Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan teknologi internet telah memasuki suatu peradaban dimana semua orang melihat internet sebagai kebutuhan dasar. Demikian juga dengan perkembangan bisnis, dimana hampir semua bisnis pada masa ini telah berpindah dari yang bisnis yang konvensional ke dunia digital yang membutuhkan koneksi internet. Pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah salah satu bisnis jasa yang juga sangat bergantung kepada teknologi internet. Pinjam meminjam uang ini mempertemukan pihak Pemberi Pinjaman dan pihak Penerima Pinjaman dalam suatu platform online yang dikelola oleh Penyelenggara Layanan. Di dalam platform online tersebut, Penyelenggara Layanan akan memberikan seluruh informasi yang dibutuhkan oleh Pemberi Pinjaman untuk menyalurkan dana yang dimiliki di dalam virtual account kepada setiap pengajuan pinjaman. Sistem pendanaan ini menggunakan sistem crowd funding atau urun dana, dimana untuk satu pinjaman yang diajukan akan didanai oleh beberapa Pemberi Pinjaman. Sebagai pihak yang memberikan pinjaman, maka keputusan para Pemberi Pinjaman ini sangat bergantung kepada informasi yang diberikan oleh Penyelenggara Layanan, baik informasi atas data-data calon Penerima Pinjaman atau hasil analisa dari Penyelenggara Layanan terhadap setiap pengajuan pinjaman. Karena itu, pembahasan adalah mengenai tanggung jawab dari Penyelenggara Layanan terhadap informasi yang disediakan di dalam platform online yang dikelolanya apabila Pemberi Pinjaman mengalami kerugian sebagai akibat dari informasi tersebut. Terhadap hal tersebut maka penelitian ini secara khusus akan mengelaborasi ketentuan Pasal 37 POJK 77/2016 yang memiliki konsep yang sama dengan tanggung jawab keperdataan yang timbul sebagai akibat dari suatu perbuatan melawan hukum. Peneliti memberikan saran, agar OJK membuat suatu peraturan baru yang khusus mengatur mengenai tanggung jawab Penyelenggara Layanan atas informasi yang disediakan di dalam platform pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, yaitu kewajiban untuk memberikan informasi yang benar, ketentuan mengenai penggunaan artificial intelligence dalam menganalisa data dan bentuk tanggung jawab dari Penyelenggara Layanan atas kerugian yang timbul sebagai akibat dari informasi tersebut.

---

Internet technology development has entered a civilization where everybody sees internet as basic need. As well as business development, where almost all business nowadays has shifted from conventional business to the digital which needs internet connection. Peer to peer lending is a kind of service business which depends on the internet technology. Peer to peer lending bridges the Lender to the Borrower in an online platform managed by the Operator. In the online platform, the Operator will provide all the information needed by the Lender to deliver the fund available in the virtual account to the respective loan proposals. This peer to peer lending uses crowd funding system, where a loan proposal is funded by more than Lender. As the party who gives loan, then the Lenders decision will solely depend on the information provided by the Operator, both for the information of Borrowers data or information as the result of analysis from the Operator of respective loan proposals. Therefore, the aim is to study the liability of the Operator towards information provided in the online platform that managed by the Operator if the information has caused loss to the Lender. Regarding the matter, this research specifically elaborates the Article 37 POJK 77/2016 which has same concept with the liability as the result of tort. The researcher suggests OJK to draft new regulation specifically regarding the responsibility of the Operator towards information provided in the peer to peer lending online platform, the liability is to give correct information, article to regulate the usage of artificial intelligence for data analyzing and the form of liability of the Operator for the loss as the result of the information."

"Pada jaman modern ini, diperlukan suatu kemudahan dalam melakukan transaksi jual beli, yang dapat menghemat biaya, waktu, dan tenaga. Melalui internet dewasa ini, kita bisa melakukan transaksi jual beli barang maupun jasa di dalam cyberspace, hanya cukup dengan duduk di depan komputer. Transaksi jual beli tersebut, salah satunya dapat dilakukan melalui perantara perusahaan online (situs) seperti eBay.com, amazon.com, solebox.com yang menyediakan sistem atau mekanisme untuk melakukan transaksi jual beli tersebut, dengan cara mengakses situs milik perusahaan online tersebut. Di dalam suatu situs milik perusahaan online, biasanya disediakan fasilitas feedback system yang berfungsi untuk menyampaikan komentar terhadap sesama user yang melakukan transaksi jual beli di dalam situs tersebut, yang mana dalam penulisan ini pembahasannya tertuju pada situs eBay. Yang menjadi permasalahan adalah apabila seorang user menyampaikan komentar yang mengandung penghinaan dan fitnah yang ditujukan kepada user lainnya di dalam feedback system tersebut, apakah perusahaan online (situs) yang memiliki sistem tersebut, bertanggungjawab atas perbuatan melanggar hukum tentang penghinaan (tort of defamation) yang dilakukan user-nya? Hal ini tentunya berkaitan dengan erat dengan pengidentifikasian perusahaan online yaitu apakah dapat dianggap sebagai publisher (penerbit) ataukah sebagai distributor dari komentar tersebut. Selanjutnya apabila ternyata suatu perusahaan online (situs) bertanggungjawab atas komentar tersebut, sejauhmanakah user agreement yang mencantumkan klausula pembebasan situs dari klaim apapun, dapat berlaku efektif untuk membebaskan pihak perusahaan online (situs). Hal ini merupakan suatu bahan pertimbangan bagi hakim yang mengadili kasus tersebut."

