Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendasari sikap Rusia di dalam DK PBB mengenai konflik Suriah pada tahun 2011 - 2014. Pada bagian awal, penelitian ini akan membahas mengenai latar belakang terjadinya konflik, respon internasional dan langkah kebijakan luar negeri Rusia terutama dalam perannya sebagai anggota dari DK PBB.Dalam proses analisa, penelitian ini menggunakan teori dari William D.Coplin yang menyebutkan bahwa dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri, terdapat faktor-faktor yaitu konteks internasional, politik domestik, ekonomi dan militer. Pada bagian akhir, penelitian ini akan membahas mengenai kebijakan luar negeri Putin dan bagaimana perannya sebagai pemimpin Rusia dalam tujuannya untuk menjaga kepentingan nasional Rusia dalam konflik Suriah.

---

The purpose of this research is to identify factors that determined Russia's decision in UNSC regarding Syria conflict from year 2011 to 2014. First, this thesis will explain the conflict background, international response and Russia's foreign policy decision as a permanent member of the UNSC.In analyzing the factors, the thesis used William D. Coplin theory of foreign policy decision making. This theory comprises of several factors in determining foreign policy international context, domestic politics, economy and military. In the last chapter, this thesis will analyse Putin's foreign policy in order for him to secure its national interest in Syria's conflict. "

"Hubungan bilateral antara Rusia dan Suriah telah terbangun sejak tahun 1944, bahkan sebelum masyarakat internasional secara resmi mengakui negara tersebut sebagai negara yang merdeka pada bulan April 1946. Hubungan kedua negara tersebut relatif stabil bahkan hingga presiden Bashar al-Assad menjabat. Krisis yang terjadi di Suriah pada tahun 2011 meningkatkan intensitas hubungan kedua negara tersebut. Hadirnya kelompok Islam Radikal dalam krisis Suriah membuat Rusia meningkatkan dukungannya bahkan dalam bentuk intervensi militer. Berangkat dari fenomena diatas, peneliti merumuskan pertanyaan penelitian berupa : 'Mengapa Rusia Melakukan Intervensi Militer Dalam Konflik Internal Suriah ?'. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami motif dari intervensi militer Rusia dalam krisis di Suriah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka. Teori yang digunakan dalam penelitian adalah Teori Ofensif Defensif oleh Van Evera 1999 . Penelitian ini menunjukan bahwa Rusia memiliki kerentanan dan juga peluang dalam konflik internal Suriah. Kerentanan tersebut di proyeksikan dalam faktor geopolitk dan perilaku balancing Suriah. Peluang yang dimiliki Rusia berupa kekuatan militernya yang superior dan rezim pemerintahannya yang stabil.

---

Bilateral relations between Russia and Syria have been established since 1944, even before the international community officially recognized the country as an independent state in April 1946. The relationship between the two countries was relatively stable, even until President Bashar al Assad Regime. The crisis that occurred in Syria in 2011 increased the intensity of relations between the two countries. The presence of radical Islamic groups in the Syrian crisis made Russia increase its support, even in the form of military intervention. Departing from the above phenomenon, researchers formulate research questions Why Russia Conducts Military Intervention In Syria Internal Conflict. The purpose of this study was to understand the motives of Russian military intervention in the Syrian crisis. This research uses qualitative research methods, with data collection techniques in the form of literature study. The theory used in the research is Defensive Offensive Theory by Van Evera 1999. This study shows that Russia has vulnerabilities as well as opportunities in the internal conflicts of Syria. The vulnerability is projected in geopolitical and Syrian balancing factors. The opportunity that Russia possesses is its superior military power and stable regime of government."