regional e-Government is crucial to advance Indonesia’s labor market information system from an intermediate to a more sophisticated level. However, there are still issues related to the use of legacy systems in the job market information service process in the regions, therefore this research discusses the interoperability of Karir Hub SIAPKerja and the factors that influence it. This research was conducted using a post-positivist approach and data collection methods through in- depth interviews and literature study. The results of the research show that the implementation of interoperability in Karir Hub SIAPKerja has reached the level of legal interoperability. However, at the level of semantic interoperability, there are indicators that have not been optimally fulfilled, specifically the similarities in the meaning of the data exchanged. These obstacles are caused by differences in formats, and human negligence in filling in data which hinders equality in data interpretation. In addition, at the level of legal interoperability, there is a failure to meet indicators for regulations governing data exchange between organizations. The main obstacle arises from the absence of regulations that specifically regulate the integration. In terms of influencing factors, there are still barriers to collaboration between the Ministry of Manpower and the Regional Manpower Office due to uneven technical guidance, technological knowledge imbalances, and gaps in technological compatibility aspects.