Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Sebagai bagian dari kelompok NICs (New Industrial Countries), pada tahun 1997 Taiwan memiliki prosentase pertumbuhan GDP sebesar 6,3% atau lebih tinggi dibanding Hongkong (5,3%) dan Jepang (1,5%). Selain itu prosentase ekspor terhadap GDPnya yang mencapai 42%, juga lebih besar dibandingkan Korea Selatan (38%), RRC (23%) dan Jepang (10%). Penggunaan data empiris dan asumsi bahwa Jepang sebagai negara "center" bagi Taiwan untuk menganalisis keberhasilan pembangunan ekonomi politik Taiwan, didasarkan dominansi Jepang atas Taiwan semasa kolonialisme Jepang di Taiwan (1895-1947) serta keberadaan Jepang sebagai mitra dagang kedua terbesar dan investor asing terbesar bagi Taiwan. Peran Jepang dalam melakukan surplus extraction model baru di Taiwan juga menjadi pertirnbangan dalam penetapan asumsi dimaksud. Meskipun konsep "center-periphery" lebih banyak digunakan oleh pemerhati hubungan internasional untuk menjelaskan pofa ketergantungan negara-negara di Amerika Latin kepada Amerika Serikat, namun dengan memahami lebih mendalam upaya Jepang untuk mempertahankan dominansinya di Taiwan melalui peningkatan status badan pelaksana hubungan bisnis dan perdagangan Jepang di tahun 1992, ketidaksepakatan Jepang dalam industri otomotif (Toyota) tentang penggunaan 90% komponen lokal dan pengalihan teknologi kepada Taiwan, serta perbandingan komposisi pasar ekspor dan impor kedua negara, penulis memperoleh keyakinan bahwa konsep "center-periphery" terefieksi dari hubungan kedua negara. Penggunaan dari Fernando Henrique Cardoso" sebagai model analisis dalam tesis ini, lebih disebabkan karena Model ini dapat menjelaskan hubungan negara "center" dengan negara "periphery" secara kontemporer. Intinya Cardoso menjelaskan bahwa dalam batas-batas tertentu, ketergantungan dan pembangunan dapat berjalan bersama-sama, meskipun kemajuan negara periphery tersebut, tidak dapat menghilangkan sifat ketergantungannya kepada negara center. Ketergantungan dan pembangunan semacam ini sangat jelas terlihat dalam hubungan Taiwan dengan Jepang. Dengan derajat dan trend ketergantungan Taiwan terhadap Jepang yang bervariatif untuk beberapa indikator ekonomi, peran signifikan Taiwan untuk mengimbangi dominansi Jepang dalam perekonomiannya terlihat dari upaya pemerintah Taiwan untuk melakukan diversifikasi mitra dagang dan investasi asingnya serta menjadikan tabungari domestik sebagai sumber dana utama pembangunan Taiwan. Pola kemitraan dengan perusahaan multinasional juga dilakukan untuk menghindari pembatasan pasar internasional.

Abstrak :
Penelitian ini membahas hubungan dagang bilateral antara Republik Rakyat Cina (Cina) dan Amerika Serikat (AS). Secara lebih khusus menekankan pada upaya Cina menjadi anggota World Trade Organization (WTO) dan hambatan yang dihadapinya akibat penentangan yang dilakukan AS.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah mengapa Cina mengambil kebijakan luar negeri untuk menjadi anggota WTO? Mengapa sebaliknya AS mengambil kebijakan luar negeri menentang Cina menjadi anggota WTO?

Penelitian ini juga membahas prosedur penerimaan anggota baru WTO, status permohonan Cina untuk menjadi anggota WTO, serta hambatan prosedural yang dihadapi Cina untuk bisa masuk ke WTO.

Analisis dilakukan dengan melihat kepentingan nasional, baik ekonomi maupun non ekonomi, yang dimiliki Cina dan AS dalam memandang keanggotaan Cina di WTO, hubungan antar aktor yang mempengaruhi kebijakan luar negeri masing-masing negara serta akibat yang mungkin diperoleh oleh kedua negara apabila Cina berhasil atau gagal menjadi anggota WTO.

