Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Berdasarkan permasalahan yang terjadi Pemerintah melalui Menteri Keuangan telah menetapkan pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) atas impor produk Polyester Staple Fiber sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.011/2010 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Polyester Staple Fiber dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Taiwan dan berlaku sampai dengan tanggal 22 November 2015. Kemudian dengan diberlakukan perpanjangan BMAD, banyak para industri khususnya industri hilir menyatakan penolakan karena akan merugikan industri benang atau spinners dan hilir tekstil dalam negeri.

Penelitian tesis penulis merupakan penelitian normative yang bersifat kualitatif dengan menggunakan teori Keadilan (justice), penulis melakukan pembahasan terhadap pokok-pokok permasalahan guna menghasilkan suatu kesimpulan dan saran-saran atas hasil penelitian.

---

ABSTRACT
Based on the problems that occurred the Government through the Ministry of Finance has set the imposition of Anti Dumping Import Duty (BMAD) on imports of Polyester Staple Fiber according Minister of Finance Regulation No. 196 / PMK.011 / 2010 concerning Imposition of Anti-Dumping Duty on the Import of Polyester Staple Fiber from India , Republic of China, and Taiwan and valid until November 22, 2015. Then with the imposition of the extension of BMAD, many industries, especially downstream industries declared rejection because it would harm the industry of yarn or spinners and downstream of domestic textiles.

The author's thesis research is a qualitative normative research using the theory of Justice, the authors do the study of the main issues to obtain a conclusion and suggestions on the results of research.

Abstrak :
Sebagai negara berkembang, Indonesia sangat membutuhkan bantuan investor asing untuk dapat meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Ketentuan perdagangan diatur oleh World Trade Organization (WTO) dengan tujuan mengurangi segala hambatan atau barrier dalam perdagangan dunia. Seiring dengan masuknya berbagai produk dan investasi asing, pada umumnya negara berkembang juga akan memberlakukan ketentuan local content requirements yang di Indonesia dikenal dengan sebutan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Dalam bidang pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, khususnya Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pemerintah Indonesia mengatur tentang kadar minimal TKDN dalam pembangunan pembangkit listrik. Ketentuan TKDN tersebut secara normatif bertentangan dengan prinsip WTO yaitu National Treatment karena terdapat diskriminasi terhadap produk impor. Dalam tesis ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dimana penelitian dilakukan dengan mengkaji regulasi TKDN Indonesia terkait pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terhadap perjanjian WTO serta penerapan regulasi di beberapa negara untuk dilakukan analisis secara lebih mendalam. Penulis ingin mengkaji apakah ketentuan TKDN yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia selaras dengan kebijakan WTO. Penulis menyimpulkan bahwa kebijakan TKDN Indonesia dapat melanggar ketentuan WTO karena tidak dimiliki dan dioperasikan secara langsung oleh negara. ......As a developing country, Indonesia really needs the help of foreign investors to be able to improve the welfare of its people. Trade provisions are regulated by the World Trade Organization (WTO) with the aim of reducing all barriers or barriers in world trade. Along with the entry of various foreign products and investments, in general, developing countries will also apply local content requirements, which in Indonesia are known as Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). In the field of electricity infrastructure development, especially Solar Power Plants (PLTS), the Government of Indonesia regulates the minimum level of TKDN in the construction of power plants. The provisions on TKDN normatively conflict with the WTO principle, namely National Treatment, because there is discrimination against imported products. In this thesis, the author uses a normative juridical research method, in which research is conducted by examining Indonesian TKDN regulations related to the construction of solar power plants against WTO agreements and the application of regulations in several countries for a more in- depth analysis. The author wants to examine whether the TKDN provisions made by the Government of Indonesia are in line with WTO policies. The author concludes that Indonesia's TKDN policy may violate WTO provisions because it is not owned and operated directly by the state.