"Fluktuasi kurs mata uang suatu negara terhadap valuta asing, serta gejolak antara valuta asing itu sendiri terjadi setiap hari. Pihak pebisnis seperti importir dan eksportir sangat berkepentingan dengan kestabilan nilai tukar rupiah terhadap valuta asing. Situasi valas yang fluktuatif dimanfaatkan oleh kalangan spekulator untuk mendapatkan keuntungan melalui Transaksi Valuta Asing Berjangka Melalui Internet.Sampai saat sekarang ini belum ada peraturan yang mengatur secara jelas tentang, Perpajakan atas Penghasilan dari Transaksi Valula Asing Berjangka melalui Internet. Yang menjadi pokok masalah adalah bagaimana dapat menciptakan kejelasan dan kepastian berkenaan dengan pengenaan pajak atas penghasilan dari transaksi valas berjangka melalui internet, agar WajibPajak tidak ragu melaksanakankan kewajiban dan haknya. Hakekat ekonomi dari Transaksi Valas Betjangka Melalui Internet adalah bila investor memperoleh keuntungan akan menambalt kemampuan ekonomis yang akan dikenakan pajak. Sedangkan bila investor mengalami kerugian akan mengurangi kemampuan ekonomis yang mengurangi pajak.Penyelesaian transaksi secara langsung, berdasarkan pesanan, ataupun kehabisan marjin akan diselesaikan dengan cara reaiisasi dan metode "mark-to-market." Pemungutan pajak kepada masyarakat Wajib Pajak dapat lancar bila pihak pelaksana Kebijakan Pajak dan Hukum Pajak memperhatikan "Four Canons" dari Adam Smith, yaitu: Equality, Certainty, Convenience, dan economy, yang memenuhi Azas Keadilan yaitu Keadilazn Horizontal dan Keadilan VertikaI,daIam pemungulan pajak.Metode Penelitian dan Metode Pengumpulan Data yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan memakai pendekatan deskriptif dan fenomenologis. Deskriplif berarti mengumpulkan tulisan-tulisan para ahli dan penuturan-penuturan yang berlaku. Fenomenologis berarti melalui wawancara langsung dapat diketahui pendapat pribadi pengambil kebijakan dan pelaku pasar.Fenomena yang dimaksud dengan penelitian ini adalah perolehan penghasilan dari pelaku transaksi valas berjangka melalui internet. Dari penelitian dokumen maupun penelitian di lapangan diperoleh temuan-temuan Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, yang dihitung dari Penghasilan Neto berdasarkan pembukuan WajibPajak dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak yang diberikan kepada WajibPajak Orang Pribadi. Pajak Penghasilan tentang dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 UU PPh. atas Penghasilan Kena Pajak.Wajib Pajak yang diwawancarai tidak ada kesulitan untuk mengumpulkan bukti-bukti transaksi dengan menggunakan tasilitas yang disediakan perusahaan pialang, di mana WajibPajak mengikat kontrak transaksi valas beljangka melalui internet. Unluk WajibPajak Orang Pribadi yang memiliki usaha yang mempunyai Peredaran Bruto kurang dari 600 (enamratus)juta rupiah, tidal; diwajibkan pembukuan, melainkan wajib pencatatan saja. Untuk Transaksi Valas Berjangka tidak diterapkanNorma Penghitungan Penghasilan Neto, karena tidak ada peredaran usahanya, lagi pula untuk apa diterapkan Norma ataupun Pajak Penghasilan Final,karena dari bukti-bukti yang dikumpuIkan,WajibPajak dapat menyusun pembukuannya. Tujuan investor atau spekulalor yang rasional adalah mencari keuntungan.Keuntungan dari transaksi valas diperoleh apabila harga pokok valas yang dlbeli mengalami kenaikan. baik melalui pengambilan keuntungan langsung (spot) atau berdasarkan pesanan "take profit order", prosesnya menggunakan prinsip realisasi dengan metode "mark-to-market" Sebaliknya kerugian dari transaksi valas terjadi apabila harga pokok valas yang dijual mengalami kenaikan, kemudian dilakukan pemutusan transaksi rugi(cut loss) arau berdasarkan pesanan pembatasan kerugian (stop loss order) dan pada saat investor kehabisan marjin. Prosesnya menggunakan realisasi dan mark-to-market. Sampai saal ini belum ada upaya yang sungguh-sungguh dari pihak Direktorat Jenderal Pajak umuk mengeksplorasi potensi pajak dari Transaksi Valas Berjangka melalui Intemet. Pihak WajibPajak sendiri yang, menekuni bisnis ini terkesan menulup diri, apalagi untuk memperhatikan kewajiban pajaknya. Upaya yang sehamsnya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah bertindak cepat membual buku pedoman tentang transaksi valas berjangka dan tara cara pemenuhan kewajiban pajak serta hak-hak yang dimiliki oleh WajibPajak. Dari uraian dan analisis dapat ditarik kesimpulan bahwa potensi pajak dari transaksi Valas Berjangka melalui internet oleh WajibPaiak OrangPribadi belum terjamah oleh Pihak Direktorat Jenderal Pujak dan belum ada upaya untuk mengeksplorasinya. Oleh karena itu Penulis menyampaikan kepada pihak Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan eksplorasi potensi pajak,segera mengeluarkan peraturan-peraturan perpajakan yang kondusif bagi investor untuk mendapatkan kepastian berusaha., melakukan sosialisasi kepada pelaku pasar, pelaku bursa, meIalui asosiasi-asosiasi terkait, khususnya Transaksi Valas Berjangka melalui internet yang dilakukanoleh orang Pribadi di Indonesia.