Cina berkeinginan menjadi anggota WTO karena ingin mengintegrasikan perekonomiannya ke dalam ekonomi global sehingga perekonomiannya dapat semakin berkembang. Selain itu, keanggotaan WTO juga memberikan berbagai keuntungan, baik keuntungan di bidang perdagangan, ekonomi, dan politik. Namun Cina memiliki hambatan untuk menyesuaikan kondisi dan kebijakan perekonomiannya dengan aturan WTO. Cina dihadapkan pada situasi mengubah kebijakan perdagangannya sekaligus melindungi ekonomi dalam negerinya.

Secara prinsip AS mendukung Cina masuk menjadi anggota WTO. Namun kondisi nyata praktek perdagangan Cina membuat AS menghambat Cina menuju WTO. AS, sebagai anggota WTO, menuntut Cina untuk melakukan perubahan kebijakan perdagangannya untuk bisa diterima WTO. Di sisi lain, upaya AS menghambat Cina tidak menguntungkan kepentingan ekonomi AS karena Cina semakin berperan penting dalam perdagangan global. Kerjasama perdagangan yang konstruktif dengan Cina akan lebih menguntungkan AS.

Perundingan AS-Cina selama ini telah membawa kemajuan. Kedua belah pihak semakin memperlunak posisi masing-masing. Terobosan besar yang dianggap sebagai kunci pembuka menuju keanggotaan Cina di WTO adalah pemberian status Permanent Normal Trade Relation (PNTR) kepada Cina oleh AS.

Abstrak :
ABSTRAK
Kecenderungan yang terjadi adalah penguasaan pengangkutan produk oleh armada asing, dimana data menunjukkan bahwa armada nasional hanya menguasai 3,52 persen dari muatan untuk ekspor sedangkan armada asing menguasai 96,48 persen.

Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya terdapat peluang yang besar bagi armada nasional untuk mengangkut muatan barang ekspor, bila pangsa pengangkutan dapat direbut dari armada pelayaran asing. Untuk dapat melakukan hal tersebut, maka segenap potensi nasional, baik pemerintah maupun dunia usaha harus bekerja sama secara sinergi.

Sehubungan dengan hal tersebut penelitian ini akan melihat bagaimana kegiatan pelayaran dalam mempengaruhi kinerja perdagangan secara makro hal lain yang diketengahkan adalah menyangkut kondisi pelayaran nasional dan sarana penunjangnya dewasa ini.

Analisis penelitian dilakukan dengan metoda deskriptif analisis atas dasar teori perdagangan internasional dengan didukung oleh data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan melalui tehnik wawancara mendalam (in-depth interview) sedangkan data sekunder diperoleh dari instansi terkait berupa data distribusi angkutan ekspor-impor dan statistik perhubungan.

Hasil analisis diperoleh gambaran bahwa perkembangan pelayaran pada dekade tahun 1980-an mengalami perkembangan yang pesat hal ini di sebabkan karena deregulasi yang dilakukan oleh pemerintah (PAKNOV-21 Tahun 1988). Deregulasi tersebut hanya berdampak kecil pada aspek armada pelayaran (komposisi terbesar armada buatan tahun 1980-1989), sedangkan faktor penunjang seperti sarana dan prasarana pelabuhan belum terpecahkan (Sukarna Wiranta 1998;11) memberikan gambaran tingkat efisiensi pelabuhan Indonesia tahun 1998 sebesar 2 juta TEU's/tahun kontainer sedangkan Singapura 14 juta TEU's/tahun kontainer).

Eksistensi perusahaan pelayaran nasional masa depan sangat tergantung dari daya saing masing-masing perusahaan yang di dukung oleh sumberdaya manusia serta dukungan pemerintah. Kegiatan transportasi taut khususnya bongkar muat sangat mementingkan efisiensi dan efektifitas (turn round time) yang terkait dengan penyelenggaraan sarana dan prasarana pelabuhan.

Kinerja usaha jasa transportasi laut nasional masa depan diharapkan dapat meningkat, agar bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Untuk mewujudkan hal tersebut upaya yang dapat dilakukan adalah kerjasama dengan pelayaran asing (kemitraanlaliansi), pengembangan sarana dan prasarana yang lebih efisien, penataan aspek hukum dan tidak kalah penting adalah pencarian sumber dana alternatif agar dapat mengembangkan armada nasional.

Abstrak :
ABSTRAK
Konsekuensi diberlakukannya Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah dan UU. No.25 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah setiap daerah termasuk Kabupaten Tangerang harus dapat mandiri dalam memenuhi dan mengelola sumber daya yang dimiliki.

Ekspor non migas adalah salah satu kegiatan perdagangan luar negeri Kabupaten Tangerang yang dapat digali dan dikembangkan guna menghadapi keadaan tersebut diatas. Namun masalah yang dihadapi adalah pada saat otonomi daerah dijalankan Kabupaten Tangerang bukan saja berhadapan dengan daerah-daerah lain di Indonesia, tetapi juga dengan daerah-daerah lain di dunia. Selain itu waktunya sangat dekat dengan diberlakukannya sistem perdagangan bebas.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keunggulan komparatif komoditas ekspor non migas Kabupaten Tangerang dan strategi apa yang harus dijalankan guna mempertahankan dan meningkatkan keunggulan komparatif komoditas ekspor non migas Kabupaten Tangerang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan perhitungan Revealed Comparative Advantage (RCA), untuk menghitung keunggulan komparatif komoditas ekspor non migas Kabupaten Tangerang. Dari hasil perhitungan tersebut diketahui bahwa Kabupaten Tangerang memiliki keunggulan komparatif yang kuat yaitu lebih dari 1 (>1) dalam beberapa komoditas ekspornya, diantaranya Perabot Rumah dan Barang dari kayu, selanjutnya disimpulkan bahwa keunggulan yang dimaksud lebih kepada keunggulan produktivitasnya, karena Kabupaten Tangerang tidak memiliki sumber bahan mentah untuk komoditas dimaksud.

---

Abstrak :
Tesis deskriptif ini disusun dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana dampak dari bubarnya IGGI terhadap hubungan ekonomi Indonesia-Belanda. Pada tesis ini akan dibahas dengan metode penelitian kualitatif, yaitu mengenai kegiatan perdagangan Indonesia-Belanda, investasi asing langsung Belanda di Indonesia, serta volume bantuan luar negeri Belanda yang diberikan kepada Indoensia. Setelah pemerintah Indonesia mengeluarkan keputusan untuk menolak segala bentuk bantuan dari pemerintah Belanda dan membubarkan IGGI, secara otomatis mempengaruhi hubungan kedua negara di bidang ekonomi. Hal tersebut di atas menjadi permasalahan di dalam tesis ini. Dalam menjawab permasalahan yang ada, digunakan teori linkage dari Rosenau guna memahami dampak pembubaran IGGI terhadap hubungan kedua negara serta pemikiran Gilpin mengenai kelompok-kelompok yang mempengaruhi pengambilan keputusan di dalam kebijakan ekonomi. Tampak jelas pada aspek bantuan luar negeri, pemerintah Belanda pasca IGGI tidak lagi memberikan bantuannya secara langsung kepada pemerintah Indonesia, namun melalui pihak ketiga seperti organisasi-organisasi sejenis LSM maupun lembaga-lembaga keuangan internasional yang memiliki proyek di Indonesia. Pada aspek perdagangan, ekspor Indonesia ke Belanda tidak mengalami penurunan yang berarti, bahkan cenderung terus meningkat. Berbeda dengan ekspor, impor Indonesia ke Belanda bersifat fluktuatif. Pada tahun 1997, yaitu pada saat krisis ekonomi melanda Indonesia, volume impor menurun dibanding tahun 1996. Pada aspek investasi asing, ternyata faktor stabilitas politik dan keamanan negara menjadi pertimbangan bagi para investor asing pada umumnya. Hingga saat ini hubungan Indonesia-Belanda masih terus mengalami pemulihan. Untuk lebih meningkatkan hubungan ekonomi kedua negara, selain upaya dari pemerintah masing-masing, sebaiknya pihak swasta dan organisasi pun dilibatkan guna meningkatkan hubungan kerjasama ekonomi tersebut.

Abstrak :
Think outside the box", This phrase is increasingly heard currently when we want to make a breakthrough that has never been thought before. When a company wants to progress there must be an innovation brought up by not forgetting evaluation on itself that has been done before. Normally innovation is brought up when there is an opportunity to win a competition. ABS is a company that has existed more than 100 year when this writing is made. This proves that this company is very mature in running its business. Every company has the goal of gaining profits as much as possible by running its business efficiently and effectively. So is the case with ABS that desiring to going towards middle-down business segment. Nevertheless, is ABS ready to reenter middle-down business class? For that reason, all that is only rhetoric if ABS is incapable to evaluate its internal and external environment factor. To do all that, ABS must comprehend the competency capable for in-depth evaluation, what strategy must be carried out, and why it has to be done. The goal of writing this thesis is to analyze the strategy of preparing ABS foreign payment in welcoming middle-down business class reorientation. The method used in this writing is started by carrying out interviews with related parties and secondary data collection. The results of this research shows that ABS has resources and technology not sufficient to support the strategies to be run, either from the aspect of Human Resource, the use of wide networks, or its technological investments. The suggestion that we can give is: ABS should evaluate the strengths it has and its existing weaknesses and then fixing them in order to have added values for the coming competition.

Abstrak :
Produk manufaktur bagi Indonesia memegang peranan penting dalam penerimaan devisa, lebih kurang 70,8% dari ekspor non migas Indonesia merupakan produk manufaktur. Sedangkan pasar tujuan ekspornya adalah Jepang dan Uni Eropa. Perkembangan perdagangan pada dekade terakhir ini adalah kecenderungan pada beberapa negara di kawasan tertentu untuk membentuk blok perdagangan seperti negara-negara anggota ME dalam pasar Tunggal Eropa. Tujuan dari penulisan ini adalah mempelajari daya saing produk manufaktur Indonesia di pasar Uni Eropa, serta kebijaksanaan yang mendukung perkembangan ekspor produk ekspor Indonesia khususnya produk manufaktur di pasar uni Eropa. Konsep penelitian yang digunakan yaitu analitis sintetis, dengan berorientasi pada permasalahan di lapangan. Upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan solusi pemecahan masalah dan memberikan penjelasan secara generalis empiris, yang dimulai dari perumusan masalah sampai dengan menarik kesimpulan secara analitis. Teknik pengumpulan data berdasarkan ?data sekunder". Pengumpulan data yang meliputi data kuantitatif dan data kualitatif ekspor manufaktur ke negara tujuan ekspor dengan SITC 3 digit periode tahun 19934997 serta negara pesaing Indonesia di pasar-pasar Uni Eropa. Untuk melakukan analisis daya saing produk Indonesia dilakukan dengan menghitung RCA, AR, serta ISP, dilanjutkan dengan analisis SWOT. Dari 15 produk manufaktur yang diekspor Indonesia yang mempunyai daya saing di pasar Uni Eropa, 6 (enam) produk menunjukan peningkatan keunggulan komparatifnya. Tahap industri dari 15 kelompok tersebut, 8 kelompok produk berada pada tahap kemapanan, 5 kelompok produk berada pada tahap pertumbuhan, 1 kelompok produk berada pada tahap substitusi impor dan 1 kelompok produk memperlihatkan penurunan pola perdagangan. Peningkatan ekspor ke pasar Uni Eropa tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan promosi. Untuk mengatasi pembatasan cakupan produk yang, mendapat fasilitas GSP, diperlukan kerja sama dengan negara berkembang lainnya dalam rangka negosiasi cakupan produk (product coverage) yang mendapat fasilitas GSP.

Abstrak :
Dalam perdagangan GMO produk bioteknologi antar negara, pengaturan serta regulasi mengenai GMO sering berbenturan dengan pengaturan serta regulasi mengenai perdagangan internasional, karena masalah klasik yang telah ada sejak dahulu kala, yaitu kepentingan ekonomi negara pengekspor dan kepentingan kelestarian lingkungan serta kesehatan konsumen negara pengimpor. Convention on Biological Diversity (CBD) dibuat sebagai panduan bagi negara-nagara di dunia untuk menjaga kelestarian serta keanekaragaman hayati, karena sekarang ini umumnya negara-negara di dunia sering merusak lingkungan serta ekosistem demi kepentingan industri, ekonomi dan perdagangan. Artikel 22 CBD mengatur mengenai hubungan antar CBD dengan perjanjian-perjanjian internasional lainnya. Dalam artikel ini disebutkan bahwa penerapan CBD dan perjanjian-perjanjian lain yang bernaung di bawahnya, termasuk di antaranya Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity (Cartagena Protocol) tidak boleh bertentangan dengan perjanjian-perjanjian yang telah ada sebelumnya. Kasus-kasus yang diajukan ke World Trade Organization (WTO) Dispute Settlement Body (DSB) menyebutkan bahwa langkah-langkah pengamanan yang dilakukan oleh negara-negara dalam hal persetujuan dan pemasaran produk-produk bioteknologi telah menyalahi dan melanggar kewajiban-kewajiban negara tersebut. berdasarkan ketentuan serta regulasi perdagangan internasional. Hal itu sangatlah tidak tepat sebab produk-produk GMO hasil bioteknologi masih sangat tidak stabil dan belum bisa dibuktikan secara ilmiah keamanannya. Oleh sebab itu, adalah kewajiban dari negara-negara untuk memberlakukan regulasi yang ketat atas produk-produk GMO hasil bioteknologi, untuk menjamin keamanan makanan, kesehatan manusia, Serta kelestarian lingkungan. Konsumen berhak untuk mengetahui bahwa produk yang dikonsumsi merupakan produk GMO, karena itulah para produsen GMO harus diwajibkan untuk melabel produk-produknya.

Abstrak :
World Trade Organization (WTO) merupakan Badan Internasional yang mengatur masalah perdagangan antar negara melalui persetujuan yang berisi aturan-aturan dasar perdagangan internasional sebagai hasil perundingan yang telah ditandatangani oleh negara-negara anggotanya. Indonesia merupakan salah satu negara pendiri WTO dan telah meratifikasi Persetujuan Pembentukan WTO melalui UU No. 7/1994. Dengan demikian maka Indonesia harus mematuhi persetujuan WTO yang berisi aturan-aturan dasar perdagangan Internasional. Dengan berlakunya prinsip perdagangan bebas membawa dampak negatif bagi negara-negara berkembang yang tidak dapat menjaga kelangsungan produk unggulannya dibidang pertanian dan tidak memiliki daya saing karena negara-negara maju yang sudah slap dapat memberikan subsidi kepada pelaku usaha di negaranya sehingga dapat menekan harga. Hal ini membuat sektor pertanian di negara berkembang yang diandalkan menjadi produk unggulan tidak dapat bersaing.Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan di bidang Pertanian di negara-negara berkembang, sebagai contohnya adalah kekisruhan tata niaga betas dan membanjirnya impor gula ilegal di Indonesia.

