Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada periode Januari 2015 hingga Desember 2016, terjadi peristiwa yang disebut sebagai “krisis pengungsi Eropa” atas kasus sekitar 2,5 juta yang mengajukan suaka di negara-negara Uni Eropa. Pemerintah Prancis melakukan pembongkaran kamp pengungsian di Calais dengan dalih keamanan negara. Pembongkaran ini dilakukan dengan tujuan untukmengurangi jumlah pengungsi yang hendak menyeberang ke Inggris. Penelitian ini membahas dampak dari pembongkaran kamp pengungsi Calais terhadap hubungan keamanan Prancis-Inggris. Metode sejarah digunakan dalam artikel ini dengan menggunakan metodologi analisis wacana kritis dari Norman Fairclough. Permasalah pengungsi di Calais, latar belakang partai pendukung penguasa di Prancis saat itu dan dalih pembongkaran kamp pengungsi di Calais menjadi perdebatan baik di dalam negeri Prancis maupun dengan pemerintah Inggris. Di antara ke tiga aspek tersebut, ternyata aspek latar belakang partai pendukung penguasa di Prancis saat itu yang paling dominan dibandingkan dengan dua aspek lainnya. Pengaruh tersebut memicu kedua pemerintahan untuk mengubah kebijakan yang ada dengan kebijakan yang baru untuk mengurangi krisis kemanusiaan yang ada di Calais walaupun kedua partai penguasa yang ada di Prancis dan Inggris berbeda.

---

From January 2015 to December 2016, the "European refugee crisis" saw around 2.5 million people apply for asylum in EU countries. The French government dismantled the refugee camp in Calais under the pretext of state security. This demolition was carried out with the aim of reducing the number of refugees who wanted to cross into the UK. This research discusses the impact of the dismantling of the Calais refugee camp on French-British security relations. The historical method is used in this article using Norman Fairclough's critical discourse analysis methodology. The refugee problem in Calais, the background of the ruling party in France at the time and the pretext for dismantling the refugee camp in Calais were debated both within France and with the British government. Among these three aspects, it turned out that the background aspect of the ruling party in France at that time was the most dominant compared to the other two aspects. This influence triggered the two governments to change the existing policy with a new policy to reduce the humanitarian crisis in Calais even though the two ruling parties in France and Britain were different."

"Tesis ini bertujuan untuk menganalisis dinamika perdebatan terhadap usaha sekuritisasi terhadap isu perubahan iklim di Dewan Keamanan PBB. Pertanyaan dari penelitian ini adalah mengapa Inggris, Jerman, Swedia dan Republik Dominika gagal menjadikan isu perubahan iklim sebagai isu keamanan di Dewan Keamanan PBB. Metode penelitian tesis ini adalah metode analisis kualitatif menggunakan teknik analisis wacana atau istilah lainnya analisa diskursus. Metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan studi pustaka yang dikumpulkan dari laman resmi PBB, buku, artikel, laman berita, dan laman resmi dari organisasi-organisasi terkait. Untuk menjawab pertanyaan penelitian, peneliti menggunakan ide dari Externalist School of Securitization (ESS) yang dirangkumkan dalam kerangka pemikiran milik Dagmar Rychnovska (2014) yang akan  membantu dalam menganalisa hubungan sosio politik dan sosio-linguistik dalam perdebatan terhadap isu tersebut, terutama menganalisa peran dari Anggota Tetap Dewan Keamanan. Argumen utama dalam penelitian ini adalah adanya penolakan narasi hingga terjadi benturan kekuatan politik dalam menanggapi tindak tutur para aktor sekuritisasi yang ingin membingkai isu perubahan iklim sebagai masalah keamanan oleh audiensi, sehingga tidak ada kebijakan penanggulangan yang dapat disepakati bersama. Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya kegagalan dalam proses sekuritisasi isu perubahan iklim di Dewan Keamanan PBB (2007-2019).