---

Fluctuation of foreign currency known as foreign exchange ( forex ) to domestic currency rate, as well as the Fluctuation between foreign exchange rates itself happen everyday. Many entrepreneurs such as importers and exporters take much concern in the stabilities of rupiah rate against foreign exchange rates. This Fluctuative condition is being advantage by the speculators to make profit with foreign exchange transaction through internet. Until now, there are no clear tax regulations subjected to The Transaction on Foreign Exchange through lnternet. The main objective is how to create understandability and certainty on Taxation of Foreign Exchange Transaction through lntemet, so that the Taxpayers will have no doubt in doing their rights and obligations.

The economic substance of The Transaction on Foreign Exchange through Internet is when investors receive profit, it will increase the economic ability that can be taxed. On the other hand, if the investor suffer loss, it will decrease the economic ability that can deduct their tax obligations. The settlement of these transaction are done by realization and mark-to-market method. Tax collection to the taxpayers will run smoothly when The Tax Administration is concerned to Adam Smith's Four Canons, which are: Equality, Certainly, Convenience, and Economy, and should match with the equity principle, which are horizontal equity and vertical equity.

The Research tnethod and Data Collection method used in this thesis are based on The Qualitative Research Methodology with descriptive and phenomenon approach. Descriptive means to collect literatures from many experts and existing tax regulations. Phenomenon means through direct interview, we can know the personal opinion of the tax policy side and market user's. Phenomenon mentioned in this context means the earned income from personal investor of foreign exchange through internet."

"Persandian adalah kegiatan terkait pengamanan informasi yang sejak lama digunakan dalam konteks pertahanan dan keamanan negara. Seiring perkembangan teknologi, keamanan siber muncul sebagai bagian dari keamanan nasional. Berdasarkan Perpres No. 53 Tahun 2017, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) adalah lembaga yang mempunyai fungsi menyelenggarakan persandian dalam konteks keamanan siber di Indonesia. Menurut UU No. 23 Tahun 2014, urusan pertahanan dan keamanan negara merupakan urusan pemerintahan absolut yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Di sisi lain, UU No. 23 Tahun 2014 mengatur penyelenggaraan persandian tidak dilakukan secara nasional oleh pemerintah pusat, melainkan diserahkan kepada pemerintah daerah sebagai urusan pemerintahan wajib daerah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini antara lain mengenai kewenangan persandian yang ada pada BSSN, kewenangan persandian yang ada pada pemerintah daerah, serta hubungan antara BSSN dengan pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan persandian di Indonesia. Adapun penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terjadi tumpang tindih kewenangan antara BSSN dengan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kegiatan persandian di Indonesia. Saran yang dapat diberikan melalui penelitian ini adalah perlunya pengaturan yang lebih jelas dan terang terhadap pengaturan penyelenggaraan persandian di Indonesia, khususnya melalui instrumen undang-undang.

---

Coding is an activity related to securing information and has long been used in the context of state defense and security. As technology develops, cyber security emerges as part of the national security. Based on Presidential Regulation Number 53 of 2017, the State Code and Cyber Agency (BSSN) is an institution that has the function to administer the affair of coding in the context of cyber security in Indonesia. According to Act Number 23 of 2014, the affairs of state defense and security are absolute government affairs that are entirely belong to the authority of the central government. On the other hand, Act Number 23 of 2014 regulates the affair of coding is not administered nationally by the central government, rather submitted to the regional government as a mandatory regional governmental affair that is not related to basic services. This thesis will examine the authority of the affair of coding in the BSSN, the authority of the affair of coding in the regional government, and the connection between BSSN and the regional government in administering the affair of coding in Indonesia. This thesis is carried out using normative juridical legal research methods. This thesis concludes that there is an authority overlap between the BSSN and the regional government in administering the affair of coding in Indonesia. The advice that can be given through this thesis is the need for clearer regulation for the affair of coding in Indonesia, especially by an act."