Abstrak :
Matriks Perdagangan Intemasional (MIT) menggambarkan keseimbangan jaringan perdagangan internasional dari seluruh negara. Alat analisis ini memungkinkan kita untuk menganalisis paling tidak dua hal yang menjadi tujuan dari penelitian ini, pertama, mengukur tingkat saling ketergantungan antar ekonomi melalui jaringan perdagangan internasional, dan kedua, melakukan simulasi dampak pertumbuhan satu atau sekelompok ekonomi terhadap ekonomi lainnya. Hal ini akan memberikan gambaran bagaimana struktur perekonomian dan perdagangan dunia, mempengaruhi distribusi dampak pertumbuhan tersebut. MIT menghasilkan paling tidak empat besaran kuantitatif yang menjadi pedoman analisis yakni, (i) Trade linkage, (ii) Field of Influence, (iii) Multiplier product matrices, (iv) Multiplier, yang dapat didekomposisi menjadi direct import requirement, indirect import requirement, infernal dan external propagation, dan (v) Hasii simulasi Net Foregin Balance. Dengan mempergunakan data 178 negara dengan penekanan pada ASEAN, basil penelitian ini mengkonfirmasi posisi terbesar Singapura dan Malaysia diantara negara anggota ASEAN lainnya dalam perdagangan internasional. Kedua, basil penelitian ini juga menunjukkan peran besar Amerika Serikat dan Jepang sebagai partner dagang panting untuk ASEAN. Ketiga, penelitian ini menunjukkan bahwa dampak pertumbuhan ekonomi di negara diluar ASEAN yang dinikmiati oleh wilayah ASEAN jauh lebih kecil dibandingkan dampak peningkatan pertumbuhan wilayah ASEAN yang dirasakan negara non-ASEAN. Kesimpulan keempat yang diperoleh dari perbandingan beberapa titika waktu analisisi (MIT 1995 s.d. 1998) menunjukkan bahwa penyaluran dampak krisis ke negara lain, sangat tergantung kepada pola perdagangan yang ada. Contohnya, dampak yang dirasakan Jepang lebih besar dibandingkan dengan Amerika Serikat sebab selain tingkat keterkaitan perdagangan Amerika dengan negara Asia yang lebih kecil, market share Amerika tidak terpusat di wilayah Asia sebagaimana halnya Jepang. Temuan ini memberikan beberapa implikasi kebijakan cukup mendasar, dalam hal pentingnya mempertimbangkan efek distribusi keuntungan perdagangan dalam pemilihan mitra dagang, pentingnya meningkatkan kapasitas produksi domestik untuk memenulti permintaan domestik dan luar negeri, perluasan wilayah pemasaran, pengurangan hambatan dan biaya non ekonomi serta upaya peningkatan keterbukaan dan peran Indonesia sebagai negara penghubung dalam jaringan perdagangan global.

---

Matrices of International Trade (MIT) describes global trade linkage. This tools allow us to analyze the interdependecy between economy and to simulate the impact of ecomonic growth. MIT provide four indicator, (i) Trade linkage, (ii) Field of Influence, (iii) Multiplier product matrices, (iv) Multiplier, which can be decomposed into direct import requirement, indirect import requirement, internal and external propagation, dan (v) Simulation of Net Foregin Balance. Using data of 178 countries and focusing on ASEAN the thesis conform biggest role of Singapore and Malaysia among other ASEAN member in international trade. Second, we also conform the role of United States and Japan as the largest trading partner for ASEAN. Third, our result shows that the advantage received by non-ASEAN countries from the growth of ASEAN is much larger than what ASEAN receive from the same growth of non-ASEN countries. Fourth, the magnitude of economic crisis impact transmitted, depends on the pattern of global trade network. For instance, Japan suffer more than United States because United States has smaller trade linkage with ASEAN countries and his market share on this region is not as big as Japan. Our findings give at least five policy implications, first, it is important to consider gain of trade distribution on choosing trading partner, second, it is important to increase the domestic capacity, third, enlarging the market, fourth, reduction on trade barrier and fifth, we need to increase the role as connecting country on global trade network.