---

This thesis aims to analyze the dynamics of the debate on the securitization of climate change issues at the UN Security Council. The question of this research is why the UK, Germany, Sweden and the Dominican Republic failed to make the climate change issue a security issue in the UN Security Council. The research method of this thesis is a qualitative analysis method using discourse analysis techniques. The data collection method used interview and literature studies collected from the official website of the United Nations, books, articles, news pages, and official websites of related organizations. To answer the research question, the researcher uses ideas from the Externalist School of Securitization (ESS) which are summarized in Dagmar Rychnovska's (2014) framework which will help in analyzing socio-political and socio-linguistic relations in the debate on the issue, especially analyzing the role of the Security Council Permanent Members. The main argument in this research is the rejection of the narrative so that there is a clash of political power between actors and the audience in the Security Council, in response to the speech acts of the securitization actors who want to frame the issue of climate change as a security problem, hence no mitigation policy nor resolution that can be mutually agreed upon. This has resulted in a failure in the process of securitizing the climate change issue at the UNSC (2007-2019). "

"ABSTRACTKemunculan konsep keamanan kesehatan yang dipromosikan oleh WHO tentunya mendorong berbagai perdebatan di antara para akademisi studi keamanan internasional. TKA ini berupaya untuk memaparkan pembahasan kesehatan dalam empat perspektif kajian keamanan internasional, yaitu Copenhagen School, Welsh School, Paris School, dan Third World Security Perspective, untuk memahami perdebatan yang berlangsung. Namun, perdebatan yang terjadi di antara para akademisi belum dapat memunculkan konsepsi keamanan kesehatan tersendiri dalam ranah akademis. Berdasarkan kondisi tersebut, TKA ini mengidentifikasi bahwa kemunculan konsep keamanan kesehatan ditujukan sebagai instrumen praktis untuk memajukan kepentingan negara-negara Barat. Hal ini juga terlihat dari dominasi literatur Barat mengenai keamanan kesehatan, meskipun secara empiris permasalahan kesehatan lebih banyak ditemukan di negara-negara Dunia Ketiga.

---

ABSTRACT

The emergence of health security concept by WHO has encouraged various debates among international security studies scholars. This paper seeks to explore health discussion within four perspectives of international security studies, namely Copenhagen School, Welsh School, Paris School, and Third World Security Perspective, to understand the ongoing debate. However, the debates still could not generate any academic conception of health security. Based on this condition, this paper identifies that the emergence of health security concept was intended to be a practical tool to uphold Western interest. It is also shown through the dominance of Western literatures on health security, although empirically health problems are more prominent in Third World states."

"Pada 10 Mei 2024, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadakan Tenth Emergency Special Session. Dalam sidang ini, Majelis Umum mengadopsi Resolusi A/RES/ES-10/23 yang meningkatkan hak dan hak istimewa Palestina sebagai non-member observer state di PBB, sambil juga mendesak Dewan Keamanan untuk mempertimbangkan secara positif permohonan Palestina untuk keanggotaan penuh PBB. Berdasarkan Resolusi A/RES/ES-10/23, Majelis Umum memutuskan bahwa Palestina telah memenuhi kriteria untuk keanggotaan penuh sesuai dengan Piagam PBB. Hal ini berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 Paragraf (2) Piagam PBB. Biasanya, agar suatu negara dianggap memenuhi syarat dan dapat menjadi anggota baru PBB, Majelis Umum harus terlebih dahulu menerima rekomendasi dari Dewan Keamanan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Paragraf (2) Piagam PBB. Namun, dalam Resolusi A/RES/ES-10/23, terjadi prosedur yang berbeda di mana yang menyatakan bahwa Palestina telah memenuhi syarat untuk keanggotaan penuh bukanlah Dewan Keamanan, melainkan Majelis Umum PBB. Oleh karena itu, penelitian ini akan meninjau kesesuaian penetapan status Palestina yang ditetapkan oleh Resolusi A/RES/ES-10/23 dengan ketentuan penerimaan anggota baru PBB sesuai dengan Piagam PBB.

---

On May 10, 2024, the United Nations General Assembly held the Tenth Emergency Special Session. In this session, the General Assembly adopted Resolution A/RES/ES-10/23, which enhanced the rights and privileges of Palestine as an observer state at the UN while urging the Security Council to positively consider Palestine's application for full UN membership. According to Resolution A/RES/ES-10/23, the General Assembly decided that Palestine met the criteria for full membership in accordance with the UN Charter. This approach differs from the provisions outlined in Article 4, Paragraph (2) of the UN Charter. Typically, for a country to be deemed eligible for new membership in the UN, the General Assembly must first receive a recommendation from the Security Council as stipulated in Article 4, Paragraph (2) of the UN Charter. However, in Resolution A/RES/ES-10/23, the procedure differed as it was the General Assembly, not the Security Council, that declared Palestine as meeting the criteria for full membership. Therefore, this study will review the compliance of Palestine's status determination, as established by Resolution A/RES/ES-10/23, with the admission of new member provision of the UN Charter."