Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Kebebasan berekspresi yang terjadi akhir-akhir ini perkembangannya boleh dikatakan sangat memprihatikan. Norma-norma atau aturan yang dibuat dalam Deklarasi umum tentang hak asasi manusia dan aturan pendukung lainnya menjadi tidak begitu efektif, khususnya yang menyangkut kebebasan berekspresi yang berkaitan dengan agama.

Tujuan dari penelitian adalah mengetahui tentang pengaturan kebebasan berekspresi menurut Hukum Islam dan Hukum Hak Aassi Manusia Internasilan dan mengetahui konstelasi hak atas kebebasan berekspresi dalam hubungannya dengan kepercayaan dan keyakinan beragama. Metodelogi yang digunakan bersifat yuridis normatif, sedangkan pengumpulan data menggunakan metode kepustakaan, selanjutnya data diolah dengan metode kwalitatif.

Dari penelitian ini didapatkan data atau pengetahuan tentang ketentuan dan pengaturan tentang kebebasan berekspresi, baik menurut Hukum Islam dan Hukum Hak Asasi Manusia InternasionalHasil dari penelitian ini adalah ketentuan kebebasan berekspresi menurut Hukum Islam dan Hakum Hak Asasi Manusia Internasional sangatlah berbeda, disatu sisi menganut faham partikularisme di sisi lain menganut faham universalisme. Konstelasi yang berkembang dinegara Islam dan barat menunjukkan bahwa Universalisme dan partikularisme boleh dikatakan belum menunjukkan perkembangan yang signifikan.

---

ABSTRACT
Nowadays The Freedom of Expression to be more concern. The norms and rules which are made under The Universal Declaration of Human Rights and other supporting rules is not effectivly applied, particularly the Freedom of Expression which related to religion,

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas tentang penggunaan kejadian-kejadian terorisme sebagai dasar untuk melakukan derogasi dari konvensi-konvensi HAM internasional, khususnya International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dan European Convention on Human Rights (ECHR). Pertanyaan dasar yang menjadi pusat penelitian skripsi ini bagaimana keadaan dari kejadian terorisme yang bersangkutan sehingga dapat dianggap sebagai keadaan darurat yang sesuai dengan atau syarat ?public emergency threatening the life of the nation? dan bagaimana tindakan seperti apakah yang dapat diambil oleh negara yang melakukan derogasi sehingga sesuai dengan syarat ?strictly required by the exigencies of the situation? atau syarat proporsionalitas yang ada dalam klausul derogasi dalam ICCPR dan ICCPR. Dalam satu sisi, kedaulatan setiap negara dalam hubungan internasional harus dihormati. Hal ini juga kepentingan negara untuk melindungi keamanan nasionalnya, sehingga negara dapat menentukan kapan ada suatunya keadaan darurat dan tindakan seperti apa yang diperlukan untuk menghadapi keadaan darurat yang bersangkutan. Ini dikarenakan negara dianggap lebih tahu akan kondisi keamanan nasionalnya dariapda siapapun. Di sisi lain, praktik negara-negara menunjukan bahwa banyak negara yang secara sewenang-wewenang melanggar HAM warga negaranya yang oleh ICCPR dan ECHR bersifat non-derogable atau tidak dapat dilanggar dalam kondisi apapun termasuk keadaan darurat. Dengan demikian skripsi ini membahas persinggungan antara dua kepentingan yaitu kepentingan melindungi keamanan nasional dan kepentingan untuk melindungi HAM.

---

ABSTRACT
This study explains the usage of terrorism incidents as basis to derogate from international human rights conventions, namely the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and European Convention on Human Rights (ECHR). The central question of this study is how must the gravity of terrorism attack be in order for it to amount to a ?public emergency threatening the life of the nation? and what measures taken by a state would be in accordance with the requirement of ?strictly required by the exigencies of the situation? or proportionality requirement, as required by the ICCPR and ECHR. On one hand, every state?s sovereignty must be respected in international relations. This includes respecting a state?s need in protecting its national security, thereby allowing the state to the determine the necessary measures in dealing state of emergency. This is because a state is considered to be more knowledgeable of the state of its national security than anyone else. On the other hand, state practice demonstrates that many states tend to abuse the human rights of its citizens that are deemed non-derogable by the ICCPR and ECHR even in states of emergencies. Therefore, this study seeks to discuss the clash between two competing interests, namely the protection of a state?s national security and protection of the human rights of individuals.

Abstrak :
This book offers a comprehensive analysis of the extent, method, purpose and effects of domestic and international courts' judicial dialogue on human rights. The analysis covers national courts' judicial dialogue from different regions of the world, including Eastern Europe, Latin America, Canada, Nigeria and Malaysia. The text is complemented by studies on specific subject matters such as LGTBI people's and asylum seekers' rights that further contribute to a better understanding of factors that stimulate or hold back judicial dialogue, and by first hand insights of domestic and European Court of Human Rights judges into their courts' involvement in judicial dialogue. The book features contributions from leading scholars and judges, whose combined perspectives provide an interesting and timely study.

Abstrak :
Indonesia has just ratified the two most important international human rights covenants, namely, the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR).